DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

EkspresNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumatera Barat menentang keras upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, upaya pelemahan tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi.

DPD Projo SumbarHal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Projo Sumbar, Mhd Husni Nahar kepada EkspresNews, Senin (11/9/2017) di Kantor Projo Sumbar. “Sangat tidak dibenarkan, pasalnya tidak sesuai dengan program pemerintah Pak Jokowi. Sangat memalukan sekali jika pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi terjadi di era Jokowi,” ujarnya.

Menurutnya, jika DPR RI melalui Pansus Hak Angket meminta KPK dibekukan dan dibubarkan, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa ini sendiri. “Seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan apalagi sampai dibekukan. Akan jadi apa negeri ini jikalau lembaga yang konsern dengan pemberantasan korupsi dibekukan di negeri yang sangat tinggi tingkat korupsinya,” tegas Husni.




Lebih lanjut, saat Rakernas Projo ke III pada 4-5 September 2017 di Jakarta. Rakernas itu dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dalam rakernas tersebut, Presiden menginstruksikan kepada semua Relawan Projo di seluruh Indonesia untuk mengawal program-program prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan Nawacita. “Sepantasnya seluruh elemen negara ini mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan mengawal program-program kerja pemerintahan agar berjalan baik serta sesuai dengan yang direncanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Mhd Husni Nahar, jika KPK dilemahkan nantinya, dirinya meyakini bahwa Projo akan siap memperkuat KPK demi terciptanya negeri yang bebas dari korupsi. “Saya kira, Projo siap untuk membantu KPK, memperkuat KPK, Projo itu dari Sabang hingga Merauke, personil Projo juga tidak sedikit, kami siap memperkuat KPK,” ujarnya. (Ardi)

Read more
Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

RPH PayakumbuhEkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melarang warga pemotongan hewan betina produktif, termasuk untuk hewan qurban pada Iduladha tahun 2017 ini. Sebab, penyembelihan hewan produktif itu akan menurunkan populasi ternak tersebut.Kita melarang penyembelihan hewan betina produktif dalam rangka meningkatkan populasi. “Bila betina produtif dibiarkan dipotong, kita khawatir populasi ternak di daerah ini bukannya bertambah, sebaliknya malah semakin berkurang,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota Ir. Priyadi Budiman didampingi Kabid Keswan dan Kesmavet drh. Iswandi Sawir kepada wartawan di kantornya, Senin (14/8).

Dikatakan, pelarangan pemotongan hewan betina produktif ini sudah disampaikan ke tengah masyarakat melalui surat edaran Bupati Limapuluh Kota. Selain itu juga disampaikan ke khalayak melaluli surat edaran bersama antara Bupati dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Limapuluh Kota. “Untuk mengantisipasi tingginya angka pemotongan sapi betina produktif seperti dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban, kita juga menggandeng pihak MUI guna melakukan pendekatan secara keagamaan,” tutur Priyadi.

Menurutnya, edaran pelarangan pemotongan hewan produktif itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 pasal 18 ayat (4) dan ayat (5),” ujar Priyadi.Dalam edaran dijelaskan, setiap orang dilarang menyembelih ternak rumanansia kecil betina produktif atau ternak rumanansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit, ketentuan agama, adat istiadat dan untuk pengakhiran penderitaan hewan. Larangan pemotongan tidak berlaku jika hewan itu berumur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali, atau bisa juga karena hewan itu tidak produktif (majir).




Selain itu juga tidak dilarang jika hewannya mengalami kecelakaan berat, cacat yang bersifat genetis, menderita penyakit menular dan membahayakan keselamatan manusia arau tidak terkendali. Larangan pemotongan hewan produktif atau bunting ini juga termuat di dalam surat edaran bersama bupati dengan MUI.

Dalam edaran bersama bupati dan MUI juga memuat larangan memotong hewan betina produktif atau bunting. Disamping itu dalam edaran bersama tersebut juga mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan dan kebersihan pelaksanaan pemotongan hewan seperti dalam qurban dan lainnya. (Rel/Nahar Sago)

Read more
Kegiatan Pacu Jawi Perdana di Sawahlunto

Kegiatan Pacu Jawi Perdana di Sawahlunto

EkspresNews.com – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 Sawahlunto gelar Pacu Jawi pertama kali di Desa Batu Tanjuang, Kecamatan Talawi. Kegiatan pacu jawi tersebut diikuti sebanyak 150 Jawi banyak di buru fotografer luar negeri. Pacu Jawi merupakan badaya anak nagari dalam menyambut perta panen. Sehingga Pacu Jawi dilaksanakan di areal persawahan petani yang berair.

“Pacu Jawi ini pertama kali berlangsung di Sawahlunto, sehingga dengan ivent Pacu Jawi ini dapat menambah destinasi wisata di kota Sawahlunto. Selain itu, iven ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat sekitar dapat manfaat dengan bardagang. Pacu Jawi ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong kemerdekaan RI ke 72,” ujar Marwan, Kepala Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, kepada wartawan, Sabtu, (5/7).

Ia menyebutkan bahwa iven Pacu Jawi tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Warga sekitar dapat mengais rezeki dengan berjualan di sekitaran arena Pacu Jawi berbagai aneka makanan khas kota Sawahlunto. “Pacu Jawi juga dapat mengundang pengunjung dan wisatawan yang menyaksikan langsung Pacu Jawi. Adanya iben ini dapat mempromosikan Pacu Jawi bernilai jual tinggi di masa mendatang,” katanya.

Ismed, Wakil Walikota Sawahlunto menyebutkan bahwa kegiatan Pacu Jawi merupakan Sport tousizem sehingga menambah destinasi wisata di Sawahlunto. Sistem Paju Jawi yang akan dilaksanakan secara teknis akan dipandu langsung oleh Persatuan Olah Raga Pacu Jawi, (Porwi) Tanah Datar.

“Ada sebanyak 150 ekor jawi berserta joki yang akan bertanding di arena sawah Desa Batu Tanjuang. Iven Pacu Jawi tersebut akan menambah gairah peternak sapi yang ada di Sawahlunto. Sehingga kedepan ada pula atlet pacu jawi di kota Sawahlunto. Kemudian, pacu jawi ini menambah wisata yang ada di Sawahlunto. Pacu jawi ini akan di selenggarakan menjadi iven tahunan, untuk di selenggarakan,” ungkapnya.

Sarbit Pakiah Kayo, 60, peserta asal Pariangan Tanah Tadar mengaku bahwa dirinya membawa empat ekor sapi untuk ikut serta Pacu Jawi di Sawahlunto. Sebelumnya Pacu Jawi dilakukan para petani dan masyarakat sekitar Tanah Datar untuk mengisi waktu setelah masa panen yang menjadi hiburan. Pacu Jawi biasanya diadakan 3 kali setahun di Tanah Datar dirinya mulai “masuak sawah”(terjun sebagai joki) sejak duduk Sekolah Dasar. Pacu Jawi menggunakan area sawah yang sudah basah.

“Filosofi Pacu Jawi adalah pemimpin dan rakyat bisa berjalan bersama. Pacu Jawi berlansung dua ekor dengan dua cara yakni, pacu bendera dengan mengandalkan kecepatan. Jika bendera sudah di angkat atau di kibarkan maka jawi akan berlari. Bisanya ada tiga pasang jawi yang akan berpacu dari star dengan kode bendera di angkat ke atas hingga sampai pinis,” ujarnya.

Kemudian, cara penilaian pacu jawi kedua, kata dia, pemenangnya tidak ditentukan siapa tercepat tetapi joki  harus mengendarai jawi bisa berlari lurus. Artinya Jawi tidak memisah dari kawannya dan jalan lurus hingga sampai finis, maka akan lebih tinggi nilainya poinnya ermasuk harga jual Jawi itu sendiri.

“Jika lari jawi tidak lurus, maka joki bisa mengulangi pacu hingga tiga kali sampai lurus dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika selama tiga kali gagal maka jawi pacu tersebut tidak menang. Makanya ada Pacu Jawi dilepas sendirian dan tidak dipasang lawan. Cara ini dibuat agar tidak saling berbenturan satu sama lain yang berisiko tinggi,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa Joki memakai alat bajak pacu terbuat dari bambu sebagai alat berpijak sewaktu perlombaan berlangsung. Bajak tersebut merupakan salah satu peralatan digunakan petani untuk membajak sawah. Kemudian, Joki pada saat mengendalikan Jawi akan menggigit ekor sapi agar lari Jawi semakin kencang larinya. (Eraflah)

 



Read more
Unjuk Rasa Desak Patung Megah di Klenteng Tuban Dirobohkan

Unjuk Rasa Desak Patung Megah di Klenteng Tuban Dirobohkan

EkspresNews.com – Massa dari gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur Surabaya, Senin (7/8/2017). Mereka meminta patung panglima perang Tiongkok, Kongco Kwan Sing Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur, segera dirobohkan. Selain berorasi, massa juga membawa puluhan poster bernada protes dan gambar patung Kongco Kwan Sing Tee Koen bertulisakan “Robohkan”.

Aksi dikawal puluhan polisi karena di dalam gedung DPRD Jatim sedang berlangsung sidang paripurna. Didik Muadi, korlap aksi, menilai, patung setinggi lebih dari 30 meter yang berdiri megah menghadap ke laut tersebut tidak pantas berada di negara Indonesia. “Patung tersebut tidak ada kaitan sejarah dengan bangsa Indonesia. Masih banyak pahlawan Indonesia atau tokoh pejuang daerah yang lebih pantas dijadikan patung di Tuban,” tandasnya yang dilansir Kompas.

Dia juga menyebut, berdirinya patung tersebut tidak memiliki izin bangunan. Karena itu, dia mendesak pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan tegas kepada patung tersebut. Aksi tersebut, kata Didik, murni gerakan bangsa Indonesia yang ingin agar para pahlawan dihormati. “Aksi ini tidak ada tendensi sentimen agama tertentu. Ini murni sikap anak bangsa yang tidak ingin bangsanya diinjak-injak oleh bangsa lain,” tegasnya. (Ega)

Read more

Guspardi Gaus : Rencanakan Satu Rumah Satu Sarjana

EkspresNews.com – Pentingnya pendidikan menjadi perhatian bagi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus. Ia merencanakan akan mencanangkan program minimal satu sarjana dalam satu rumah untuk daerah Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

2902162243_guspardi-gaus-pan-sumbar-3Ia mengatakan, saat ini pendidikan adalah segalanya. Setiap anak sudah diwajibkan menempuh pendidikan Sembilan tahun. Bahkan, ada beberapa kabupaten yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun.

“Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah. Saat ini pendidikan adalah hal yang utama,” katanya saat kunjungan Safari Ramadhan ke daerah Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam pada bulan Ramadhan lalu.

Mengenai program minimal satu rumah satu sarjana, Guspardi berharap hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar ataupun pemerintah daerah setempat.

Satu sarjana di dalam rumah itu, lanjutnya, akan menajadi penggerak bagi anggota keluarga yang lain. “Nah, yang sarjana itu akan menjadi penopang bagi adik atau kakaknya agar lebih baik,” katanya.

Wakil ketua DPRD Sumbar tersebut mengatakan, banyak hal yang dapat berubah bila pendidikan bagus, misalnya ekonomi. “Pendidikan mengubah segalanya,” katanya.

Di samping itu, pemilik Citra Swalayan tersebut juga mengatakan, agar para pemuda jangan terjerumus narkoba. Katanya, untuk menghasilkan pemuda yang berkualitas memang berproses sejak mereka masih anak-anak.

Pengawasan dini terhadap anak memang sangat diperlukan. Apalagi saat ini, dengan serba canggih tekhnologi semuanya sudah bisa diakses. Dengan adanya media sosial, you tube dan yang lainnya, memungkinkan anak untuk dapat menerima semua informasi pada media tersebut.

Oleh sebab itu, katanya, peran orang tua sangat diharapkan dalam mengontrol tumbuh kembang anak. “Dunia anak-anak saat ini sangat berbeda dengan dunia kita di zaman lalu. Sekarang sudah serba canggih, tinggal sentuh saja, semua yang diinginkan bisa muncul. Saat ini, orang tua harus tahu semua tentang anaknya. Mulai dari teman-temannya, tempat yang sering didatangi, dan yang lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat kecamatan Ampek Nagari Zaiman mengatakan, saat ini untuk daerahnya sudah mengalami peningkatan dalam pendidikan, seperti sudah banyak anak yang bersekolah dan melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, kata Zaiman yang menjadi kendala saat ini adalah guru.

“Guru di sini ada 35 orang, sementara yang sudah Pegawai Negeri Sipil baru enam orang, selebihnya honor ataupun sukarela. Kami berharap ini menjadi perhatian pula bagi pemerintah agar pendidikan semakin meningkat di daerah ini.” Katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan, apabila berurusan dengan masalah pendidikan, masyarakat di daerah itu tidak segan-segan untuk memberikan lahan atau tanah menjadi tempat untuk didirikan sekolah atau yang lainnya.

Bersama tim Safari Ramadhan rombongan Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus juga hadir dari dinas pendidikan Sumbar, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, dan Biro sosial dan mental. (ASRA)

Read more