Sabtu, Sekolah Diliburkan di Sumbar

Sabtu, Sekolah Diliburkan di Sumbar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah sepakat untuk meliburkan sekolah pada Sabtu (2/9) besok atau 11 Dzulhijah.

Ali AsmarEkspresNews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan, itu sudah kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Awalnya, kata Sekda tersebut, Dinas Pendidikan memang agak ragu untuk meliburkan, tapi akhirnya disepakati bahwa proses belajar mengajar di sekolah pada hari Sabtu tersebut ditiadakan.

Menurut Ali Asmar, ada dua alasan mengapa diliburkan. Pertama adalah karena 10 Dzulhijah tahun ini jatuh pada hari Jumat. Biasanya, pada hari tersebut juga dilanjutkan dengan penyemblihan hewan Qurban. “Hari Jumat itu relatif pendek. Karena ada salat Jumat juga. Nah, dengan begitu pasti qurbannya akan dilanjutkan pada hari esoknya,” katanya di Rumah Bagonjong Sumbar pada Rabu (30/8) kemarin.

Alasan yang kedua katanya adalah perayaan idul adha ini adalah perayaan umat muslim. Kita harus menghormati perayaan agama tersebut. Ia juga mengatakan, agar saat penyemblihan dan pembagian hewan Qurban tersebut anak remaja juga diikut sertakan. “Seperti usia SMP atau SMA, libatkan mereka, karena mereka adalah kader untuk masa depan.” Katanya.




Ia mengakui, sebelumnya ia sudah membuat surat edaran terkait liburnya di hari Sabtu tersebut. “Sudah dibuat edarannya, kemudian juga diintruksikan lisan Sekda saja lagi melalui grup WhatAps Kabupaten dan kota di Sumbar,” tutupnya. (Asra)

Read more
Kembali Sekolah Walau Minim Sarana dan Prasarana

Kembali Sekolah Walau Minim Sarana dan Prasarana

EkspresNews.com – Sejak seminggu terakhir, proses belajar dan mengajar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah dimulai kembali, seluruh TK, SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang terdampak banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, sudah kembali memulai proses belajar-mengajar. Sebagian besar murid yang datang ke sekolah masih belum memakai seragam lengkap. Buku-buku dan tas juga masih sangat terbatas. Kondisi ini sempat dikabarkan mantan Rektor Unand Profesor Werry Darta Taifur beberapa waktu lalu.

werryWerry yang pergi mengantar bantuan ke Pangkalan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gonjong Limo Padang (komunitas perantau Payakumbuh dan Limapuluh Kota di Padang) menyebut, setelah mengelilingi nagari yang tertimpa bencana perwakilan Gonjong Lima Padang berkesimpulan tas sekolah, buku dan alat tulis anak-anak warga korban banjir banyak yang hilang. “Mereka yang tidak banyak punya buku, tas sekolah dan alat tulis cukup banyak. Perlu juga menjadi perhatian, agar siswa SD dapat belajar dengan baik. Kemudian, perangkat sekolah dasar yang rusak, hancur dan alat mengajar lainnya, juga sangat diperlukan. Selain bantuan makanan dan yang diberikan sekarang, masyarakat juga memerlukan tikar, alas tidur, kain sarung dan mukenah,” kata Profesor Werry, Minggu (12/3).

Menyikapi masih banyaknya murid TK dan SD di Pangkalan yang kekurangan buku tulis, Baznas Limapuluh Kota yang beberapa hari terakhir menggalang bantuan dan menyalurkan 1000 kodi buku tulis, pena dan alat peraga. Bantuan senilai Rp 75 juta itu didistribusikan melalui kepala sekolah di UPTT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX. Ketua Baznas Limapuluh Kota, Desembri Chaniago memimpin langsung pendistribusian 1000 kodi buku tersebut. Bersamaan Desembri, juga ikut mendampingi Wakil Ketua H Jayusman H Akmul dan H Nursal. Sejumlah bantuan yang diantarkan langsung itu, adalah bentuk penyaluran dari berbagai sumbangan yang dihimpun Baznas.

“Kami hanya menyalurkan. Sebab, bantuan yang sudah kami antarkan itu adalah sumbangan dari berbagai pihak, baik yang mengantarkannya langsung ke posko penanggulangan banjir di kantor Baznas, maupun yang mengirimnya melalui rekening bank,” kata Desembri.

Dia menyebut, sejak kejadian banjir, Baznas telah menyalurkan tidak kurang Rp 125 juta. Jumlah itu baik berupa beras dan segala macam kebutuhan dapur umum yang secara darurat dibuat Pemkab, berasal dari Baznas. Bantuan yang terkumpul di Baznas, disebar merata ke delapan kecamatan yang terkena musibah. Hanya hitungan beberapa jam usai kejadian, kami telah koordinasikan kepada Baznas se-Sumbar,” ujar Desembri. (NS)

Read more
ISI Tetap di Padang Panjang

ISI Tetap di Padang Panjang

EkspresNews.com – ISI Padang Panjang tidak akan pindah. Kami akan tetap disini, karena orang sudah tahu bahwa ISI itu ada dan berkembang di Padang Panjang. Demikian antara lain disampaikan Purek I ISI Padang Panjang Ediwar, M.Hum, Ph.D diruangannya, didampingi Purek II Purwo Prihatin, S.Sn, M.Hum dan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (AAKPSI) Drs. Ali Umar, MM, Rabu, (15/3).
Dikatakan, demi perkembangan ISI selanjutnya, Pemkab Padang Pariaman menyediakan lahan seluas 40 HA. Lahan tersebut bertempat di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2×11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan telah diserahkan secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni kepada Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D, Ak,  yang kemudian diserahkan kepada Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS.
Lebih lanjut dikatakan, lahan tersebut akan dingunakan untuk membangun kampus 2 ISI Padang Panjang. Perluasan ini juga akan diiringi dengan pengembangan fakultas dan prodi baru. Direncanakan meliputi Fakultas Pendidikan Seni, Fakultas Ilmu Budaya dan lainnya. Dengan 2 fakultas yang ada sekarang, ditargetkan akan ada 6 fakultas yang nantinya akan kelola. Seiring pengembangan tersebut nantinya ISI Padang Panjang juga akan berganti nama menjadi Universitas Seni Budaya Indonesia (USBI).
Bahkan 2017 ini kami akan membangun asrama kampus yang masih tetap berlokasi di Padang Panjang. Kabupaten Padang Pariaman memang menyediakan sekitar 605 Hektar tanah untuk pembangunan Rumah sakit, Perguruan Tinggi dan lainnya. Berbarengan dengan ISI Padang Panjang, Universitas Negeri Padang, Poli Teknik Negeri Padang dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang juga telah mendapat tanah hibah dari Pemkab Padang Pariaman.
(AS)
Read more
20 Siswa SD Negeri 13 Tuapejat Terima KIP

20 Siswa SD Negeri 13 Tuapejat Terima KIP

EkspresNews.com – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Daerah Kepulauan Mentawai sudah mulai terdistribusi ke siswa. Khusus untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Tuapejat, ada 20 siswa yang telah menerima KIP.
Hal ini dikatakan Kepala SD Negeri 13 Tuapejat Julti Saogo pada penyerahan KIP kepada orang tua siswa di Aula SD Negeri 13 Tuapejat, Sabtu (18/2/2017). “KIP tersebut sudah diterima oleh siswa dan langsung kami serahkan kepada orang tua siswa bersangkutan,” katanya.

Julti menambahkan tujuan penyeluran bantuan pendidikan melalui program KIP oleh pemerintah guna menyetarakan kwalitas pendidikan masyarakat kurang mampu dengan masyarakat mampu. Adapun, mengenai cara pengambilan dana KIP tersebut melalui bank penyalur seperti bank BRI dengan membawa bukti pendukung seperti foto copy rapor atau kartu pelajar dan KTP orang tua. “Pencairannya melalui Bank. Orang tua siswa langsung menghubungi bank dengan membawa bukti pendukung,” jelasnya.

Pencairan semester pertama tahun 2017 mulai dilakukan pada 18 Februari sampai 30 Juni 2017. Adapun besaran bantuan yang diterima siswa melalui KIP, untuk SD sebesar Rp 225 ribu/semester, SMP sebesar Rp 375 ribu/semester dan SMA sebesar Rp 500 ribu/semester. Ia berharap orang tua siswa penerima KIP harus benar-benar menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak. Karena pihak sekolah akan mengevaluasi kembali penggunaan KIP tersebut. “Kita akan evaluasi penggunaan KIP tersebut, jika orang tua menyalah gunakan bantuan dari pemerintah ini, kami akan tarik kembali KIP nya,” tegasnya. (Nobel)

Read more
Polemik Dunia Pendidikan Sumbar, Tak Bayar, Tak Ujian, Ijazah Dibakar 

Polemik Dunia Pendidikan Sumbar, Tak Bayar, Tak Ujian, Ijazah Dibakar 

Lagi-lagi dunia pendidikan makin buram. Saban hari terberitakan soal mutu pendidikan yang kian merosot, apalagi muncul pemberitaan terkait Lembar Kerja Siswa yang memuat konten tak wajar. Lalu ada pula uang sekolah yang jadi persoalan, bukankah pendidikan di Indonesia sudah gratis?

sekolahEkspresNews.com – Kabupaten Tanah Datar misalnya, kalau uang komite tidak dibayarkan maka nomor ujian tidak akan diberikan kepada siswa. Konsekuensinya tentu tidak ikut ujian dan tidak lulus.

Hal tersebut ditegaskan oleh seorang oknum guru SD 13 Kecamatan Sungai Tarab kepada murid kelas VI 3 hari menjelang ujian nasional. Penegasan tersebut membuat orang tua dan murid menangis karena harus kocar-kacir mencari uang pembayar uang komite tersebut.
Bahkan ada yang telah lulus, tapi hingga 3 bulan setelahnya tidak juga Ijazah yang dikeluarkan. “Sudah ujian midsemester pula anak saya yang di SMP, belum juga keluar ijazahnya,” ujar salah seorang walimurid kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews).

Sementara itu, kepala sekolah SD 13 Hj Mar atas penegasan salah seorang oknum guru mengatakan bahwa ada setoran sebesar Rp 9000 ke Kecamatan untuk setiap murid yang ikut ujian. “Dari mana uang setoran itu kami ambilkan, kalau tidak dari murid, disamping itu belum lagi biaya untuk penulisan ijazah,” ungkap Mar.

Padahal, sebelumnya menurut pihak pemerintah, tidak ada alasan anak untuk tidak sekolah dan tidak ada pungutan apapun dari sekolah. Bahkan pelajar dari SD sampai SLTP hanya tinggal belajar dan orang tua tidak perlu memikirkan uang sekolah lagi.

Program ini sejatinya untuk mencerdaskan anak bangsa namun dicederai oleh kelakuan oknum-oknum pencuri yang berbalut kedinasan seperti pihak sekolah dan pihak kecamatan.

Ilustrasi-SekolahSementara itu di SMK 1 Kecamatan Tanjung Raya Agam, salah seorang oknum bendahara komite Sulasmi menyampaikan nota keuangan dana komite anggaran 2015-2016 sekolah tersebut pada rapat paripurna komite SMK Negeri 1Tanjung Raya, Sabtu awal bulan lalu di sekolah tersebut.

Sulasmi menjelaskan pada tahun lalu dimana para murid di sekolah ini berjumlah 986 siswa dengan rincian kelas 1428, kelas II 309, kelas III 249 siswa dan tiap siswa dipungut iuran sekolah sebesar Rp 90 000 tiap bulannya, namum sampai akir tahun ajaran 2016 lalu di SMK ini terdapat beberapa siswa yang tidak atau belum melunasi iyuran tersebut, baik di tingkat kelas 1, 2 dan kelas tiga.

Menurutnya, bagi siswa kelas III yang telah menamatkan pendidikan terhadap 40 siswa yang belum melunasi kewajiban dalam membayar iuran tersebut. “Oleh karena itu ijazahnya harus kami tahan dan tidak akan kami berikan jika tidak dilunasi segera. Kalau tidak juga dibayarkan akan kami bakar,” ujarnya.

Bahkan, walimurid yang hadir dalam rapat komite itu menjadi geram mendengar ancaman Sulasmi yang akan membakar ijazah tersebut jika tidak melunasi uang sekolah dan uang pengambilan ijazah.

Usai Sulasmi menyampaikan nota keuangannya, Ketua Komite H.Sy dt Paduko basa langsung mengklarifikasi pernyataan Sulasmi. “Itu hanya bercanda,” ungkapnya dihadapan walimurid.

Mengenai ancaman bendahara komite Sulasmi, beberapa walimurid yang hadir mengecam penyampaian bendahara yang akan membakar ijazah bagi siswa yang belum melunasi kewajibannya. “Kami sangat menyayangkan ucapan Sulasmi dalam sidang komite, apalagi dilontarkan oleh seorang guru yang harusnya menjadi contoh,” ujar Bennovit kepada Indonesia Raya. (Datuok & Dt TM)

Read more