Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

EkspresNews.com – Pemerintah Sumatera Barat tidak henti-hentinya menggencarkan pariwisata di provinsi tersebut. Saat ini, melalui dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sumbar, wisata halal akan digencarkan. Akan tetapi, pemerintah daerah setempat masih mencari tahu standarisasi halal dalam skala internasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar Burhasman menuturkan,  dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Sumbar akan mempersiapkan setidaknya 20 tempat wisata halal, meliputi objek wisata, restoran, dan hotel di Sumbar.

Ia mengatakan, sebetulnya dari segi faktual, Sumbar sudah siap untuk menerapkan wisata halal tersebut. Karena, katanya di Sumbar atau Minang ini restoran atau rumah makan sudah halal semuanya. Akan tetapi, saat ini masih dibutuhkan sertifikat halal untuk penyedia makanan tersebut.

“Tidak ada kita temui di ranah Minang ini rumah makan atau restoran yang mengolah daging babi atau makanan yang tidak halal lainnya. Akan tetapi, kan rumah makan ini perlu sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan rumah potong hewan kita sudah tersertifikasi halal,” ungkapnya, Jumat (20/8) lalu.

Ia juga mengatakan, saat ini tim assesment sedang berada di Sumbar untuk melakukan peninjauan lapangan, untuk melihat kesiapan Sumbar menuju wisata halal. Berdasarkan koordinasinya dengan tim assesment, umumnya secara faktual Sumbar sudah siap melaksanakan wisata halal.

Di samping itu, ia menambahkan, untuk persiapan adimistrasi, saat ini juga sedang dilakukan persiapan, seperti penilaian, sertifikasi, dan sosialisasi. “Ini tentunya juga harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan ikut membantu Sumbar menuju wisata halal,” katanya.

Ia juga memperjelas pengertian wisata halal. Katanya, wisata halal adalah wisatawan muslim mendapatkan pelayanan sesuai dengan ajaran agama. Ia juga mengatakan, mayoritas di tempat-tempat umum di Sumbar sudah dilaksanakan.

“Bukan berarti kita harus membatasi wisatawan yang muslim saja, tidak, tapi yang jelas setiap wisatawan yang datang tentunya harus menghargai adab dan budaya di Sumbar, yang mayoritas beragama Islam,” jelasnya.

Dikatakannya, fasilitas yang dimaksud seperti tempat ibadah (salat). Di mana saja, seperti  di pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan tempat-tempat wisata yang ada di Sumbar. “Misalnya penjualan alkohol, bukan tidak boleh hanya saja diperuntukkan untuk non muslim,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menuturkan, Sumbar menuju wisata halal masih dalam proses perlengkapan. Ia menyatakan, saat ini pemerintah daerah sedang mencari tahu standar halal secara internasional.

“Saat ini, standar halalnya belum jelas. Kita harus tahu standar halal secara rinci. Sehingga nantinya, kita benar-benar menerapkan wisata halal yang seharusnya. Bukan hanya slogan,” katanya kemarin.

Ia menyatakan, pada prinsipnya, di Sumbar ini rumah makan atau restoran sudah halal, tetapi masih belum teruji. “Misalnya, masakan randang. Tentunya, kita akan melihat dari prosesnya. Mulai dari daging yang digunakan, kebersihannya, cara meracik bumbunya, cara memasaknya, dan yang lain-lainya,” ujarnya.

(Asra)

Read more
KLHK : Restorasi Pemulihan Kawasan Danau Toba

KLHK : Restorasi Pemulihan Kawasan Danau Toba

EkspresNews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengarahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara mengalokasikan satu persen dana dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merestorasi dan memulihkan kawasan Danau Toba. Menteri Siti Nurbaya mengatakan akan memanfaatkan APBD untuk perbaikan ekosistem.

Alokasi APBD ini, tutur Siti akan dioptimalkan untuk penamanan kembali dan pemeliharan pohon di sekitar Danau Toba. “Kepada Gubernur, Bupati, Walikota serta jajaran pemerintah setempat untuk mengalokasikan dana bagi penanaman dan pemeliharaan pohon di kawasan Danau Toba sekitar satu persen dari total APBD-nya,” ujar Siti melalui keterangan resminya, pada Sabtu (30/7).

Danau Toba merupakan salah satu dari 15 danau, yang menjadi prioritas nasional untuk direstorasi dan dipulihkan ekosistemnya. Danau Toba, tutur Siti, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kawasan wisata alam, dan budaya. Tapi saat ini, ekosistem kawasan tersebut terancam rusak.

Karena itu, ia menyatakan KLHK menganggap penting untuk memperhatikan kawasan Danau Toba dan menyelamatkannya dari krisis lingkungan. Siti menyatakan, KLHK bersama dengan Punguan Simbolon Dohot Boruna Se-Indonesia (PBSI) dan pemerintah Tapanuli Utara dan Tobasa, Sumatera Utara akan bekerjasama melakukan penanaman sekitar tiga juta batang pohon di berbagai kawasan yang termasuk dalam ekosistem Danau Toba, seperti kawasan Hutan Ginjang, Tapanuli Utara, kawasan wisata Hutan Salib Kasih, dan Tobasa, sebagai bentuk upaya memperbaiki dan memulihkan ekosistem sekitar.

“Atas sebuah prakarsa antara KHLK dan masyarkat, kami akan melakukan penanaman pohon, sebagai awalnya kami akan mencoba memperbaiki kawasan Hutan di sekitar Danau Toba,” kata Siti.

Hingga akhir tahun ini, KLHK berusaha melakukan penanaman 100 ribu batang Pohon di daerah Tapanuli Utara. Siti menyatakan, kawasan Tapanuli Utara khususnya Hutan Salib Kasih menjadi salah satu kawasan yang memiliki kerusakan cukup parah.

Bupati Tapanuli Utara Nickson Nababan mengatakan, hampir seluruh masyarakat Tapanuli Utara menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata di sekitar Hutan Salib Kasih.  Untuk itu, Nickson sangat berharap pemerintah bisa segera melakukan pemulihan lingkungan pada kawasan hutan tersebut.

Lebih lanjut, Siti menyatakan untuk segera melakukan penyelamatan wilayah Salib Kasih ini. Ia mengatakan akan segera memberikan surat keputusan perestorasian kawasan hutan Salib Kasih dalam waktu dekat.  Sejauh ini, KLHK telah melakukan penanaman sebanyak 7000 batang pohon pada aeral seluas 15 hektare di kawasan Danau Toba.

Upaya Restorasi ini, tutur Siti, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, baik melalui industri pariwisata maupun dari hasil pengelolaan danau. Untuk diketahui, berdasarkan Kesepakatan Bali 2009 yang ditandatangani, ada sekitar 15 danau yang menjadi prioritas nasional untuk dipulihkan atau direstorasi.  Klasifikasi danau prioritas ini dikatagorikan berdasarkan tingkat kerusakan atau pencemaran, pemanfaatan danau, nilai strategis, komitmen pemerintah daerah, biodiversity, dan bencana.

Danau-danau yang termasuk dalam prioritas nasional itu adalah Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Singkarak dan Maninjau (Sumatera Barat), Kerinci (Jambi). Rawa Danau (Banten), Batur (Bali), Tempe dan Matano (Sulawesi Selatan) dan Poso (Sulawesi Tengah).  Selain itu, ada Danau Tondano (Sulawesi Utara), limboto (Gorontalo), Sentarum (Kalimantan Barat), Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang) di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani (Papua).

(ard/ard)

Read more

Isu Mutasi Perburuk Kinerja PNS Arosuka Solok

EkspresNews.com – Isu mutasi jabatan yang beredar di tengah-tengah kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok berdampak selain membuat seluruh para pegawai menjadi resah bagaimana posisinya namun juga akan berdampak kepada kinerja aparatur sipil negera dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal demikian disampaikan oleh oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Solok, Harry Pawestrie, saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Solok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Solok tahun anggaran 2015 dan nota pengantar Bupati tentang Ranperda pembahasan penyertaan modal pemerintah daerah Kab. Solok pada PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

“Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir kinerja dari aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok ini mengalami penurunan, hal demikian akibatkan beredarnya isu mutasi dikalangan pegawai,” ujar Harry Pawestrie. Pada dasarnya tugas dari aparatur sipil negara adalah menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi jangan pernah merasa terganggu dengan isu-isu yang disebarkan oleh pihak-pihak. Ini harus menjadi perhatian serius oleh bupati dan wakil bupati Solok jangan sampai hanya karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu mutasi, kinerja dari aparatur sipil negara menjadi terganggu. Kalau ini terus dibiarkan begitu saja kita yakin dan percaya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak terpenuhi.

“Kami dari fraksi PKS DPRD Kabupaten Solok meminta kepada Bupati dan Wakil bupati Solok nantinya dalam melakukan penyegaran di lingkungan pemerintahan Kab. Solok ini jangan hanya asal melakukan mutasi saja namun lihatlah SDM yang dimiliki oleh seorang pegawai tersebut, tempatkanlah seseorang sesuai dengan bidang dan keahlianya,” tuturnya.

(Edrin)

Read more
Presiden Resmi Umumkan Nama-Nama Menteri Baru Kabinet Kerja Jilid II

Presiden Resmi Umumkan Nama-Nama Menteri Baru Kabinet Kerja Jilid II

EkspresNews.com – Perombakan penguatan kabinet kerja ditujukan untuk rakyat. Presiden Jokowi resmi mengumumkan pergantian kabinet kerja jilid II di Istana, Rabu (27/7).  Berikut daftar lengkap seluruh nama yang akan dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1. Budi Karya Sumadi

Budi ditempatkan menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan. Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Budi saat in imenjadi Direktur Utama Angkasa Pura II.

2. Archandra Tahar

Archandra Tahar mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Archandra menggantikan Sudirman Said yang tak lagi masuk kabinet. Archandra merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan salah satu pengusul off shore blok Masel. Dia juga memiliki firma di Amerika Serikat.

3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartato mendapat jabatan sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Airlangga adalah representasi dari Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

4. Prof. Muhajir

Prof. Muhajir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Muhajir untuk menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan.

5. Eko Putro Sanjoyo

Eko Putro Sanjoyo adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menggantikan posisi rekan sesama partainya, Marwan Jafar yang dicopot dari jabatan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi.

6. Asman Abnur

Asman Abnur adalah representasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelum Golkar, PAN juga lebih dulu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Asman akan dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi.

7. Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani kini kembali ke Indonesia setelah berkiprah di dunia internasional dengan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro.

8. Enggartiasto Lukita

Enggar adalah politisi Partai Nasdem dan juga seorang  pengusaha. DIa pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI). Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

9. Wiranto

Wiranto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Namun, dia dipercaya juga oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

10. Sofyan Djalil

Sofyan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Ferry Mursidan Baldan. Sebelum mendapat posisi baru itu, Sofyan menjabat sebagai Kepala Bappenas. Jabatan itu didapatnya juga hasil dari reshuffle jilid I. Pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi, Sofyan sempat didaulat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

11. Thomas Lembong

Tom Lembong akan bergeser posisi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Franky Sibarani. Sebelumnya, Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dia masuk ke dalam kabinet saat reshuffle jilid I pada bulan Agustus 2015.

12. Franky Sibarani

Kepala BKPM Franky Sibarani kini diangkat menjadi Wakil Menteri Perindustrian (posisi baru).

13. Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut akan didaulat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sebelum digeser ke jabatan baru itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia juga sempat menjadi Kepala Staf Presiden pada masa awal pemerintahan Jokowi.

(red)

Read more

Berikut Nama Petugas Paskibraka 2016

EkspresNews.com – Setelah menjalani seleksi ketat sejak akhir pekan lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi mengumumkan 68 petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas di Istana Negara, Jakarta, pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2016 mendatang.

Pelaksana Tugas Sekretaris Menpora (Sesmenpor)  Sakhyan Asmara dalam keterangan tertulisnya Selasa (26/7) menggatakan,  ke-68 petugas Paskibraka itu terdiri atas 34 putra dan 34 putri yang berasal dari 34 provinsi di tanah air. “Mereka terpilih dari 136 peserta yang mengikuti rangkaian seleksi yang digelar panitia,” ujarnya.

Seleksi itu, lanjut Sakhyan, meliputi delapan tahap, di antaranya tes fisik, ilmu pengetahuan, tes kesehatan hingga tes kemampuan individu.

Inilah ke-68 nama yang terpilh menjadi petugas Paskibraka 2016:

1. Aceh 
Rayhan Aditya Ramadhan
Cut Aura Maghfirah Putri

2. Sumatera Utara
Arsy Ardan Lubis
Fitri Faujiah

3. Sumatera Barat
Muhammad Fachri
Janatun Maqwa

4. Riau
M. Elzi Febriantino
Dinda Kamia Evkha Putri

5. Kepulauan Riau
Achmad Aridkara
Fionna Sharleen

6. Jambi
Aldi Trikurniawan
Sheila Roespinanda

7. Sumatera Selatan
Tri Wahyu Hambrata
Jennifer Gresyana Soputan

8. Bangka Belitung
Muhammad Ridho Agung
Andrea Nuzulia

9. Bengkulu
Ilham Massaid
Tasya Nabilah

10. Lampung
Ridho Ardiansyah
Sahara Nugra Diani

11. DKI Jakarta
Amarik Fakhri Marliansyah
Nilam Sukma Pawening

12. Jawa Barat
Alldi Padlyma Allamurochman
Gloria Natapradja Hamel

13. Banten
Muhammad Aditya Ersyah Lubis
Audrey Gabriella Yudiono Putri

14. Jawa Tengah
Stanley Otniel Nagatan
Tabriza Aqila Taqiyya

15. D.I. Yogyakarta
Muhamad Rival Hidayat
Adinda Awliya

16. Jawa Timur
Moch. Alvin Faruq Asshegaff
Melinnia Hilda Mareta

17. Bali
Komang Arya Ananta, S.P
A.A. Sg. Saviti Mahawishwa Karmani

18. Nusa Tenggara Barat
Biyan Kamaruzzaman
Loly Marissa Pratami

19. Nusa Tenggara Timur
Daniele Parlindungan Kause
Betrik Priscilla Fernandez

20. Kalimantan Barat
Muhammad Akbar
Nazya Martha

21. Kalimantan Tengah
Bima Arivaza Danurahman
Bela Ananda Anugrahni

22. Kalimantan Selatan
Abu Assadiki Ujudillah
Lawrenza Fifiyen Gafuri

23. Kalimantan Timur
Gery Yulisan Ramadhan
Jeanne Rahmawati Sari

24. Kalimantan Utara
Wahyu Brata
Musvika

25. Sulawesi Utara
Reyvelino Sasiang
Krisan Valerie Sangari

26. Sulawesi Barat
Chandra Gunawan
Ade Yuliana Iswan

27. Sulawesi Tengah
Ahmad Syaifullah Said
Lvana Bianti Lumanga

28. Sulawesi Tenggara
Syukran Maulana
Beatrix Tinduka

29. Sulawesi Selatan
Andi Tendri Sumpala
Almira Bellinda P

30. Gorontalo
Rahmat Duhe
Febiola Rauf

31. Maluku
Laurensius G.R. Rentanubun
Ayu Astria Umalekhoa

32. Maluku Utara
H. Argo Widyantama
Kartika Ridwan

33. Papua Barat
Daniel D.H. Sayori
Fifia Filafani Irjouw

34. Papua
Arnaldi Doncorys Waroy
Manasena Susana Gibannebit Giban.

(DNA/Humas Kemenpora/ES)

Read more