6 Pejabat Dilantik Menteri Basuki, Arie Setiadi Moerwanto Jabat Dirjen Bina Marga KemenPUPR

6 Pejabat Dilantik Menteri Basuki, Arie Setiadi Moerwanto Jabat Dirjen Bina Marga KemenPUPR

EkspresNews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 6 Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR, Rabu (21/9). Salah satunya adalah Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga. Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa untuk menjalankan organisasi dan administrasi. “Tentunya agar roda organisasi dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

pelantikan-dirjenMenteri Basuki meminta dengan adanya serah terima jabatan ini, tentunya agar bekerja lebih baik lagi, lebih tertib dan juga lebih cepat. Selain itu juga Menteri Basuki berharap, agar Para pejabatnya untuk tidak duduk manis saja akan tetapi harus kelapangan untuk mengontrol jalan, irigasi dan lainnya. “Terjun kelapangan, serta tentunya dengan memperhatikan kualitas,” tuturnya.

Kepada pejabat baru Menteri Basuki berharap agar senantiasa menjaga kepercayaan dan kehormatan dalam melaksanakan tugas. Terutama juga mengenai percepatan kegiatan 2016, serta persiapan pelaksanaan kegiatan 2017 yang berdasarkan hasil rapat kerja beberapa waktu lalu.

Para pejabat yang dilantik adalah Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal, Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, Sri Hartoyo sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Rido Matari Ichwan sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Andreas Suhono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Acara pelantikan dilakukan di Gedung Utama Kementerian PUPR Jakarta dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

(Adv/Abdi)

Read more
Jokowi Pantau Latihan Armada Jaya di Laut Jawa

Jokowi Pantau Latihan Armada Jaya di Laut Jawa

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pesawat kepresidenan Indonesia – 1, Rabu (14/9) pagi sekitar pukul 07.30 WIB meninggalkan Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, guna meninjau langsung Latihan Armada Jaya 2016 dari KRI Banjarmasin-592 yang berada di Laut Jawa.

Dari Bandara Internasional Juanda, Presiden bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan KSAL Laksmana TNI Ade Supandi menggunakan Helikopter Bell TNI AL akan menuju KRI Banjarmasin. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran persnya pagi ini mengatakan, setelah melihat Latihan Armada Jaya 2016, Presiden bersama rombongan menuju Situbondo untuk meninjau program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan direncanakan bermalam di kota ini.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI. (Mar) Bambang Suswantono, dan Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono.

(ISP)

Read more
Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

EkspresNews.com – Pemerintah Sumatera Barat tidak henti-hentinya menggencarkan pariwisata di provinsi tersebut. Saat ini, melalui dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sumbar, wisata halal akan digencarkan. Akan tetapi, pemerintah daerah setempat masih mencari tahu standarisasi halal dalam skala internasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar Burhasman menuturkan,  dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Sumbar akan mempersiapkan setidaknya 20 tempat wisata halal, meliputi objek wisata, restoran, dan hotel di Sumbar.

Ia mengatakan, sebetulnya dari segi faktual, Sumbar sudah siap untuk menerapkan wisata halal tersebut. Karena, katanya di Sumbar atau Minang ini restoran atau rumah makan sudah halal semuanya. Akan tetapi, saat ini masih dibutuhkan sertifikat halal untuk penyedia makanan tersebut.

“Tidak ada kita temui di ranah Minang ini rumah makan atau restoran yang mengolah daging babi atau makanan yang tidak halal lainnya. Akan tetapi, kan rumah makan ini perlu sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan rumah potong hewan kita sudah tersertifikasi halal,” ungkapnya, Jumat (20/8) lalu.

Ia juga mengatakan, saat ini tim assesment sedang berada di Sumbar untuk melakukan peninjauan lapangan, untuk melihat kesiapan Sumbar menuju wisata halal. Berdasarkan koordinasinya dengan tim assesment, umumnya secara faktual Sumbar sudah siap melaksanakan wisata halal.

Di samping itu, ia menambahkan, untuk persiapan adimistrasi, saat ini juga sedang dilakukan persiapan, seperti penilaian, sertifikasi, dan sosialisasi. “Ini tentunya juga harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan ikut membantu Sumbar menuju wisata halal,” katanya.

Ia juga memperjelas pengertian wisata halal. Katanya, wisata halal adalah wisatawan muslim mendapatkan pelayanan sesuai dengan ajaran agama. Ia juga mengatakan, mayoritas di tempat-tempat umum di Sumbar sudah dilaksanakan.

“Bukan berarti kita harus membatasi wisatawan yang muslim saja, tidak, tapi yang jelas setiap wisatawan yang datang tentunya harus menghargai adab dan budaya di Sumbar, yang mayoritas beragama Islam,” jelasnya.

Dikatakannya, fasilitas yang dimaksud seperti tempat ibadah (salat). Di mana saja, seperti  di pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan tempat-tempat wisata yang ada di Sumbar. “Misalnya penjualan alkohol, bukan tidak boleh hanya saja diperuntukkan untuk non muslim,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menuturkan, Sumbar menuju wisata halal masih dalam proses perlengkapan. Ia menyatakan, saat ini pemerintah daerah sedang mencari tahu standar halal secara internasional.

“Saat ini, standar halalnya belum jelas. Kita harus tahu standar halal secara rinci. Sehingga nantinya, kita benar-benar menerapkan wisata halal yang seharusnya. Bukan hanya slogan,” katanya kemarin.

Ia menyatakan, pada prinsipnya, di Sumbar ini rumah makan atau restoran sudah halal, tetapi masih belum teruji. “Misalnya, masakan randang. Tentunya, kita akan melihat dari prosesnya. Mulai dari daging yang digunakan, kebersihannya, cara meracik bumbunya, cara memasaknya, dan yang lain-lainya,” ujarnya.

(Asra)

Read more
KLHK : Restorasi Pemulihan Kawasan Danau Toba

KLHK : Restorasi Pemulihan Kawasan Danau Toba

EkspresNews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengarahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara mengalokasikan satu persen dana dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merestorasi dan memulihkan kawasan Danau Toba. Menteri Siti Nurbaya mengatakan akan memanfaatkan APBD untuk perbaikan ekosistem.

Alokasi APBD ini, tutur Siti akan dioptimalkan untuk penamanan kembali dan pemeliharan pohon di sekitar Danau Toba. “Kepada Gubernur, Bupati, Walikota serta jajaran pemerintah setempat untuk mengalokasikan dana bagi penanaman dan pemeliharaan pohon di kawasan Danau Toba sekitar satu persen dari total APBD-nya,” ujar Siti melalui keterangan resminya, pada Sabtu (30/7).

Danau Toba merupakan salah satu dari 15 danau, yang menjadi prioritas nasional untuk direstorasi dan dipulihkan ekosistemnya. Danau Toba, tutur Siti, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kawasan wisata alam, dan budaya. Tapi saat ini, ekosistem kawasan tersebut terancam rusak.

Karena itu, ia menyatakan KLHK menganggap penting untuk memperhatikan kawasan Danau Toba dan menyelamatkannya dari krisis lingkungan. Siti menyatakan, KLHK bersama dengan Punguan Simbolon Dohot Boruna Se-Indonesia (PBSI) dan pemerintah Tapanuli Utara dan Tobasa, Sumatera Utara akan bekerjasama melakukan penanaman sekitar tiga juta batang pohon di berbagai kawasan yang termasuk dalam ekosistem Danau Toba, seperti kawasan Hutan Ginjang, Tapanuli Utara, kawasan wisata Hutan Salib Kasih, dan Tobasa, sebagai bentuk upaya memperbaiki dan memulihkan ekosistem sekitar.

“Atas sebuah prakarsa antara KHLK dan masyarkat, kami akan melakukan penanaman pohon, sebagai awalnya kami akan mencoba memperbaiki kawasan Hutan di sekitar Danau Toba,” kata Siti.

Hingga akhir tahun ini, KLHK berusaha melakukan penanaman 100 ribu batang Pohon di daerah Tapanuli Utara. Siti menyatakan, kawasan Tapanuli Utara khususnya Hutan Salib Kasih menjadi salah satu kawasan yang memiliki kerusakan cukup parah.

Bupati Tapanuli Utara Nickson Nababan mengatakan, hampir seluruh masyarakat Tapanuli Utara menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata di sekitar Hutan Salib Kasih.  Untuk itu, Nickson sangat berharap pemerintah bisa segera melakukan pemulihan lingkungan pada kawasan hutan tersebut.

Lebih lanjut, Siti menyatakan untuk segera melakukan penyelamatan wilayah Salib Kasih ini. Ia mengatakan akan segera memberikan surat keputusan perestorasian kawasan hutan Salib Kasih dalam waktu dekat.  Sejauh ini, KLHK telah melakukan penanaman sebanyak 7000 batang pohon pada aeral seluas 15 hektare di kawasan Danau Toba.

Upaya Restorasi ini, tutur Siti, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, baik melalui industri pariwisata maupun dari hasil pengelolaan danau. Untuk diketahui, berdasarkan Kesepakatan Bali 2009 yang ditandatangani, ada sekitar 15 danau yang menjadi prioritas nasional untuk dipulihkan atau direstorasi.  Klasifikasi danau prioritas ini dikatagorikan berdasarkan tingkat kerusakan atau pencemaran, pemanfaatan danau, nilai strategis, komitmen pemerintah daerah, biodiversity, dan bencana.

Danau-danau yang termasuk dalam prioritas nasional itu adalah Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Singkarak dan Maninjau (Sumatera Barat), Kerinci (Jambi). Rawa Danau (Banten), Batur (Bali), Tempe dan Matano (Sulawesi Selatan) dan Poso (Sulawesi Tengah).  Selain itu, ada Danau Tondano (Sulawesi Utara), limboto (Gorontalo), Sentarum (Kalimantan Barat), Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang) di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani (Papua).

(ard/ard)

Read more

Isu Mutasi Perburuk Kinerja PNS Arosuka Solok

EkspresNews.com – Isu mutasi jabatan yang beredar di tengah-tengah kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok berdampak selain membuat seluruh para pegawai menjadi resah bagaimana posisinya namun juga akan berdampak kepada kinerja aparatur sipil negera dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal demikian disampaikan oleh oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Solok, Harry Pawestrie, saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Solok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Solok tahun anggaran 2015 dan nota pengantar Bupati tentang Ranperda pembahasan penyertaan modal pemerintah daerah Kab. Solok pada PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

“Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir kinerja dari aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok ini mengalami penurunan, hal demikian akibatkan beredarnya isu mutasi dikalangan pegawai,” ujar Harry Pawestrie. Pada dasarnya tugas dari aparatur sipil negara adalah menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi jangan pernah merasa terganggu dengan isu-isu yang disebarkan oleh pihak-pihak. Ini harus menjadi perhatian serius oleh bupati dan wakil bupati Solok jangan sampai hanya karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu mutasi, kinerja dari aparatur sipil negara menjadi terganggu. Kalau ini terus dibiarkan begitu saja kita yakin dan percaya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak terpenuhi.

“Kami dari fraksi PKS DPRD Kabupaten Solok meminta kepada Bupati dan Wakil bupati Solok nantinya dalam melakukan penyegaran di lingkungan pemerintahan Kab. Solok ini jangan hanya asal melakukan mutasi saja namun lihatlah SDM yang dimiliki oleh seorang pegawai tersebut, tempatkanlah seseorang sesuai dengan bidang dan keahlianya,” tuturnya.

(Edrin)

Read more