Wako Padang Panjang Hendri Arnis Lantik Seluruh Pejabat

Wako Padang Panjang Hendri Arnis Lantik Seluruh Pejabat

EkspresNews.com – Hari terakhir di tahun 2016, Sabtu pagi, (31/12) suasana berbeda terlihat di pelataran halaman balaikota Padang Panjang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini 470 pejabat struktural Kota Serambi Mekkah dilantik Walikota Hendri Arnis untuk memenuhi Perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru, sesuai intruksi Pemerintah Pusat.

Pelantikan ini disaksikan unsur Forkopimda dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta unsur ninik mamak yang ada di kenagarian Gunung, Bukit Surungan dan Lareh Nan Panjang serta hadirin dan undangan lainnya.

hendri-arnisBerbeda dengan beberapa daerah lain, yang mencicil pelantikan, Wako Hendri Arnis justru melantik sekaligus pejabat esselon 2, 3 dan 4. Hal ini dimaksudkan Hendri, agar di tahun 2017 semua pejabat sudah baru dan nol kilometer, sebagaimana dianjurkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Tahun ini berbagai daerah di Indonesia melakukan perampingan SOPD. Padang Panjang pun melakukannya. Sehingga ada SOPD yang hasil marger SKPD sebelumnya. Akibatnya sekitar enampuluhan pejabat yang tadinya berjabatan, kini tidak menjabat lagi.

“Ini suatu konsekwensi dari perampingan SOPD. Karena itu bagi yang kini dipercaya memegang jabatan, bekerjalah sungguh sungguh dan sebaik mungkin. Jika tidak mereka yang sedang non job tentu saja akan menggantikan saudara,” kata Hendri dalam arahannya usai melantik.

Hendri juga menyampaikan, bahwa dalam pengisian jabatan pejabat esselon 3, 4 dan 5 , dia mempercayakan kepada Kepala SOPD yang memegang esselon 2. “Saya serahkan kepada Tim Baperjakat dari hasil usulan atasan langsungnya. Semua ini bertujuan agar roda pemerintah bisa berjalan dengan lancar,” jelas walikota.

Menurut Hendri, pihaknya kini sudah masuk tahun ke empat dalam memimpin Padang Panjang. Tidak ada lagi waktu selain fokus membangun daerah. “Waktu saya tidak lama lagi. Saya mau menghabiskan hari hari untuk membangun kota kelahiran saya ini. Mari kita sama sama membuat agar Padang Panjang maju,” ujarnya.

Dia minta semua pejabat agar turun ke masyarakat, melihat realita yang terjadi. Dari realita itu pula pemerintah bisa bertindak tepat dan benar dalam memperjuangkan kepentingan publik, melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah disusun.

Walikota termuda di Sumbar itu terbilang nekat dan berani dalam memimpin daerahnya. Ini terlihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan semata kepentingan publik.

Pada tahun anggaran 2017 berdasarkan audit BPK Perwakilan Sumbar, Kota Padang panjang mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 69% dari APBD Kota, sekitar Rp. 700,- milyar untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan intruksi presiden agar pentingnya penyerapan anggaran segera direalisasikan untuk kepentingan publik.

Kita telah membuktikan di tahun 2016, berkat mengencangkan ikat pinggang, kita sisihkan anggaran untuk mendahulukan kepentingan publik dimana Padang Panjang kini tengah membangun, sebut saja pembangunan pasar dan gedung islamic centre.

Namun demikian, kini ponten Padang Panjang di pemerintah pusat baru ponten 7. Jika nanti pontennya masuk angka 8 atau 9 maka anggaran akan ditambah oleh pusat. “Dengan demikian kita akan dapat lebih banyak lagi berbuat untuk kepentingan masyarakat. Bisa pula kemungkinan tunjangan saudara dinaikan,” sebut Hendri Arnis yang disambut tepuk tangan hadirin.

(Relis)

Read more
Menjelang Penetapan Nomor Urut Paslon Cakada Payakumbuh

Menjelang Penetapan Nomor Urut Paslon Cakada Payakumbuh

EkspresNews.com – Saat-saat yang mendebarkan menjelang pengumuman dan dentuman palu ketua KPUD Payakumbuh sebagai penyelenggara Pilkada serentak tahun ini, penetapan bakal calon menjadi calon tetap tiga pasang calon walikota dan wakil walikota Payakumbuh, ternyata membuahkan hasil yang cemerlang. Pasalnya, ketiga pasangan Balon itu dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon.

Melalui Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, diuraikan hal-hal yang mengganjal ketiga pasangan calon, dalam melengkapi persyaratan administrasi, lakukan penetapan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

Komisioner KPU Kota Payakumbuh Muhammad Khadafi menyampaikan, setelah melakukan beberapa proses perbaikan dan penelitian ke lembaga yang mengeluarkan dokumen. Seperti persoalan tunggakan pajak, ijazah dan kecocokan nama. KPU setempat memutuskan ketiga paslon yang ikut dalam pilkada dinyatakan lulus dari proses tersebut.

Namun di satu sisi, ketika Panwaslih menanggapi hasil keputusan dari pihak KPUD, yang disampaikan oleh ketua Panwas Media Febrina, menyangkal bahwa calon walikota Wendra Yunaldi.SH MH masih terkait dengan tunggakan pajak. Sementara KPU RI memberikan penjelasan kepada KPUD Propinsi Sumbar untuk diteruskan ke KPUD Payakumbuh, bahwa pada poin empat berbunyi, berdasarkan ketentuan angka 1 sampai dengan angka 3, serta memperhatikan Berita acara nomor 23/BA/IX/2016 tentang Klarivikasi dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak sebagai syarat menjadi calon walikota dan wakil walikota Payakumbuh untuk pemilihan tahun 2017, dan mengingat bahwa bakal calon walikota Payakumbuh atas nama saudara Wendra Yunardi sedang mengajukan permohonan keberatan/banding atas data utang pajak/tunggakan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama kota Payakumbuh pada tanggal 14 September 2016, maka proses pencalonan yang bersangkutan dapat dilanjutkan sampai dengan putusan banding diterbitkan.

“Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap dokumen persyaratan, ketiga paslon itu dinyatakan lulus secara dokumen sebagai syarat calon walikota dan wakil walikota Payakumbuh,” kata Khadafi dalam penyampaiannya saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon, di halaman kantor KPU kota Payakumbuh, Senin (24/10).

Dalam Rapat yang berlangsung alot itu, Ketua KPU Kota Payakumbuh Hetta Manbayu mengatakan, ketiga pasang calon kepala daerah yang ditetapkan itu adalah H. Wendra Yunaldi berpasangan dengan H. Ennaidi S.Sos, selanjutnya Drs Suwandel Muchtar – Drs, Fitrial Bachri serta H. Riza Falepi. ST,MT yang berpasangan dengan H. Erwin Yunaz, SE.Acara penetapan pasangan calon kepala daerah itu diakhiri dengan penyerahan berkas kepada tim pemenangan ketiga pasangan calon kepala daerah.

Menurut Ketua KPU, berkas yang diserahkan itu berupa keputusan penetapan pasangan calon, berita acara hasil pemeriksaan persyaratan calon. “Selanjutnya rangkaian acara yaitu pengundian nomor urut pasangan calon yang akan diselenggarakan di Gor M.Yamin Payakumbuh,” kata Hetta.

Hetta menghimbau kepada masyarakat agar mendatangi kelurahan untuk memastikan terdata untuk menjadi pemilih pada proses pencoblosan pada pilkada yang akan berlangsung. Acara dihadiri oleh, ketua DPRD Kota Payakumbuh, Kapolres, ketiga paslon beserta struktur partai pendukung dan lapisan masyarakat lainnya. (NS)

Read more
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017

datauri-file-5EkspresNews.com – Pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2016 bertempat di kantor KPU Kota Payakumbuh,KPU Kota Payakumbuh melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh, Hetta Manbayu, SH. Ketua KPU membacakan hasil keputusan KPU Kota Payakumbuh, dengan memutuskan ketiga pasangan calon memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan.
Ketiga pasangan calon sebagai berikut :
  • Calon Walikota H. Wendra Yunaldi, SH, MH dan Calon Wakil Walikota H. Ennaidi, S.Sos
  • Calon Walikota Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Calon Wakil Walikota Drs. Fitrial Bachri
  • Calon Walikota  H. Riza Falepi, ST, MT dan Calon Wakil Walikota H. Erwin Yunaz, SE

datauri-file-4 datauri-file-3 datauri-file-2 datauri-file-1

 

 

 

 

 

 

(Adv/NS)

Read more
Wawako : Pengerjaan Drainase dan Betonisasi Harus Sesuai

Wawako : Pengerjaan Drainase dan Betonisasi Harus Sesuai

EkspresNews.com – Wakil Walikota Padang H. Emzalmi meminta agar pengerjaan drainase dan betonisasi diharapkan betul-betul maksimal dikerjakan sesuai intensitas tanpa adanya pengecualian. Hal itu disampaikannya sewaktu meninjau beberapa sejumlah jalan lingkungan dan drainase pada beberapa kawasan di Kecamatan Pauh baru-baru ini.

“Pembangunan jalan beton ini harus memenuhi spesifikasi teknisnya. Sehingga ia bisa tahan lama, seperti walaupun tergenang oleh air ia juga tidak mudah rusak,” ujar Wawako pada kesempatan itu didampingi Camat Pauh, Wardas Tanjung dan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang, Hendri Viton.

Wawako menegaskan, terkait pembangunan jalan betonisasi tersebut memang harus dilaksanakan sesuai teknis. Karena apabila contohnya ketebalan jalan yang seharusnya 15 cm lalu dibikin kurang menjadi 10 cm pasti ia mudah hancur ketika dilalui kendaraan roda empat. Demikian juga mengenai mutu betonnya, juga harus sesuai dan tidak boleh dirubah.

“Jadi inilah yang kita lihat pada beberapa lokasi di sini, yang juga berdasarkan adanya laporan masyarakat setempat. Untuk itu bagi para kontraktor, diminta dari awal memperhatikannya, agar jalan betonisasi ini betul-betul maksimal dirasakan masyarakat,” imbuh Emzalmi.

Terkait realisasi pengerjaan betonisasi oleh Pemko Padang saat ini, Emzalmi menyebutkan untuk program betonisasi di Kota Padang saat ini telah mencapai 70 persen dari target sekitar 53 km selama 5 tahun masa jabatan.

“Program ini merupakan permintaan utama masyarakat. Kita optimis Insya Allah pada 2018 nanti semua target dapat dituntaskan,” harapnya.

(DBF)

Read more
Asisten III Bidang Adm Setdako, Corri : Kenaikan Tunjangan Dibarengi Kedisiplinan

Asisten III Bidang Adm Setdako, Corri : Kenaikan Tunjangan Dibarengi Kedisiplinan

EkspresNews.com – Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Padang akan disesuaikan di tahun 2017 nanti. Penyesuaian ini diharapkan dibarengi dengan kedisiplinan ASN. Sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan kinerja seluruh pegawai. “Disiplin sangat menentukan sekali dalam peningkatan kinerja,” kata Asisten III Bidang Administrasi Setdako Padang, Corri Saidan usai menjadi pembina apel pagi di lingkup kerjanya, Selasa (11/10).

Menurut Corri, penyempurnaan tunjangan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja, motivasi dan disiplin ASN ke depannya. Termasuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Disiplin bagi ASN meliputi kehadiran masuk dan pulang kerja. “Ini perlu komitmen seluruh ASN mulai dari kepala SKPD sampai staf agar kinerja SKPD semakin baik. Jangan sampai ketika tunjangan disesuaikan atau akan dinaikkan, tetapi disiplin kinerja justru tidak meningkat,” ujar Corri didampingi Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Penataan kedisiplinan bahkan telah dimulai di jajaran Asisten III Bidang Administrasi Setdako Padang. Bagian yang berada di bawah jajaran Asisten III ini yakni Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum, serta Bagian Organisasi.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, kehadiran pegawai di bawah jajaran Asisten III ini terus dicek, terutama pada setiap pelaksanaan apel pagi. “Khusus di jajaran Asisten III kita akan terus cek kehadiran pegawai dan dilakukan evaluasi. Jika ada pegawai yang tidak disiplin akan ditindak sesuai dengan PP 53/2010. Jika tidak terjadi perubahan, kita minta atasan yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan,” tutur Corri.

Corri menilai, kedisiplinan di bawah jajaran Asisten III selama ini masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik. Corri berharap, evaluasi disiplin dan kinerja juga dilakukan di SKPD lain di Pemko Padang. Penegakkan disiplin diharapkan dimulai dari pimpinan dan didukung oleh semua pihak sehingga menjadi komitmen bersama.

Sementara itu Corri menyampaikan bahwa saat ini tim dan TAPD Pemko Padang tengah menyusun konsep penyempurnaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nantinya, penerimaan TPP ini diukur berdasarkan kinerja pegawai masing-masing. “Ukuran kinerja berdasarkan SKP dan kehadiran. Untuk pelaksanaannya nanti perlu dibantu dengan aplikasi,” ungkap Corri.

Kemungkinan nanti TPP tersebut akan dikelompokkan, yakni TPP umum dan TPP khusus. TPP umum diterima sesuai dengan jabatan setiap ASN. Sedangkan TPP khusus berdasarkan kinerja pegawai.

(Charlie)

Read more