Hak Keuangan dan Administratif DPRD Disetujui

Hak Keuangan dan Administratif DPRD Disetujui

EkspresNews.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh selesai dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna. Akhirnya, Delapan Fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh untuk di jadikan Peraturan Daerah (Perda).

perdaHal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPRD, Ismet Harius. S.Sos pada Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Usul DPRD Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang di dahului oleh Laporan Tingkat II di Aula Sidang DPRD setempat, kemarin, dengan pimpinan rapat Ketua DPRD Payakumbuh, H. Yendri Bodra Dt. Parmato Alam didampingi wakil Ketua, H Wilman Singkuan. S.Sos. MM dan H. Suparman. S.Pd, turut hadir juga dalam Paripurna tersebut, Wakil Walikota Payakumbuh Suwandel Muckhtar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Dalam Laporannya, Ismet Harius menyampaikan, proses pengusulan Ranperda ini sudah melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang, “Di mulai dengan Pembicaraan Tingkat I, khususnya Rapat Kerja Pansus dengan Tim Ranperda Kota Payakumbuh berjalan cukup lancar dan serius dengan suasana pembahasan yang didasari rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang cukup tinggi,” ulas Ismet.

lebih lanjut Ismet memaparkan, kegiatan rapat kerja ini, juga dilaksanakan dengan sistem diskusi antara Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan penyampaian latar belakang diajukannya Rancangan Peraturan daerah tersebut dan substansi dari Rancangan Perda tersebut.

Diakhir penyampaiannya, Pentolan Fraksi Bintang Nasdem ini berharap, dengan lahirnya Perda tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh akan lebih bisa memberikan hal yang positif serta berimbang dengan meningkatnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, harap Ismet mengakhiri.

Wakil Walikota Payakumbuh Suwandel Muchtar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD kota Payakumbuh beserta anggota dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pendapat akhir merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda).Kami sangat yakin, bahwa dalam sebuah Pemerintahan Daerah terdiri dari Legislatif yang kuat dan berkualitas, serta diiringi dan diimbangi oleh Eksekutif yang juga kuat dan berkualitas, maka daerah tersebut akan berkembang dengan pesat ke arah yang lebih baik sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan sejahtera.

Persetujuan dan kesepakatan yang telah kami sampaikan bertitik tolak kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, diharapkan adanya peningkatan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi menjalankan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme pengelolalaan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas, produktifitas kinerja DPRD dan juga untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan secara maksimal sehingga bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam membangun Kota Payakumbuh yang lebih maju. (Nahar Sago)

Read more
Calon Walikota Padang Ir. H. Emzalmi, M.Si : Padang Menuju Kota Metropolitan

Calon Walikota Padang Ir. H. Emzalmi, M.Si : Padang Menuju Kota Metropolitan

EkspresNews.com – Genderang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 memang belum ditabuh, namun beberapa tokoh masyarakat telah berupaya melakukan komunikasi politik terhadap partai politik untuk meraup suara. Untuk melanjutkan pembangunan Kota Padang, Ir. H. Emzalmi, M.Si bertekat menjadikan Ibukota Provinsi Sumatera Barat sebagai kota Metropolitan.

Keinginan Emzalmi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Padang itu tidak muluk. Dirinya melihat potensi besar yang ada di Kota Padang. “Kota Padang itu luasnya lebih kurang 700 KM persegi, namun hanya 30 persen lahan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, penduduk Kota Padang sudah mencapai satu juta jiwa lebih, ini berarti Padang sudah siap seharusnya menjadi Kota Metropolitan,” ujarnya saat berkunjung ke Redaksi Tabloid Indonesia Raya, Jumat (14/7/2017) di Padang.

Web 1Emzalmi sebagai calon Walikota menggandeng Desri Ayunda sebagai Wakil Walikota untuk maju pada Pilkada 2018 mendatang yakin dan mampu menjadikan Kota Padang sebagai kota metropolitan, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salah satunya, menurut Emzalmi, adalah bagaimana menata kota lebih baik lagi. Pamong senior Kota Padang ini menyebutkan perlunya keberadaan terminal tipe A dan terminal tipe B aktif. “Dengan adanya terminal ini, tentu juga akan mengatasi permasalahan kemacetan yang sering terjadi di sekitaran Kampus UNP, kawasan Jati Gaung, disana itu banyak sekali bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) yang menanti penumpang disana,” jelas Emzalmi.

Lebih jauh dikatakan Emzalmi, selain membangun kembali terminal, dirinya juga akan berupaya untuk melakukan sinersitas terhadap jalur-jalur kereta api yang ada. “Seperti kereta api dari Lubuk Begalung ke Teluk Bayur, bisa kita integrasikan dengan kereta api penumpang. Apalagi kawasan Pasar Banda Buek masih terlihat macet, namun dibelakang pasar tersebut ada lahan tidak produktif sekitar 2 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk membangun stasiun,” terang pria asli Pauh IX Kuranji itu.

Web 2Menurutnya, dengan dibangunnya lahan tersebut tentu konsentrasi PKL-PKL yang ada di Pasar Banda Buek akan terpecah sehingga mampu mengurai kemacetan yang ada disana. “PKL-PKL itu tidak lagi berjualan di pintu masuk pasar, tapi nantinya akan dibuatkan koridor di dekat stasiunnya. Ini merupakan suatu langkah untuk menata PKL juga,” terangnya.

Lebih lanjut, Emzalmi optimis, keinginannya menjadikan Kota Padang sebagai kota metropolitan dapat tercapai. “Karena tugas pemerintah itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah fasilitator, kedua motivator dengan leadershipnya, dan yang ketiga adalah regulator. Insha Allah berjalan yang tiga ini, kita bisa mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan, karena memang sudah waktunya Padang ini menjadi kota metropolitan,” terang Emzalmi.

Kunjungan Wakil Walikota Padang Emzalmi ke Kantor Redaksi Tabloid Indonesia Raya disambut langsung oleh Pemimpin Umum Tamsir J Rahmat, Pemimpin Redaksi Harianof, Wakil Pemimpin Redaksi Abdi Masa dan Pemimpin Perusahaan Agung Wiguna. “Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman Indonesia Raya, kita berharap kedepannya Kota Padang akan menjadi kota yang lebih baik dan hebat lagi. Terutama sekali, bisa menjadi kota metropolitan,” ujar Emzalmi.

Sementara itu, setelah mendaftar ke Nasdem Padang beberapa waktu lalu, Emzalmi dan Desri Ayunda, mendaftar ke Partai Hanura Padang, Kamis (13/7). Emzalmi bersama Desri Ayunda mendatangi kantor DPC Hanura Padang menaiki mobil Toyota Fortuner Hitam BA 3 VY, sekitar pukul 14.10.

Ketua tim pilkada DPC Hanura Padang, Zulhendri menyebut, kedua orang bakal calon yang datang mendaftar ke Hanura Padang itu masing-masing untuk posisi bakal calon wali kota (Emzalmi) dan bakal calon wakil wali kota (Desri Ayunda).

“Kehadiran dua orang bakal calon itu setidaknya menunjukkan Hanura Kota Padang ingin ciptakan warna baru bagi Pilkada Kota Padang nanti,” sebut Zulhendri. Dirinya mengaku, usai memverifikasi berkas calon, nantinya Hanura Padang akan mendaftarkan bakal calon yang terpilih dari Hanura ini ke KPU Padang pada masa pendaftaran balon tanggal 28-30 Desember 2017 nanti.

Ketua DPC Hanura Kota Padang, Fefrizal menyebut, kehadiran dua orang bakal calon secara bersamaan ini menunjukkan satu proses menuju pilkada sudah dimulai. “Ini satu bukti keseriusan kami untuk mencalon. Ini pendaftaran kedua bagi saya, pertama di Nasdem, dan pada Minggu, 16 Juli, akan ke PPP Kota Padang,” tutur Emzalmi.

Menurutnya, pendaftaran itu sebagai upaya untuk memenangkan pilkada secara maksimal. Sebab, salah satu jalan untuk bisa menang di pilkada tentu melalui parpol. “Makanya saya dan Desri Ayunda mendaftar ke parpol terlebih Hanura Padang. Kami juga sudah upayakan komunikasi politik dengan parpol lain agar bisa mengusung kami,” ucap Emzalmi.

Emzalmi mengaku sudah mantap berpasangan dengan Desri Ayunda. ”Sebab kami sudah buat komitmen yang matang untuk perkembangan Kota Padang ke depan,” tegas Emzalmi. “Hanura bukan asing bagi saya, sebab pada pilkada 2013 lalu,  walau jalur independen, Hanura Padang dukung saya. Maka kini saya kembali mencalon lagi melalui partai ini,” sambung Desri Ayunda. (Abdi)

Read more
Delegasi Perempuan Indonesia Mendapat Apresiasi

Delegasi Perempuan Indonesia Mendapat Apresiasi

EkspresNews.com – Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Women Parliamentarian Meeting atau Pertemuan Perempuan Parlemen Asia Pasifik mengapresiasi Indonesia yang menempatkan banyak perempuan di posisi penting dalam pengambilan kebijakan. Indonesia dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesetaraan gender di semua tingkatan, baik dalam parlemen maupun eksekutif. Demikian mengemuka dalam APPF Women Parliamentarian Meeting, yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra).

Indonesia melalui delegasinya, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (16/1/2017), sejak awal memang sangat gigih dalam mengajak untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menyerukan agar menduduki posisi penting sebagai pengambil kebijakan di negaranya masing-masing. Bahkan, delegasi Indonesia yang juga Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf didaulat sebagai co-chair APPF Women Parliamentarian Meeting, sementara Ketua Parlemen Fuji sebagai tuan rumah penyelenggara, disepakati yang menjadi chair.

“Ini menunjukkan demokrasi di Indonesia sudah maju. Jadi artinya keterlibatan perempuan di Indonesia mereka juga apresiasi karena peran perempuan Indonesia di forum ini,” ujar Nurhayati di Fiji, Minggu (15/01/2017) waktu setempat.

Nurhayati juga mengisahkan, delegasi Indonesia merupakan salah satu inisiator dari acara tersebut. Sebelumnya, dalam APPF ke-23 2015 di Ekuador, delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan pentingnya pertemuan perempuan parlemen. Hal itu akhirnya pertama kali terlaksana di APPF ke-24 di Kanada 2016 meski belum masuk dalam agenda di dalam statuta APPF. Nurhayati pun dengan lantang menyuarakan pertemuan parlemen perempuan Asia Pasifik bisa masuk dalam agenda resmi APPF.

“Indonesia juga memasukkan draf resolusi tentang keterlibatan perempuan di semua level pengambil kebijakan. Kemudian juga mengusahakan supaya woman meeting ini menjadi bagian dari agenda pertemuan APPF selanjutnya atau masuk agenda resmi rangkaian APPF,” ujar politisi F-PD itu.

Dilihat dari segi parlemen, masing-masing, perwakilan perempuan di parlemen, di Asia Pasifik masih berada di bawah 19,2 persen. Sementara perwakilan perempuan di Pasifik lebih rendah, yakni 16,4 persen. Atau dengan kata lain, tertinggal di bawah representasi yang diinginkan, yaitu 30 persen. Menurut Nurhayati, dibutuhkan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, Indonesia meyakini bahwa peran kepemimpinan dan perwakilan perempuan dibutuhkan di tingkat parlemen.

“Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi, perihal pelecehan, dan demokrasi,” tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia yang juga Anggota BKSAP Desy Ratnasari menambahkan, Indonesia juga telah memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan. Hal ini akan memberika ruang yang luas kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Politisi F-PAN itu menambahkan, Parlemen Indonesia juga telah mengalokasikan peningkatan anggaran kepada pemerintah untuk menjalankan program peningkatan kemampuan dan capacity building serta berbagai pelatihan. Di dalam parlemen Indonesia peran perempuan semakin besar bahkan bisa menduduki pimpinan dalam komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Sidang tahunan APPF tahun ini dibuka secara resmi oleh ketua parlemen dari tuan rumah Fiji, Jiko Luveni pada Senin (16/01/2016) waktu setempat, dan mengangkat tema “Kerja Sama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan”. Beberapa delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Anggota BKSAP DPR diantaranya Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo (F-Gerindra), Sartono Hutomo (F-PD), dan Desy Ratnasari (F-PAN). (sf/dpr.go.id)

Read more
Komisi I DPR Desak Usut Pengibaran Bendera OPM di Kantor Dubes RI

Komisi I DPR Desak Usut Pengibaran Bendera OPM di Kantor Dubes RI

EkspresNews.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz berharap kasus pengibaran bendera OPM di kantor kedutaan besar Indonesia diusut tuntas. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang sidang Paripuna, Senayan Jakarta (10/1). “Saya berharap pemerintah Australia mengusut tuntas siapa sebenarnya yang ada di balik kasus pengibatan bendera OPM tersebut. Dengan tegas disini saya meminta pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia, dan mencoba menghentikan setiap aksi-aksi yang memang dapat mencederai kedaulatan Indonesia,” ungkap Meutya.

metutia-hafidzDilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, sejauh ini ia melihat pemerintah sudah cukup tegas atas kasus ini. Hanya saja menurutnya, perlu diintensifkan lagi komunikasi dengan kedutaan besar Australia. Agar Australia juga betul-betul menganggap bahwa ini masalah serius untuk kedua Negara. Dan bukan menganggap insiden ini sebagai peristiwa yang kecil. Terlebih lagi dalam waktu berdekatan terjadi peristiwa sebelumnya antara TNI dengan Militer Australia. “Jadi saya berharap peristiwa-peristiwa ini ditanggapi dengan hati-hati dan keseriusan. Diusut tuntas dan diambil tindakan tegas terhadap pelaku,” tegasnya.

Dilansir laman dpr.go.id, ia berharap tidak ada ketegangan yang berlebihan dari hubungan kedua Negara ini. Karena bagaimanapun juga Indonesia dan Australia adalah Negara tetangga. Sehingga Meutya masih berkeyakinan bahwa Australia akan beritikad baik. Hal itu juga terlihat dari permintaan maaf pemerintah Australia terkait pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut.

Ia juga berharap, pemerintah Australia ke depan dapat melakukan proteksi terhadap kantor Kedubes Indonesia. Sebagaimana juga pengamanan super ketat yang dilakukan Indonesia terhadap kedutaan-kedutaan besar Negara lain yang ada di Indonesia jika terjadi demontrasi di dalam negeri. (Ayu)

Read more
Jokowi Yakin Pancasila Dapat Menjawab Tantangan Terorisme dan Radikalisme

Jokowi Yakin Pancasila Dapat Menjawab Tantangan Terorisme dan Radikalisme

EkspresNews.com – Menyinggung upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (4/1) pagi, meminta agar tidak dilupakan pentingnya pembangunan kultur, pembangunan karakter dan mental bangsa.

“Saya kira sering saya sampaikan bahwa dalam menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dimana aksi terorisme, radikalisme, ekstrimisme yang semakin banyak, saya meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjawab tantangan itu,” tutur Presiden.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa di dalam rapat terbatas (terbatas) beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di bawah Presiden.

“Kita ingin agar nilai-nilai ini (Pancasila), betul-betul diwujudkan dalam buah pikir, dalam sikap mental, dalam gaya hidup, dan dalam perilaku kita sehari-hari,” tegas Presiden Jokowi.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pejabat lainnya.

(SM/FID/EN/JAY/OJI/ES)

Read more