Mentawai Raih Opini WTP Dari BPK RI

Mentawai Raih Opini WTP Dari BPK RI

EkspresNews.com – Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk kali pertamanya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Piagam WTP tahun 2017 ini diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo kepada Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet di kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Senin (4/6/2018)

“ Puji Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga opini WTP untuk Mentawai ini dapat menjadi motivasi bagi kami agar bekerja lebih baik lagi,” ujar Yudas Sabaggalet kepada Indonesia Raya usai menerima sertifikat WTP dari BPK di Padang.

Yudas mengatakan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan BPK Sumbar yang terus memberikan motivasi, sehingga Mentawai dapat meraih opini WTP itu.

Raihan opini WTO itu kata Yudas juga menjadi petunjuk serta panduan dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Selain itu juga catatan dan rekomendasi lainnya dari BPK RI tentunya juga menjadi bahan evaluasi dan peningkatan yang lebih baik lagi.

Yudas mengakui mempertahankan raihan opini WTP jauh lebih sulit, untuk itu katanya kedepan pihaknya akan memperkuat institusi Badan Keuangan Daerah (BKD) Mentawai dalam artian profesionalisme dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Loyalitas, kerja keras dan SDM menjadi acuan untuk dapat memperkuat institusi BKD,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Mentawai, Yosep Sarogdok memberikan apresiasi kepada pemerintahan Mentawai yang mampu meraih opini WTP perdananya, “Ini semua menjadi kebanggaan bersama, dan kedepan yang harus dipikirkan dan dilakukan adalah bagaimana mempertahankan penghargaan tersebut,” katanya.

Ia mengimbau, semua rekomendasi dan peningkatan mutu laporan juga harus terus ditinggkatkan untuk dapat mempertahankan opini WTP tersebut.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat , Pemut Aryo Wibowo mengatakan, opini merupakan pernyataan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula, ” aturan perundangan merupakan dasar kita bertindak, sehingga lahir pernyataan profesional berupa opini itu, ” jelasnya.

Seperti daerah lain yang meraih opini WTP, kata Pemut, Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa mendapat predikat WTP, karena dinilai sudah bisa menyajikan laporan keuangan terutama laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017 yang secara wajar dalam semua hal, menyangkut material, kemudian posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan kesemuanya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ikut mendampingi bupati Mentawai menerima WTP di gedung BPK Perwakilan Sumbar itu antara lain Ketua DPRD Yosep Sarogdok, Plt Sekda Syaiful Jannah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Rinaldi dan Kepala Inspektorat Daerah,Miko Siregar, Kepala Dinas kominfo,Joni Anwar dan sekretaris DPRD, Martinus Dahlan. (N)

Read more
Tingkatkan SDM Siswa, Pemko Solok Canangkan Program PMT-AS

Tingkatkan SDM Siswa, Pemko Solok Canangkan Program PMT-AS





EkspresNews.com – Keinginan pemerintah Kota Solok untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang handal di segala bidang bukan hanya isapan jempol belaka. Hal itu terbukti dengan dicanangkanya program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Solok.

Untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik dan unggul di Kota Solok serambi madinah, kita perlu mencanangkan program PMT-AS di Kota Solok. Kata wakil walikota Solok Reiner, ST, MM, saat pencanangan program PMT-AS di SDN 18 Sinapa Piliang, selasa (17/4).

Dalam arahannya, Wakil Walikota Solok Reiner, menyampaikan program pemberian gizi yang cukup bagi anak kita sangat penting, karena mereka sebagai garda terdepan dalam meneruskan cita cita luhur bangsa ini, hal itu bertujuan agar terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni di segala bidang.

Pada dasarnya, kegiatan pencanangan PMT-AS  ini sudah berjalan sejak beberapa tahun silam di Kota Solok, selama ini pemberian PMT-AS  terkendala karna keterbatasan dari segi anggaran. Jika sebelumnya anak anak kita yang menerima hanya anak anak yang kurang mampu perekonomiannya, oleh karnanya ia berkeinginan untuk kedepannya tidak beberapa anak lagi melainkan pemerataan bagi seluruh anak anak didik kita.

Kepada dinas terkait untuk dapat mengajukan anggaran untuk semua anak agar dalam penyelenggaraan program ini berjalan dengan serta tidak ada muncul kecemburuan sosial antara siswa, ujar Reiner.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Solok M.Syafni  menyampaikan, program PMT-AS ini kita canangkan dalam rangka pemberian makanan tambahan pada anak anak sekolah yang kurang mampu, yang mana sama sama kita ketahui gizi adalah penentu untuk pertumbuhan anak dan untuk peningkatan SDMnya.

Dikatakan  M.Syafni, terselenggaranya Program PMT-AS ini merupakan kerjasama seluruh stekholder yakni seperti Dinas PENGDUKKB ,Dinas Kesehatan Dinas,TP-PKK dan Kelurahan kelurahan  dan yang pasti sasarannya adalah Dinas Pendidikan yakni pelajar pelajar di sekolah Dasar dan TK.

Sebagimana kita ketahui program PMT-AS ini telah lama di laksanakan di Kota Solok dan alhasil anak anak kita yang kurang mampu memiliki SDM yang tidak kalah jika dibandingkan. Diharapkannya, melalui progrm PMT-AS ini akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sehingga nantinya anak anak di kota Solok ini dapat bersaing dengan baik di era globalisasi ini. (Edrin)

Read more
Pelayanan Dokumen Kependudukan Masyarakat di Pessel Mantap

Pelayanan Dokumen Kependudukan Masyarakat di Pessel Mantap

Dokumen KependudukanEkspresNews.com – Tahun 2018 ini, Pemkab Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengadaan sebanyak 15 unit sepada motor yang dioperasionalkan untuk masing-masing Kantor Unit Kerja Layanan (UKL) pada 15 kecamatan yang ada.

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pessel, Eva Fauza Mansarin melalui Kabid Pendaftaran Penduduk, Edi Siswadi, Rabu (28/03) yang dihubungi di Painan mengatakan, sepeda motor itu nantinya akan melakukan pelayanan ke masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke Kantor UKL untuk mengurus dokumen kependudukan.

Motor tersebut akan dilengkapi beberapa komponen dan box yang membawa bahan dan persyaratan dokumen seperti formulir pendaftaran kependudkan yang diisi oleh masyarakat. Kemudian nanti direncanakan, motor itu membawa alat perekaman data untuk pembuatan e-KTP.

Menurutnya, upaya itu dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain operasional sebanyak 15 unit motor, tahun 2018 ini pihaknya akan memfungsikan Kantor UKL di masing-masing kecamatan.

Kecamatan itu adalah Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Saribaganti, Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.




“Diharapkan, setiap UKL dapat melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mulai tahun ini dengan baik,” ungkapnya. Ia menyebutkan, langkah itu sebagai upaya pemerintah memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan. (Agw)

Read more
Protokol itu Menyangkut Etika dan Komunikasi

Protokol itu Menyangkut Etika dan Komunikasi

EkspresNews.com – Tugas dan fungsi protokol bukan hanya sekedar membawakan sebuah acara. Melainkan, menyangkut bagaimana memperlakukan seseorang, baik itu pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat, sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi dalam arahannya ketika membuka bimbingan teknis keprotokolan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Limapuluh Kota di pendopo rumah dinas bupati, Senin (19/3).




Dengan adanya bimbingan teknis ini kita harapkan tidak ada lagi persepsi yang sempit tentang tugas dan fungsi protokol. Perlu dipahami, protokol itu bukan hanya membawakan sebuah acara. “Namun juga harus memahami bagaimana berkepribadian dan beretika yang baik, dengan cara penggunaan teknik komunikasi yang profesional dalam menghormati seorang pejabat ataupun masyarakat,” papar Irfendi.

Dikatakan, setiap kepala OPD harus memahami masalah keprotokolan. Sebab, keprotokolan itu menyangkut wibawa seorang pemimpin organisasi tetap terjaga dengan baik. “Keprotokolan merupakan norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan dan bermasyarakat,” jelas Irfendi.

Sebelumnya Kabag Umum dan Protokol Setkab Limpuluh Kota Joni Anto, S.STP dalam  laporannya senada menyebut, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

“Dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam hal pelaksanaan berbagai kegiatan baik di daerah maupun di luar daerah,” ujar Joni Anto.

Hal itu sesuai dengan tujuan bimbingan teknis agar para pejabat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota memahami tentang aturan keprotokolan dan menerapkannya dalam acara-acara baik di daerah maupun diluar daerah. Selain itu juga memahami Grooming, Body Languange, dan Pengembangan Kepribadian Pejabat dan Petugas Protokol (Tata Cara Berbusana, Penampilan, dan Sikap Perilaku).

Berikutnya memahami etiket pergaulan internasional pejabat dan petugas protokol, memahami tata pengaturan kunjungan presiden, menteri/kepala daerah, pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam dan luar negeri, serta lainnya.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai Senin (19/3) itu menghadirkan narasumber dari Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Sandra Erawanto dengan peserta para kepala OPD. Sedangkan materinya antara lain tentang teknik dan tata cara pendampingan pimpinan dan tamu secara profesional. Selain itu tentang pengembangan kepribadian dan etiket pergaulan internasional bagi pejabat publik dan petugas protokol, serta berbagai materi lainnya. (Nahar Sago)

Read more
Bupati Sutan Riska Apresiasi Dua Ranperda yang Diinisiasi DPRD

Bupati Sutan Riska Apresiasi Dua Ranperda yang Diinisiasi DPRD

27798089_151879958953094_3898485748431618218_o

EkspresNews.com – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengapreasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya, yakni tentang Pengelolaan Zakat dan tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Apresiasi ini disampaikan bupati saat memberikan tanggapan atas inisiasi dua Ranperda oleh DPRD tersebut, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, Selasa (13/02).

Menurut bupati, pengelolaan zakat memang perlu dilakukan sesuai syari’ah, amanah, bertanggungjawab, profesional,dan trasnparan dengan program kerja yang jelas dan terarah. Dalam kaitan ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

Untuk maksud tersebut, perlu adanya peraturan daerah tentang zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum.

“Setelah mempelajari Ranperda tersebut, menurut hemat kami materinya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substansi tentunya akan dilakukan pembahasan secara mendalam pada rapat-rapat bersama antara pemerintah daerah daengan DPRD,” ujar bupati.

Sementara itu, untuk Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, menurut bupati penyelenggaraannya telah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konsultasi dan penyuluhan hukum (perkara-perkara nonlitigasi). Namun terhadap warga miskin yang menghadapi perkara di Pengadilan, diakui bupati memang belum dapat diberikan pelayanan bantuan hukum. Sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

“Oleh karena itu, kami menyambut baik adanya usul inisiatif DPRD untuk menyusun dan membahas Ranperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini,” pungkas bupati. (Rel/Red)

Read more