Isu Pergantian Menteri Kembali Merebak

EkspresNews.com – Dalam pesan yang beredar terkait reshuffle, tertulis bahwa akan ada lima menteri yang diganti dan berpindah pos kementerian. Pertama, menteri BUMN Rini Soemarno akan digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki.

Kedua, posisi Rini akan digantikan oleh Presiden Komisaris PT Telkom, Hendri Saparini. Ketiga, Teten Masduki akan diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan yang didepak dari Kabinet Kerja.

Keempat, Idrus Marham akan diangkat menjadi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar. Kelima, posisi Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) akan digantikan oleh kader Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap.

Kemudian, Yuddy tertulis akan menggeser posisi pengusaha Sofjan Wanandi sebagai Kepala Staf Penasihat Wakil Presiden. Selanjutnya, juga tertulis bahwa Wakapolri, Komjen Pol Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.

(Rahmad)

 

Read more

Cegah Kemacetan Lebaran 2017, Tol Trans Jawa Dikebut

Sebelum Lebaran tahun depan, jalan tol tersambung hingga Semarang. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan bebas hambatan Trans Jawa sisi barat telah tersambung dari Merak di Banten hingga Semarang di Jawa Tengah, saat ini pembangunan baru mencapai Brebes Timur.

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa agar kemacetan parah, seperti yang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur saat arus mudik Lebaran lalu, tak terulang lagi. Targetnya, pengerjaan akan dioptimalkan hingga Semarang, sebelum Lebaran 2017.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin pembangunan jalan tol berlanjut hingga Pemalang di Jawa Tengah. “Mudah-mudahan Pemalang bisa kami selesaikan tahun ini. Target utamanya itu,” kata Basuki di Jakarta, Senin (11/7).

Saat ini, proyek tol Trans Jawa telah menyambungkan Merak di Banten hingga Brebes Timur di Jawa Tengah. Brebes Timur adalah bagiand ari ruas jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,5 kilometer yang baru tergarap sekitar 20,2 kilometer.

Kementerian terus mendorong penyelesaian sekki III ruas tersebut, yakni Brebes Timur-Tegal Timur, dan seksi IV, yaitu Tegal Timur-Pemalang. Beberapa ruas di Jawa bagian timur telah beroperasi sebelumnya.

Proyek selanjutnya adalah membangun ruas Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Lebih lanjut dikatakan Menteri, proyek tersebut dalam tahap pembebasan lahan. “Pemalang-Batang sedang pada tahap pembebasan lahan. Sudah 50 persen dikerjakan,” katanya.

Diakui bahwa saat ini pengerjaan tol Trans Jawa terkendala dalam pencairan dana dan pembebasan lahan. Namun, Kementeria PUPR optimis proyek akan selesai sesuai target. “Kami tidak berhenti membebaskan lahan. Setiap 20 kilometer tanah bebas, kami kerjakan (konstruksinya),” tambahnya.

Adapun solusi untuk mengurai kemacetan adalah pembayaran tol dari tunai ke elektronik. Analis Ekonomi Mandiri, Tripano Ali Hasan kepada EkspresNews mengatakan bahwa harus ada dukungan perbankan penyedia transaksi seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. “Kami menyakini pembayaran elektronik akan memangkas waktu henti di gerbang tol,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/7) di Jakarta.

Tripano menambahkan, Pemerintah tentu telah berkordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti PT Jasa Marga, PT Waskita Karya, PT Lintas Marga Sedaya. Nantinya BUJT ini yang akan mengintegrasikan pelaksanaan pembayaran nontunai di jalan tol yang mereka kelola.

Sementara itu, pengamat transportasi Hedi Artono mengatakan bahwa kemacetan parah pada musim mudik 2016 lalu terjadi karena pertemuan arus pemudik dari jalan tol dengan pengendara di jalur non tol (jalan Pantura).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo saat dikonfirmasi membenarkan perihal pertemuan pemudik tersebut. Ia menambahkan kepadatan arus mudik juga terjadi karena bertambahnya volume kendaraan pribadi. Kementerian Perhubungan mencatat selama 10-11 Juli 2016 jumlah kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek mencapai 3,34 juta unit. Bandingkan dengan jumlah bus di seluruh termila kedatangan yang hanya 8420 unit.

Sugihardjo membenarkan bahwa pelayanan angkutan darat belum maksimal. Dari sisi kelaikan bus, misalnya, hanya 20 persen yang memenuhi syarat laik jalan. Adapun dari sisi prasarana, hanya dua dari 142 terminal bus tipe A yang memadai. “Meski patut diapresiasi, tahun ini zero accident untuk kendaraan umum,” ungkapnya.

(Des/Jefri)

Read more

Halal Bi Halal Presiden Jokowi di Istana Negara

EkspresNews.com – Mengawali hari kerja pertama seusai libur lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan acara silaturahmi dan Halal bi Halal Idul Fitri 1437 Hijriah dengan para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan pejabat eselon I Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Kepresidenan, serta pejabat dan staf Sekretaris Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7) pagi.

Pada acara yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana Jokowi, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir di acara tersebut dengan didampingi Ibu Mufidah Kalla.

Tampak hadir dalam acara Silaturahmi dan Halal bi Halal itu anatara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi masing-masing bersama istri.

Selain itu juga tampak hadir Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Jaksa Agung Prasetyo, dan para pimpinan lembaga negara.

Sebelumnya Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana telah menyelenggarakan ‘Open House’, di kompleks Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, pada Sabtu (9/7) lalu. Dalam acara yang dihadiri oleh ribuan warga ini, juga tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah, Mensesneg Pratikno beserta istri Siti Faridah, dan Seskab Pramono Anung beserta istri Endang Nugrahani.

(Hua)

Read more
Presiden Ingatkan Polri Kompak dan Solid

Presiden Ingatkan Polri Kompak dan Solid

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kedepan tugas Polri akan semakin berat, namun ia meyakini Polri akan mampu mengemban tugas mulia itu dengan memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pertama, menjaga kekompakan dan soliditas di internal Polri dan kedua, keberanian untuk mereformasi diri.

“Saya ingin menekankan bahwa reformasi Polri adalah kunci menghadapi masa depan kita,” ungkap Presiden Jokowi dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-70 Tahun 2016 dan Buka Puasa Bersama dengan Keluarga Besar Polri, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7).

Reformasi dalam hal ini, lanjut Presiden, adalah reformasi dari hulu sampai hilir, mulai dari sistem rekruitmen sampai dengan pelayanan Polri pada masyarakat. Mulai dari perubahan mental, pola pikir, sampai perubahan perilaku setiap anggota Polri.

“Muaranya adalah perubahan sikap dan perilaku yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan penuh tanggung jawab. Dengan cara itu, saya yakin kepercayaan rakyat pada Polri akan semakin meningkat,” kata Presiden.

Presiden menginginkan reformasi di tubuh Polri harus betul-betul konkrit dan nyata dalam wajah pelayanan Polri pada masyarakat. “Tidak ada lagi pungutan, tidak ada lagi makelar kasus, tidak ada lagi diskriminasi dalam penegakan hukum maupun dalam perlindungan warga masyarakat,” tegas Presiden.

Pada momentum ini, Presiden juga mengingatkan Polri untuk mau dan ikhlas menekan egosektoral dan memperkuat kerja sama antar lembaga, seperti dengan KPK dan Kejaksaan. “Kejahatan hanya bisa diperangi, kejahatan hanya bisa diberantas kalau kita bersatu, kalau lembaga-lembaga-lembaga penegak hukum saling bahu-membahu”, ucap. Presiden.

Apresiasi Polri
Dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-70 dengan tema “Dengan Memperkuat Soliditas, Profesionalisme, dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah” ini, selain mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-70 bagi seluruh pimpinan dan anggota Polri di manapun berada, Presiden juga mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, dan memperlancar arus mudik menjelang hari raya lebaran.

“Saya ingin memberi penghargaan dan apresiasi pada anggota Polri, yang dengan penuh keberanian menumpas terorisme, melawan bandar narkoba, dan juga bekerja keras menangani kasus-kasus kriminal yang disoroti masyarakat,” kata Presiden.

Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap dan mendoakan Polri agar mampu berbenah diri menghadapi persaingan masa depan dan semakin dicintai rakyat Indonesia. “Semoga di Hari Bhayangkara yang ke-70, Polri mendapat berkah Ramadan sehingga makin handal, makin dicintai rakyat, dan reformasi internal Polri berputar semakin cepat,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam acara ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta pejabat dan anggota Polri.

(Setkab)

Read more
Sektor Kelautan Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

Sektor Kelautan Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara yang 70 persen, dua pertiga wilayahnya adalah air, adalah laut, sudah waktunya kita mempercepat pembangunan di kelautan kita. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut.

“Kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga, mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6) siang.

Presiden membandingkan beberapa negara, misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS, dan Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 km, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS.

Sementara Indonesia, menurut Presiden, dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih di bawah 30 persen.

“Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 trilun dolar AS per tahun. Dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang,” ungkap Presiden Jokowi seraya menyebutkan, artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Karena itu, kata Presiden, program-program pembangunan sektor kelautan tersebut, harus dilakukan lebih terarah, lebih tepat sasaran. “Saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada,” tegasnya.

Presiden menekankan, bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita.

“Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi  peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita,” pungkas Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan,  Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

(Ist)

Read more