MK Registrasi Gugatan Prabowo-Sandi Hari Ini

MK Registrasi Gugatan Prabowo-Sandi Hari Ini

EkspresNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) berencana meregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Selasa (11/6).

“Hari ini permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019, baru akan diregistrasi,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta yang dilansir CNN.

Dengan dimulainya tahap registrasi, maka berkas permohonan sengketa Pilpres 2019 dinilai lengkap dan siap untuk dibawa ke tahap sidang panel pada 14 Juni 2019.

Pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden yang dilaksanakan pada Selasa (11/6) ini, menjadi penanda bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden 2019 di MK sudah memasuki tahap keempat.

Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No. 5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu.

Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa pilpres. Sementara untuk sengketa pileg pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon yang merupakan tahap ketiga.

Tahap keempat adalah pencatatan permohonan pemohon di BRPK (registrasi permohonan). Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk pilpres diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara pemilu legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk pemilu presiden dan untuk pemilu legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara pemilu presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk pemilu legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. (Ilham)

Read more
Lowongan CPNS 2019 Dibuka Oktober?

Lowongan CPNS 2019 Dibuka Oktober?

EkspresNews.com – Sebanyak 254.173 lowongan untuk jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibuka tahun ini. Lowongan itu merupakan gabungan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS.

Lantas, kapan tepatnya lowongan menjadi abdi negara itu bakal dibuka?

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan waktu pembukaan lowongan tersebut masih terus dibahas. Dia bilang, saat ini pemerintah masih menyusun Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) yang menjadi payung hukum terhadap pembukaan lowongan tersebut.

“Tunggu Permenpannya. Dalam pembahasan,” kata Mudzakir yang dilansir detikcom, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Meski begitu, Mudzkir mengatakan bahwa sejatinya waktu pembukaan lowongan tersebut telah diperkirakan langsung oleh Menteri PANRB (Menpan) Syafruddin. Di mana, Syafruddin memperkirakan pembukaan dilakukan pada bulan Oktober. “Ancar-ancarnya seperti yang disampaikan Pak Menpan,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Syafruddin mengatakan lowongan CPNS dan PPPK akan dibuka sehabis lebaran. Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

“Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober,” kata dia beberapa waktu lalu. (AM)

Read more
PUPR Sebut Harga Baru Rumah Subsidi Berlaku Juli 2019

PUPR Sebut Harga Baru Rumah Subsidi Berlaku Juli 2019

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan harga baru rumah bersubsidi akan diberlakukan mulai Juli 2019. Saat ini, aturan mengenai hal tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya akan menelurkan peraturan menteri (permen) PUPR sebagai tindak lanjut dari peraturan menteri keuangan (PMK).

“PMK nya kan sudah keluar, permen sudah masuk ke Bapak (Basuki Hadimuljono) tapi belum ditandatangan,” ucap Khalawi, Jumat (31/5).

Baru-baru ini, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Niai (PPN).

Dalam aturan itu tertulis bahwa untuk harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatra pada 2019 sebesar Rp140 juta dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. Kemudian, untuk Kalimantan ditetapkan sebesar Rp153 juta pada tahun ini dan tahun depan Rp164, 164,5 juta.

Lalu, harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2019 sebesar Rp158 juta dan tahun depan Rp168 juta. Terakhir, di Papua dan Papua Barat pada 2019 ditetapkan di harga Rp212 juta dan 2020 sebesar Rp219 juta.

Lebih lanjut Khalawi menjelaskan implementasi harga baru rumah subsidi baru bisa dilakukan setelah Permen PUPR terbit. Tepatnya, harga baru akan berlaku 15 hari setelah aturan diundangkan. “Diundangkan tanggal 20 (Juni) berarti ya bulan depannya (realisasinya),” jelas Khalawi.

Ini artinya, bagi masyarakat yang hendak membeli rumah dua bulan mendatang akan menggunakan harga baru. Sementara, untuk masyarakat yang membeli dalam waktu dekat masih dikenakan harga lama. “Kalau yang belum akad beli rumah nanti pake harga baru,” ujar Khalawi. (Abdi)

Read more
Wakil Menteri Luar Negeri Italia Dorong Kerja Sama dengan Indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri Italia Dorong Kerja Sama dengan Indonesia

EkspresNews.com – KBRI Roma, Italia bekerja sama dengan lembaga think tank Istituto Affari Internazionali (IAI) menyelenggarakan seminar dengan tema: “Indonesia and Italy at 70: Boosting Bilateral and ASEAN-EU Relations”, bertempat di Wisma Duta Besar RI Roma. Seminar pada Selasa (28/5) waktu setempat ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Italia.

Hadir sebagai tamu kehormatan dan menyampaikan keynote speech, Honorable Manlio Di Stefano, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Italia. Dalam pidatonya, Hon. Di Stefano menegaskan bahwa masih banyak peluang kerja sama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Italia terutama di bidang maritim, agroindustri, infrastruktur, serta konektivitas. 

Dalam sesi tanya jawab interaktif, Hon. Manlio di Stefano juga mengangkat isu kelapa sawit, bahwa Italia mendukung negara-negara produsen kelapa sawit dengan produk yang sustainable (berkelanjutan). Disampaikan pula bahwa masyarakat Italia saat ini banyak memilih produk-produk makanan sehat, yang mana ceruk pasar ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh negara negara ASEAN.

Dalam seminar ini, Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani memaparkan berbagai kemajuan kerja sama antara Indonesia dan Italia. Penguatan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa melalui skema CEPA (Kemitraan Ekonomi Komprehensif) juga akan menjadi kerangka pendukung dalam kerja sama Indonesia dan Italia.

Selain itu, Dubes Esti Andayani menegaskan bahwa kemitraan Italia dan Indonesia juga dapat diperluas dengan melakukan kerja sama dan berbagi pengalaman dalam kerangka IORA (Indian Ocean Rim Association) serta pembangunan di Afrika, mengingat Italia dan Indonesia juga memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan di Afrika.

Seminar ini juga membahas mengenai kerja sama ASEAN dan UE serta bagaimana Italia dan Indonesia dapat memajukan kemitraan kedua kawasan tersebut. Hadir sebagai pembicara utama adalah Prof. Dinna Wisnu (pengajar Universitas Bina Nusantara, wakil RI pada AICHR/ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights periode 2016-2018).

Dari Italia, ada pula Valentina Muiesan (Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Italia), Prof. Pietro Masina (Universitas of Naples ‘L’Orientale), dan Francesca Manenti (analis dari CeSI) dengan moderator Nicola Casarini (peneliti senior IAI). Isu-isu yang dibahas antara lain mengenai keamanan kawasan dan pemberantasan terorisme, kerja sama ekonomi dan pemanfaatan peluang yang ada di kedua kawasan, serta isu-isu sosial dan HAM.

Seminar dihadiri berbagai kalangan di antaranya korps diplomatik di Roma, akademisi, jurnalis, think tank, serta mahasiswa yang antusias mengikuti jalannya diskusi. (Relis/Abdi)

Read more
UPTD industri Kecil Menengah Kembali Diaktifkan

UPTD industri Kecil Menengah Kembali Diaktifkan

EkspresNews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat sedang bergerak untuk mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Industri Kecil Menengah yang memiliki aset mesin peralatan tenun modern, namun saat ini tidak beroperasi karena sejumlah kendala.

Langkah awal untuk mengaktifkan kembali UPTD Industri Kecil Menengah tersebut dimulai dengan peninjauan ke lokasi tersebut oleh Walikota Deri Asta, Wakil Walikota Zohirin Sayuti bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis 18 April 2019, di UPTD yang terletak di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang itu.

Dari keterangan teknisi mesin terkait, diketahui bahwa banyak mesin yang penggunaannya tidak efektif serta biaya operasional produksi juga sangat tinggi, dua hal itulah yang menjadi kendala utama sehingga kegiatan operasional dihentikan.

Menanggapi hal itu, Walikota Deri Asta langsung mengambil langkah – langkah agar operasional UPTD tersebut dapat berjalan kembali. Sebab jika tidak, sangat disayangkan kembali mengingat sebenarnya mesin – mesin yang ada tersebut sudah modern dan bernilai potensial besar sekali dalam menunjang produksi kain tenun.

“Karena itu, Pemko akan melakukan perbaikan, penggantian dan penambahan berbagai mesin serta item pendukung kinerja produksi lainnya supaya UPTD ini dapat aktif kembali. Kalau bisa, secepat mungkin, jadi kita coba masukkan anggarannya di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 ini,” sebut Deri Asta.

Memastikan hal itu, Walikota Deri Asta menginstruksikan kepada Diskoperindag agar bergerak cepat melakukan inventarisir peralatan apa yang perlu diperbaiki, diganti atau ditambah. Kemudian juga melakukan field study untuk kelengkapan revisi laporan ke Kementerian terkait.

“Juga kepada Diskoperindag saya minta untuk dilakukan juga penghitungan (riset) tentang pangsa pasar bagaimana. Jadi nanti setelah kita perbaiki, kita aktifkan kembali, memang bisa apa yang diproduksi di sini menarik pasar. Ada peningkatan daya beli. Karena dengan memasukkan anggaran ke sini, tentu kita juga berharap ada imbal balik keuntungan yang dapat masuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” tutur Deri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disperindag, Marwan mengatakan bahwa mesin – mesin yang ada di UPTD Industri Kecil Menengah ini merupakan mesin untuk produksi kain tenun sejak awal pencelupan sampai pada finishing (pengerjaan akhir).

Marwan juga menyebut, bahwa dalam mengakali keterbatasan peralatan blower yang selama ini dioperasikan dengan menggunakan gas LPG, namun daya tekanannya rendah, maka ke depan dipertimbangkan untuk menggunakan daya tekanan uap dari bahan bakar batubara.

“Perkiraan awal kita, jika kita butuh daya blower yang lebih besar, maka jika dulu masih menggunakan gas LPG itu tidak relevan lagi. Jadi kita akan mencoba beralih menggunakan tekanan uap yang didapat dari bahan bakar batubara. Ini yang sedang kita kaji lebih rinci bagaimana teknis segala macamnya,” ujar Marwan.

Seusai peninjauan di UPTD Industri Kecil Menengah itu, rombongan melanjutkan peninjauan ke pabrik tenun Songket Silungkang ‘Jembatan Merah’. Di sana, Walikota Deri Asta dan jajarannya melihat proses produksi tenun songket yang juga menggunakan peralatan mesin.

Dalam perjalan pulang ke kantor, rombongan juga menyempatkan diri singgah di Toko Songket ‘INJ’ dan ‘AINA’. Di 2 toko tersebut, Walikota Deri Asta menanyakan terkait kondisi terkini aktifitas jual beli songket Silungkang. (Ab1)

Read more