16 Ranperda Kabupaten Agam Diusulkan untuk Tahun 2018

16 Ranperda Kabupaten Agam Diusulkan untuk Tahun 2018

EkspresNews.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Agam, menetapkan 16 buah Ranperda telah diusulkan dalam tahun 2018 mendatang. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab Agam Irfawaldi SH, dalam sidang Paripurna  di ruang aula DPRD setempat, Selasa (21/11).

Dia mengatakan, setelah melalui pengkajian Badan Pembentukan Perda bersama Pemerintah Daerah ditetapkan sebanyak 16 buah usulan ranperda yang akan dituangkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) kab Agam tahun 2018 mendatang. Dari 16 Ranperda yang telahdi usulkan katanya, juga dapat dilakukan pembahasan Ranperda di luar daftar Propemperda tahun 2018 tersebut, namum sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 23 tahun 2014 pasal 239 ayat 7.




Dikatakan, sebagaimana diamanatkan pasal 150 dan pasal 151 UU No 23tahun 2014, tentang pemerintah daerah pasal 150 dinyatakan, fungsi pembentukan Perda Kab/Kota sebagaimana dimaksud, (a )membahas bersama bupati/wali kota, mengajukan usulan rancangan perda kab/kota, dihuruf (c) di jelaskan menyusun program pembentukan perda kab/kota bersama Bupati/wali kota.

Berkaitan hal tersebut, penyusunan Propemperda tahun 2018 sebagai reflesi atas terjadinya perkembangan didalam masyarakat dimana menuntut adanya perbaikan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat perhatian secara responsif oleh unsur penyelengara pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam tercapainya kesepakatan penyusunan Propemperda 2018 ini karna semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif di daerah ini dalam memajukan kehidupan masyarakat serta menciptakan ketertiban umum serta meningkatkan perekonomian masyarakat daerah ini. “Diharapkan hasil penyusunan ini disepakati bersama dan ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)kab Agam 2018,“ ungkap Irfawaldi dalam sidang tersebut. (Dt Tm) 

Read more
Kepentingan Rakyat Teraniaya, Jika Dana Desa Terbengkalai

Kepentingan Rakyat Teraniaya, Jika Dana Desa Terbengkalai




EkspresNews.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta kepada camat yang ada seluruh kabupaten di Sumbar untuk mengawasi penggunaan dana desa di setiap desa atau nagari yang ada pada masing-masing daerahnya. Jangan sampai bantuan pembangunan itu terbengkalai, yang juga dapat membuat kepentingan rakyat teraniaya. Hal tersebut diutarakan Irwan Prayitno, pada saat membukat secara resmi Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Axana Padang, Selasa (5/9/2017). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kab/Kota se-Sumatera Barat, Kepala BPM Kab/Kota, Camat , Walinagari yang menerima Dana Desa. Tenaga ahli dan pendamping se-Sumatera Barat.

Ini diungkap Gubernur Irwan Prayitno untuk menghidari terjadinya persoalan hukum bagi wali nagari, mengingat tidak seluruh wali nagari yang memiliki latar pendidikan yang memadai seperti pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. “Mantan-mantan Kepala Desa banyak masuk penjara karena salah dalam mengelola uang desa, saya lihat hal itu terjadi di Sukamiskin. Saya bukan menakut-nakuti, cuma mengasih tahu, agar tidak terjerat hal yang sama,” katanya,

DSC_9909Gubernur Irwan Prayitno lebih jauh menegaskan, dengan adanya pengawasan dari para camat, tentunya diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja para wali nagari dalam membangun desa/nagarinya melalui dana desa tersebut. Pemerintah saat ini, memberikan perhatian pada desa, yakni bantuan berupa dana desa yang cukup besar, yang diswakelola oleh Kepala Desa. Untuk itu, dalam perencanaannya, juga turut didampingi dan diawasi oleh camat dan berserta bupati. Terutama memenuhi syarat-syarat administrasi terkait pencairan anggaran, bisa segera asal syaratnya lengkap. Syarat tersebut, antara lain adanya Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan. “Bantuan pemerintah itu banyak. Rakor diperuntukkan agar bantuan-bantuan ini bisa direncanakan penggunaannya dengan baik, bisa dijalankan dengan baik, dan diawasi pelaksanaannya dengan baik. Oleh karena itu, khusus pada camat, harus pandai mengawasi ini, dan bantuan tersebut jangan sampai terbengkalai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Irwan menghimbau dalam pengelolaan dana desa di nagari mesti dilakukan secara kompak, duduk bersama. Jangan merasa walinagari lebih tinggi lalu berjalan sendiri, tokoh-tokoh masyara jangan pula mendahulukan kepentingan sepihak.

Dan yang terpenting menyamakan persepsi bersama stakeholder serta pemangku kepentingan di sebuah nagari, bagaimana kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan baik serta mendapat dukungan semua pihak. “Maka dari itu rencanakan secara bersama, kalau ada masalah selesaikan bersama, hingga pembangunan yang dibiayai dengan dana desa menjadi milik bersama. Lalu juga perlu sinergi dan komunikasi bersama camat dan Bamus yang harus bersinergi mengurus nagari,” ujarnya.




Irwan berharap, agar para walinagari mengikuti aturan dalam menggunakan uang untuk suatu pembangunan. Apalagi untuk kepentingan masyarakat, salah urus bisa jadi temuan, dan konsekuensinya harus menggantinya. Sedangkan untuk para pendamping dana desa, jangan pendamping sampai tidak tahu cara proses pencairan dana tersebut. “Pendamping dana desa itu harus paham pekerjaan, peran dan tupoksinya. Pendamping juga harus hati-hati dalam memberi masukan gar tak masuk jeruji. Saya harap semua pendamping kerja profesional,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang diwakili Drs. Erman Rahman,MSi, menyampaikan tujuan pelaksanaan kegaiatan ini, untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian kinerja pendamping dalam rangka mengawal dan penerapan UU Desa, mengevaluasi pelaksanaan P3MD di setiap nagari yang mendapat bantuan dana desa. (Rel/Asra)

Read more
DPRD Sahkan Perda Hak Keuangan dan Adm Pimpinan

DPRD Sahkan Perda Hak Keuangan dan Adm Pimpinan

EkspresNews.com – Setelah melaui proses pembahasan yang cukup panjang dan alot akhirnya Seluruh Fraksi  DPRD Kota Solok menyetujui Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menjadi Peraturan daerah (Perda) yang disetujui melalui Rapat Paripurna Jumat (18/8) pekan lalu.

Jalanya persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE didampingi Wakil Ketua DPRD ,H.Irman Yefri Adang,SH,MH dan anggota DPRD lainnya, di hadiri  Walikota Solok, H. Zul Elfian, SH, M.Si, Wakil Walikota Reinier, ST, MM, Sekda Kota Solok Rusdianto, SIP,MM, Asisten, Unsur Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,Kepala OPD ,Niniak mamak dan Bundo Kanduang, pimpinan BUMN dan BUMD serta undangan lainnya.




Dalam penyampainya pendapat akhir masing-masing fraksi  yang di sampaikan oleh Juru Bicara Pansus DPRD H.Daswippetra DT.Manjinjiang Alam,SE,M.Si, mengatakan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota mengatakan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 yang ditujukan untuk meningkatkan tunjangan unsur pimpinan dan anggota dewan.

Dimana, sebelum Ranperda ini disahkan anggota pansus DPRD Kota Solok yang terdiri dari seluruh perwakilan fraksi yang ada sudah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan DPRD Kota Solok berharap, disahkannya Ranperda ini bisa meningkatkan kinerja dari seluruh anggota dewan untuk lebih melakukan fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kinerja.

Selain itu, Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ini telah dilaksanakan di tingkat Pansus dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2017 dan 14 sampai 15 Agustus 2017 serta dilanjutkan pembahasan pada tingkat internal DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017. Hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah terhadap beberapa permasalahan yang telah dibicarakan pada tingkat Pansus, disepakati untuk tidak dibicarakan lagi pada tingkat internal DPRD.

Lebih lanjut dikatakanya, Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menyatakan, Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di beri mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai salah satu unsur penyelengara pemerintah daerah,

Persetujuan ranperda tersebut menjadi perda ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Yutris Can,SE, Wakil Ketua DPRD Irman Yefri Adang dilanjutkan oleh Walikota Zul Elfian kemudian penyerahan dari Ketua DPRD kepada Walikota Solok. (Roni)

Read more
Bupati Mentawai dan Wabup Hadiri Punen Laggai Pinairuk

Bupati Mentawai dan Wabup Hadiri Punen Laggai Pinairuk

EkspresNews.com – Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dan wakilnya Kortanius Sabeleake’ sambangi Kampung baru di Dusun Pinairuk Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara, pekan lalu. Maksud bupati dan wakilnya menemui masyarakat Kampung Baru Dusun Pinairuk ini, untuk bersilaturahmi dan menghadiri acara Punen Laggai (syukuran kampung baru).

Selain itu, kedatangan kepala daerah Bumi Sikerei itu bukan untuk mencari pembenaran diri, melainkan  ingin mendengarkan keluh kesah atau kemauan warga Kampung Baru agar sistem tata kelola dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun juga sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

Yudas Sabaggalet dalam sambutannya minta kepada kepala desa untuk mampu menggali potensi yang dapat dikembangkan dalam menunjang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Dusun Pinairuk memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan, seperti di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun, pengembangan potensi ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

Yudas juga menyampaikan agar seluruh kepala desa dapat melakukan koordinasi dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat demi terciptanya persatuan dan kesatuan sebagai modal dalam membangun desa.

Kepala desa juga diharapkan bersinergi dengan lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPM dan tokoh masyarakat dalam setiap mengambil kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan bersama dan dapat diterima seluruh masyarakat.




Sementara Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake’ menyampaikan bahwa Pinairuk bukanlah milik pribadi, tetapi milik seluruh masyarakat. Untuk itu dirinya berharap mulai dari tingkat desa dan dusun hingga tingkat Kecamatan harus mampu berupaya yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud.

Yang tak kalah penting, jangan sampai ada permasalahan apapun di masyarakat yang beragam ini. Kondusivitas wilayah harus tetap dijaga dengan baik bersama-sama. Termasuk dalam menata lingkungan dengan baik dan  bersih.

Seperti diketahui Dusun Pinairuk terletak di ujung Pulau Pagai Utara termasuk wilayah Pemerintahan Desa Saumanganya’ dan Kecamatan Pagai Utara yang terdiri dari 45 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 153 jiwa.

Masyarakat Dusun Pinairuk awalnya bermukim di daerah bibir pantai dengan bermata pencaharian berladang dan nelayan. Namun pada tahun 2010 silam, gempa dan tsunami yang berpusat di Pagai Selatan memporak-porandakan pemukiman masyarakat dan menelan ratusan korban jiwa.

Dari musibah tersebut, tokoh masyarakat bersama dengan masyarakat setempat bersepakat melakukan relokasi perkampungan baru di dataran tinggi yang berjarak kurang lebih 1 kilo meter dari pemukiman semula.

Selain menghadiri punen laggai, Bupati dan wakilnya menyempatkan diri untuk temu ramah dengan masyarakat yang juga dihadiri Kepala BKPSDM Mentawai Oreste Sakeru, perwakilan dari Dinas Pendidikan Mentawai, Anggota DPRD Mentawai dari Fraksi PDI Perjuangan Nelsen Sakrebau, Anggota DPRD  dari Fraksi Golkar Yohanes Pardede, Camat Pagai Utara serta tokoh masyarakat setempat. (Nobel)

Read more
Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

EkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian (Distan) gelar Sosialisasi Teknis Budidaya Padi Inpago dan Jagung Hibrida di Lahan Sawah Kering, Sabtu (12/8). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Auditorium itu dibuka langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan dihadiri oleh para camat, wali nagari, Kepala BP3K dan anggota kelompok tani se Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, salah satu agenda pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini adalah membangun ekonomi yang tangguh dan kesejahteraan masyarakat melalui pembagunan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.




Maka dari itu, sambungnya, untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian, pertanian Dharmasraya telah didukung dengan sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian atau alsintan). “Pada tahun 2017 sekarang ini daerah kita mendapatkan alokasi alsintan sebanyak 357 unit, ini naik 300 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita harap ini betul-betul dapat memacu peningkatan produktivitas dan indeks pertanian di daerah kita,” harap bupati.

Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, menjelaskan, di kalangan masyarakat padi inpago lebih dikenal dengan sebutan padi ladang. Menurutnya, seiring perkembangan, padi jenis ini mampu panen dalam waktu yang lebih singkat. “Dulu, padi ini masa tanamnya mencapai enam bulan. Tapi sekarang hanya membutuhkan waktu 115 hari, sudah siap panen,” pungkasnya. (hms/Age)




Read more