Komisi IX Imbau Jemaah Haji Jaga Kesehatan

Komisi IX Imbau Jemaah Haji Jaga Kesehatan

EkspresNews.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menyampaikan imbauan kepada para jemaah haji agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga pola makan dan aktifitas. Karena, ibadah haji merupakan ibadah fisik sehingga tidak bisa maksimal apabila jemaah tidak memiliki kondisi kesehatan prima. Terlebih lagi kondisi cuaca di Tanah Suci sangat panas, tentu sangat berbeda dengan cuaca yang ada di Tanah Air, ini perlu menjadi perhatian para jemaah.  

“Sekarang temperataur tinggi sekali, jaga kesehatan, minum walau tidak haus, batasi kegiatan-kegitan di luar maktab, agar tidak langsung kena sinar matahari, yang sekarang katanya bisa mencapai 50 derajat celsius,” papar Ermalena saat ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). 

Dalam upaya menjamin kesehatan para jemaah haji, Komisi IX telah melakukan pengawasan di embarkasi haji. “Komisi IX juga sudah melakukan pengawasan di embarkasi haji. Sejak menjadi calon jemaah haji itu juga sudah dilakukan pembinaan. Ada pembatalan karena sakit, tapi itu pun jumlahnya sedikit,” ungkap Ermalena. 

Untuk mengefektifkan pembinaan kesehatan kepada para jemaah haji, para tenaga kesehatan yang bertugas juga telah disesuaikan dengan kelompok-kelompok per daerah. Pengelompokan jemaah juga dilakukan per sektor, di setiap sektor ada petugas kesehatan, dokter dan perawat yang juga merujuk ke rumah sakit haji yang ada di Saudi.  

“Di Saudi juga dilakukan berdasarkan daerah, jadi Riau mengelompok, Kalimantan mengelompok, Sulawesi mengelompok, ini mempermudahkan, karena bahasnya sama. Kemudian kalau dokter ditugaskan di sana komunikasinya jalan. Tapi kalau tempat dan orang yang bertugas berbeda, ini yang tidak jalan pola komunikasinya,” jelas Ermalena. 

Berkaitan dengan upaya Kementerian Kesehatan yang menyosialisasikan dakwah kesehatan haji juga mendapat apresiasi Komisi IX DPR RI. Dakwah kesehatan haji diperlukan guna mendapat pemahaman pentingnya kesehatan dalam ibadah haji. Dakwah kesehatan haji terkait pentingnya jemaah menjaga kesehatan masing-masing. dengan begitu rangkaian ibdah haji bisa dilaksanakan dengan sempurna. 

Ermalena menyarankan kepada para jemaah yang masuk kategori resiko tinggi (risti) perlu memperhatikan saran dan arahan tenaga kesehatan. Jemaah yang dinyakatan sehat dan siap diberangkatkan tetap harus menjaga kesehatan masing-masing selama berada di tanah suci. Hal yang bisa dilakukan adalah mencegah dehidrasi, menghindari tempat tinggi, membatasi aktifitas di luar ruangan, dan memperhatikan makanan dan minuman. (Eko/Es)

Read more
Penetapan APBD-P 2019 Kabupaten Agam Tercepat Sepanjang Sejarah

Penetapan APBD-P 2019 Kabupaten Agam Tercepat Sepanjang Sejarah

EkspresNews.com – Prestasi terbaik yang di terohken oleh DPRD Kabupaten Agam. Dimasa akhir jabatan 2014-2019 DPRD Kabupaten Agam menjadi lembaga legeslatif Penetapan APBD-P 2019 Kabupaten Agam Tercepat sepanjang sejarah dalam melaksanakan ketok palu perubahan APBD Tahun 2019. Hal ini ditandai dengan disetujui oleh 7 fraksi yang ada di DPRD Agam pada saat sidang paripuran DPRD Agam Pada Jumat (26/7) yang di laksanakan di Aula utama DPRD Agam

Sidang Paripurna Perubahan APBD 2019 tersebut dipimpin Secara langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra putra dan didampingi wakil ketua Suharman dan Taslim, dan dihadiri secara langsung oleh Bupati Agam Indra catri,Wakil Bupati Trinda Farhan, Forkopimda, Sekda dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Agam serta unsur niniak mamak alim ulama dan rekan-rekan media

Dalam sidang paripurna Perubahan APBD 2019 tersebut Sekretaris Dprd Indra dalam pembacanaan Nota persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2019 dan nomor 9 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang perubahan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Agam tahun Anggaran 2019 menuturkan bahwa “Pada hari ini jumat 26 Juli 2019 pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang bertempat di Aula DPRD Agam kami yang bertanda tangan di bawah ini

“Nama Marga Indra putra Jabatan Ketua DPRD Agam kemudian Suharman jabatan Wakil Ketua DPRD Agam dan Taslim Jabatan Wakil Ketua DPRD Agam dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut atas dan karena itu sah untuk dan atas nama DPRD Agam nama Indra catri Jabaran Bupati Agam berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 No.25

Kemudian UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438 serta UU Nomo 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679 jelasnya

Disamping itu DPRD Kabupaten Agam dan Pemda Agam secara bersama telah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Agam tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Agam tahun Anggaran 2019 yang telah dibahas melalui tingkatan Pembicaraan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

“Berdasarkan hasil Pembahasan tersebut kami setuju menetapakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan memperhatikan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan oleh masing masing fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota persetujuan ini.

Rapat paripurna kali ini kehadiran anggota dprd hampir mencapai seratus persen jumlah kehadiran ini menandakan keseriusan anggota dprd dalam mengikuti agenda dprd ,setelah selesai rapat paripurna dilanjutkan fhoto bersama seluruh anggota dprd dengan bupati dan wakil bupati. (Humas Dprd Agam)

Read more
Wako Solok Usulkan Lanjutan Normalisasi Batang Lembang

Wako Solok Usulkan Lanjutan Normalisasi Batang Lembang

EkspresNews.com – Wali Kota Solok Zul Elfian yang didampingi Kepala Dinas PUPR Afrizal, M.Eng, Kabag PAP Ardinal,SKM, Kabag HumasPro Nurzal Gustim, SSTP, M.Si, Kabid SDA Eliardy dan Kasubbag Penghubung Yopi Permana, SSTP, M.Si diterima Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng di ruang kerjanya. Jumat (26/7)

Kepada Dirjen, Wako menyampaikan bahwa Batang lembang panjangnya lebih kurang 10 km dengan lebar rata rata 25 m, dapat dikatakan hampir tiap tahun terjadi banjir karena penampang sungai menyempit. Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi dengan pembangunan parapet/laydam kiri kanan sungai dengan menambah penampang sungai lebih kurang 40 m.

Namun dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kewenangan penanganan sungai, solusi yang dapat menjawabnya adalah peran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini telah terbukti tiga tahun terakhir dengan telah dilakukannya normalisasi pada beberapa titik.

Pada kesempatan itu disamping menyampaikan proposal rencana kelanjutan normalisasi batang lembang, wako juga mengajukan permohonan pembuatan embung batang binguang untuk rencana tahun 2020.

Menanggapi itu, Dirjen menjanjikan akan menindaklanjutinya bersama jajaran untuk perencanaan 2020. Namun beliau tetap mengingatkan kesiapan pemko dan masyarakat terutama terkait pembebasan lahan. (Abdi/Roni)

Read more
Wagub Sumbar : “Galeri Seni” Sebagai Motivasi Seniman Mengekspresi Karya Seni

Wagub Sumbar : “Galeri Seni” Sebagai Motivasi Seniman Mengekspresi Karya Seni

EkspresNews.com – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai mengunjungi Pameran bersama dua perguruan seni di Sumbar yakni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang (UNP) yang menampilkan karya-karya seni rupa dan seni kriya terbaik dari kedua perguruan tinggi tersebut.

Pameran ini dilaksanakan di galeri seni rupa, Taman Budaya Sumatera Barat, Jalan Diponegoro 31 Padang, dengan tema “Persektif” yang menampilkan 87 karya lukisan.

“Saya sangat senang adanya pameran ini, semuanya luar biasa dan menarik, sehingga kita larut kedalam lukisannya,” ungkapnya sela -sela kunjungan ke Pameran Perspektif Taman Budaya, Kamis sore (25/7/2019).

“Lukisan ini adalah salah satu wujud ekonomi kreatif. Sebagai seniman tentunya sebagai ajang berekspresi melalui karya seni, kami berharap jangan pernah berhenti berkarya,” harap Wakil Gubernur.

Nasrul Abit sangat bangga dengan karya seni dari UNP dan ISI Padang Pajang, ternyata karya seni Sumbar bisa berkembang di luar, Wagub ingin pemerintah daerah bisa motivasi dan peduli terhadap para seniman Sumbar dengan mewujudkan ‘Galeri Seni”

“Tentunya kita ingin karya seni diakui oleh banyak orang, namun jangan sampai orang-orang seni tersebut keluar semuanya dari Sumbar,” ingat Wagub Sumbar.

Dari pembicaraan tersebut Wagub Nasrul Abit berkeinginan, agar dalam pembangunan yang ada di Taman Budaya harus ada ‘galeri seni’ agar bisa menampung aspirasi semua seniman.

“Ke depan kita bisa bekerjasama dengan Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Barat, agar setiap wisatawan yang berkunjung ke Sumbar bisa mampir kesini untuk melihat karya seni yang luar biasa seniman Sumbar,” kata Nasrul Abit.

Lanjut Nasrul Abit juga berharap bagi para seniman di Sumbar bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana kalau karya seni yang terbaik itu bisa dibeli oleh kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel atau tempat yang banyak pengunjung lainnya.

Termasuk di daerah kabupaten dan kota tempat-tempat objek wisata yang ramai pengunjungnya juga dimanfaatkan, sehingga pada waktu-waktu tertentu, para seniman bisa datang untuk melukis para pengunjung.

Dia mengajak para seniman bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk menciptakan karya seni yang mengedepankan keragaman dan kekakayaan budaya Minang. Dengan demikian memperluas estetika harmonisasi dinamika seni rupa Indonesia, dengan syarat kualitas lukisannya harus baik. (Intan/Abdi)

Read more
Anggaran Perubahan 2019 Kota Sawahlunto Disetujui

Anggaran Perubahan 2019 Kota Sawahlunto Disetujui

EkspresNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menanda tangani  nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD tahun 2019 bersama Wali Kota Sawahlunto, Rabu (17/7).

 Didampingi unsur Pimpinam Weldison dan Sekretaris DPRD  Drs. Dedi Ardona, MSi, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Adi Ikhtibar mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 sebelum masa jabatan anggota DPRD Kota Sawahlunto periode 2014 – 2019 berakhir.

Ia mengakui, pembahasan APBD perubahan ini sedikit dikebut dan memastikan selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD Kota Sawahlunto periode 2014 – 2019 berakhir, yakni pada 12 Agustus nanti.

“Sebelum tanggal 12 Agustus nanti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD – P) Kota Sawahlunto Tahun 2019 dipastikan sudah dapat diselesaikan sampai pada tahapan ketok palu (pengesahan anggaran). APBD – P Sawahlunto 2019 mutlak harus diselesaikan prosesnya sebelum tanggal 12 Agustus mendatang, sebab pada waktu itu masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Arang periode 2014 – 2019 resmi berakhir,” kata Adi Ikhtibar kepada media usai penandatanganan.

Kepastian dipercepatnya ketok palu APBD – P 2019 itu dinyatakan oleh Ketua DPRD, Adi Ikhtibar usai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS – P) APBD 2019, di DPRD Sawahlunto, pada Rabu 17 Juli 2019.

“Ini sesuai juga dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan peraturan Gubernur, yang menyatakan bahwa APBD – P itu harus dirampungkan oleh anggota DPRD periode masa sekarang (2019 – 2014),” tambah  Adi.

Dikatakan Adi, jika sempat tidak selesai di periode sekarang, sehingga diproses oleh anggota dewan yang baru dilantik nanti, akan menjadi molor karena banyak persiapan lain yang mesti dilakukan terlebih dahulu.

Sementar wakil ketua DPRD Sawahlunto Weldison menjelaskan usaha maksimal dan kerjasama yang baik dari eksekutif dalam hal ini Pemerintah kota Sawahlunto nembuat upaya perampungan APBD – P 2019 ini menjadi cepat disekesaikan. “Percepatan tahapan – tahapan yang berjalan hingga pada tahapan kesepahaman tentu tidak terlepas dari pro aktif perangkat daerah yang akan menggunakan APBD-P tahun 2019 ini,” Ujar Weldison. (Ab1)

Read more