Studi Banding Rokan Hilir, Pemanfaatan Sosial Media oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Jadi Rujukan

Studi Banding Rokan Hilir, Pemanfaatan Sosial Media oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Jadi Rujukan

EkspresNews.com – Pemanfaatan sosial media dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang Panjang, mengundang ketertarikan dari STAI Ar Ridha, Bagan Siapi api, Rokan hillir, Provinsi Riau untuk melakukan studi banding ke Kota yang berjuluk Serambi Mekah tersebut.

16 mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang sedang mempelajari mata kuliah jurnalistik online dari Perguruan Tinggi itu, disambut langsung oleh Kabag Humas Ampera Salim, Kabid Kominfo Busmar Chandra dan pejabat lainnya di Balai kota Padang Panjang, Senin (5/9)

Dalam pertemuannya Nopri mengatakan, Figur Walikota Padang Panjang Hendri Arnis adalah alasan untuk mengunjungi Kota Padang Panjang. “pola kepemimpinan Walikota Hendri Arnis yang mempermudah birokrasi melalui sosial media seperti Facebook, WA dan SMS center adalah pola birokrasi yang tidak ada didaerah kami, menurut kami cuma ada dua di Indonesia ini satu lagi di Jimbaran Bali”, katanya.

Rombongan yang di pimpin oleh Noprio Sandi, Dosen Jurnlistik online dari STAI Ar Ridha mengakui bahwa pemanfaat sosial media di kota padang panjang berkembang sangat pesat dan berbeda dari daerahnya yang masih mengandalkan media cetak. “ berita humas yang up date di Face book, di website, serta e – kleping dan media online lainnya merupakan sesuatu yang menarik untuk kami pelajari disini”, katanya.

Menurut nya tidak banyak daerah yang menerapkan pemanfaatan sosial media seperti kota Padang Panjang. ” ibarat mencari sesuatu yang langka, biarpun kami memakai dana pribadi, kami tetap mau untuk kesini dan belajar berbagai hal”, katanya.

Kepala Bagian Humas Kota Padang Panjang Ampera Salim menyambut baik kedatangan dari mahasiswa dari Rokan Hilir tersebut. Ampera menerangkan bagaimana peran dari media online di Kota Padang Panjang yang juga melibatkan partisipasi masyarakat seperti Facebook Humas, SMS Center dan yang lainnya. “ Hal itu tak lepas dari peran walikota yang tidak terpaku dengan struktural sehingga birokrasi tidak bertele tele”, katanya. (Humas).

Read more
Miko Kamal SH LLM Ph.D, Aktivis Anti Korupsi, Pelapor Bisa Membuat Laporan Baru ke KPK

Miko Kamal SH LLM Ph.D, Aktivis Anti Korupsi, Pelapor Bisa Membuat Laporan Baru ke KPK

EkspresNews.com – Kalau jaksa mengatakan Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses Lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ada bukti, maka pelapor bisa membuat laporan baru ke KPK sekaitan telah ditemukan adanya indikasi kasus korupsi yang berakibat, berpotensi rugi keuangan negara mencapai Rp 17,6 Milyar.

Miko-kamal2Setiap laporan pengaduan masyarakat itu kan mestinya diberikan kepastian hukum, kepastian hukum dilanjutkan ke proses hukum sampai ke pengadilan, atau yang ke dua dihentikan karena tidak cukup bukti. Untuk sampai ke dua hal ini, tentu kejaksaan memulai kerjanya dengan mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi-saksi pihak terkait, untuk sampai pada satu keputusan dihentikan atau dilanjutkan.

Kepastian hukum itu untuk dua pihak, yang pertama kepastian hukum terhadap laporan pelapor tentang pengaduan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat tersebut. Dan, yang ke dua, kepastian hukum terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan yang dilaporkan itu. Jadi, kalau memang kasus itu tidak bisa dilanjutkan atau harus dihentikan, si pelapor bisa melakukan upaya hukum. Kalau sudah masuk di tingkat penyidikan, bisa dipraperdilan. Di tingkat penyidikan, kalau ada bukti bisa juga digugat secara perdata (perbuatan melawan hukum). Intinya, mempermasalahkan gugatan atau praperadilan tersebut untuk menjelaskan perbedaan persepsi antara orang yang melapor dengan pihak yang menerima laporan. Itu, bisa dibuktikan.

Menurut saya, tidak jelasnya nasib laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, maka pelapor harus menyurati Kejaksaan Ttinggi (Kejati) Sumbar untuk mempertanyakan sampai di mana perkembangan laporan pengaduan indikasi kasus korupsi yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar pada 9 Maret 2012 itu, jaksa pun punya kewajiban untuk menjawab apa yang dipertanyakan pelapor itu.

Kalau jaksa mengatakan sudah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ditemukan adanya bukti, maka pelapor bisa membuat laporan baru ke KPK sekaitan dengan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 tahap 2 B Tahun Anggaran 2012 di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat,” ujar Miko Kamal SH LLM Ph.D dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), Rabu (31/8) siang, di kantornya.

(Harianof)

Read more
Sejumlah Resort di Mentawai Berdiri di Wilayah Hutan Produksi ?

Sejumlah Resort di Mentawai Berdiri di Wilayah Hutan Produksi ?

EkspresNews.com – Kabar tak sedap menghantui sejumlah investor resort di Kepulauan Mentawai. Bisnis akomodasi mereka itu disinyalir melanggar hukum, karena berada di wilayah hutan produksi. Undang–Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU/11/2004 menegaskan bahwa hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Tentu peruntukan hutan produksi bukan terhadap investasi kepariwisataan.

Fungsi kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelimuti hampir sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai. Warna yang menerangkan sebagai wilayah hutan produksi tersebut belakangan seperti menimbulkan kecemasan serius sejumlah pengusaha sarana akomodasi pariwisata di Mentawai.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sejumlah resort yang berada di wilayah hutan produksi diantaranya, Kandui Resort, Kandui Villas, Botik Resort, Siloinak Resort, Pittstop Hill Mentawai, Wavepark Resort, serta sejumlah sarana akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Semua sarana akomodasi tersebut seperti Kandui Resort, Kandui Villas berada di pulau Karamajat, Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya. Selanjutnya, Botik Resort berada di pulau Botik, Siloinak Resort di pulau Siloinan, Pittstop Hill Mentawai di pulau Nyang-Nyang dan Wavepark Resort di pulau Mainuk yang mana keempat pulau tersebut juga berada dalam wilayah kecamatan Siberut Barat Daya.

Wilayah pulau Karamajat, Botik, Siloinak, Nyang-Nyang dan Maenuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.353/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi yang teridentifikasi pada peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat (nomor lembar peta 0714).

Kawasan hutan produksi bukan untuk usaha di luar peruntukan sebagai fungsi pokok produksi hasil hutan. Pasal 19 ayat (1) UU/41/1999 tentang kehutanan menegaskan, perubahan  peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Dari informasi yang dihimpun Singgalang, belum ada perubahan peruntukan sebagaimana disebutkan dalam UU/41/1999 tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuad, dalam sambungan telepon selulernya mengatakan, pihaknya sudah mengkomunikasikan secara lisan persoalan terkait adanya sarana akomodasi yang berada dihutan produksi itu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Peluang sebetulnya ada pada pinjam pakai kawasan. Namun karena sudah terlanjur berdiri, tentu kita menunggu perobahan atau revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh Bappeda Mentawai,” tukas Fuad.

Sementara itu Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Strait menegaskan, jangan mengkambing hitamkan RTRW hanya karena sejumlah akomodasi yang berada di hutan produksi. Revisi memang dapat dilakukan, tapi jangan hanya karena alasan adanya sarana akomodasi di dalam wilayah hutan produksi saja. Berdasarkan aturan, revisi RTRW dilakukan sekali lima tahun, itu ditekankan kepada  semua sektor.

“Revisi RTRW satu peluang. Tapi sebenarnya harus ditanyakan dulu, kenapa resort-resort itu bisa berdiri, mereka sudah bayar pajak daerah. Jadi dinas kehutanan harus jawab, dinas pariwsata harus jawab. Jangan mereka dipajakin tapi mereka tidak diberikan izin memperpanjang gitu. Saya sampaikan pada kepala dinas pariwisata juga kepala dinas kehutanan, kalau resort-resort itu ilegal, nyatakan itu ilegal, dan harus dibongkar sekarang, kalau betul itu ilegal. Jadi jangan dibuat pihak swasta itu menjadi bingung. Kalau begitu kan tidak ada kepastian. Sekarang kalau itu betul lokasi hutan, orang Dinas Kehutanan harus bongkar bangunan itu, tangkap orang dan proses secara hukum,” kata Naslindo.

(Nobel)

Read more
Opini : Kepemimpinan Hendra Mulai Dipertanyakan

Opini : Kepemimpinan Hendra Mulai Dipertanyakan

EkspresNews.com – Kepemimpinan Hendra Irwan Rahim di DPD Partai Golkar Sumbar mulai dipertanyakan. Selain mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II, DPP pun menginstruksikan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar untuk segera melaksanakan Musdalub paling lambat akhir bulan ini. Mampukah DPP mengarifi aspirasi 16 dari 19 DPD II Partai Golkar di Sumbar ini ?

Leader Are Born And Not Made, seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. That’s why, seorang pemimpin akan berperan dan tampil dalam menghadapi titik-titik kritis dalam kehidupan organisasi yang dipimpinnya. Ia lebih banyak mendengar dan memperhatikan penderitaan, kepentingan, aspirasi, dan keluh kesah orang-orang yang dipimpinnya dari pada memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, kelompok, dan golongan. Baginya, kepentingan organisasi itu harus berdiri di atas kepentingan apa pun, karena organisasi itu adalah kumpulan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama yaitu, tujuan organisasi. Tapi bagi kebanyakan pemimpin organisasi hari ini, biar orang-orang yang dipimpinnya tenggelam dalam berbagai kesusahan, mereka bisa tetap selamat, sebab mereka menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai objek mainan kekuasaan belaka. Khulafa Al-Rasyidin, pernah menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya dan tidak boleh memimpin secara otoriter.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim yang dimosi tak percaya oleh 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ada di Sumbar ini ? Jawabnya, kata Ebiet G. Ade, jangan Tanya pada rumput yang bergoyang. Tapi yang perlu untuk dijadikan bahan renungan bagi para pemimpin organisasi adalah, sekuat apa pun tembok kekuasaan dalam sebuah organisasi dibangun, saat ia harus roboh, tak ada yang bisa menjaganya. Buktinya, betapa kuatnya tembok kekuasaan yang dibangun pemerintahan rezim otoriter Soeharto, saatnya tembok kekuasaan itu harus roboh, tak seorang pun yang bisa menjaganya. Nah, sekarang pilih yang mana, dirobohkan atau mundur dengan bermartabat dan terhormat.

Apa pun alasannya, mosi tak percaya yang dilayangkan oleh 16 dari 19 DPD II Partai Golkar di Sumbar dan ditindaklanjuti oleh DPP dengan menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk melaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Sumbar paling lambat akhir bulan ini adalah bukti tidak berjalannya demokrasi di DPD Partai Golkar Sumbar. Seharusnya pimpinan DPD Partai Golkar Sumbar belajar tentang rasa malu pada Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe yang mundur dari jabatannya karena menganggap tidak disukai lagi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Memang kita akui dengan telanjang, budaya mundur bagi pimpinan organisasi politik di negeri ini ibaratnya sama dengan mencari perawan di rumah bordil. Artinya, amat langka. Kalau ada pimpinan organisasi yang mundur dari jabatan, mlangkah itu lebih untuk memuaskan kepentingan pribadi bukan semata sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Kembali pada instruksi DPP Partai Golkar kepada ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk segera melaksanakan Musdalub sebagai tindaklanjut atas surat pernyataan mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ada di Sumbar menunjukan bahwa mayoritas DPD II Partai Golkar sudah tidak percaya lagi terhadap bentuk kepemimpinan Hendra Irwan rahim di DPD Partai Golkar Sumbar. Tindakan DPP menindaklanjuti mosi tak percaya itu, sudah tepat dan menunjukan bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik di Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

Di lain  sisi, bagi Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim yang sudah tidak dipercaya lagi oleh mayoritas DPD II yang ada di Sumbar ini adalah pelajaran yang berharga. Disinilah etika dan komitmen moral seorang pemimpin diuji, apakah dia benar-benar seorang pemimpin yang meletakan kepentingan organisasi di atas segala-galanya, atau hanya dia mengedepankan kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri ? Yang jelas, kematian sudah mengancam organisasi kalau tidak ada lagi kepercayaan terhadap pimpinannya. Sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh suatu organisasi politik ditentukan oleh tingkat perkembangan organisasi itu sendiri.

Pemimpin, kata Che Guevara, adalah orang yang harus menjadi sosok panutan bagi yang dipimpinnya. Dalam teori kepemimpinan, ajakan dan pelibatan orang-orang yang dipimpin untuk mengekploirasi ide-ide akan memberikan rasa saling percaya dalam sebuah organisasi. Pertanyaannya sekarang, kenapa ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim tidak bisa menjadi sosok panutan bagi sebagian besar DPD II Golkar di Sumbar ? Jawaban sederhananya, bentuk kepemimpinnya sudah gagal. Dalam teori kepemimpinan, untuk mengevaluasi keberhasilan seorang dalam kepemimpinannya, harus dipertanyakan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau mayoritas orang-orang yang dipimpinnya menyukai bentuk kepemimpinnanya, itu berarti kepemimpinannya berhasil. Sebaliknya kalau mayoritas orang yang dipimpinnya tidak menyukai, itu berarti ia sudah gagal memimpin.

Di penghujung ulasan ini, kita patut mengapresiasi keberanian 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang berani berbeda pendapat dengan pimpinan. Sebelum ini, apa yang dikatakan pimpinan dianggap benar dan tidak bisa dibantah. Persoalan mental budaya inilah yang telah diperbaiki oleh 16 dari 19 DPD II Partai Golkar Sumbar ini. Mereka berani mempertanyakan kepemimpinan Hendra Irwan Rahim, dengan membuat surat pernyataan mosi tak percaya lagi terhadap bentuk kepemimpinan Hendra Irwan rahim. Ini adalah revolusi mental, berani mengatakan yang benar itu sekalipun pahit.

(Harianof)

Read more
Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

Wisata Halal di Sumbar, Masih Terkendala Standarisasi

EkspresNews.com – Pemerintah Sumatera Barat tidak henti-hentinya menggencarkan pariwisata di provinsi tersebut. Saat ini, melalui dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sumbar, wisata halal akan digencarkan. Akan tetapi, pemerintah daerah setempat masih mencari tahu standarisasi halal dalam skala internasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar Burhasman menuturkan,  dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Sumbar akan mempersiapkan setidaknya 20 tempat wisata halal, meliputi objek wisata, restoran, dan hotel di Sumbar.

Ia mengatakan, sebetulnya dari segi faktual, Sumbar sudah siap untuk menerapkan wisata halal tersebut. Karena, katanya di Sumbar atau Minang ini restoran atau rumah makan sudah halal semuanya. Akan tetapi, saat ini masih dibutuhkan sertifikat halal untuk penyedia makanan tersebut.

“Tidak ada kita temui di ranah Minang ini rumah makan atau restoran yang mengolah daging babi atau makanan yang tidak halal lainnya. Akan tetapi, kan rumah makan ini perlu sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan rumah potong hewan kita sudah tersertifikasi halal,” ungkapnya, Jumat (20/8) lalu.

Ia juga mengatakan, saat ini tim assesment sedang berada di Sumbar untuk melakukan peninjauan lapangan, untuk melihat kesiapan Sumbar menuju wisata halal. Berdasarkan koordinasinya dengan tim assesment, umumnya secara faktual Sumbar sudah siap melaksanakan wisata halal.

Di samping itu, ia menambahkan, untuk persiapan adimistrasi, saat ini juga sedang dilakukan persiapan, seperti penilaian, sertifikasi, dan sosialisasi. “Ini tentunya juga harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan ikut membantu Sumbar menuju wisata halal,” katanya.

Ia juga memperjelas pengertian wisata halal. Katanya, wisata halal adalah wisatawan muslim mendapatkan pelayanan sesuai dengan ajaran agama. Ia juga mengatakan, mayoritas di tempat-tempat umum di Sumbar sudah dilaksanakan.

“Bukan berarti kita harus membatasi wisatawan yang muslim saja, tidak, tapi yang jelas setiap wisatawan yang datang tentunya harus menghargai adab dan budaya di Sumbar, yang mayoritas beragama Islam,” jelasnya.

Dikatakannya, fasilitas yang dimaksud seperti tempat ibadah (salat). Di mana saja, seperti  di pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan tempat-tempat wisata yang ada di Sumbar. “Misalnya penjualan alkohol, bukan tidak boleh hanya saja diperuntukkan untuk non muslim,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menuturkan, Sumbar menuju wisata halal masih dalam proses perlengkapan. Ia menyatakan, saat ini pemerintah daerah sedang mencari tahu standar halal secara internasional.

“Saat ini, standar halalnya belum jelas. Kita harus tahu standar halal secara rinci. Sehingga nantinya, kita benar-benar menerapkan wisata halal yang seharusnya. Bukan hanya slogan,” katanya kemarin.

Ia menyatakan, pada prinsipnya, di Sumbar ini rumah makan atau restoran sudah halal, tetapi masih belum teruji. “Misalnya, masakan randang. Tentunya, kita akan melihat dari prosesnya. Mulai dari daging yang digunakan, kebersihannya, cara meracik bumbunya, cara memasaknya, dan yang lain-lainya,” ujarnya.

(Asra)

Read more