Serahkan 2,5 Milyar Bantuan Sosial Untuk Petani

Serahkan 2,5 Milyar Bantuan Sosial Untuk Petani




EkspresNews.com – Senilai 2,5 Milyar diserahkan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi kepada masyarakat petani di tahun 2017 ini, baik bidang peternakan, tanaman pangan, perkebunan, perikanan serta ketahanan pangan. Bantuan ini diserahkan pada 15 KWT dan 15 kelompok tani secara simbolis oleh Plt. Sekda Payakumbuh, Amriul Dt Karayiang di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Padang Tinggi (14/08/2017). “Payakumbuh karena mempunyai lahan yang sangat terbatas lebih diharapkan untuk meningkatkan fungsi agribisnis, bukan lagi dalam fungsi pertanian nasional,  baik berani dalam skala budidaya maupun skala pemanfaatan pekarangan,” ujar Amriul dalam sambutannya.

Ditempat yang sama, Plt. Kadis Ketahanan Pangan, Dt Walasri lebih menyoroti perihal KTNA atau Kelompok Tani Nelayan Andalan. “Tahun ini juga diperlukan revitalisasi KTNA agar dapat menjalankan fungsi lebih baik. KTNA ini menjadi tempat berhimpunnya seluruh lembaga atau kelompok tani termasuk KWT, sehingga dengan demikian keberadaan KTNA dimasa yang akan datang akan semangkin dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani,” ungkat Wal Asri.

Kadis Pertanian, Syahril dalam kegiatan tersebut juga berharap agar bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat ini betul-betul bisa di manfaatkan dengan seoptimal mungkin sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani Bantuandi Kota Payakumbuh.Dalam kegiatan yang sama juga dilakukan peresmian Sekretariat Kontak Tani  “Andalan” Kota Payakumbuh, penandatanganan sekretariat asosiasi petani tanaman hias kota Payakumbuh, penanda-tanganan Distribusi Perdana beras organik produksi kelompok tani Fajar kelurahan Taratak Padang Kampuang, serta penyerahan hadiah lomba Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Kota Payakumbuh tahun 2017.

Adapun pemenang APN ini untuk katagori Pelayanan Ketahanan Pangan, diserahkan kepada Andrino, Amd sebagai penyuluh pertanian wilayah binaan Koto Baru, Koto Panjang kecamatan Payakumbuh Timur sebagai pemenang pertama, selanjutnya kepada Eri Kurniati, penyuluh pertanian wilayah binaan Payobasung sebagai pemenang kedua, serta Maghdalena, STP, penyuluh pertanian wilayah binaan Padang tinggi piliang dan subarang batuang kecamatan Payakumbuh barat sebagai pemenang ketiga.

Selanjutnya juga diserahkan penghargaan pada katagori Pelaku Ketahanan Pangan, pada KWT Kaluak Sepakat, kelurahan Payobasung sebagai pemenang pertama, diikuti KWT Taratak Indah, kelurahan Tigo Koto diateh, kecamatan Payakumbuh Utara sebagai pemenang kedua dan KWT Sumber Rezeki kelurahan Koto Tangah, kecamatan Payakumbuh Barat sebagai pemenang ketiga.Secara khusus juga diberikan penghargaan kepada Joni Saputra, Ketua KTNA Kota Payakumbuh sebagai penerima penghargaan tingkat Sumbar sebagai penyuluh swadaya Tingkat Sumbar. (Nahar Sago)

Read more
Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

EkspresNews.com – Sebuah proyek mercusuarnya kota Payakumbuh yakni penormalisasian sungai Batang Agam yang membelah kota Payakumbuh itu, kini tahap kedua telah dimulai pengerjaannya. Proyek ini didanai dengan APBN ratusan milyar itu, dikerjakan secara bertahap, karena konsep dari walikota Payakumbuh Riza Falepi, proyek ini terus dikerjakan setiap tahunnya, karena tidak mungkin kita menunggu masyarakat yang belum mau dibebaskan tanah mereka. Intinya, mana lokasi yang sudah selesai dibebaskan, langsung dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender.

NormalisasiSebagai tanda proyek normalisasi Batang Agam dilanjutkan, Selasa (15/08-2017), di ruas proyek Sungai Pinago, telah dilaksanakan launcing yang ditandai dengan menghidupkan loader oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi, didampingi Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky Pratama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama , serta Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah (KPD) Pemko Payakumbuh, Tokoh Masyarakat, para Pemilik lahan sepanjang Batang Agam yang tanahnya dibebaskan serta undangan lain.

Walikota berharap proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kawasan Batang Agam khususnya dan masyarakat Payakumbuh umumnya. “Dalam perencanaannya, area ini juga akan dilengkapi dengan sarana Olah Raga, Stadion sepakbola yang representatif, jogging track, landscape pertamanan sebagai lokasi pariwisata, taman bermain, rumah godang dan sarana lainnya. Kami mengucapkan terima kasih dan berharap proyek ini dapat didukung dengan sebaik-baiknya,” ungkap Riza Falepi.

Mewakili tokoh masyarakat, Asma Kahar Dt. Asa Dirajo, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Payakumbuh, dengan adanya proyek normalisasi Batang Agam.”Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemko Payakumbuh dengan adanya proyek ini. Kami berharap dengan terbukanya akses ke Batang Agam, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” harap Asa Dirajo. Ditempat yang sama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama dan Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky, sama-sama berpesan agar proyek ini dapat dipelihara dengan sebaik mungkin, dengan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya.

“Dulu, sungai dianggap halaman belakang, kini, persepsi tersebut kita rubah. Sungai-sungai di kota Payakumbuh akan kita jadikan halaman depan dan sekaligus menjadi ‘Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru’ di Kota Payakumbuh. Untuk itu, Pemko Payakumbuh pada tahun 2017 melalui perangkat daerah Dinas PU&PR, memanfaatkan APBN (Balai  Wilayah Sungai Sumatera V) sebesar Rp. 195 Milyar dan APBD Payakumbuh Rp. 13,5 Milyar sedang dan akan membangun kawasan Sungai Batang Agam sampai 2019,” ungkap Muslim, Kepala Dinas PU&PR.




Untuk Pembangunan dan Penataan Kawasan Batang Agam, Pemerintah Kota Payakumbuh, sejak 2015 – 2017, telah direalisasikan Ganti Wajar  Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan yang terkena proyek ini. “Dari lima kelurahan yang dilalui proyek ini, telah dibayarkan 85 persil dan masih tersisa  3 persil lagi yang belum,” katanya.

Ditambahkan, untuk 2015 telah dibayar 9 persil yang terletak di Kelurahan Sungai Pinago dan 1 persil di Kelurahan Tanjung Pauh dengan dana lebih kurang 1,8 M. Sebanyak 45 persil telah dibebaskan di tahun 2016. Pembebasan tahun 2017 sebanyak 30 persil. “Secara keseluruhan, status pembebasan lahan batang agam, segmen I dan II, sebanyak 85 persil. Masih ada 3 persil lagi yang belum dibayarkan dengan luas 1970 M2,” urai muslim.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, Proyek pembangunan Kawasan Batang Agam ini, Panjang menurut Peta Bidang 4020,3 Meter. Dengan lebar rata-rata antara 16 – 20 Meter. Sampai Agustus 2017 telah dikeluarkan Biaya ganti Wajar sebanyak Rp. 13.476.622.500. dengan luas total 79278 M2. (Nahar Sago)

Read more
KPK Ganti Rugi Rp 100 Juta kepada Mantan Hakim Syarifuddin

KPK Ganti Rugi Rp 100 Juta kepada Mantan Hakim Syarifuddin

EkspresNews.com – Mantan hakim Syarifuddin Umar menerima pembayaran ganti rugi dari KPK atas gugatan adanya tindakan perbuatan melawan hukum. Uang ganti rugi tersebut diterima sebanyak Rp 100 juta. Pertemuan pembayaran ganti rugi ini dilakukan di ruang rapat lantai II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberian uang tersebut melalui panitera I Gede Ngurah Arya Winaya sebab KPK telah menitipkan uang tersebut di PN Jaksel sebelumnya. “KPK menitipkan uang di pengadilan Rp 100 juta. Maka hari ini pengadilan akan serahkan uang tersebut ke Syarifuddin,” kata I Gede, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).

Uang tersebut diterima Syarifuddin dalam bentuk cek sebesar Rp 100 juta. Penerimaan tersebut disaksikan biro hukum KPK dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Misbakhun. “Uang tunai Rp 100 juta berupa cek tunai BTN cabang kuningan tanggal 21 Agustus 2017 kepada Syarifuddin sebagai ganti kerugian imateril sebesar Rp 100 juta,” kata I Gede.

Setelah menerima cek tersebut, Syafruddin bersalaman dengan panitera I Gede. Dia lalu mempermasalahkan mengapa surat kuasa yang dipakai KPK adalah surat kuasa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di zaman Plt Taufiqurrahman Ruki bukan surat kuasa eksekusi. “Saya yang sudah lama mendambakan, saya butuh uang tapi saya tidak perlukan uang ini. Nanti saya jelaskan setelah pelaksanaan. Ini satu kebodohan lagi terjadi hal yang menyimpang. Surat kuasa oleh KPK untuk ajukan PK, bukan surat kuasa hadir dalam eksekusi. Ini adalah kecolongan dan kebodohan,” kata Syafruddin dalam percakapan telepon dengan EkspresNews.




Meski begitu dia tetap menerima uang tersebut. Ia mengaku setelah menerima uang tersebut, hari ini langsung ke Pansus hak angket KPK di DPR. “Tapi saya terima kebodohan yang terjadi. Selebihnya ini saya akan ungkap ke pansus,” ujarnya. Sebab menurutnya dengan adanya penyerahan uang tersebut menunjukkan KPK melakukan pelamggaran perbuatan hukum. “Penyerahan ini tidak selesaikan masalah. Ini KPK timbulkan kerugian negara yang telah teruji PK yang hukum KPK untuk bayar ganti rugi. Harapan saya pada kode etik KPK berikan tindak tegas pada pejabat KPK yang melanggar perbuatan melawan hukum,” ujarnya. (Ilham)

 

Read more
Wagub Nasrul Abit : Staf Mesti Berikan Informasi Yang Benar Kepada Pimpinan

Wagub Nasrul Abit : Staf Mesti Berikan Informasi Yang Benar Kepada Pimpinan

EkspresNews.com – Kejadian kasus pelantikan beberapa eselon II di Pemkab Lima Puluh Kota oleh Wakil Bupati, sementara Bupati sedang cuti menunaikan ibadah haji tahun ini, menjadi sesuatu insiden yang tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Sumatera Barat. Jelas pelantikan tersebut tidak syah dan tidak sesuai dengan kewenangan wagub sesuai aturan berlaku. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit pada saat memberikan arahan apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah dan beberapa OPD di halaman kantor gubernur, Senin pagi (21/8/2017).

Lebih jauh Nasrul Abit menyampaikan, hal ini telah menjadi pembicaraan semua orang baik di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, provinsi bahkan secara nasional. Ini sesuatu yang tak lazim dan menganggu stabilitas informasi pembangunan daerah. “Seyogyanya staf mesti memberikan masukan yang dalam dan paham terhadap segala bentuk perundangan-undangan yang berlaku, sehingga pimpinan tidak salah dalam mengambil kebijakan. sehingga tidak terjadi hal-hal seperti di Kabupaten Limapuluh Kota ini,” tegasnya.

Nasrul Abit juga menyatakan, sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti memiliki rasa tanggungjawab terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, guna menjaga rasa aman, tentram hidup masyarakat di wilayah kerja. “Kita hadir dalam penyelenggaraan pemerintah adalah untuk melayani rakyat dan meningkatkan pembangunan merupakan motivasi bagaimana kita mensejahterakan kehidupan masyarakat. Karena itu staf diharap mampu memberikan masukan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berdampak tidak baik atau tidak kondisifnya pemerintahan,” terangnya.

Kejadian-kejadian yang membuat perbedaan antara Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan seharus tidak boleh terjadi karena sesuai undang-undang sudah jelas ada aturan dan tinggal melaksanakan saja sesuai peran dan fungsi serta kewenangan daerah, dan diharapkan staf dapat menghilangkah perbedaan untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, himbaunya.




Wagub Nasrul Abit juga menegaskan untuk setiap staf mengikuti apel pagi ini sebagai sebuah disiplin diri sekaligus ajang menjaga silaturrahmi dengan pimpinan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah. “Kita menyadari setiap orang memiliki persoalan berdeda-beda, jika karena beban hutang tidak hadir itukan karena perbuatan diri sendiri, tidak mengimbangi kondisi pendapatan yang ada. Setiap apartur dituntunt untuk hadir dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan sebagaia sebuah sikap aparatur yang profesional,” ungkapnya.

Kapan lagi kita akan mampu mewujudkan aparatur yang profesional, jika tidak kita mulai dari sekarang didiri kita masing-masing. Setiap aparatur negara bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan dengan baik, sebagai motivasi cinta tanah air dan bela negara. Cobalah kita renungkan bersama sudah 72 tahun Indonesia Merdeka masih ada 51 nagari tertinggal di Sumatera Barat, minim infrastruktur pembangunan, belum ada listrik dan prasarana lainnya. Mereka di nagari terbelakang itu masih saudara-saudara kita juga, tidak kah ada rasa kita untuk berbuat lebih baik untuk kemajuan Sumatera Barat?

Sementara aturan pemprov tidak memiliki kewenangan atas pelaksanaan pembangunan nagari, semua merupakan kewenangan Bupati / Walikota di daerah, tapi kita melihat sedih belum ada kebijakan yang fokus terhadap nagari tertinggal ini dimasing-masing daerah tersebut, ungkap Nasrul Abit. (Humas Sumbar)

Read more
Ir. Alkaf : Langkah Maju Infrastruktur Kota Solok

Ir. Alkaf : Langkah Maju Infrastruktur Kota Solok

Pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan perkembangan suatu daerah. Tertinggal atau tidaknya juga bisa dilihat dari bagaimana peran pemerintahnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah Kota Solok berupaya untuk meningkatkan laju pembangunan demi terwujudnya infrastruktur yang memadai.

EkspresNews.com – Dalam daftar kegiatan tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kota Solok dalam periode kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier akan melaksanakan sedikitnya 8 (delapan) pengerjaan infrastruktur. Walikota Solok Zul Elfian berharap dengan keterbatasan APBD, dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan di Kota Solok bisa tercapai semaksimal mungkin.

Sip RumbioDaftar kegiatan untuk tahun 2018 tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono untuk disetujui. Mengingat percepatan pembangunan daerah dengan adanya proyek-proyek infrastruktur tentu perlu dukungan pemerintah pusat. “Surat-surat sudah kami kirimkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kami berharap pembangunan yang menyentuh titik ekonomi masyarakat perlu disegerakan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dukungan dana,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.

Seperti pembangunan dinding penahan tebing/Laydam Batang Lembang yang memiliki peran penting untuk mengatasi longsor tebing sungai dan sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Solok. Banjir yang terjadi, menurut Walikota Solok Zul Elfian, sangat meresahkan masyarakat. Banjir tersebut terjadi karena rasio antara debit maksimum dan minimum hampir mendekati 100 %.




Sehingga, perlu adanya normalisasi Batang Lembang dengan pemasangan dinding penahan tebing/Laydam dan tanggul pada sungai sehingga banjir dan longsor dapat diatasi. Pada dasarnya, pembangunan Laydam tesebut telah dimulai sejak tahun 2013 lalu. Namun karena besarnya kebutuhan dana untuk penyelesaian pembangunan, hingga sekarang belum dapat diselesaikan. “Ini disebabkan karena pendapatan daerah Kota Solok masih bergantung dari pemerintah pusat melalui dana APBN,” ujar Walikota Zul Elfian beberapa waktu lalu.

Selain itu, untuk mendukung ketersediaan pengairan, Kota Solok juga mengusulkan Pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu. Hal ini ditenggarai dengan adanya percepatan pelaksanaan prioritas nasional pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan dengan program  Prioritas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya, Kota Solok memiliki demografi daerah irigasi seluas 1.394,77 Ha namun yang menjadi kewenangan Pemko Solok seluas 976,91 Ha.

Potensi ini, menurut Walikota Zul Elfian, bermanfaat untuk mengatasi kekurangan air untuk mengairi sawah dan mengantisipasi dampak musim kemarau pada musim tanam nantinya. “Pemko telah melakukan penyusunan SID pengadaan Embung Batang Bingung Ampang Batu dan membutuhkan alokasi anggaran sebesar 75 miliar rupiah. Namun, lagi-lagi mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas maka diharapkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu Kota Solok melalui APBN,” ujarnya.

Sementara itu, Embung tersebut juga diharapkan dapat berfungsi ganda, selain irigasi, juga dapat sebagai bangunan pengambil air (intake) pada bagian saluran primer untuk jaringan irigasi eksisting pada bagian hilir embung nantinya.

Pembangunan Laydam dan Embung bagi Pemerintah Kota Solok, dirasa belum cukup untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan menikmatinya. Pemko Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga akan melaksanakan pembangunan Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio Kota Solok.

Kota Solok sangat strategis karena terletak pada jalur persimpangan lintas Sumatera Barat bagian timur yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara dengan Padang. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah sehingga mobilisasi yang lancar berdampak pada ketertarikan investor untuk turut serta membangun daerah.

Pantauan Indonesia Raya, kondisi Simpang Enam Simpang Rumbio sangat tidak menguntungkan, pasalnya pada jam-jam sibuk nyaris selalu macet dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, volume lalu lintas yang sangat padat dan tingkat pelayanan yang rendah maka perlu dirasa untuk menghadirkan sebuah Fly Over dan juga melakukan pelebaran jalan. “Tujuannya sangat sederhana sekali, yaitu mengatasi permasalahan akut yang terjadi pada persimpangan itu, macet. Pembangunan Fly Over juga bertujuan untuk membuka kawasan baru yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan yang peruntukkannya sebagai kawasan industri, pariwisata, dan kawasan hunian baru disekitarnya,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir Alkaf, Jumat (18/08/2017) di kantor redaksi Indonesia Raya di Padang.

Lebih lanjut disampaikan Kadis PUPR Kota Solok Ir Alkaf, pembangunan infrastruktur yang menjadi target dikerjakan adalah Pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing. Mengingat bahwa jalan lingkar utara Kota Solok merupakan Jalan Nasional yang berguna untuk mengurai kemacetan lalu lintas dari Kota Solok menuju Padang Panjang dan Bukittinggi dari Jakarta, maka dibutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok.

“Sebelumnya pada tahun anggaran 2015, telah dikerjakan oleh Balai Pelaksanan Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu, sehingga saat ini jalan tersebut membutuhkan pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing untuk dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dengan estimasi biaya 80 miliar rupiah,” ungkap Alkaf.

Selain pembangunan Fly Over tersebut, Kota Solok juga membutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Negera Lingkar Utara yang telah dimulai oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional III tahun 2015. “Hingga saat ini telah selesai sepanjang 5 Km dari total sepanjang 8,2 Km dan sisa sepanjang 3,2 Km kami harapkan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018,” terang Alkaf yang disambut oleh Pemimpin Umum Tamsir J. Rahmat bersama Wakil Pemimpin Redaksi Abdi Masa.

Kendati demikian, pembangunan jaringan jalan pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi perkembangan pusat-pusat kegiatan penduduk kota. Karena nantinya, pembangunan jaringan jalan juga akan diikuti oleh pengembangan jaringan utilitas.

Untuk Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pandung saat ini memerlukan peningkatan kapasitas jalan guna memacu pembangunan wilayah tersebut selain pengurangan angka kemacetan dikawasan itu.

Alkaf menjelaskan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pundung telah diawali dengan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) namun karena besarnya kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, hingga saat ini masih belum terealisasi. “Kota Solok penduduknya mulai padat namun pendapatan daerah masih belum maksimal sehingga tetap bergantung dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum,” terangnya.

Khusus untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto juga menjadi fokus Dinas PUPR Kota Solok. Pasalnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Pemko Solok, yaitu cakupan Air Bersih di Kota Solok baru mencapai 80% dari penduduk. Pemko melalui Dinas PUPR Kota Solok juga telah melakukan penyususan SID pengadaan air baku yang bersumber dari Danau Dibawah Kabupaten Solok yang membutuhkan alokasi dana sebensar 300 miliar rupiah.

“Lagi-lagi, mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas, kami tetap mengharapkan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat sehingga pembangunan SPAM Kota Solok dari sumber air Danau Dibawah dapat terlaksana,” ungkapnya.

Alkaf menyampaikan pesan Walikota Solok Zul Elfian bahwa kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung kepada kesehatan adalah air minum. Sehingga pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama tanggung jawab pemerintah.

Sampai tahun 2013 silam, cakupan pencapaian air minum dengan akses aman mencapai 67,7% dan pada saat itu, pemerintah membuat komitmen dengan target 100% pada tahun 2019. “Untuk itu, kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara regional dengan memanfaatkan potensi air di Danau Dibawah menjadi penting untuk dilaksanakan. Dukungan pemerintah pusat sangat berarti bagi kami saat ini,” terang Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.

Dengan demikian, pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Solok melalui Dinas PUPR menjadi sebuah keharusan karena bersinggungan dengan perekonomian rakyat, terutama di Kota Solok. Diharapkan Ir. Alkaf dengan terlaksanakan proyek pembangunan tersebut dapat mengejar ketertinggalan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarkat Kota Solok. Semoga. (Abdi)

Read more