Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat

Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat

EkspresNews.com – Sembilan komunitas masyarakat hukum adat akhirnya mendapatkan pengakuan dan penetapan terhadap hutan adat dari Pemerintah Indonesia, sebagai hutan hak. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumulo, menyerahkan secara langsung 8 Surat Keputusan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat, dan 4 Surat Penetapan Hutan Adat, yang berada pada 9 komunitas tersebut, di Istana Negara, Jumat 30 Desember 2016.

qbarSembilan komunitas masyarakat tersebut adalah Marga Serampas (Jambi), Amatoa Kajang (Sulawesi Selatan), Wana Posangke (Sulawesi Tengah), Kasepuhan Karang (Banten), empat kesatuan masyarakat hukum adat dari Kerinci (Jambi), serta Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara).

“Pada hari ini SK tentang Hutan Adat juga sudah pecah telur (dimulai) dan nanti akan lanjut terus. Tentu saja dengan SK ini masyarakat bisa kelola selamanya. Di kantong saya ada 12, 7 Juta hektar hutan yang akan terus dibagikan ke masyarakat, kelompok tani, masyarakat adat, sehingga yang menikmati kekayaan hutan itu adalah rakyat. Saya tugaskan ke Kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus jalan dan lingkungan terjaga dengan baik. Saya perlu ingatkan untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan hak, maka fungsi konservasi harus tetap dipertahankan, tidak boleh diubah fungsinya, apalagi diperjual belikan, tidak boleh”, ujar Presiden Joko Widodo.

“Masyarakat hukum adat sejak dulu sudah tahu dan bisa jaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai ini yang penting harus diingat di masa modern ini, apalagi ditengah sengitnya arus budaya global yang semakin sengit, jangan pernah lupakan kearifan lokal”, tegas Presiden.

Penetapan hutan adat ini merupakan proses panjang yang dilalui oleh komuitas masyarakat hukum adat untuk memenuhi prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Persyaratan permohonan hutan hak adalah (a) Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh  pemerintah daerah melalui produk hukum daerah; (b) Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan; (c) Adanya Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan bagi kelompok masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan diatas.

Pembuktian Komitmen Pemerintahan Daerah Sumatera Barat

Komitmen pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten serta kolaborasi pihak eksekutif dan legislatif, menjadi kunci sebelum penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan, harus ada produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Persoalan ini yang dihadapi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar yang hingga saat ini masih berjuang dalam mendorong inisiatif Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, begitu juga dengan Masyarakat Hukum Adat Mentawai, selama dua tahun terakhir menunggu pengesahan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang masih mandek pada tahapan pembahasan ditingkat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai.

Mora Dingin, Direktur Perkumpulan Qbar, pendamping Masyarakat Malalo Tigo Jurai menyatakan, bahwa Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai bersama dengan komunitas lainnya di Kabupaten Tanah Datar akan terus berjuang untuk mewujudkan pengakuan dan penetapan hutan adat, konsolidasi semua pihak terkait menjadi agenda utama dalam mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan hutan adat kepada Menteri. Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Tanah Datar kedepan diharapkan untuk merealisasikan komitmen dalam percepatan pemenuhan segala persyaratan penetapan hutan adat di Kab. Tanah Datar, Luhak Nan Tuo.  Disamping itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun diminta untuk konsekuen dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, terutama terkait jangka waktu penetapan, yakni penetapan hutan hak (hutan adat) dilakukan dalam 14 hari setelah dilakukannya verifikasi dan validasi pemohon.

Selanjutnya, Rifai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menyatakan bahwa penetapan hutan adat pada 9 komunitas oleh Presiden, membuktikan bahwa hutan adat bukan sekedar wacana. Oleh karena itu meminta Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kepulauan Mentawai secara bersama-sama untuk menyelesaikan dan mengesahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Kepulauan Mentawai, serta mendukung pemenuhan semua persyaratan pengakuan dan penetapan hutan adat di Mentawai.

Penetapan Hutan Adat pada 9 komunitas masyarakat hukum adat oleh Presiden ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan kekuatan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, terutama Kepala Daerah dan Legislator, khususnya Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah bergerak untuk menginisiasi dan merumuskan peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Disisi lain, Sumatera Barat saat ini menjadi salah satu provinsi percontohan terkait dengan komitmen pengembangan Perhutanan Sosial. Sumatera Barat mencadangkan 500.000 Ha Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial, dengan 5 pilihan skema yakni Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Hingga tahun 2016 ini Sumatera Barat sudah merealisasikan ±107.773 Ha Kawasan Hutan, yang berasal dari realisasi skema Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, serta Hutan Tanaman Rakyat, namun belum satu pun hutan adat di Sumatera Barat yang ditetapkan.

Mengingat Sumatera Barat selalu menjadi rujukan tentang hak-hak adat, maka alfanya wakil Sumatera Barat dalam 9 komunitas penerima hutan adat tersebut, menjadi tantangan bagi seluruh pihak di Sumateta Barat. Pembuktian komitmen pemerintah daerah tengah diuji, karena itu, seluruh stakeholders harus bersinergi untuk mewujudkan penetapan hutan adat.

(Relis)

Read more
Syafrizal Secara Resmi Buka MTQ Mentawai

Syafrizal Secara Resmi Buka MTQ Mentawai

EkspresNews.com – Plt. Bupati Kepulauan Mentawai Syafrizal secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2016  tingkat Kabupaten bertempat di halaman Kantor Bupati Mentawai Rabu, (21/12)  dan diikuti 10 kafilah yang tersebar di 10 kecamatan. Dalam sambutannya Syafrizal mengatakan, MTQ tidak hanya dimaknai sebagai perlombaan semata, tetapi harus dijadikan sebagai upaya untuk proses regenerasi dan bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas seni membaca atau menuliskannya.
 
“Kegiatan ini bukan hanya dimaknai dengan lomba saja tetapi juga harus mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur’an serta diimplementasikan, sehingga kehakikian nilai-nilai sejati islam yang benar bisa diinternalisasikan dalam kehidupan,” katanya.
 
Syafrizal juga mengatakan, kehadiran MTQ ini senantiasa menjadi daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakart, mengingat iven keagamaan ini selain menjadi media keagamaan juga menjadi media silaturahmi semua masyarakat Bumi Sikerei yang tersebar di 10 Kecamatan.
 
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk selalu menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini penting sebagai modal utama kelancaran proses pembangunan di Bumi Sikerei. “Saya juga mengajak semua elemen tetap menjaga keharmonisan antar umat beragama, agar proses pembangunan di Bumi Sikerei lancar,” tuturnya.
Syafrizal berharap, kemeriahan MTQ dapat terus terjaga mulai pembukaan sampai pada penutupan, sehingga akan memotivasi para peserta MTQ untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Kecamatan yang diwakilinya dan juga berharap adanya kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan MTQ dapat terus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya di masa datang. Kegiataan keagamaan yang menghabiskan anggaran 1 M tersebut, berlangsung selama empat hari yakni dari tanggal 21-24 Desember 2016. (Nobel)
Read more
Terpilih Aklamasi, Marsianus Jawa Pimpin IKEBANA Kupang

Terpilih Aklamasi, Marsianus Jawa Pimpin IKEBANA Kupang

Musyawarah Besar II Ikatan Keluarga Besar Nagekeo (IKEBANA) KUPANG, melalui Badan Formatur yang terdiri dari tujuh orang perwakilan dari tujuh  kecamatan, memilih secara aklamasi Drs. Marsianus Jawa, M.Si, sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Nagekeo (IKEBANA) Kupang, dengan masa bakti, periode 2017 s/d 2020.

EkspresNews.com – Tujuh Orang perwakilan yang memilih dari ketujuh kecamatan yaitu, Frans Seda Leba : Perwakilan Kecamata Aesesa, Ignasius Dapa : Kecamatan Aesesa Selatan, Wanster Buu: Kecamatan Wolowae, Obaldus Toda: Kecamatan: Nangaroro, Marsianus Jawa: Kecamatan Keo Tengah, Longginus Lengi  kecamatan: Boawae, dan Margaretha Toyo: Kecamata Mauponggo, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Desember 2016 di Aula Hotel Cahaya Bapa, Kota Kupang yang dihadiri peserta Mubes II perwakilan tujuh kecamatan sekitar 700 orang.

penyerhan-petaka-dari-ketua-terdimisioner-felix-d-dando-sh-kepada-ketua-umum-ikebana-terpilih-drs-marsianus-jawa-m-si-kiri-disaksikan-ketua-dewan-penasihat-obaldus-toda-tengahPantauan Tabloid Berita Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), acara Musyawarah Besar II yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Anwar Pua  Geno, SH  dimulai pukul 09.00 Wita. Berlangsung cukup meriah dengan nuansa penuh kekeluargaan dipandu MC Vitalis Wolo, S.Fil dengan pantun daerah Nagekeonya, serta  semua peserta mubes mengenakan pakian adat daerah Nagekeo, diringi musik daerah (gong dan gendang)  bersama tarian daerah (ja’I)  dari mahasiswa Nagekeo mengantar seluruh peserta mubes dari  ketujuh kecamatan memasuki aula Hotel Cahaya Bapa Kupang.

Dalam sambutannya sebelum membuka Mubes II, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur yang Juga Putra Nagekeo ini mengapresiasi dan bangga kepada panitia dan mahasiswa yang membantu menyelengarakan Mubes II Ikebana. “Saya yang berdiri disini sebagai Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur tetapi saya juga sebagai putra Nagekeo sepantasnya memberikan apresiasi dan rasa bangga serta terima kasih kepada Panitia dan ade – ade mahasiswa yang tergabung dalam wadah PERMASNA yang membantu menyelenggarakan  Mubes II yang bisa dilaksanakan pada hari ini, semoga mubes ini mampu menghasilakn  harapan baru, ada semangat baru dan ada pencapaian – pencapaian baru ketika terbentuknya kepengurusan Ikebana hasil mubes hari ini,” ujarnya.

Pua Geno yang juga salah seorang inisiator pembentukan Ikebana Kupang, berharap kepengurusan yang baru lebih bergairah, semangat menjawab segala kegelisahan dan segala kebutuhan masayarakat Nagekeo yang ada di Kota kupang melalui programnya kerjanya. “Kepengurusan yang baru harus lebih semangat, lebih punya gairah, kekutan dan kekompakan saya berharap semoga mubes ini menghasilkan kepengurusan dan program menjawab segala kegelisahan dari masayarakat Nagekeo yang ada di Kota kupang dan juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Nagekeo kita tercinta,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Ketua DPRD Propinsi NTT, Forum Mubes ini lebih bermakna jika kepengurusan baru bisa menjukan kepada warga masyarakat Nagekeo di Kupang bahwa Ikebana hadir mamembawa manfaat untuk warga Nagekeo di Kupang, tentu program telah dirumuskan yang akan dibahas, jangan muluk–muluk tetapi yang bisa kita laksanakan, kita harus mereflesikan kepengurusan yang lalu mungkin kehadiran kita yang belum memberikan manfaat. Ikebana harus hadir dalam suka dan duka, melakukan program kegaiatan yang lebih menjawab kebutuhan, melalui Ikebana kita juga turut berbuat kegiatan social secara berturut – turut dengan ikut membersihkan  rumah – rumah ibadah, kebersihan pantai, penanaman pohon yang dialkuakan secara terus menerus sehingga pemerintah daerah juga bisa tahu kalau kita ada, dan memberikan hal yang positif bagi daerah.

Sebelum menutup sambutannya kader muda Nagekeo ini, mengajak seluruh masyarakat Nagekeo yang ada dikupang, turut peduli berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuaan Kabupaten Nagekeo tercinta. “Warga Nagekeo di Kupang harus terus peduli berikan perhatian, sumbangsih pikiran dan tenaga untuk kemajuan tanah kelahiran kita, Nagekeo tercinta. Kabupaten Nagekeo yang sekarang sudah berusia 10 Tahun, dengan Ibu Kota Mbay yang kita rasakan sekarang belum cukup maju dan berkembang seperti Kabupaten lain di Propinsi NTT, tetapi kalau pemerintah dan DPRD serta masyarakat lebih bersatu, cerdas, bekerja keras memajukan Nagekeo kita, mestinya Nagekeo khususnya Kota Mbay lebih maju dan berkembangan dari kondisi yang seperti kita saksikan sekarang ini,” ungkapnya.

Beliau mencontohkan ada beberapa program pemerintah yang harus terus didorong untuk kemajuan Kabupaten Nageko, “Kota Mbay harus di Tata lebih baik lagi agar Kota Mbay betul – betul sebagai Ibu Kota Kabupaten Nagekeo dan sebagai salah satu calon kuat Ibu Kota Propinsi Kepulauan Flores apabila terbentuk nanti, pembangunan Waduk Lambo yang adalah salah satu program pemerintah pusat yang diharapkan Mbay mampu menjadi lumbung padi NTT, Bandara Surabaya II Mbay yang rencananya akan menjadi Bandara terbesar di Flores, serta Garam Mbay yang sesuai penelitian merupakan garam dengan kualitas terbaik di dunia, demi menjawab kebutuhan garam nasional kita,” ujarnya.

Suasan Persidangan Mubes II Ikebana Kupang, juga terpantau cukup menarik karena diwarnai Dinamika yang begitu tinggi, namun berkat kepawaian dan kecerdikan pimpinan sidang yang dipimpin salah seorang politisi senior yang juga Anggota DPRD Propinsi NTT Thomas Tiba Owa, S.Ag, Sekertris Yeremias Pande Gani yang juga Komisoner KPID NTT, dan Anggota Yoseph Babo Rangga, membuat suasan sidang dapat berjalan dengan lancar sampai selesai terpilihnya ketua Umum Ikebana Kupang, dan menghasilkan keputusan – keputusan strategis untuk keberlangsungan Ikebana Kupang yang disepakati dan tertuang dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKEBANA KUPANG. Tampak sesepuh Nagekeo Kupang yang turut hadir dan aktif sampai selesai, diantaranya: Piter Do Santo, Damianus Godho, Obaldus Toda, Thomas Ora Aja, Maksi Ebu To, Felixs D. Dando, Patris Lali Wolo, Adrianus Ceme, Aloysius Dando,   Gaspar Bata Besu, Mikae Tomi Susu, Petrus Meka, Samsul Bahri, Hendro Mado, Kanis Jawa, Rikard Wawo dan Ibu Katrina Mau.

Sebelum menutup secara resmi musayawarah besar (MUBES II) IKEBANA – kupang, ketua umum terpilih Drs. Marsianus Jawa, yang juga sekertaris Inspektorat Propinsi NTT, menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Nagekeo di Kupang atas kepercayaan ini, namun kepercayaan ini perlu didukung oleh semua pihak khususnya dari seluruh ketua–ketua pagyuban/kelompok arisan yang terdata sekitar 30 lebih dari 7 kecamatan, agar kesepakatan-kesepakatan strategis yang diputuskan dalam Mubes ini dapat berjalan dengan baik, khususnya mempersatukan semua masyarakat Nagekeo di Kota Kupang dalam suka dan duka.

Nus Jawa sapaan akrabnya  juga menyampaikan teria kasih kepada panitia pelaksana dan semua sesepuh donatur yang telah menyumbangakan, untuk tersuksesnya Mubes II Ikebana Kupang.

Sementara itu salah seorang panitia yang cukup aktif dalam Mubes II, Hyasintus Wago Nenu kepada Indonesia Raya dengan semangatnya, menyampaikan panitia bersama ketua terpilih akan segera bergerak cepat mempersiapkan pelantiikan Badan Pengurus yang baru, dirangkaikan dengan Natal dan Tahun Baru bersama yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 27 Januari 2017, sesuai dengan usulan salah seorang sesepuh Nagekeo Kupang, Bapak Damianus Godho Karena bertepatan dengan hari ulang tahun Swa Peraja Nagekeo.

(Erasmus Nagi Noi)

Read more
‘Jendela’ Permukiman Dunia di Kota Depok

‘Jendela’ Permukiman Dunia di Kota Depok

Tempat berlindung dari hujan dan panas, sekaligus tempat berkembang adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Apalagi pada manusia, tempat yang disebut rumah, sekaligus menjadi tempat membangun budaya dan peradaban. Semakin berkembang manusia, semakin bermutu rumah yang mereka bangun. Berbeda dengan binatang, rumah mereka adalah sarang, dibikin sesuai insting.

EkspresNews.com – Bagi masyarakat perkotaan yang umumnya perantau, ternyata setelah beroleh impian memiliki rumah, muncul kebutuhan akan lingkungan yang baik. Azwar dan Mukono (dalam Keman 2005:30) rumah selain tempat berlindung, dan menyimpan barang berharga, tapi juga status dari lambang sosial. Itulah yang dialami Rin, adik saya.  Dimana setiap tiba hari Ahad, dia sudah bergegas ke lapangan senam. Tujuannya satu perumahan di pinggir jalan Depok-Parung, tepatnya Pengasinan Raya namanya.

pemukiman-padat-pendudukIa sendiri sudah sepuluh tahun terakhir tinggal di satu perumahan di Sawangan. Perumahannya sebenarnya cukup dikenal, Bunga Sekuntum 1 (bukan nama sebenarnya) komplek ia tinggal, dan ada lagi Bunga Sekuntum 2, yang lebih luas di lokasi masuk ke dalam arah jalan alternatif ke Bogor dari Pengasinan.

Dari BS 1, begitu ia menyebut kompleks perumahannya itu, ia berangkat senam pukul 06.30. Dengan sepeda motor, ia meluncur sendiri ke tempat senam tersebut. Bila pulang pukul 09.00 dari senam tersebut, ia tampak lelah. Keringat bercururan nampak dari punggungnya yang basah. Ia tentu lelah. Tapi semangat baru muncul bila setiap pekan, ia sudah berolahraga. Di rumahnya tipe RSS  tipe 27 dengan luas tanah tak lebih 60 meter persegi, ia tampak gembira. Padahal, dalam  dua tahun terakhir, rumah itu makin terasa sempit.

Soalnya, sudah ada Akbar, berusia 5 tahun, dan Hanif, 2 tahun, dua anaknya yang membuat rumah kian ramai, sekaligus sesak. Soalnya oksigen terbatas di semua perumahan. Apalagi jendela hanya ada depan menghadap ke jalan. Di samping kiri dan kanan tidak ada ruang udara masuk (ventilasi). Untungnya di belakang, masih ada lobang angin ukuran kecil, sepanjang tetangga dibalik rumah itu belum membangun rumah. Bila mereka membangun juga, dipastikan angin masuk ke kamar mandi dan dapur di belakang itu juga akan ditutup.

Jadi di perumahan yang sederhana (RSS), relevan dengan pameo SS-nya sangat sempit, udara dan angin yang berhembus ke dalam rumah pun terasa makin mahal. Bila musim kemarau tiba, siang hari yang terik, panasnya serasa membakar setiap jengkal tubuh. Di saat situasi itulah, berolahraga sekali sepekan, bagai wajib ia lakukan.

Kemanakah lapangan olahraga favorit yang ia tuju? Seakan rutin tiap pekan, kecuali bila sedang tugas di luar kota, ia berada di lapangan olahraga Telaga Golf Sawangan (TGS). TGS yang berlokasi di Depok Jabar, adalah salah satu dari proyek perumahan Sinar Mas Group dikembangkan PT Cisadane Perdana. Selain dekat dengan rumahnya di BS 1, di sana juga tinggal, Dian, teman sekantor di Depertemen Pertanian. Namun bukan warga komplek TGS saja yang ramai ke sana. Masyarakat sekitar menjadikan hari libur tersebut sebagai tempat berkumpul, juga bersosialisasi.

Tak heran bila secara bertahap, maksudnya berjalan bagaimana adanya, tempat tersebut sudah menjadi pasar kaget. Istilah yang banyak dipakai di berbagai lokasi di Jakarta, dimana pedagang ‘jemput bola’ mendatangi tempat tempat warga berkumpul. Lantas, terkait dengan lokasi olahraga yang luas, jalan yang bersih dan menyenangkan, pepohonan yang tumbuh teratur dan rimbun, tanah yang tertata datarannya (landscape),  mengundang banyak warga untuk berjualan di sela-sela olahraga pagi.

Pada jamaknya pedagang yang datang berjualan makanan dan minuman. Lontong, sate padang, ketoprak, gorengan, air minum kemasan, jus, dan lain lain. Lalu berkembang terus orang menjual pakaian, alat rumah tangga, asesoris, dan sedikit buah serta sayuran. Kadang kala terdapat pula yang mengiklankan mobil, dengan cara menempel tulisan di kaca belakang: “Dijual: Hub 08xx xxx xxxx,” nomor telpon pemilik.

Potensi menjadi perumahan yang nyaman dapat dikatakan tersedia dan dimiliki oleh seluruh perumahan yang ada di Sawangan dan Citayam. Pasalnya, daerah ini merupakan hamparan lahan pertanian yang luas dengan alam yang sejuk. Akan tetapi tidak mudah menemukan perumahan yang benar-benar nyaman, melebihi sekadar memiliki rumah tempat tinggal. Seperti dialami Rin.

Begitu banyaknya tumbuh perumahan dari Sawangan sampai ke arah Parung di Barat, atau ke arah Citayam di selatan, mengapa tidak banyak ditemui perumahan menjadi pusat-pusat pertumbuhan  kegiatan sosial warga? Bukankah Rin, adik saya, juga tinggal dikomplek yang luas malah sebagian lahannya belum dibangun. Mengapa ia betah tiap pekan ke TGS?

Seperti TGS, pemukiman-pemukiman Sinar Mas Group berhasil menjadi pemukiman yang nyaman. Bukti nyata adalah berkumpulnya penduduk dari berbagai lapisan pada hari libur tersebut. Bila perumahan diminati dan menjadi tempat bermain dapat dikatakan harga rumah aka meningkat terus dan cocok menjadi lahan investasi. Dari laman Sinar Mas Land disebutkan : Bumi Serpong Damai (BSD) saja, dulu adalah lahan terlantar yang berhasil disulap menjadi kota baru.

Sebagai perbandingan di arah Depok ada Komplek M yang berdampingan dengan mall yang besar dan luas sampai ke belakangnya. Di Citayam banyak sekali komplek, termasuk komplek-komplek baru, namun tidak terdapat ruang untuk orang berkumpul, dan bersosialisasi. Kecuali di Komplek Atsiri, Perumahan Pertanian, yang relatif lebih baik, karena tersedia lapangan bola di tengahnya. Akan tetapi, komplek TGS menjadi tujuan bermain adik saya dan keluarga, berbeda.

Bedanya terletak pada suasana yang dihadirkan saat berada di dalamnya. Menurut Siregar,  dan Saratri (dalam Sudarwanto, 2014:105) adanya kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan perumahan disebabkan tidak adanya komitmen dan keberpihakan pada pembangunan itu sendiri. Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Keunggulan

Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat (lihat Ditjen Cipta Karya, 1997). Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002).

Terkait dengan itu, ada fakta-fakta menjadikan proyek Sinar Mas Group menjadi unggul.  Keunggulan itu disebut sebagai perumahan berkelanjutan yang dapat disigi atas fakta-fakta di bawah ini.

Pertama, Inovasi adalah kunci dari pertumbuhan yang besar selama hampir 40 tahun sejak proyek pertamanya, 1988, Tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kemampuan manusia membangun dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana mendorong berinovasi adalah syarata yang mutlak.

Sinar Mas Group telah menjadi permukiman baru yang layak dan nyaman. Itu terbukti dari perkembangan harga rumahnya yang terus naik, sehingga menjadi pilihan untuk berinvestasi. Kapitalisasi pasar (market cap) yang melebihi US$2 miliar. Sesuai pula dengan visinya menjadi perumahan terkemuka di Asia Tenggara, dipercaya konsumen, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders)

Kedua, prosentase memadai antara lahan yang terpakai dan lahan yang tersedia/kosong. Kedua, penataan masih layak dan nyaman dihuni untuk jangka panjang kendati pertumbuhan penduduk makin pesat. TGS bahkan memiliki system cadangan air dilengkapi ruang untuk mengembangbiakan tanaman langka, bunga-bunga, serta keaneka-ragaman hayati. Perumahan salah satunya ini mendapat penghargaan Best Construction (2009) sebagai rumah alami dan harmoni dengan alam. Tahun 2010 juga beroleh CSR Green Award.

Ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia dalam kompleks perumahan yang memadai. Fasilitas umum dan sosial berjarak 1-3 km. seperti rumah sakit, sekolah, pasar modern dan pasar tradisional, serta masjid. Bahkan di masa yang akan datang disyaratkan pula dekat dengan universitas.

Keempat, masyarakat terlindung dari praktik kecurangan, monopoli dan praktik penguasaan tanah yang merugikan. Sebagai perusahaan terpercaya hal ini penting karena banyak pula masyarakat yang mengidamkan rumah, malah merugi karena mereka masuk ke jaringan pengembang yang mengecewakan.

Kelima, perumahan juga menerapkan prinsip ekologi, dimana orang menjadi nyaman karena alami oleh pohon rindang, aliran air di lingkungan hijau dan segar. Di sini tersedia tidak sekadar lingkungan tempat tinggal, tapi juga prasarana lingkungan dasar penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, sehingga lingkungan pemukiman berfungsi optimal untuk kenyamanan warga. Bahkan,  sebagai makhluk sosial, terselenggara pula kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Terlihat dari fasilitas taman bermain, lapangan olahraga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta fasilitas umum lainnya. (Andi Mulya)

Read more
Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi ?

EkspresNews.com – Kisah sedih pemilihan rektor di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negeri ini, agaknya, membuat banyak orang tak percaya bahwa ternyata calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan senat universitas yang demokratis, tapi karena tidak mendapatkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir bisa dikalahkan oleh calon yang perolehan suaranya terendah dalam pemilihan di senat universitas. Buktinya, dapat terlihat dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) calon dengan prolehan suara terbanyak yaitu Yanuar Kiram sebanyak 36 suara, dikalahkan calon dengan perolehan suara terendah Ganefri yaitu 19 suara. Ganefri ditetapkan sebagai rektor karena berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. “Besarnya hak suara menteri dalam pemilihan  rektor bisa menjadi celah korupsi,” ujar Mantan Aktivis 98 yang berandil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter ORBA, Zulkifli Jailani dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sambil coffe afternoon di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Rabu (2/11) sore.

1615378-ilustrasi-korupsi-780x390Dikatakan Zulkifli Jailani yang juga pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini, pemilihan rektor tercantum dalam Permenristekdikti nomor 1 tahun  2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, direktur pada PTN. Dalam pasal 7 peraturan tersebut, katanya menjelaskan lebih serius, disebutkan, dalam penentuan rektor, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat, katanya lagi, memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu, katanya menambahkan, tak salah jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, beranikah KPK mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN tersebut ?” Ujar pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ itu.

Menurut Zulkifli Jailani yang juga pendiri dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar pertama ini, ketentuan tentang suara menristekdikti 35 % ini adalah proses mematikan intelektual kampus yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Akibatnya, katanya lagi, kampus tidak lagi mengajarkan proses demokrasi ke luar kampus. “Jadi tidak ada lagi harapan terhadap perguruan tinggi untuk perbaikan republik ini, kalau sepanjang para guru besar tidak melawan peraturan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi M Nasir ini,” kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumbar ini.

img_1522-1-kcl-1200x800Zulkifli Jailani meyakini, ada permainan di pemilihan rektor. Cuma saja, katanya, ia tidak meyakini KPK mampu mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor tersebut. “Sangat salah jika kita berharap kepada KPK untuk mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN ini. Yang harus dilakukan, gerakan dari kampus itu sendiri untuk melawan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini, sehingga tidak ada lagi celah orang luar untuk masuk intervensi dalam pemilihan rektor. Saya melihat intelektual kampus sekarang sudah banyak yang hedonis, sudah mengejar jabatan-jabatan seperti komisaris misalnya,” ujar mantan aktivis 98 itu.

Ketua KPK Agus Raharjo pun melontarkan hal senada. Ia menyebutkan, 35% hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karena itu, katanya lagi, KPK akan melakukan kajian terkait penentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor tersebut. “ Kita akan  diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau pak Menteri datang ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi menteri yang 35 % itu terlalu tinggi,” kata Agus Raharjo, Kamis (27/10) di Jakarta.

Tetapi Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik dan Pendidikan, tidak sependapat dengan Rangga Sari. Pengamat yang brilien itu justeru mengatakan, intervensi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk membendung sistem dinasty di PTN. “Kalau tidak ada intervensi menteri kayaknya pemilihan rektor itu akan melanggengkan sistem dinasty yang berkelanjutan dari satu rezim ke rezim berikutnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis (3/11).

Artinya, katanya lebih jauh dan serius, kalau tidak ada ketentuan suara menteri 35 persen biasanya sangat sulit calon lawan untuk mengalahkan rektor yang sedang berkuasa, dengan kekuasaan dia bisa mengatur segalanya dan menjadikan anggota senat loyal padanya. “Katakanlah rektor yang telah berkuasa dua periode, maka untuk penggantinya dia akan mewariskan kekuasaan kepada rezim atau kelompoknya. Sistem ini akan berlanjut terus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Maka dengan adanya 35 persen hak suara menteri, sistem tersebut bisa diputus,” ujar Doktor jebolan University Kebangsaan Malaysia ini.

Dengan sistem seperti sekarang, kata Dr Ristapawa Indra M.Pd, menteri juga berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya yang dipandang dapat melaksanakan program kementerian di PTN. Sebab, katanya lagi, pengelolaan PTN masih sentralistik. “Kekhawatiran adanya potensi transaksional dengan sistem sekarang, jika diawasi dengan betul-betul itu akan sulit terlaksana. Maka dari itu, diminta kontribusi semua pihak untuk mengawasi pemilihan rektor supaya tidak terjadi praktek transaksional,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, pemilihan rektor itu seharusnya melibatkan seluruh komponen kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai. Tapi yang terjadi sekarang, katanya lagi, pemilihan rektor hanya diikuti oleh dosen dan guru besar sementara mahasiswa tidak terlibat. “35 persen hak suara menteri yang seharusnya tidak ada dalam pemilihan rektor, karena dia bukan bahagian internal dari perguruan tinggi,” ujar Vino dalam sebuah pembicaraan telpon, Kamis (3/11) siang.

Menurut aktivis anti korupsi bertubuh willow tree itu, keterlibatan menteri dalam pemilihan rektor ini akan menimbulkan potensi transaksional yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Kemudian akan menyebabkan terjadinya intervensi. Ada kekuatan atau intervensi terhadap kampus-kampus sehingga rektor yang terpilih bukanlah aspirasi dari civitas akademik perguruan tinggi tapi tergantung selera menteri. Selain itu, katanya lagi, pemilihan rektor juga sudah mematikan suara dari mahasiswa. Mahasiswa di sebagian besar kampus tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor. Padahal, mahasiswa adalah intelektual yang merupakan komponen demokrasi di perguruan tinggi.

“Ke depan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar tentang proses pemilihan rektor yang demokratis. Pemilihnya adalah semua komponen kampus, tanpa melibatkan menteri atau pihak lain untuk mengatasi transaksional dan intervensi itu tadi,” kata Vino dalam perjalanan menuju Payakumbuh.

Nah.., kini KPK telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Akankah pemilihan rektor yang berpotensi korupsi ini terkuak nyata ? Hanya waktulah yang dapat menjawab ! (Harianof)

Read more