Hutan Lindung Rimbo Panti Gundul, Dinas Kehutanan Kemana?

Hutan Lindung Rimbo Panti Gundul, Dinas Kehutanan Kemana?

EkspresNews.com – Hutan merupakan habitat banyak makhluk hidup. Salah satunya hewan jenis burung, di hutan pun keanekaragaman burung sangat banyak. Keindahan bulu dan nyaring kicauan burung terdengar indah. Namun itu semua tinggal kenangan saja.

Hutan yang gundul akibat aktivitas illegal logging menyebabkan burung-burung bermigrasi entah kemana. Akibat kerakusan dan tamaknya para manusia, habitat tersebutpun rusak. Burung saja takut, apalagi manusia.

Dampak illegal logging tersebut sangat banyak, salah satunya banjir bandang yang akan terjadi secara tiba-tiba dan menyapu permukiman warga. “Tentu musibah ini yang menjadi tolak ukur kita, kita berharap tidak terjadi, namun apa yang harus dikata, hutan telah gundul, aparat tutup mata dengan kasus ini,” ujar Edi, salah seorang tokoh masyarakat Bonjol kepada Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), Jumat pekan lalu di Pasaman.

Edi mengatakan bahwa jika Dinas Kehutanan dan Polisi Hutan tidak mau membuka hati nuraninya, ada baiknya kita bicara saja kepada tingkat menteri. “Kami tahu tabloid Indonesia Raya punya jaringan di Kementerian, mohon persoalan ini disampaikan sehingga warga tidak lagi was-was,” ungkapnya.

Warga merasa was-was karena kawasan hutan lindung dan cagar alam di hutan Bonjol telah gundul akibat aktivitas illegal logging. Menurut warga sekitaran Rimbo Panti, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman hanya terkesan mencari muka. Melakukan kegiatan seremonial penangkapan kayu yang ditebang, padahal yang ditangkap adalah warga yang memang selalu mengambil kayu bakar. “Itupun dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, itu oknum-oknum yang mengambil kayu dengan truk, kok tidak ditangkap?” tanyanya.

Lucunya, dikatakan Edi, penangkapan aneh itu diekspos pula di media-media bakal pencitraan. “Padahal anggaran mereka itu banyak, terlebih untuk pengamanan hutan, namun hutannya telah hancur, banjir sudah mulai di Kabupaten Pasaman. Tunggu saja warga disini mati karena banjir,” ungkap Edi.

Sementara itu, aktivis kehutanan Rika Raut Simatupang kepada Indonesia Raya sangat menyayangkan sikap Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Pemerintahan Provinsi. “Ini menyangkut kelangsungan hidup orang banyak ya, kalian tahu kalau hutan itu sumber kehidupan. Apalagi rimbo Panti itu paru-paru dunia, kalau semuanya gundul ini dosa kita semua terhadap anak cucu kita dimasa yang akan datang,” ujar Rika di Medan.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman melalui Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan Zulhendri saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab. Sama halnya dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Hendri Octavia yang juga tidak bisa dihubungi untuk melakukan konfirmasi. Sehingga versi Dinas Kehutanan tidak dapat dipublikasikan.

(Ismed Badun)

Read more
Sang Merah Putih Berkibar di Bawah Laut Bumi Sikerei

Sang Merah Putih Berkibar di Bawah Laut Bumi Sikerei

EkspresNews.com – Merayakan Dirgahayu Republik Indonesia, seluruh daerah dari Sabang hingga Merauke, melakukan hal unik dan lucu bahkan ada aksi yang sangat menantang dan menakjubkan, itulah serba-serbi penyambutan hari kemerdekaan yang merupakan sejarah panjang bagi Indonesia.

Dalam menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71 Kodim 0319 beserta tim gabungan Diving yakni Pol Airud Polres Mentawai, Anggota Pos SAR Mentawai, Anggota Pos Al Simaobu’ dan Anggota DKP Mentawai, melakukan aksi spektakuler pengibaran sang saka merah putih di Dasar laut Pulau Awera, sebagai bukti cinta tanah air dan sekaligus mengajak  masyarakat untuk cintai laut.

“Aksi tersebut kita dilakukan sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air, sekaligus mengajak masyarakat mencintai laut artinya laut merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang  harus dijaga, tidak menghancurkan terumbu karangnya, tidak membuang sampah ke laut dan sebagainya,” kata Dandim 0319 Kabupaten Kepulauan Mentawai Letkol. Arh. Fhitrizal Setiawan kepada haluan sesaat akan terjun, Selasa sore kemarin, (16/8) di perairan pulau Awera.

Untuk menyukseskan aksi itu dikatakannya semua pihak yang terlibat dalam aksi itu sudah melakukan simulasi dan latihan terlebih dahulu pada jauh-jauh hari, sebab untuk melakukan upacara di dasar laut itu dikatakannya tidak gampang dan penuh dengan tantangan oleh karenanya dibutuh orang-orang yang sudah terbiasa menyelam.

“Pada Pengibaran bendera sang saka merah putih bawah laut diikuti sebanyak 15 anggota diving, yang lokasinya dipusatkan di perairan pulau Awera Tuapeijat dengan kedalaman 20 Meter. Upacaranya dilaksanakan lebih awal sehari sebelum tanggal 17, yaitu pada hari selasa 16 agustus, Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Coremap-CTI,” kata Fithrizal.

Dikatakannya hal tersebut merupakan aksi yang kedua kalinya dan dia berharap dengan dukungan semua pihak kegiatan tersebut bisa sukses, berjalan sesuai dengan rencana.  (Nobel)

Read more
PLN Lubuk Basung Atasi Gangguan, 3462 KK Belum Dapat Listrik di Agam

PLN Lubuk Basung Atasi Gangguan, 3462 KK Belum Dapat Listrik di Agam

EkspresNews.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sedang giat melakukan penggantian jaringan dari A3C (kabel telanjang) dengan A3C-S (kabel yang berisolasi) dalam mengatasi gangguan pemadaman di daerah itu.

Hal itu diungkapkan Manajer PLN Ranting Lubuk Basung, Monli Arsyi di ruang kerjanya Sabtu kemarin kepada Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews). Dia mengatakan, pengantian jaringan ini telah dilakukan sejak beberapa minggu lalu di Kecamatan Lubuk Basung. Pengantian jaringan ini dilakukan setiap Sabtu, karna pada hari tersebut kantor-kantor tidak buka atau kerja dan selama pengantian itu dilakukan pemadaman listrik dari pukul 9:00 WIB sampai 16:00 WIB.

Dengan kondisi ini, pihaknya meminta maaf kepada pelanggan karena terjadi pemadaman listrik selama delapan jam pada hari tersebut. Mengenai hal tersebut, pihaknya memberikan informasi kepada pelanggan terkait pemadaman yang dilakukan selama perbaikan jaringan.

Menjawab Indonesia Raya, dana untuk perbaikan jaringan ini berasal dari PLN Wilayah Bukittinggi dan PLN Rayon Lubuk Basung hanya mengusulkan untuk perbaikan jaringan itu. Perbaikan jaringan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan, saat curah hujan tinggi, disertai angin kencang dan mengatasi warga terkena arus saat melakukan aktifitas di sekitar jaringan itu.

“Kita tidak menginginkan ada gangguan aliran listrik kepada komsumen baik hari biasa maupun saat curah hujan tinggi disertai angin kencang, apalagi korban terkena arus saat melakukan aktifitas,” katanya.

Mengenai tungakkan dia menjawab, tunggakkan dari instansi pemerintahan tidak ada, namun tunggakan pribadi konsumen ada sebanyak 9100 konsumen yang menunggak, terdiri dari empat bulan keatas sebanyak 200 pelanggan sedangkan 2 bulan keatas 8900 pelanggan.

Disamping itu dia mengatakan saat ini ada 3462 Kepala keluarga (KK) yang belum di aliri listrik dan minta dipasangkan listrik di Kabupaten Agam ini. Yakni kecamatan yang mengusulkan Palembayan, Matur, Nagari Sungai Puar, Malalak, dan Tilatang Kamang, permohonan tersebut, ungkapnya akan dilayani pada tahun depan (2017).

Lebih lanjut dia menambahkan, saat ini jumlah pelanggan Lubuk Basung berjumlah sebanyak 41.373 pelanggan, yang tersebar di enam unit yakni, Unit Lubuk Basung, Batu Kambing, Palembayan, Maninjau, Tiku, Batu Nanggai dan Padang Koto Gadang. (Dt TM)

Read more
Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang dengan membebaskan biaya masih saja dilanggar. Buktinya, praktek jual beli buku LKS yang diduga kuat akibat persekongkolan antara penerbit, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah masih saja berlangsung ?

EkspresNews.com – Berbagai komentar menggelinding bak bola liar ketika Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam hasil monitoringnya menemukan adanya sekolah yang masih melakukan praktek jual beli buku LKS (Lembaran Kerja Siswa) yakni, SDN Percobaan Ujung Gurun, SMPN 31 Padang, dan SMAN 4 Padang. Ada yang berpendapat ini adalah bukti nyata ketidakpedulian Walikota Padang yang mencanangkan pendidikan gratis terhadap pendidikan. Sebaliknya ada juga yang berpendapat, terjadinya praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku karena ada persekongkolan antara penerbit buku LKS, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. “Kita minta jaringan sindikasi buku LKS ini harus diputus dengan penegakan aturan,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tidak berani berdemo, Ady Surya, dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (3/8).

Dikatakan Ady Surya, praktek jual beli buku LKS yang dilakoni oleh jaringan sindikasi buku LKS di sekolah-sekolah itu, jelas melanggar PP NO : 17 Tahun 2010 dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku. Larangan penjualan buku LKS itu, katanya lagi, tertuang dalam PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menerangkan penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku LKS oleh pihak sekolah. “Ini sangat kontraproduktif dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemko Padang,” ucap pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) ini.

Oleh karena itu, kata Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu tidak main-main, untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap actor-aktor yang berada di balik praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP dan Permendiknas itu.  Seharusnya, katanya lagi, Walikota Padang Mahyeldi yang berkoar-koar dengan pendidikan gratisnya harus memberikan teguran dan apa bila tetap dilakukan walikota harus memberikan hukuman. “Walikota Padang Mahyeldi yang kesohor dengan pendidikan gratisnya harus memberikan hukuman terhadap para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli mbuku LKS di sekolah-sekolah ini,” ujar pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand padang ini. Lagi pula, katanya, DPRD Padang tidak boleh hanya diam dan membisu saja. DPRD Padang harus memanggil kepala Dinas Pendidikan Padang, dan bila perlu membentuk pansus LKS.

Puspa Dewi, Mahasiswi Pascasarjana salah satu PTS terkemuka di Jakarta, berpendapat, untuk memutus mata rantai jaringan praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh Permendiknas dan PP ini walikota harus bersikap tegas. “Walikota Padang harus mengoptimalkan Kepala Dinas Pendidikan, dan mengoptimalkan pengawas-pengawas sekolah. Saya yakin untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini tidak cukup hanya dengan himbauan, tapi harus dengan penegakan aturan. Bayangkan saja, aturan sudah ada jelas-jelas melarang tapi praktek jual beli buku LKS itu tetap terjadi di kota yang mencanangkan pendidikan gratis,” ujar perempuan melankholis yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “Belanda“ ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pasar Atas Bukittinggi, Selasa (2/8).

Perempuan berzodiac “Gemini“ pengagum berat Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Margareth Thacher ini lebih jauh dan serius mengatakan, DPRD Kota Padang sebagai representatif masyarakat harus kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berimplikasi terhadap kepentingan publik. “DPRD Kota Padang sebagai lembaga pengawas eksekutif harus secara serius menindaklanjuti praktek jual beli buku LKS yang jelas-jelas dilarang o;eh PP dan Permendiknas. Jika perlu, DPRD Kota Padang memanggil pihak-pihak terkait dalam praktek jual beli buku LKS untuk didengar keterangannya. Ini jelas dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 yang dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun koloektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan, dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku oleh pihak sekolah,” jelas Puspa mengakhiri.

(Harianof)

Read more
OPINI : Selamatkan Generasi Muda Ranah Minang dari Narkoba

OPINI : Selamatkan Generasi Muda Ranah Minang dari Narkoba

EkspresNews.com – Pembangunan suatu bangsa bertitik tolak dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara baik secara nasional maupun daerah. Terciptanya SDM yang mampu untuk melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan, lebih dikhususkan pada generasi muda yang berkualitas, baik dari kesehatan maupun jasmani dan rohani merupakan harapan di Negara ini.

Kemajuan zaman di era gelobalisasi harus segera disikapi dengan serius serta gerakan nyata oleh siapapun, baik masyarakat maupun oleh penegak hukum. Dalam menyusun langkah untuk mengikuti perkembangan zaman perkokoh akidah serta tingkatkan penghayatan pemahaman serta pengamalan ajaran agama, terutama bagi generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang.

Pengaruh arus globalisasi terhadap peroses pembangunan baik positif maupun negative tak dapat diingkari. Dengan timbulnya pergeseran nilai-nilai sosial budaya, dari akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecangihan teknologi. Namun, kemajuan teknologi seperti bidang farmasi, transportasi, serta komunikasi, justru ada yang menghambat terciptanya SDM yang berkualitas.

Secara nasional maupun daerah termasuk ranah bundo kanduang ini, terjadi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, serta zat-zat berbahaya lainnya. Terbukti ada hubungannya antara kejahatan narkotika dengan penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehinga muncul berbagai kasus dengan modus operandi baru yang berkembang semakin canggih.

Jika kita perhatikan bersama di abad ke-21 ini, kita sangat merasa prihatin melihat dan mendengar serta membaca di Media. Baik media cetak, elektronik (TV) serta media sosial lainnya.

Penyalahgunaan narkoba umumnya di Indonesia, khususnya di ranah Minang sangat memperhatikan. Karena bukan saja generasi muda/remaja, namum pemakaiannya telah merambah ke dalam unsur TNI, POLRI Pegawai negeri sivil, politisi, olah ragawan, seniman/artis, bahkan anak anak pelajar sekolah dasar.

Menyadari kompleknya masalah dan ancaman yang melanda generasi muda saat ini. Masalah penyalahgunaan norkoba ditetapkan sebagai masalah nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh,berkesinambungan serta keterpaduan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat.

Dalam menghindari jatuhnya para generasi mendatang ke lembah narkotika peran orang tua sangat perlu. Secara umum, orang tua bukan hanya melahirkan dan memenuhi kebutuhan biologi, ekonomi, dalam keluarga. Akan tetapi, orang tua juga punya kewajiban untuk menanamkan nilai nilai agama, aklak, budi pekerti, disiplin, dan lainnya. Di samping itu, memberikan kasih sayang, perhatian, melakukan control, koreksi dan pengendalian tingkah laku putra putri baik di rumah maupun di luar secara rutin dan bijaksana serta memberikan kebetahan di rumah bagi anak di dalam kehidupan sehari hari. Sebagai orang tua harus menjadi suri teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, juga tidak kalah pentingnya memberi anak dengan kesibukan positif, hinga tak ada peluang untuk bermalas-malas, menghayal, dan kegiatan yang tidak bermafaat lainnya. Dengan demikian, anal aln terhindar dari kenakalan serta penyakit masyarakat.

Di samping itu, dalam menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak juga tidak terlepas dari peranan guru di sekolah. Guru bertanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi tingkah laku siswa di sekolah.

Peran unsur penegak hukum juga sangat dibutuhkan dalam penanganan penyakit ini. Mereka harus konsisten merupaya melenyapkan narkoba terhadap siapapun. Selain itu, kepada pihak pemerintah daerah maupun DPRD untuk menganalisa usulan dari beberapa pakar dan pemuka masyarakat. Mereka diharapkan mampu melahirkan suatu peraturan daerah. Tidak saja yang bertujuan untuk melenyapkan narkoba, namum juga yang dapat menghambat segala bentuk gejala, usaha ke arah kejahatan serta kemaksiatan di ranah Minang.

(Effendi Dt Tan Mangkuto)

Read more