Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan terjadinya tunggakan bertahun-tahun royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang.

Sebab, di mata mereka, sesuai dengan pasal 5 huruf c perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya diseburkan bahwa pihak pertama (Pemko Padang) memperoleh kontribusi pengelolaan Sentral Pasar Raya (SPR) dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Artinya, seharusnya Pemko Padang sudah mendapatkan royalti pada tanggal 5 Desember setiap tahun-nya.

“Royalti yang sudah menjadi hak Pemko Padang sudah merupakan bagian dari PAD Kota Padang seharusnya dibayarkan oleh PT CSR. Royalti tidak dibayarkan, itu berarti merugikan keuangan daerah,” ujar Atino Ivana, mantan sailor yang telah melanglangbuana ke mancanegara, dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Miswar Jambak SH, mengatakan, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, katanya, Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Padahal, katanya lagi, soal royalti atau kontribusi itu sudah ada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang pembayarannya paling lambat tiap tanggal 5 Desember setiap tahun.

“PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) harus membayar royalti sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” ujar wakil rakyat itu melalui percakapan telepon.

Lebih jauh ia mengatakan, sesuai dengan temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang tidak dibayarkan oleh PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun –tahun, ia sebagai anggota DPRD Kota Padang meminta Dinas Pasar untuk menagih royalti yang harus dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya sebagaimana tertuang pada pasal 5 huruf c dalam perjanjian kerja tersebut.

“PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) harus segera mungkin membayar royalti tersebut kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari PAD Kota Padang,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Hukum & Kebijakan Publik LSM SOPAN, Okdonald, berpendapat, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun-tahun merugikan keuangan daerah. Karena, katanya lagi, royalti itu telah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Oleh karena itu, katanya melanjutkan, Pemko Padang harus menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumkbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR).

“Saya heran, sesuai kesepakatan royalti itu dibayarkan oleh PT CSR paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun. Anehnya, kok malah menunggak hingga bertahun-tahun. Seharusnya, Pemko Padang melakukan upaya preventif agar royalti dibayar setiap tahun sesuai dengan kesepakatan itu tadi,” ujar Okdonald di Kantor DPRD Padang.

Ia menegaskan, PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) harus sesegera mungkin membayar tunggakan royalti itu kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Sebaliknya, katanya lagi, Pemko Padang bagaimana pun jua  caranya harus menagih royalti itu kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Jika itu tidak dilakukan Pemko Padang, katanya menambahkan, maka ini akan menjadi kerugian besar untuk kota Padang.

“Pemko Padang harus menagih tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR kepada pemko bagaimana pun caranya. Jika PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya, Pemko Padang berhak memperkarakan perusahaan tersebut,” ucap Okdonald.

Dikatakan Okdonald, DPRD Kota Padang harus mendesak pihak Pemko Padang untuk menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Besar kemungkinan, DPRD Kota Padang tidak mengetahui seputar royalti yang sudah menjadi hak pemko yang tidak dibayarkan oleh PT CSR. “Saya yakin kalau DPRD Kota Padang mengetahui seputar persoalan royalti yang belum dibayarkan hingga bertahun –tahun ini, DPRD Kota Padang pasti akan mendesak Pemko padang. Maka dari itu, DPRD Kota Padang harus memanggil Pemko Padang yang melakukan kerja sama dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang tidak professional sehingga terjadi tidak adanya  pemenuhan royalti pada Pemko Padang,” ujarnya.

(Tim)

Read more
Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Benarkah tidak ada itikad baik PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tentang tunggakan royalti yang belum dibayarkan senilai Rp 2,9 Milyar lebih ?

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) itu ramai diperbincangkan setelah BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate And Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03/ LHP / X. VIII PDG / 05 / 2015, tanggal 6 Mei 2014, menemukan adanya tunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) yang belum dibayarkan kepada Pemko Padang yaitu, tunggakan royalti 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015, dengan total Rp 2,9 Milyar lebih. Tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008 sudah dibayarkan oleh PT CSR dengan bukti setor ke kas daerah kota Padang. Pasca-temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola SPR Pemerintah Kota Padang lewat Dinas Pasar melayangkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Direktur PT CSR, perihal tindak lanjut temuan BPK RI.

Dalam surat tertanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SH MM itu, disebutkan bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03 / LHP / X. VIII. PDG / 05 / 2015, tanggal 06 Mei 2014. Walikota Padang secara resmi telah menyampaikan surat ke PT CSR pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut : Laporan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 gedung SPR milik pemko Padang dengan nomor surat 700.20 / a.3 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan 240 SHM-SRS petak toko milik pemko Padang dengan nomor surat 700.21 / 02 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah melepas hak tanggungan 4 SHM-SRS milik pemko Padang dengan nomor surat 700.23 / 03 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian gedung SPR melaporkan penjelasan konsultan perencana,pelaksana dan konsultan pengawas serta menyerahkan laporan penjualan petak toko dengan nomor surat 700.24 / 04 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian kontrak sesuai jangka waktu dan pembayaran tunggakan royalti dengan surat nomor 700.26 / 05 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan pajak penghasilan  pasal 24 kepada instansi berwenang dengan surat bernomor 700.27 / 06 / BOT / Insp-1 / 2015.

Surat yang juga ditembuskan kepada Walikota Padang, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota Padang, dan Kepala DKPA Kota Padang itu, menegaskan bahwa PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak mengindahkan maksud surat Walikota Padang tersebut. Untuk itu, tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar dalam surat itu, ia mengharapkan agar PT CSR menindaklanjuti maksud surat-surat Walikota Padang tersebut. Dan, agar PT CSR menyampaikan secara tertulis kepada Pemko Padang melalui Dinas Pasar tentang tindaklanjut temuan BPK RI yang sudah dilaksanakan atau pun yang belum dilaksanakan beserta alasan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan substansi perjanjian kerja sama. “Laporan tertulis terhadap tindaklanjut temuan BPK RI dimaksud sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 30 April 2015,” tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar mengakhiri suratnya itu.

Merasa tidak ditanggapi, 26 Mei 2015, Dinas Pasar kembali menyurati Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), perihal pembayaran royalti. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jasman S.Sos MM, atas nama Kepala Dinas Pasar itu menyebutkan,  sebagai tindaklanjut dari Surat PT CSR Nomor 04. 187 / GM / CSR-SPR / IV / 2015 tanggal 28 April 2015 tentang tindaklanjut temuan BPK RI point 5 huruf b bahwa PT CSR akan membayar tunggakan royalti sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tahun 2015. Untuk itu, tulisnya dalam surat itu, mereka sampaikan rincian tunggakan PT CSR sebagai berikut : Tunggakan royalti 2007 Rp 27.356.000, 2008 Rp 27.356,000. Berdasarkan bukti setor ke kas daerah, tunggakan 2007 dan 2008 telah dibayarkan oleh PT CSR. Tunggakan 2013 Rp 936.014.784, 2014 Rp 955.309. 284, tunggakan royalti tahun 2015 Rp 1.018. 749. 600, total jumlah tunggakan royalti PT CSR tersebut adalah Rp 2.910.073. 668 – tunggakan 2007 dan 2008 yang telah dibayarkan = Rp 2. 756. 361.668.

Di penghujung surat itu, Dinas Pasar meminta kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) segera menyetorkan royalti / kontribusi tersebut di atas ke Kas Daerah Pemko Padang melalui Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 1001. 0101. 00202-8 Bank Nagari Kantor Kas Balaikota Padang. Lantas yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sudah membayarkan seluruh tunggakan royalti sebagai temuan BPK RI itu kepada Pemko Padang ? Yang jelas, Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SE MM, kepada Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) menyebutkan bahwa sampai saat ini PT CSR masih belum membayar royalti kepada pemko Padang.

(Tim)

Read more
Antusias Warga Pulau Kelapa Bertemu Presiden Jokowi

Antusias Warga Pulau Kelapa Bertemu Presiden Jokowi

EkspresNews.com – Di luar agenda kepresidenan, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Halal Bi Halal dan Milad Surya Paloh ke-65 bersama warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Sabtu 16 Juli 2016.

Warga setempat yang antusias ingin bertemu Presiden sudah berkumpul sejak pagi di lokasi acara yang terletak di sebuah lapangan besar di Pulau Kelapa. Acara tersebut diikuti oleh warga dari 3 pulau, yakni Pulau Kelapa Satu, Pulau Kelapa Dua, dan juga Pulau Harapan.

Sekitar pukul 12.50 WIB, Presiden tiba di lokasi dan bersama Surya Paloh langsung menyapa warga yang telah bersiap menyambut kehadiran Presiden di pulau tersebut. Nampak Presiden dengan senyumnya melayani permintaam warga yang hendak berfoto bersama.

Acara tersebut dimeriahkan dengan sejumlah perlombaan seperti panjat pinang, balap karung, hias perahu, dan lain sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian membuka acara tersebut.

Pukul 13.05, Presiden beranjak meninggalkan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI AU menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Turut hadir pada acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Sumber : Kantor Staf Presiden
Foto : Biro Pers

Read more
Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

EkspresNews.com – Pajak memang merupakan salah satu pemasukan negara yang tergolong besar. Jika tidak dimaksimalkan bisa-bisa negara ini rugi juga. Bahkan baru-baru ini pemerintah memberikan kebijakan berupa pengampunan terhadap perusahaan yang terhutang pajak.

Namun, untuk kawasan ibu kota Jakarta, harus bersiap tempat usahanya dipasang tanda khusus mengunggak pajak jika masih belum bayar. Tapi, ini hanya berlaku untuk usaha restoran atau rumah makan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Setyowidodo.

Menurutnya, untuk saat ini sedang menunggu instruksi gubernur untuk pelaksanaannya. “Kami masih menunggu instruksi gubernur untuk eksekusi,” ujarnya kepada EkspresNews, Sabtu (16/7) di Jakarta. Apabila restoran tetap tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha.

“Saat ini, kami juga masih harus melakukan inventarisasi wajib pajak yang menunggak pajak, karena ada juga wajib pajak yang tokonya sudah tutup tetapi tidak melapor,” ujar Agus.

Sebelum plang, atau label itu dipasang, ungkap Agus, Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI akan mengirimkan surat himbauan kepada para penunggak pajak. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, barulah tindakan tegas dilakukan berupa pemasangan plang atau label.

(Rhd)

Read more
Bupati Irfendi Arbi Lantik Wali Nagari Terpilih

Bupati Irfendi Arbi Lantik Wali Nagari Terpilih

EkspresNews.com – Sebanyak lima puluh orang wali nagari terpilih dalam pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Limapuluh Kota Juni lalu diambil sumpah dan dilantik Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi di aula kantor bupati setempat, Kamis (14/7). Bupati berharap para wali nagari periode 2016-2022 itu siap mengemban amanah sebagai pemimpin di nagari.

“Kita berharap para wali nagari yang baru dilantik benar-benar bisa mengemban amanah yang telah di berikan masyarakat. Begitu juga terhadap para calon yang tidak terpilih, hendaknya ikut mendukung wali nagari terpilih demi kemajuan nagari,” ujar Irfendi.

Tak kalah pentingnya, lanjut Irfendi, setiap wali nagari harus mengerti mekanisme pemanfaatan dana desa (nagari) yang sesuai aturan berlaku. Apalagi kini setiap nagari akan menerima aliran dana desa hingga kisaran Rp1 milyar bahkan lebih.

“Kita menghimbau para wali nagari agar mengelola keuangannya dengan benar sesuai aturan berlaku. Bila ada keraguan, konsultasikan secara berjenjang mulai dari camat. Jangan sampai akibat kesalahan pengelolaan keuangan itu menjadikan wali nagarinya berurusan dengan aparat hukum,” ingat Irfendi .

Namun, imbuhnya, selagi berjalan sesuai aturan, para wali nagari tersebut tidak perlu takut mengelola dana desa dimaksud. Jika takut-takut, dikhawatirkan kabupaten ini akan bisa maju dan sejajar dengan daerah lain. “Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita berjalan sesuai relnya. Saya siap mem-back up,” yakin Irfendi.

Selain itu Irfendi juga meminta para wali nagari senantiasa hadir di tengah masyarakat dan
melihat kondisi di lapangan. Bila ada permasalahan, lakukan musyawarah dan mufakat dengan berbagai pihak. “Saya berharap kita mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Limapuluh Kota,” ujar Irfendi.

Dalam kesempatan itu Irfendi juga mengajak meningkatkan kepedulian sosial berbagai pihak terhadap warga miskin maupun penyandang disabilitas. Sebab, faktanya masih banyak warga miskin dan disabilitas di daerah ini yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.

“Kalau setiap nagari membantu satu kursi roda saja bagi warganya setiap tahun, berarti dalam tahun itu akan ada 79 penyandang cacat di daerah ini yang akan mendapatkan bantuan kursi roda,” tutur Irfendi.

Prosesi pelantikan itu juga ditandai dengan penandatangan berita acara pengambikan sumpah dan pelantikan ditandatangani bupati dengan wali nagari termuda Ilfandi Rahmatullah, S.Pd dari Nagari Sungai Rimbang  Kecamatan Suliki dan wali nagari tertua Syahrial Dt. Sinaro Panjang dari Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau. Ikut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Ferizal Ridwan, para anggota DPRD  dan Muspida, serta ratusan masyarakat dari berbagai nagari.

Sebelumnya Kepala Bagian Pemerintahan Nagari herman Azmar kepada wartawan mengatakan, selain 50 wali nagari yang sudah dilantik, dua wali nagari terpilih lainnya masing-masingnya wali nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru dan Piobang Kecamatan Payakumbuh belum dilantik karena masa jabatan wali nagarinya belum habis.

(Arief Wisa)

Read more