Opini : Humas (Harus) Mengerti Good Will ?

Opini : Humas (Harus) Mengerti Good Will ?

Banyak hal yang terucap ketika masyarakat mendengar sebutan polisi. Berbagai opini muncul begitu saja dari berbagai individu ketika mendengar dan mengartikan seperti apa itu polisi. Ada yang beropini positif dan ada juga masyarakat beropini negatif. Pada umumnya setiap opini yang dikeluarkan dari masyarakat hampir sama kecenderungan penilaiannya mengenai polisi. Keadaan ini membuat suatu cakupan luas opini masyarakat dari tadinya hanya mereka rasakan perindividu menjadi sebuah Publik Opinion yang semakin dan bahkan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun sejauh ini, opini yang bermunculan lebih banyak ke arah yang negatif.

EkspresNews.com – Pandangan masyarakat ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai pengalaman yang dirasakaan masing-masing individu masyarakat ketika ia berhadapan langsung dengan pihak kepolisian. Hal ini secara luas dapat dilihat karena adanya beberapa kenyataan perilaku buruk atau menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Berbagai pemicu dari berita negatif membuat para masyarakat semakin mengurangi rasa bangga mereka bahwa mengakui pihak kepolisian itu sangat layak untuk dipuji. Banyaknya berita negatif yang bermunculan di media membentuk publik opinion seperti ketidaksukaan serta ketidakpercayaaan masyarakat kepada polisi padahal hanya berlaku pada oknumnya saja.

publik-relationPolisi harusnya menjadi contoh buat masyarakat. Kalau ada oknum polisi yang memakai obat-obatan terlarang contohnya, bagaimana masyarakatnya tidak menggunakan barang haram tersebut. Tidak hanya itu opini lain yang sudah berkembang polisi ketika ada razia, suka mencari-cari kesalahan dari pengendaranya. Itu dilakukan agar mendapatkan uang masuk, bukan masuk ke kas negara, melainkan masuk kantongnya sendiri. Lagi-lagi ini ulah oknum.

Isu yang bermunculan yang paling heboh berkembang yaitu masuk Polisi butuh biaya besar. Kalau sudah lulus menjadi polisi, maka ia akan mencari lagi duit dengan menganggarkan seragamnya. Ini sering terjadi pada polisi lalu lintas. Lihat saja, ia selalu meraun-raun mencari mangsa di jalanan yang melanggar aturan berlalu lintas. Mending kalau uang dari tilang tersebut masuk ke dalam kas negara, tapi ini malah sebaliknya, yaitu masuk kantong pribadi para oknum tersebut. Yang anehnya, hal ini hanya berani dilakukan pada masyarakat kecil.

Kebanyakan yang kita dengar, polisi selalu menangkap pion saja, sedangkan rajanya sangat jarang sekali berhasil tertangkap. Dalam hal peraturan, ada beberapa peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian. Salah satu peraturan yang dibuat adalah, memakai helm, kaca spion dua, dan lain sebagainya. Tapi peraturan itu hanya untuk masyarakat sipil, kalau untuk pihak kepolisian berlaku juga, tapi hanya 50:50 saja, ini namanya polisi yang buat aturan dan polisi juga yang melanggar.

Dilihat di lapangan, polisi hanya beraninya dengan masyarakat sipil, polisi selalu menyulitkan masyarakat sipil ketika masyarakat tersebut bersalah. Sangat banyak fakta di lapangan ketika seorang polisi menindas masyarakat dengan cara yang halus dan terkadang anarkis.  Polisi itu harus ramah tamah terhadap masyarakat, baik masyarakat itu masih muda, anak-anak, remaja, orang miskin, orang kaya, pejabat, masyarakat biasa maupun orang tua.

Tidak semua polisi penyebab jeleknya citra polisi. Hanya beberapa polisi saja, seperti pepatah mengatakan, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sudah sepatutnya atasan tertingi dari Polri membenahi ini secepatnya. Pada bulan September tahun ini, nama pihak kepolisian kembali tercoreng. Itu diakibatkan lantaran beredar berita bila satu diantara oknum kepolisian di Sijunjung, Sumatera Barat, yang menendang seorang pengendara sepeda motor, polisi tendang pengendara motor itu hingga tewas, begitulah berita yang terdengar di sosial media baru-baru ini.

Peristiwa itu berjalan saat digelarnya razia pengendara pada hari Senin 25 Juli 2016 lantas. Seseorang warga yang di sebut-sebut bernama Alan Wahyudi (15), tewas sesudah terjatuh akibat polisi yang menendang sepeda motor yang dikendarainya itu lantaran mencoba kabur saat bakal dicheck. Kemudian remaja itu alami luka yang cukup serius hingga akhirnya dia wafat.

Berita polisi yang menendang pengendara motor itu sontak menjadi polemik bagi masyarakat yang mendengar hal tersebut khususnya masyaraka Sijunjung. Hingga momen itu buat para warga meradang. Ratusan orang yang datang dari beberapa desa yakni Negari Mauro, Padang Laweh, Padang Laweh Selatan, serta Tanjung Ampalu bersama-sama mendatangi Mapolres Sijunjung. Mereka meluapkan kekesalan lantaran aksi polisi yang menendang pengendara motor sampai tewas itu. Beberapa warga juga melempari kantor polisi dengan batu dan mereka juga meminta polisi bertanggungjawab atas satu tewasnya masyarakat.

Tindakan beberapa puluh warga ini mereda usai pihak dari kepolisian melepas tembakan peringatan hingga beberapa puluh kali serta menyemprotkan gas air mata ke arah kerumunan warga. Walaupun demikian, ada banyak warga yang mengakibatkan kerusakan pos-pos polisi yang ada di persimpangan, lantaran mereka terasa jengkel pada aksi polisi tendang ingindara hingga tewas. Karena mereka berasumsi bila tingkah laku polisi itu tidak sepantasnya ditangani.

Dengan banyaknya kompleksitas atas berbagai masalah yang terjadi di pihak kepolisian dari bermacam-macam masalah membuat masyarakat semakin menilai pihak kepolisian kurang baik. Malah akan memuat kecendrungan public opinion negatif yang semakin akan parah. Oleh sebab itu perlulah kembali para pihak kepoisian membangun relasi yang baik lagi dimata seluruh masyarakat dengan berbagai cara yang baik. Salah satunya keterbukaan informasi sebenarnya kepada masyarakat agar masyarakat nanti dapat memahami apa sebenarya yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak memandang sebelah mata lagi, yaitu lebih percaya kepada media yang memunculkan berita mengenai kesalahan pihak kepolisian atau kesalahan pribadi dari beberapa oknum kepolisian.

Dalam hal ini, seorang humas kepolisian lebih dapat mengklarifikasi isu-isu buruk yang berkembang di tengah masyarakat baik itu yang didapat dari media maupun isu yang didapat dari penyebaran berita mulut ke mulut. Humas juga dapat melakukan pembenaran jikalau memang permasalahn itu benar adanya. Maka dari  itu humas dalam pihak kepolisian merupakan pondasi yang harus kuat dahulu ketika dibangun agar nantinya tidak mudah runtuh begitu saja.

Begitu pentingnya fungsi humas dalam kebijakan, penginformasian bahkan pengevaluasian maupun perencanaan di lembaga kepolisian. Humas kepolisian juga dapat mengevaluasi apasaja yang selama ini sudah salah yang berkembang di tengah hingar bingar masyarakat. Jika seorang humas sudah melakukan pengevaluasian maka humas akan dapat mengambil langkah-langkah dalam menangani isu-isu yang sudah terlanjur ada di tengah masyarakat. Tetapi jika seorang humas tidak melakukan sebuah pengevaluasian kembali, maka pihak kepolisian tidak dapat membangun good wiilnya kembali. Jika itu terjadi, bisa jadi masyarakat akan semakin tidak menyukai pihak kepolisian. Semoga ada upaca reformasi kepolisian di tangan Kapolri dan Kapolda disetiap provinsi. Amin.

 

OKTRI PERMATA LANI

MAHASISWI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI TAHUN 2015 UNIVERSITAS ANDALAS

Read more
Pemko Bukittinggi Bantu PAUD Senilai 1.2 M

Pemko Bukittinggi Bantu PAUD Senilai 1.2 M

EkspresNews.com – Wakil Walikota H. Irwandi SH menghimbau tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi perkembangan anak di usia emasnya. Hal ini berkaitan dengan seringya terjadi kasus kekerasan dan ekploitasi terhadap anak yang berujung pada terganggunya perkembangan mental si anak.

paudDikatakan Irwandi rangsangan-rangsangan atau tindakan yang diterima anak pada usia dini akan sangat berpengaruh pada perilaku dan karakter mereka saat dewasa nanti. Untuk itu, ia berharap 107 lembaga PAUD yang ada di kota jam gadang ini dapat memanfaatkan usia emas tersebut guna menanamkan nilai-nilai kebaikan dan perlikau-perilaku santun pada anak.

Hal itu Ia sampaikan pada acara penyerahan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP) senilai Rp.1,2 milliar pada  lembaga PAUD Kota Bukiittinggi, Selasa (11/10) di Hall Balaikota Gulai Bancah. Acara turut dihadiri Bunda PAUD Ny. Yesi Ramlan Nurmatias, Kadisdikporan Elya Makmur, Ketua HIMPAUDI dan Guru Lembaga PAUD.

Irwandi juga mengapresiasi semangat masyarakat kota yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini. Pasalnya dari 107 lembaga PAUD yang ada dikota jam gadang ini, hanya satu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah dan selebihnya merupakan lembaga yang dikelola oleh individu, kelompok, yayasan dan organisasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya penyelenggaraan PAUD dalam sebuah lembaga formal tidak hanya diemban oleh pemerintah tapi juga didukung oleh masyarakat kota.

Wawako Irwandi berharap dengan diberikannya BOP, lembaga PAUD dapat lebih kreatif dalam melahirkan ide-ide baru sehingga lembaga tersebut semakin eksis serta mampu mengembangkan potensi anak didik dan berujung pretasi.

“Prestasi merupakan hasil dari sebuah proses yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Sehingga melahirkan sebuah sistem pendidikan yang mampu bersaing baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang PAUD dan PLS Disdikpora Ahmad Saimi dalam laporannya mengungkapkan lembaga PAUD yang berhak menerima BOP adalah lembaga yang telah memiliki nomor poko satuan nasional (NPSN) dan menetapkan iuran atau pungutan sesuai ketentuan yang brelaku.

Lembaga PAUD penerima terdiri terdiri dari 37 taman kanak-kanak, 30 kelompok bermain, 16 taman penitipan anak, dan 14 satuan PAUD sejenis. Masing-masing lembaga menerima bantuan berkisar Rp.9 juta sampai Rp.12 juta.

Dana BOP, terang Saimi dapat dimanfaatkan lembaga untuk kegitan pembelajaran seperti pengadaan buku, peralatan pembelajaran, dan pertemuan dengan orang tua serta penyelenggaraan kegiatan pendukung lainnya. Meskipun dana tersebut berupa dana hibah, namun dalam pemanfaatannya tetap memerlukan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun bukti pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Ia berharap kepada lembaga penerima untuk tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyegerakan pembuatan pertanggungjawaban pemanfaatan dana tersebut. (Rizal/humas)

Read more
Wako Riza Kucurkan Rp 500 Juta Untuk Atlet Porprov

Wako Riza Kucurkan Rp 500 Juta Untuk Atlet Porprov

EkspresNews.com – Atlet yang tergabung dalam 29 cabang olahraga yang tengah menjalani pemusatan latihan daerah, menuju Porprov Sumatera Barat XIV/2016, di Padang, menerima uang pembinaan sebesar Rp500 juta dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

Tiga atlet dari cabang olahraga (cabor) secara simbolis menerima uang TC tersebut, masing-masing Wedi dari cabor karate, Farza Cadissa Fitri dari tenis dan Puja Ningsih dari taekwondo. Uang pembinaan itu diserahkan Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, dalam acara di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Selasa (11/10). Dihadiri Kepala Disparpora Hj. Elfriza  Zaharman, Kabid Olahraga Hadiatul Rahmat, S.pd,  sejumlah pengurus harian KONI, seperti Zurmanuddin, Eri Bastari dan Zulfahmi. Kemudian juga hadir pengurus cabor bersama Asisten II Setdako H. Amriul.

Menuju laga Porprov Sumbar yang akan dihelat di Padang, 17 November 2016, dilaporkan Kadisparpora Elfriza Zaharman, berkekuatan 490 atlet, pelatih dan oficial. Payakumbuh menargetkan untuk masuk dalam papan atas perolehan medali Porprov. Cukup berat, tapi Disparpora bersama KONI akan terus mendorong ke-29 cabor yang terlibat mampu menyiapkan atlet terbaiknya hingga pesta digelar bulan depan.

Sementara itu, dana pemusatan latihan yang diberikan, dikatakan Elfriza, baru tahap pertama. Setiap atlet dan pelatih menerima Rp963.500 setelah dipotong pajak. Pemko, katanya, akan mengucurkan uang latihan untuk tahap kedua, November, untuk 12 hari latihan, dengan total dana tersedia Rp210.084.000. Atlet dan pelatih yang menerima uang pembinaan atau TC berjumlah 427 orang.

Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, pemberian uang pembinaan ini, mudah-mudahan bakal mendorong seluruh atlet dan pelatih menekuni latihan. Jumlah yang diberikan, diakui belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan selama latihan. Tapi, seyogianya diartikan, bahwa pemko masih punya kepedulian tinggi kepada atlet dan pelatih cabor.

Walikota Riza Falepi menjanjikan, bagi atlet peraih medali emas pada Porprov mendatang, akan diberikan bonus paling rendah Rp25 juta. Jika uang daerah tersedia, tidak tertutup kemungkinan peraih emas akan diganjar Rp30 juta, katanya.

Walikota mengapresiasi semangat KONI dan cabor dalam melakukan pembinaan olahraga di Payakumbuh Walikota sangat senang, karena atlet yang dikirim ke Porprov merupakan putera daerah yang dibina melalui pembinaan yang berjenjang. “Sejak dulu, kita mengharamkan mendatangkan atlet impor untuk memperkuat kontingen Payakumbuh. Biar tak mendapat medali, tapi yang dikirim berlaga adalah hasil pembinaan sendiri. Karena itulah pembinaan olahraga yang murni guna membangun karakter anak nagari ini,” tegas Riza. (NS)

Read more
Beri Wali Nagari Jaminan Sosial, Menteri Apresiasi Pemkab Limapuluh Kota

Beri Wali Nagari Jaminan Sosial, Menteri Apresiasi Pemkab Limapuluh Kota

EkspresNews.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang telah berinisiatif mendaftarkan para wali nagari dan perangkat nagari dalam program perlindungan sosial. Ia mengakui, gebrakan yang dilakukan Pemkab ini merupakan hal baru yang patut ditiru kabupaten atau kota lain.

“Ini termasuk yang baru. Para wali nagari didaftarkan dalam program jaminan sosial. Apa yang dirintis Pemkab Limapuluh Kota hendaknya bisa dicontoh Kabupaten dan Kota yang lain,” ungkap Hanif dalam arahannya sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Limapuluh Kota yang ditandatangi Bupati diwakili Wakil Bupati Ferizal Ridwan dengan Kepala Cabang BPJS Bukittinggi di gedung serbaguna Politeknik Pertanian Payakumbuh, Jumat  (7/10).

Dengan adanya jaminan tersebut. Lanjut Hanif, diharapkan kinerja walinagari selaku ujung tombak pemerintah kabupaten bisa terlindungi. Selain itu, wali nagari beserta perangkatnya diyakini bisa bekerja dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara lebih maksimal lagi. “Pengalaman di banyak negara, jaminan sosial tersebut sangat membantu peningkatan produktifitas pekerja,” tutur Hanif.

Menurut Hanif, akan menjadi aneh kalau rakyatnya dilindungi sementara pelayan-pelayan rakyatnya tidak mendapatkan perlindungan sosial. Karenanya, ia sangat mendukung wali nagari dan para perangkatnya untuk mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS tenaga kerja yang meliputi tiga program yang masing-masingnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

“Skema jaminan sosial ini sebenarnya merupakan hak warga negara sekaligus tugas dari negara untuk memastikan agar setiap warga negara itu meningkat kesejahteraannya,” ingat Hanif.

Selain jaminan sosial bagi wali nagari dan para perangkatnya, Hanif juga menghimbau setiap dunia usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Data yang diperolehnya, dari sekitar 2 juta orang pekerja di Sumatera Barat, hingga kini baru sekira 25% saja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Artinya, saat ini ada sekitar 75% tenaga kerja di Sumatera Barat yang belum terlindungi dengan program jaminan sosial. “Menyikapi ini saya minta setiap perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan,” tegas Hanif.

Lebih jauh Hanif mengatakan, aturan menyebutkan, bila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya sama sekali bisa dipidana. Begitu juga kalau hanya mendaftarkan sebagian saja tenaga kerjanya, juga ada sanksi-sanksinya. “Kita dorong perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya, disamping juga kita meminta BPJS meningkatkan sosialisasi yang lebih intensif,” tuntas Hanif.

Hal senada ikut dilontarkan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit ketika menjawab wartawan. Menurutnya program mengikutkan wali nagari dalam BPJS ini merupakan suatu inisiatif yang sangat baik dan patut ditiru daerah lain.

“Ini sangat menarik dan perlu kita apresiasi. Kita juga menghimbau agar seluruh wali nagari bisa masuk program BPJS. Program ini sangat menguntungkan sekali. Iurannya cuma sekitar Rp100 ribu, namun sudah ada jaminan kematian, hari tua dan jaminan kecelakaan,” papar Nasrul.

Ia yakin program ini tidak ada masalah. Sebab nagari juga mendapatkan dana APBD yang bisa membantu pembiayaan jaminan sosial tersebut. “Kita akan mempelajari ini lebih dalam lagi dan mengajak kabupaten dan kota lain untuk melakukan hal serupa,” ucap Nasrul.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan kepesertaan dan kartu peserta BPJS kepada perwakilan wali nagari dan perangkatnya. (NS)

Read more
300 Hektar Hutan di Limapuluh Kota Masih Terbakar

300 Hektar Hutan di Limapuluh Kota Masih Terbakar

EkspresNews.com – Sejak beberapa waktu belakangan, setidaknya sudah ada 300 hektar hutan dan lahan (Hutla) yang terbakar di Kabupaten Limapuluh Kota. Musibah sijago merah itu terjadi pada 31 titik api yang tersebar di enam kecamatan dan kondisinya sudah mengkhawatirkan. “Kondisi kebakaran di daerah kita sudah berada dalam keadaan membahayakan. Kita berharap ini segera teratasi,” ungkap Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi didampingi Wakil Bupati Ferizal Ridwan di hadapan para wartawan di posko Pemadaman Kebakaran Hutan Provinsi Sumatera Barat di GOR Singa Harau, Rabu (11/10).

Khusus untuk kawasan perbukitan Lembah Harau yang tidak terjangkau pemadaman secara manual, telah mendapatkan bantuan pemadaman dengan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan RI untuk melakukan water boombing sejak hari Minggu 9 Oktober 2016 lalu.

“Alhamdulillah, selama tiga hari helikopter terbang sudah banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Bila sebelumnya ada 30 titik, sekarang sudah dibawah 20 titik,” ujar Irfendi.

Dikatakan, data kerugian masih dalam pendataan, namun hingga kini tidak ada korban jiwa manusia maupun hewan ternak. Untuk mengantisipasi bertambahnya musibah kebakaran ini, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah atau melakukan pembakaran untuk membuka lahan perkebunan.

Pada kesempatan itu Irfendi juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berupaya keras menanggulangi kebakaran di daerah ini. Bila tidak cepat diantisipasi, dikhawatirkan kebakaran akan semakin parah seperti di wilayah Riau yang sulit diatasi.

Kapolres Limapuluh Kota AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto, S.Ik mengatakan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berbagai pihak lainnya berupaya melakukan upaya pemadaman secara manual di kawasan perbukitan Harau.

“Kasus kebakaran ini belum bisa dikatakan terbakar atau dibakar. Sebab, hingga kini perkaranya masih dalam penyelidikan. Untuk menjawab apakah ada unsur pidana atau kesengajaan dalam peristiwa kebakaran ini, kami telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap sejumlah orang yang diduga mengetahui kejadian,” papar Kapolres.

Sebelumnya Wakil Bupati Ferizal Ridwan juga memaparkan, kebakaran tersebut terjadi di Kecamatan Harau, Luak, Lareh Sago Halaban, Pangkalan dan Kapur IX. Selain itu, baru-baru ini juga terjadi di Kecamatan Mungka.

Zulmi dari KSDA Sumbar menjelaskan saksinya 10 tahun penjara dan denda mencapai Rp500 juta. Dalam kesempatan itu Seksi Bisop Lanud Padang Lettu Sucipto Wiranto ikut menerangkan proses water bombing dengan menggunakan helikopter. Ia mengakui upaya pemadaman di wilayah perbukitan Harau bukan hal mudah. “Water bombing di kawasan perbukitan ini berbeda dengan pemadaman di Riau yang relatif datar. Apalagi di lembah Harau atau di kawasan taram yang titik apinya berada di celah antar dua bukit,” ujar Sucipto.

Ikut hadir dalam acara itu Sekdakab Limapuluh Kota Yendro Tomas, pihak BPBD Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota, Pihak Dinas Kehutanan, KSDA dan sejumlah pihak terkait lainnya.

(NS)

Read more