Stok Minyak AS Mulai Habis, Harga Naik 2 Persen

Stok Minyak AS Mulai Habis, Harga Naik 2 Persen

Kilang-MinyakEkspresNews.com – Harga minyak melompat hampir sebesar 2 persen pada perdagangan Rabu (19/7) setelah laporan persediaan minyak Amerika Serikat (AS) menunjukkan pengurangan stok yang lebih dalam dari prediksi. Dikutip dari Reuters, Energy Information Administration (EIA) AS menyatakan persediaan minyak turun 4,7 juta barel pada pekan lalu. Angka ini melebihi dugaan analis yang meramal penurunan persediaan minyak sebesar 3,2 juta barel. Selain itu, EIA mengatakan bahwa stok distilasi AS juga menurun 2,1 juta barel dan stok bensin menurun 4,4 juta barel. Sebelumnya, analis memperkirakan bahwa akan ada peningkatan stok distilasi sebesar 1,2 juta batel dan penurunan bensin sebanyak 0,7 juta barel.

Hasilnya, harga minyak Brent menguat US$0,86 ke angka US$49,70 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik US$0,72 ke angka US$47,12 per barel. Penurunan stok ini terjadi meski EIA melaporkan adanya kenaikan produksi minyak AS ke angka 9,43 juta barel per hari, di mana posisi ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2015.

Di samping itu, persediaan minyak dari organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) juga terbilang tinggi. Pasalnya, produksi Nigeria dan Libya membayangi upaya pembatasan produksi yang dilakukan oleh organisasi kartel minyak itu.

Adapun, kedua negara tersebut dikecualikan dari kebijakan pemangkasan produksi OPEC dan beberapa negara non-OPEC sebesar 1,8 juta barel per hari. Libya National Oil Corp mengatakan, Libya berharap bisa memproduksi minyak sebesar 1,25 juta barel per hari hingga akhir tahun ini dan bertambah menjadi 1,5 juta barel per hari di akhir 2018 mendatang. (Nisa)

Read more
OPPO F3 Black Edition Ramaikan Lebaran Anda

OPPO F3 Black Edition Ramaikan Lebaran Anda

EkspresNews.com – Menjelang penghujung bulan Juni, OPPO mempersembahkan pilihan warna baru untuk para penggemar Group Selfie. Adalah OPPO F3 Black Edition yang siap untuk menemani Anda menyambut momen Idul Fitri. Apalagi, momen ini juga seluruh keluarga serta kerabat bertemu dan berkumpul kembali. Tentu jadi masa yang tepat pula untuk mengabadikan momen kebersamaan ini dengan perangkat terbaru.

“Hari ini, secara resmi kami luncurkan F3 Black Edition, hadirnya perangkat ini dapat memberikan alternatif pilihan warna baru ke masyarakat Indonesia. Dengan warna hitam, perangkat ini sangat cocok digunakan untuk menunjang tren berbusana kaum muda mudi di Indonesia. Kami berharap perangkat ini dapat diterima dengan baik dan menjadi pilihan masyarakat sebagai perangkat untuk mengisi Hari Raya Idul Fitri mendatang,” ujar Alinna Wenxin, Brand Manager OPPO Indonesia.

Oppo-F3-Plus-Limited-Edition-BlackOPPO F3 Black Edition ini hadir dengan desain classic black, menampilkan warna yang simple namun sangat elegan pada bagian depan maupun belakang. Perpaduan warna hitam dan bezel silver yang sangat tipis, memberikan tampilan layar yang luas dan maksimal saat dipandang oleh mata. Anda pasti akan semakin terkesima dengan ketipisan dan kenyamanan perangkat ini saat digenggam, karena seluruh bodi perangkat berbahan metal dengan finishing yang sangat halus, sudut membulat dan antenna dual line yang sangat berkelas. Tentu saja OPPO F3 Black Edition menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil fashionable.

Ditambah lagi, perangkat ini masih menghadirkan keunggulan kamera depan ganda. Kamera pertama berfungsi untuk mengambil fotoselfie, sedangkan kamera lainnya untuk mengambil foto group selfie dengan gambar dua kali lebih luas. Tentu seluruh keluarga, kerabat serta suasana tempat berkumpul tertangkap dalam satu frame.

Jika dilihat dari spesifikasi lainnya, perangkat ini hadir dengan berbagai keunggulan seperti prosesor octacore, RAM 4GB, Internal 64GB dan baterai 3200 mAh. Jadi, tentu perangkat ini sangat mendukung penyimpanan berbagai hasil selfie dan group selfie mu, hingga multitasking saat ingin mengunggah hasil group selfie ke media sosial yang ada.

OPPO F3 black edition tersedia serentak pada tanggal 20 Juni 2017. Para pecinta warna elegan ini, dapat membelinya dengan harga spesial, yaitu Rp 4,099 juta. Jadi, sudah siap ber-group selfie dengan warna baru, OPPO F3 Black Edition? (Adv)

Read more
Manajemen Hotel Amaris Padang Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Manajemen Hotel Amaris Padang Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Amaris BukberEkspresNews.com – Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan kesempatan sehingga kami bisa berbagi dengan anak yatim sesuai dengan tema yang kami usung yakni “Indahnya Berbagi Keceriaan dengan anak yatim“.

Harapan kami, semoga Amaris Hotel Padang tetap menjadi hotel budget pilihan utama di kota Padang dengan mempertahankan visi & misi. Dalam rangkaian acara ini dengan diawali pembacaan al-quran, kami mengundang Bapak Edo Ferry Gani & Bapak Jimmy Gani selaku owner, Bapak M.Dawar S.Ag selaku pengisi ceramah agama, acara dilanjutkan kata sambutan oleh Bapak Salman Marak Uma selaku Hotel Manager Amaris Hotel Padang.

Acara buka puasa yang dihadiri 100 orang anak yatim ini diadakan di ruangan meeting Amaris dengan settingan roundtable & theatre style. Sebelum pemberian santunan dan buka puasa bersama untuk memeriahkan acara, karyawan/i Amaris Hotel Padang mengajak anak yatim bernyanyi religi bersama. Buka puasa bersama disajikan dalam bentuk buffee dengan menu unggulan Amaris Hotel Padang.

Selama periode ramadhan sampai tanggal 24 Juni 2017 nikmati paket spesial ramadhan dengan harga mulai dari Rp.425.000,- ,promo ini sudah termasuk sarapan pagi untuk 2(dua) orang. Paket buka puasa & Halal Bi Halal masi tersedia sampai tanggal 31 Juli 2017 dengan harga mulaidari IDR 70.000,-/Pax. (syaratdanketentuanberlaku)

Untuk Reservasi dapat langsung ke website amaris di www.amarishotel.com atau www.santika.com atau dapat menghubungi kami langsung di Telp : 0751 – 32777atau Sdri Muthia 0822 6960 8170, sales@padang.amarishotel.com atau Rama: 0812 67140 140 sales1@padang.amarishotel.com. (Relis)

Read more
Pengesahan Ranperda, BUMD Dinilai Masih Kurang

Pengesahan Ranperda, BUMD Dinilai Masih Kurang

WhatsApp Image 2017-06-19 at 22.49.09EkspresNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah provinsi setempat telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Itu ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD Sumbar pada Jumat (16/6) lalu.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim Mengatakan, secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar sudah baik. Karena dapat dibuktikan dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badab Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi, kata Hendra, pemerintah provinsi harus segera menuntaskan persoalan-persoalan yang masih tersisa. Terutama pada aspek pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan.

Semetara itu, Sekretaris Badan Anggaran DPRD Sumbar Raflis mengatakan, penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah di Sumbar belum memberikan kontribusi yang signifikan bahkan tidak memberikan deviden sama sekali kepada daerah. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Besarnya investasi belum sebanding dengan deviden yang diperoleh. Hal ini dibuktikan oleh kondisi deviden yang dihasilkan oleh beberapa badan usaha milik daerah.

Dijelaskan Raflis, deviden dari penyertaan modal pemerintah pada tiga BUMD yaitu PT Dinamika, PT ATS dan PT Balairung tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahkan PT Dinamika dan PT ATS sama sekali tidak memberikan deviden. Sementara PT Balairung dengan total nilai investasi mencapai Rp173,4 miliar hanya mampu memberikan deviden sebesar Rp1,5 miliar.

Dia juga mengungkapkan beberapa kelemahan lain yang membuktikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Diantaranya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tiga tahun terakhir yang selalu diatas 100 persen. “Capaian ini tidak sepenuhnya dihasilkan dari upaya yang dilakukan aparat terkait, tetapi juga disebabkan oleh penetapan target yang masih di bawah potensi,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD terkait pengambilan keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 tersebut pada Jumat (16/6)  lalu.

Melihat kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD Sumbar menurut Raflis menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya, pemerintah daerah hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah ditetapkan panitia khusus DPRD terhadap BUMD. “BUMD yang sudah tidak layak lagi sebaiknya dilikuidasi sedangkan untuk BUMD yang masih memiliki potensi, agar direncanakan kembali pola pengelolaannya,” katanya. (Asra)

Read more
Sinyal Lemah Kelanjutan Proyek Nasional Museum PDRI

Sinyal Lemah Kelanjutan Proyek Nasional Museum PDRI

EkspresNews.com – Kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ke Kabupaten Limapuluh Kota (Sumbar) Senin (24/4) lalu, tujuan utama adalah melihat dari dekat apa yang terjadi sebenarnya dengan proyek nasional ini, sehingga terbengkalai dikerjakan di tahun 2016. Kunjungan menteri itu, diantar langsung Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rodimas, serta kepala OPD Lainnya.

Menteri mengatakan bahwa dirinya ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk meninjau beberapa proyek dibawah naungan Kemendikbud, salah satunya Pembangunan Museum PDRI. “Kita sedang mempelajari bagaimana dampak positif dan negatifnya dari pembangunan proyek ini, nanti kita akan evaluasi  tentang kelayakannya. Saat ini Kemendikbud belum ada keputusan untuk melanjutkan pekerjaan proyek PDRI, masih mempelajari apa permasalahan yang menyebabkan pembangunan PDRI tidak dilanjutkan selama tahun 2016 lalu,” ujarnya.

imagePekerjaan mega proyek PDRI ini melibatkan lima kementerian, yakni Pertahanan, Sosial, Pekerjaan Umum, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri, semuanya semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimasa kabinet baru belum ada penjelasan tentang kelanjutan proyek tersebut.

Mendikbud mengakui bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk melihat beberapa proyek di bawah naungan Kemendikbud, salah satunya pembangunan museum PDRI. Usai melihat secara langsung pengerjaan proyek pembangunan monas di Kecamatan Gunuang Omeh tersebut, Mendikbud belum bisa memutuskan kelanjutan pembangunannya. Menurutnya, perlu dikaji lebih dalam titik persoalan yang terjadi akhir-akhir ini.

Sebelum kedatangan Mendikbud ke Koto Tinggi Limapuluh Kota, Indonesia Raya telah menelusuri ke lokasi bersama satu Tim Wartawan yang bertugas di Luak Limopuluah (Sumbar). Apa yang ditemukan dan yang diterima Mendikbud tentang laporan negatif terhadap proyek ini, belumlah semua dilihat oleh Mendikbud. Proyek dikerjakan asal-asalan, yang telah siap mengalami kerusakan, yang merugikan negara milyaran rupiah. Kualitas dari pekerjaan yang dikhawatirkan tidak sesuai bestek, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab dari kontraktor PT.DELIMA AGUNG UTAMA, konsultan pengawas dan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Monumen PDRI di Koto Tinggi. Tidak hanya sampai proyek itu selesai dikerjakan sampai batas waktu yang ditetapkan. Namun yang paling penting adalah kualitas pekerjaan, jumlah item pekerjaan dan lainnya, kini sudah menjadi perhatian serius  bagi kalangan penegak hukum, LSM, Wartawan dan masyarakat di Luak Limopuluah.

Pasalnya adalah, sejak dimulainya pembangunan yang mempunyai nilai sejarah ini, sudah menampakan ketidakberesan dalam penanganan proyek ini, katakanlah dari awal proses tender, sudah penuh dengan rekayasa atau kongko-kongko secara berKKN. Padahal wujud dari pembangunan museum ini sebagai menghormati dan mengenang para pejuang kemerdekaan RI,  Jika PDRI tidak ada, mungkin dapat dikatakan Republik Indonesia akan lenyap dalam peta politik dunia. Bahkan, penjajah Belanda pada waktu itu dengan leluasa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah bubar karena pemimpinnya ditawan dan daerah-daerah jatuh ditangan mereka.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara di Koto Tinggi yang menyerap dana APBN tahap pertama hampir Rp20miliar, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara (HBN) pada 19 Desember 2012. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp268 miliar, yang akan dianggarkan dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibantu oleh Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selain monumen, beberapa bangunan penunjang juga akan dibangun di area yang sama, seperti gedung serbaguna, masjid, diorama, museum, pustaka, dan bangunan literatur sejarah.

Banyak pihak menyangsikan kondisi riil di lapangan, pasca dimulainya pekerjaan pembangunan monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), diduga sejak pelaksanaan proses lelang serta penetapan pemenang lelang terkesan bertolak belakang dengan statemen Dirjen Kebudayaan Kemendiknas Prof. DR. Kacung Marijan.

Boleh dikata, pembangunan ini hampir ada kesamaannya dengan kasus proyek gedung olah raga Hambalang yang syarat dengan persoalan menjurus pada kerugian uang negara, hanya saja peruntukan dan latar belakangnya yang berbeda. Seperti yang dikatakan Mendikbud, bahwa proyek ini telah menelan dana lebih kurang Rp.50,5 milyar, dari Rp.80milyar dana APBN yang dianggarkan untuk proyek ini.

Sementara itu, Bupati Irfendi Arbi mengatakan kedatangan menteri ini menjadikan motivasi sendiri bagi Kabupaten Limapuluh Kota, menurutnya hal itu terlihat dengan antusias masyarakat menyambut kedatangan menteri di Koto tinggi. “Kita ucapkan selamat dan terimakasih atas kunjungan menteri di Kabupaten Limapuluh, mudah-mudahan ini akan menjadikan jalan dan motifasi untuk mencari yang terbaik bagi daerah, mayarakat Luak Limopuluah kedepan, dan membuahkan aparatur Negara dan swsta yang baik untuk menangani proyek ini serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini,” ungkap Bupati.

Lain halnya tanggapan dari Wakil Bupati Ferizal Ridwan  tentang Kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy guna meninjau ulang proyek pembangunan monumen nasional dan museum PDRI di Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (24/4), menuai respons tak sedap. Pasalnya, dari kunjungan tersebut, sepertinya Mendikbud memberikan sinyal lemah untuk kelanjutan pembangunan.

Berhentinya pembangunan tersebut disebabkan masalah teknis, bukan masalah prinsipil. Alhasil, lemahnya sinyal untuk kelanjutan proyek, menuai reaksi keras dari Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, yang juga pegiat Yayasan Peduli Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (YPP-PDRI). Menurut Ferizal Ridwan, pernyataan Menteri Muhadjir yang memberi sinyal bakal mengevaluasi atau tidak melanjutkan pembangunan Monas PDRI, dinilai sebagai pernyataan pengkhianatan terhadap sejarah. Padahal, pembangunan Monas PDRI sudah menjadi komitmen bersama sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri pada 2008 lalu.

“Selaku putra daerah yang juga pengurus YPP-PDRI tahun 1948-1949, kami tentu keberatan mendengar sinyal Pak Mendikbud. Pak Menteri, seyogianya lebih memahami sejarah PDRI dan ikut mendorong melanjutkan proyek yang tengah mangkrak. Bahasanya jangan dihentikan, karena Pak Mendikbud bisa mengkhianati sejarah,” kata Ferizal Ridwan, Sekretaris YPP-PDRI tahun 1948-1949 Sumbar kepada wartawan di Limapuluh Kota, Selasa (25/4).

Kesepakatan 5 Menteri itu, katanya, tidak hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga meliputi menteri di Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Termasuk juga 4 lembaga non kementerian lainnya.

Mendikbud selaku salah satu kementerian yang terlibat dalam SKB 5 Menteri, harap Ferizal, mestinya ikut mendorong kementerian dan lembaga negara lain merealisasikan komitmen yang sudah dibuat pada rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Terutama perihal pemberian kompensasi terhadap daerah-daerah di basis PDRI. Ferizal mengaku sangat kecewa dan menyesalkan apabila pihak kementerian mengambil langkah penghentian pembangunan monumen PDRI di Kototinggi, hanya karena alasan teknis pengerjaan oleh perusahaan pelaksana proyek. Karena, itu merupakan tanggungjawab penuh perusahaan pelaksana proyek.

“Tentu saja, banyak tokoh dan masyarakat di daerah kami akan dirugikan, jika saja pembangunan monumen (PDRI) dihentikan. Karena tidak sedikit upaya yang sudah dilakukan, guna memperjuangkan, serta mengupayakan pelurusan sejarah bangsa ini. Jangan hanya karena muak melihat satu tikus, lalu lumbung dibakar,” kritik Ferizal.

Sebagai kuasa pengguna anggaran atas proyek, Ferizal tidak mempersoalkan proses evaluasi yang dilakukan Kemendikbud. Karena secara kewenangan, Mendikbud memiliki kewenangan penuh atas tugas tersebut. Tetapi, ia mengharapkan Kementerian jangan hanya mempertimbangkan tata-letak koordinat atau masalah kegagalan teknisnya.

Mendikbud kiranya perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi atas kelanjutan anggaran atau kompensasi lainnya, sesuai komitmen yang sudah dibuat. Ferizal mengajak, Mendikbud memahami sejarah tentang PDRI 1948-1949 yang menjadi mata rantai agenda nasional, yakni Bela Negara. Pada kesempatan itu, Menteri juga sempat mengunjungi tugu serta kantor PDRI di  Koto Tinggi, serta melihat titik kordinat tempat para pahlawan berdiskusi ketika PDRI terjadi. Tidak hanya itu, pada kesempatan itu menteri juga mengunjungi beberapa sekolah, salah satunya SDN 03 Guguak. Sebelumnya, dirumah dinas Bupati menteri menyampaikan pihaknya akan melakukan berbagai terobosan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Diantaranya, meningkatkan peran guru dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan seluruh sekolah menjadi sekolah faforit. “Nanti tidak ada lagi, sekolah yang menolak siswa yang ada di zonanya,”ungkapnya. Selain itu, Mendikbud juga meminta kepada seluruh komite sekolah mendampingi guru dan mengajak seluruh lapisan bahu-membahu membangun sekolah yang maju. “Jangan sampai ada politik kotor dalam kemajuan pendidikan, Indonesia harus jernih dari politik-politik kotor,” ujarnya.

(Nahar Sago)

Read more