Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap1EkspresNews.com – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc., yang diwakili Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono menerima tim Pengawasan Lapangan Inspektorat Komando Armada Barat (Waslap Itkoarmabar) yang diwakili Letkol Laut (P) Sayoko beserta tim Waslap bertempat di ruang rapat Markas Komando Lantamal II Padang, Senin (14/8/2017).

Dalam sambutan Danlantamal II Padang yang dibacakan Wadan Lantamal II mengatakan, kegiatan Waslap ini di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan fungsi control pimpinan terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan kegiatan pengawasan ini merupakan tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kecurangan (Fraud) serta kurang efisiensi terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya Waslap ini, maka kepada seluruh Kasatker, Kasatlak saya perintahkan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim sesuai bidang masing-masing serta menyampaikan masalah-masalah yang menjadi kendala atau kesulitan di lapangan, terutama menyangkut masalah-masalah yang harus dikoordinasikan dengan Komando atas.




Selanjutnya Tim Waslap membacakan sambutan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., yang mengatakan, kegiatan pengawasan Lapangan Sektoral Itkoarmabar merupakan kegiatan pengawasan lapangan tahunan untuk mengetahui situasi kinerja jajaran Koarmabar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017 di seluruh jajaran Lantamal II yang akan meliputi sector kerja diantaranya bidang Operasi, Logistik, Personel, Material, Intelpam, Khusus dan Keuangan, untuk menemukan berbagai permasalahan maupun kendala satuan yang menjadi objek pengawasan lapangan agar dapat dicarikan solusi pemecahan secara menyeluruh. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Rel/Abdi)




Read more
Menteri Harus Mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

Menteri Harus Mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

EkspresNews.com – Ribut ihwal banyaknya paket pekerjaan besar di lingkungan BPJN III Sumbar-Bengkulu yang realisasinya jauh dari perencanaan yang telah ditetapkan, membuat Advokat & Aktivis Anti Korupsi Ady Surya SH MH meradang. “Di semua laporan triwulan II ini tidak ada yang memenuhi target volume kerja sesuai dengan kontrak kerja. Ini merupakan suatu kelalaian kerja yang terindikasi merugikan keuangan negara. Kita minta aparatur penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ketus Mantan Aktivis 98 yang dijuluki dengan “Raja Demo” ini dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Rabu (9/8) siang, di sebuah restoran Malaysia di Padang.

Ady Surya 2Dikatakan Ady, begitu Advokat & Aktivis Anti Korupsi Adya Surya SH MH acap disapa, ini menunjukan tidak adanya kontroling dari gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu. Sehingga, katanya lagi, terjadi kelalaian kerja dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus melaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tentang kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar terhadap pelaksanaan proyek-proyek pusat di Sumbar, karena yang dirugikan oleh kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu yang tidak profesional tersebut adalah rakyat Sumbar sebagai penerima manfaat dari proyek tersebut,” ujar Ady yang juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertamakali mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di republik ini.

Lebih jauh dan serius Ady mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadumuljono harus melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek-proyek pusat yang ada di daerah. “Jangan hanya Menteri PUPR menunggu laporan yang kadangkala laporan itu juga tidak tertutupkemungkinan di mark-up. Menteri PUPR seharusnya menjemput bola dan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut. Dan apa bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaksana proyek Menteri seharusnya melaporkan dan mendorong ke proses hukum,” kata pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) ini.




Ditambahkan Ady, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan orang-orang yang terlibat di dalam monitoring dan pengawasan proyek. “Sekali lagi saya katakan, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah seyogyanya meminta menteri untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar,” ketusnya.

Ditegaskan Ady, secepatnya menteri harus mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar karena banyak pekerjaan yang tidak mencapai target. “Ini mengindikasikan bahwa Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar tidak mampu memimpin BPJN tersebut,” ucapnya. Lagi pula, katanya lagi, walaupun pendanaan proyek tersebut tidak dari APBD Sumbar tapi DPRD Sumbar mempunyai otoritas dan kewenangan untuk memanggil pelaksana proyek. Artinya, katanya, DPRD Sumbar harus memanggil Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan meminta keterangan serta mengevaluasi kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu tersebut. “DPRD Sumbar seharusnya melaporkan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu ke Menteri PUPR,” ujar pendiri LAM PK Fakultas Hukum Unand Padang ini. (Harianof)




Read more
Masyarakat Adat Seko Akan Tetap Berdiri Di Tanah Seko

Masyarakat Adat Seko Akan Tetap Berdiri Di Tanah Seko

Sejak munculnya penolakan dari Masyarakat Adat Seko terhadap rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko, nama “Seko” mengemuka di berbagai media massa maupun media sosial. Kasus Seko sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah banyak rencana investasi yang akan dilakukan di “Jantung Sulawesi” ini. Mulai dari HPH, perkebunan skala besar, pertambangan emas dan nikel. Namum berbagai investasi yang akan mengancam keberadaan masyarakat adat yang ada di Seko ini tidak berjalan mulus. Masyarakat Adat Seko menolak masuknya investasi yang bisa merusak kelestarian dataran tinggi dan pegunungan yang ada di Seko.

EkspresNews.com – Tidak banyak yang tahu dimana Masyarakat Adat Seko berada. Tapi jika datang ke Seko, rasa takjub akan keindahan alam yang ada di Seko sepanjang perjalanan tidak akan pernah berhenti. Perjalanan dari Masamba akan diawali dengan menyusuri sungai, punggungan bukit dan melihat berbagai macam vegetasi tanaman. Mulai dari hutan lebat dataran rendah hingga padang savana. Hamparan sawah berjajar rapih disetiap lembahnya. Seko adalah sebuah daratan yang berada di ketinggian diatas 1200 meter dari permukaan laut yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

WhatsApp Image 2017-08-13 at 21.01.56Pada tahun 2012 sebuah perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memperoleh Perpanjangan izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk melakukan survey untuk pembangunan PLTA di Wilayah Adat Seko dengan kapasitas 480 MW. Dengan adanya rencana pemerintah dan perusahaan inilah, masyarakat Adat Seko mulai gundah dan terganggu kedamaiannya yang selama ini sudah mereka rasakan.

Masyarakat Adat Seko khususnya Seko Tengah yang didalamnya terdapat Komunitas adat Pohoneang, Hoyane dan Amballong (SK Bupati Nomor 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko). Perjuangan mereka yang telah mendapatkan pengakuan atas wilayah adatnya pada tahun 2004 tidak dihormati oleh pemerintahan yang sekarang. Secara tegas dan konsisten Masyarakat Adat Seko menolak proyek pembangunan PLTA. Perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah adatnya ini direspon dengan laporan Pidana oleh pihak perusahaan yang berakhir pada penangkapan 14 orang sejak bulan Agustus 2016. Amisandi adalah salah satu tokoh pejuang Masyarakat Adat Seko yang ditangkap saat itu.

Perlawanan terbuka oleh Masyarakat Adat Seko tidak hanya dilakukan oleh kelompok lelaki dewasa, tetapi juga kelompok perempuan. Pada Februari sampai April 2017 lalu, sekitar 400 perempuan adat mendirikan tenda di lokasi pengeboran perusahaan sebagai bentuk protes. Namun, tenda-tenda itu sudah tak lagi berdiri sejak aparat dari Polres Masamba melakukan pengusiran dengan menembakkan gas air mata. Menghancurkan dapur darurat para ibu di sana. Masyarakat kian cemas, takut, dan marah.

Melihat situasi Seko dan konflik yang terjadi di Seko, Indonesia Nature Film Society (INFIS) bekerjasama dengan Handcrafted Films dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencoba mendokumentasikan seperti apa konflik yang terjadi dan bagaimana dengan situasi terakhir di Seko. Pendokumentasian dilakukan dengan melakukan wawancara para tokoh, pemuda dan kaum perempuan di Seko. Film dokumenter berdurasi 12 menit ini berjudul Salombengan Seko. Pembuatan film ini merupakan bagaian dari kampanye global “Siapa Lagi Kalau Bukan Kita”, yaitu sebuah kampanye tentang perjuangan masyarakat adat di beberapa negara yang berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya.

Film “Salombengan Seko” sebagai salah satu upaya meneruskan harapan Masyarakat Adat Seko. Menyampaikan suara-suara Masyarakat Adat Seko yang diabaikan. Merekam kriminalisasi yang terjadi di Seko dan upaya pemerintah dan perusahaan dalam memuluskan aktivitas survey perusahaan. Kolaborasi ini sekaligus untuk memberi dukungan, membangun solidaritas mayarakat lebih luas terhadap Masyarakat Adat Seko.

“Harapan saya, khususnya kami orang-orang Seko, kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran kami orang-orang Seko untuk menolak PLTA. Karena kami mempertahankan hak, pusaka, identitas, jati diri, nilai dan sejarah kami sebagai orang Seko. Ini alasan utama kami menolak kehadiran PLTA PT Seko Power Prima di Seko. Setelah pemutaran film ini, masyarakat luas diluar Seko bisa menilai kenyataan secara jujur. Selama ini yang ada mereka seolah-olah mendapat berita yang salah bahwa masyarakat Seko menerima pembangunan PLTA. Padahal Tidak. Kami sudah tolak sepenuhnya sejak tahun 2013 sampai saat ini” kata Amisandi.

Amisandi yang sudah bebas dari penjara pada tanggal 1 Agustus 2017, hadir sebagai salah satu pembicara dalam pemutaran perdana film Salombengan Seko. Pembicara lainnya yang hadir adalah Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Wallacea Sainal Abidin, Anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Ibrahim Massidenreng, dan Anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Region Sulawesi Mahir Takaka.

Pemutaran Perdana Film ini dilaksanakan oleh BEM IAIN Palopo di Aula Serbaguna IAIN Palopo pada pukul 19.30 WIT. Kegiatan ini didukung oleh Perkumpulan Wallacea, LPM To’ Ciung Unanda, Sema FISIP Unanda, Germas Lutra, PC. PMII Palopo, Pemilar, Gusdurian Palopo, Eksekutif LMND Palopo, Suladwiva[dot]co, dan Radio Swara Tokelakaju, Solidaritas Peduli Seko. Pemutaran film ini sekaligus memperingati perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) pada tanggal 9 Agustus 2017. (Rel/SanFirst)




Read more
Kegiatan Pacu Jawi Perdana di Sawahlunto

Kegiatan Pacu Jawi Perdana di Sawahlunto

EkspresNews.com – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 Sawahlunto gelar Pacu Jawi pertama kali di Desa Batu Tanjuang, Kecamatan Talawi. Kegiatan pacu jawi tersebut diikuti sebanyak 150 Jawi banyak di buru fotografer luar negeri. Pacu Jawi merupakan badaya anak nagari dalam menyambut perta panen. Sehingga Pacu Jawi dilaksanakan di areal persawahan petani yang berair.

“Pacu Jawi ini pertama kali berlangsung di Sawahlunto, sehingga dengan ivent Pacu Jawi ini dapat menambah destinasi wisata di kota Sawahlunto. Selain itu, iven ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat sekitar dapat manfaat dengan bardagang. Pacu Jawi ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong kemerdekaan RI ke 72,” ujar Marwan, Kepala Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, kepada wartawan, Sabtu, (5/7).

Ia menyebutkan bahwa iven Pacu Jawi tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Warga sekitar dapat mengais rezeki dengan berjualan di sekitaran arena Pacu Jawi berbagai aneka makanan khas kota Sawahlunto. “Pacu Jawi juga dapat mengundang pengunjung dan wisatawan yang menyaksikan langsung Pacu Jawi. Adanya iben ini dapat mempromosikan Pacu Jawi bernilai jual tinggi di masa mendatang,” katanya.

Ismed, Wakil Walikota Sawahlunto menyebutkan bahwa kegiatan Pacu Jawi merupakan Sport tousizem sehingga menambah destinasi wisata di Sawahlunto. Sistem Paju Jawi yang akan dilaksanakan secara teknis akan dipandu langsung oleh Persatuan Olah Raga Pacu Jawi, (Porwi) Tanah Datar.

“Ada sebanyak 150 ekor jawi berserta joki yang akan bertanding di arena sawah Desa Batu Tanjuang. Iven Pacu Jawi tersebut akan menambah gairah peternak sapi yang ada di Sawahlunto. Sehingga kedepan ada pula atlet pacu jawi di kota Sawahlunto. Kemudian, pacu jawi ini menambah wisata yang ada di Sawahlunto. Pacu jawi ini akan di selenggarakan menjadi iven tahunan, untuk di selenggarakan,” ungkapnya.

Sarbit Pakiah Kayo, 60, peserta asal Pariangan Tanah Tadar mengaku bahwa dirinya membawa empat ekor sapi untuk ikut serta Pacu Jawi di Sawahlunto. Sebelumnya Pacu Jawi dilakukan para petani dan masyarakat sekitar Tanah Datar untuk mengisi waktu setelah masa panen yang menjadi hiburan. Pacu Jawi biasanya diadakan 3 kali setahun di Tanah Datar dirinya mulai “masuak sawah”(terjun sebagai joki) sejak duduk Sekolah Dasar. Pacu Jawi menggunakan area sawah yang sudah basah.

“Filosofi Pacu Jawi adalah pemimpin dan rakyat bisa berjalan bersama. Pacu Jawi berlansung dua ekor dengan dua cara yakni, pacu bendera dengan mengandalkan kecepatan. Jika bendera sudah di angkat atau di kibarkan maka jawi akan berlari. Bisanya ada tiga pasang jawi yang akan berpacu dari star dengan kode bendera di angkat ke atas hingga sampai pinis,” ujarnya.

Kemudian, cara penilaian pacu jawi kedua, kata dia, pemenangnya tidak ditentukan siapa tercepat tetapi joki  harus mengendarai jawi bisa berlari lurus. Artinya Jawi tidak memisah dari kawannya dan jalan lurus hingga sampai finis, maka akan lebih tinggi nilainya poinnya ermasuk harga jual Jawi itu sendiri.

“Jika lari jawi tidak lurus, maka joki bisa mengulangi pacu hingga tiga kali sampai lurus dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika selama tiga kali gagal maka jawi pacu tersebut tidak menang. Makanya ada Pacu Jawi dilepas sendirian dan tidak dipasang lawan. Cara ini dibuat agar tidak saling berbenturan satu sama lain yang berisiko tinggi,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa Joki memakai alat bajak pacu terbuat dari bambu sebagai alat berpijak sewaktu perlombaan berlangsung. Bajak tersebut merupakan salah satu peralatan digunakan petani untuk membajak sawah. Kemudian, Joki pada saat mengendalikan Jawi akan menggigit ekor sapi agar lari Jawi semakin kencang larinya. (Eraflah)

 



Read more
Sediakan Ambulan Gratis, Bupati Apresiasi Kepala Jorong Panjaringan

Sediakan Ambulan Gratis, Bupati Apresiasi Kepala Jorong Panjaringan

EkspresNews.com – Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi mengapresiasi Kepala Kepala Jorong Kenagarian Bukik Limbuku Kecamatan Harau Panjaringan Ujang (55) yang menyediakan ambulan gratis bagi warganya. Kegiatan sosial yang menjadi inovasi itu hendaknya ditiru oleh kepala jorong atau wali nagari lain,” ungkap Bupati Irfendi ketika melihat langsung ambulan yang berasal dari mobil pribadi Ujang.

Sejak keberadaan mobil ambulan tersebut, masyarakat yang tertimpa musibah, sakit dan meninggal dunia tidak perlu khawatir lagi kesulitan mendapatkan pelayanan. Sebab, mobil pribadi jenis Honda Jazz milik kepala jorong yang sudah disulap jadi ambulan itu siap melayani selama 24 jam tanpa pungutan bayaranLebih lanjut Irfendi mengatakan, ini bagian dari pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya ambulan di jorong tersebut, tentunya setiap warga yang membutuhkan bisa dengan segera mendapatkan pelayanan. Lebih menggembirakannya, layanan bisa didapatkan secara gratis, khususnya buat warga miskin. “Ini ide cemerlang yang perlu ditularkan pada nagari atau jorong lain. Kita mengapresiasi dan berterimakasih kepada pak Ujang,” ulang Irfendi.

Dengan adanya ambulan jorong ini, setiap warga yang tertimpa musibah atau sakit yang membutuhkan pertolongan medis di rumah sakit atau puskesmas dapat ditangani secara cepat.Hebat sekali, setiap warga yang membutuhkan ambulan itu tinggal menghubungi kepala jorongnya. Mobil unit bidang kesehatan ini jelas sangat membantu warga,” tutur Irfendi yang dianggukkan sejumlah warga Penjaringan.

Putera Koto Tangah Simalanggang itu menyebut, kepala jorong selaku perangkat nagari diharapkan terus berinovasi di segala bidang termasuk di bidang sosial seperti ambulan gratis tersebut.Sebelumnya Kepala Jorong Panjaringan Ujang kepada Bupati Irfendi mengaku berinisiatif menjadikan mobil pribadinya menjadi mobil unit ambulan menyikapi fenomena kesulitan warga yang mengalami sakit parah atau emergensi mendapatkan ambulan buat mengantarnya ke rumah sakit atau puskesmas.

Ide tersebut disambut positif masyarakat, karena faktanya selama ini mereka memang tidak mudah mendapatkan layanan  ambulan.Saya memutuskan menjadikan mobil pribadi saya menjadi ambulan karena ini merupakan salahsatu kebutuhan warga kami,” ungkap Ujang. (Nahar Sago)




Read more