Sapi Jokowi di Padang, Dipotong Hari Sabtu

Sapi Jokowi di Padang, Dipotong Hari Sabtu

EkspresNews.com – Sumatera Barat (Sumbar) kembali mendapat sapi qurban dari Presiden RI Joko Widodo. Sapi yang beratnya diperkirakan 1 Ton tersebut akan dipotong pada Hari Sabtu.

Sekretaris Daerah Prpvinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan, sapi pemberian orang nomor satu di tanah air itu akan disemblih pada hari Sabtu di Masjd Raya Sumbar. “Kalau hari Jumat kan relative pendek. Jadi dipotongnya hari Sabtu saja. Kita sudah menyiapkan panitia untuk itu,” katanya usai rapat paripurna di DPRD Sumbar pada Kamis (30/8).




Ia mengatakan, sapi yang beratnya 1 Ton itu merupakan peranakan lokal yang dibawa dari Payakumbuh. “Memang bibitnya dari luar, tapi ini peranakan lokal. Bekerja sama dengan dinas Peternakan Sumbar,” katanya. Ia katakan, daging qurban tersebut diperuntukan untuk masyarakat fakir miskin kota Padang. (Asra)

Read more
Wagub : Songket Bisa Jadi Pakaian ASN ke Kantor

Wagub : Songket Bisa Jadi Pakaian ASN ke Kantor

DSC_0053EkspresNews.com – Produksi songket di Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Kota Sawahlunto sudah menampakkan peningkatan. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, Songket tersebut bisa menjadi pakaian bagi Aparatur Negara Sipil (ASN) untuk ke kantor. Kabupaten atau kota lain, bila tidak punya produksi songket, Songket Sawahlunto bisa menjadi pilihan.

“Saya rasa kita tidak usah lagi terikat. Karena sekarang di ASN sudah tidak ada lagi ikatan. Bisa saja kita sekarang pakai hasil industri sendiri atau songket-songket atau tenunan yang bisa dipakai untuk kita ke kantor,” kata Nasrul Abit usai penutupan Sawahlunto International Songket Carnaval (SISCA) pada Minggu (27/8) siang di Sawahlunto.

Nasrul Abit mengatakan, untuk saat ini memang belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjelaskan aturan tersebut. Akan tetapi, katanya, karena di Sumbar ada beberapa kabupaten dan kota yang punya produksi songket tersebut, ini sudah bisa dijadikan pakain bagi ASN.

Ia juga mengatakan, bila walikota atau bupati di Ranah Minang ini ingin menjadikan songket sebagai salah satu pakaian dinasnya, maka kepala daerah tersebut boleh membuat peraturan bupatinya.  Di samping itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Triawan Munaf mengatakan, Songket adalah produk keunggulan di Sawahlunto. Kekuatan tradisinya sangat khas, tetapi memang memerlukan penyempurnaan-penyempurnaa, seperti dari segi desain.

Oleh karena itu, kita ingin, bukan hanya menunggu, tapi kita akan sama-sama bina dan kembangkan dengan pemahaman terhadap selera internasional dan juga nantinya bagaimana penerapan-penerapan songket ini. “Songket bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga bisa dijadikan aksesoris, keperluan rumah tangga, dan lain-lainnya. Saya pikir itu dapat memperluas pasaran hingga nanti akan dibutuhkan kemampuan Sawahlunto untuk memproduksi lebih banyak lagi tanpa mengurangi kualitas,” jelasnya.




Menurutnya, kualitas Songket sawahlunto tersebut sudah bagus. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Mudah-mudahan ke depannya jauh leih baik. “Kadang-kadang kan begini, songketnya sudah bagus, tapi baju dalamnya yang kuras bagus. Nah, hal-hal detail seperti itu harus jadi perhatian,” katanya. Saat ini, kata Triawan, Songket sudah menjadi pakaian nasional. “Seperti kemarin ketika hari Merdeka di Istana banyak yang memakai songket. Songket itu memiliki cIri dan sifat festif, mengkilat dan meriah. Walaupun polos, tetap ada kilat mengkilatnya. Itu sudah menjadi ciri khas tersendiri,” katanya.

Terkait bahan bakunya, saat ini kota Sawahlunto masih menggunakan bahan baku songket dari India dan Cina. Mengenai hal itu, menurut Triawan Munaf, itu adalah lintas kementerian, tidak bisa badan ekonomi kreatif sendiri. Tapi, ia akan membicarakannya dengan para desainer, dan kementerian yang berwenang.

Ia mengajak agar masyarakat bangga kepada produk kita sendiri. Kalau ada produksi, tapi tidak ada yang mengomsumsi ini tidak akan berhasil. “Seperti di Korea, di Korea, ketika mereka sudah memproduksi suatu barang, walaupun belum sempurna, tapi mereka sudah mengonsumsi. Saya harap Indonesia juga begitu, jangan menunggu sempurna, mari kita konsumsi produk-produk kita. Bayangkan pasar yang kita lebih dari dua ratus juta. Itu adalah pasar yang menggiurkan bagi orang-orang luar,” jelasnya. Sementara itu, Walikota Sawahlunto Ali Yusuf Optimis Songket hasil tenunan masyarakat di situ mampu go international. (Asra)

Read more
Bangkitkan Kesadaran Tolak Tambang dengan Film

Bangkitkan Kesadaran Tolak Tambang dengan Film

EkspresNews.com – Tidak ingin menjadi korban pertambangan seperti yang dirasakan masyarakat Teluk Buyat, Masyarakat Jorong Salibawan Nagari Sundata Kab.Pasaman menggelar kegiatan bedah film dampak pertambangan pada Minggu 27 Agustus 2017 kemarin. Bedah film Teluk Buyat Dampak Pertambangan Emas PT.Newmont dan Samin VS Semen tersebut dilakukan  di Pasar Salibawan, kurang lebih seratus orang warga berkumpul untuk menyaksikannya. Menurut Supriadi Pemuda Jorong Salibawan bedah film ini dilakukan untuk bisa membuka mata masyarakat terkait pilihan penolakan yang harus diambil,  sadar dan tidak  membiarkan pertambangan mencabik bumi Sundata.

SundataKami menyadari film sebagai media komunikasi yang lebih mudah dipahami dan dapat mengundang banyak orang untuk hadir sekaligus memahami dampak besar dari pertambangan yang sudah terjadi di daerah orang, agar menjadi pelajaran bagi kita tuturnya lebih lanjut. Diungkapkannya lebih jauh kegiatan ini merupakan langkah lanjutan kami untuk penolakan keberadaan PT. Anugerah Batu Hirang yang melakukan rencana penembangan emas di wilayah peladangan diatas tanah ulayat masyarakat. Masyarakat Sundata juga tidak menerima informasi yang transparan dalam pengurusan perizinan dan rencana pertambangan tersebut. Kami bersama telah melakukan permintaan dokumen pertambangan, AMDAL, Peta dan lainnya, tapi tidak digubris, hingga pada akhirnya 16 Januari 2017 lalu mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Refki masyarakat Jorong Salibawan Nagari Sundata yang ditemui seusai bedah film mengatakan, mata saya berkaca-kaca melihat kondisi masyarakat di Buyat Minahasa itu yang terusir dari kampungnya karena tidak tahan lagi menanggung penyakit dan pencemaran dari aktifitas tambang emas PT. Newmont. Bahkan sampai harus pindah dan menggali kuburan anaknya dari dampak itu, kami tidak ingin membayangkan jika itu terjadi pada kami, yang jelas kami merasa dampak pertambangan emas itu sangatlah merusak kehidupan.  Kami tidak ingin ada pertambangan di Nagari kami ini.

Sebelumnya, diketahui PT. Anugerah Batu Hirang yang beroperasi di Nagari Sundata, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman secara administratif perizinan PT. Anugerah Batu Hirang diketegorikan pada izin non clean and clear. Berdasarkan Pengumuman Dirjen MINERBA Nomor 1279.Pm/04/DJB/2017 Tentang Daftar IUP Non Clear and Clean, yang telah direkomendasikan oleh Gubernur/Pejabat Berwenang hingga Juni 2017, disebabakan tidak terpenuhinya aspek kewilayahan, aspek keuangan, aspek teknologi dan aspek lingkungannya sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan izinnya.

Kemudian, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.1/119/sckr-2016, bahwa PT. Anugerah Batu Hirang tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang merupakan suatu persyaratan wajib jika melakukan kegiatan Non-Kehutanan yang berada di Kawasan Hutan Lindung. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa pengunaan kawasan hutan tanpa izin dikategorikan  sebagai salah satu kegiatan perusakan hutan dan pengunaan kawasan hutan secara tidak sah sesuai pasal 89 Ayat (2) huruf a. Koorporasi yang melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat delapan tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit dua puluh miliar rupiah dan paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Tidak sampai disana PT. Anugerah Batu Hirang juga tidak melakukan Pembayaran Iuran Tetap (landrent)  sesuai kewajiban yang disyaratkan kepadanya sehingga dapat  menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 262.650.700, sesuai data Evaluasi PNBP Provinsi Sumatera Barat  Per September 2015. Atas pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan PT.Anugerah Batu Hirang dari segi hukum dapat dituntut pidana jika tidak melakukan pembayaran iuran tetap sesuai pasal 21 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.




Masyarakat Jorong Salibawan menegaskan menolak hadirnya PT.Anugerah Batu Hirang di Nagari Sundata yang akan melakukan pertambagan emas, kami akan merasakan dampak ketiadaan air untuk mengairi sawah, karena Batang Aia Salibawan masuk dalam wilayah yang akan ditambang tersebut, begitu juga terhadap air untuk kami minum, kalau tidak ada air bagaimana kami akan hidup dan banyak dampak pertambangan lainnya seperti mereka di Teluk Buyat. Kepada Pemerintah Sumatera Barat kami menyampaikan penolakan jangan dibuka tambang di Sundata, semua akan terkena dampak jelas mereka tegas. (Rel/FS)

Read more
Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Dipaparkan

Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Dipaparkan

EkspresNews.com – Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Secara bertahap, program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Kepala bidang manfaat rujukan BPJS cabang Payakumbuh, Neri Eka Putri, menjelaskan, sampai dengan saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan di 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta. Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pertama dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta serta rawat inap 7,6 juta.




Lanjut, komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak.Implementasi program JKN-KIS yang baru 3,5 tahun, nyatanya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian. Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun. Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh mencapai 588.846 jiwa. Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh pemerintah daerah kota Payakumbuh melalui program JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato), sebanyak 31.865 jiwa, dan kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 17.874 jiwa. Dan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar melalui program JKSS sebanyak 62.105 jiwa. Sehingga total kepesertaan PBI APBD JKSS yang didaftarkan dan diintegrasikan oleh pemerintah daerah untuk wilayah kantor cabang Payakumbuh kepada program JKN-KIS adalah sebanyak 111.844 jiwa, jelas Yoelizar.

Ditambahkan kepala BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh, Yoelizar Zubir saat kegiatan Public Expose di aula BPJS Kesehatan, Selasa (22/8), pertumbuhan jumlah peserta ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasiitas kesehatan yang bekerjasama. Saat ini kantor cabang Payakumbuh telah bermitra dengan 77 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdiri atas 53 Puskesmas, 7 dokter praktek perorangan, 3 dokter praktik gigi perorangan, 7 klinik Pratama dan 7 klinik TNI/Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh juga telah bekerja sama dengan 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 5 Rumah Sakit, 5 apotek serta 9 Optik.

Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk mensukseskan program JKN-KIS. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.Kedepan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS serta cakupan kepesertaan semakin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage atau cakupan semesta di tahun 2019, pungkas Yoelizar. (Rel/Nahar Sago)

Read more
Tingkatkan Sistem Pemerintahan, 6 Pejabat Dilantik

Tingkatkan Sistem Pemerintahan, 6 Pejabat Dilantik

Pejabat DilantikEkspresNews.com – Untuk lebih meningkatkan sistem pemerintahan yang baik Walikota Solok Zul Elfian kembali melantik 6 orang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Solok. Dua diantaranya merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II dan sisanya pejabat pengawas atau setara eselon IV. “Pelantikan ini Semuanya tidak lepas dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat dan handal sehingga pembangunan kota Solok kedepan yang lebih baik dan bermuara meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Zul Elfian, saat melantik para pejabat tersebut, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Walikota Solok, H. Zul Elfian, mutasi, Rotasi dan promosi merupakan hal yang lumrah dalam lingkungan pemerintahan. Pergeseran pejabat menjadi salah satu bentuk upaya penyegaran dalam membentuk sebuah pemerintahan yang lebih baik.

Saat ini yang paling utama kita lakukan adalah menyamakan persepsi bahwa pejabat dan ASN merupakan pelayan masyarakat, bukan malah mintak dilayani. Pejabat harus menyadari tugas dan fungsi sesuai dengan aturan. Pejabat yang diberi amanah mesti kreatif dan inovatif sehingga ada peningkatan kinerja, tidak hanya berkutat dengan kebiasaan lama yang dapat menghambat produktivitas kerja.




Maka dari itu, kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa memberikan pelayanan terbaik, dengan meningkatkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama dengan semua pihak.”bersama-sama kita bergerak maju membangun Kota Solok yang sangat kita cintai ini,” jelas Zul Elfian.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Nova Elvino sebagai Asisten Bidang Pemerintahan. Sebelumnya, ia menduduki kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara yang menggantikan jabatannya yakni Syaiful Rustam yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan.

Pejabat lainnya yang dilantik yakni Delyardi yang menjabat sebagai Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok, Wendra menjabat Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Solok, Taufiq Rusli menjabat Kasi Produksi Peternakan Dinas pertanian serta Millia Musliani Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Lubuk Sikarah. (Roni)

Read more