Ranperda Pendidikan Inklusif Dibahas

Ranperda Pendidikan Inklusif Dibahas

EkspresNews.com – Sebanyak 3 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sawahlunto tahun 2017 menjadi pokok bahasan Pemerintah Kota Sawahlunto dan DPRD setempat. Ketiga Ranperda teresebut salah satunya adalah tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Didukung oleh keempat fraksi DPRD ini, Pemerintah secara bertahap akan melakukan asassement (penilaian kelayakan bagi peserta didik) dan merekomendasikan anak berkebutuhan khusus yang layak untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum di semua jenjang pendidikan. Ini artinya anak berkebutuhan khusus yang mampu akan mendapatkan hak yang sama untuk menempuh pendidikan di sekolah umum.

Dalam pembahasan disebutkan oleh Walikota bahwa pihaknya akan berkonsultasi secara konsisten dengan DPRD untuk mensuport pelaksanaan penidikan inklusi ini, termasuk tentang penganggaran dana untuk sarana prasarana serta penyediaan tim penilai dan tenaga pendamping.

Untuk menjamin hak anak berkebutuhan khusus ini, direncanakan sekolah inklusi akan ada satu sekolah di setiap tingkat di tiap kecamatan. Menjawab pertanyaan fraksi PPP, NASDEM dan PAN, Ali Yusuf menjelaskan bahwa saat ini pendidikan inklusi sudah terlaksana di beberapa sekolah-sekolah negeri yakni 2 orang anak di SDN 19 Santur, 10 anak di SDN 01 Silungkang Tigo,13 anak di SDN 13 Silungkang Oso, 9 orang di SDN 07 Talawi Hilir, 1 anak di SMPN 02, 2 anak di SMPN 03, dan 1 orang di SMP Muhammadiyah. (Eraflah)




Read more
Budaya Masyarakat MCK di Sungai, Sanitasi Masalah Serius

Budaya Masyarakat MCK di Sungai, Sanitasi Masalah Serius

Saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah sedang gencar untuk memperbaiki sanitasi di lingkungan masyarakat agar tetap sehat, bersih, dan asri. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, kadang di Sumbar bukan karena sanitasi atau kamar mandi tidak ada di rumah masyarakat itu, tapi karena sudah kebudayaan untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di sungai.

EkspresNews.com – Kata Gubernur, meski di rumah masyarakat tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk penunjang MCK, tapi bagi mereka kurang afdal bila tidak di sungai. Ini merupakan sebuah kebudayaan. “Lihatlah pag-pagi, banyak masyarakat yang sudah berada di sungai, ada yang mandi, mencuci, dan yang lainnya. Ini sebetulnya, tidak bisa disalahkan karena memang sudah dari dulunya seperti itu,” katanya saat membuka kegaiatan temu ramah tamah dan kick of meeting program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) Provinsi Sumbar pada Rabu (9/8) lalu.

Gubernur mengatakan, meski masyarakat masih menggunakan sungai, tapi hal ini perlu diluruskan. Sanitasi kata Gubernur, bukanlah persoalan untuk diri sendiri saja. Akan tetapi, menyangkut hidup orang banyak. “Bila satu rumah saja kotor dalam sebuah lingkungann, maka rumah yang lain akan juga kena dampak kotornya. Bisa menyebar dan berujung dalam merusak kesehatan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, sanitasi sangat penting dan salah satu bagian dari kehidupan. Ia mengimbau agar seluruh kepala daerah peduli tehadap perkembangan sanitasi masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Koordinasi antara pemeirintah provinsi, kabupaten dan kota mesti terjalin dnegan baik. Baik kemudian untuk mewujudkannya, jangan hanya terpacu karena anggaran saja, tapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan,” kata Gubernur.

Kemudian, kata politisi Partai Kedailan Sejahtera tersebut, yang penting adalah adanya document untuk dijadikan pedoman tentang rencana kerja, rencana aksi, bagi provinsi maupun kabupaten. Sehingga sanitasi menjadi kegiatan yang terpadu dan terprogram dengan document yang ada.

Lalu, lanjutnya, disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi. “Dengan demikian masyarakat bisa paham dan mengerti. Mereka secara mandiri menyediakan sarana dan prasarana untuk sanitasinya. Bila tidak, kita bisa menyiapkan dari program kita, adanya MCK umum dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, dari Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Bappenas Ir. Waharudin mengatakan, saat ini pemerintah puat sedang berupaya untuk memperbaiki sanitasi masyarakat. Katanya, ada tiga target yang perlu dicapai pada akhir tahun 2019.

Target pertama, katanya adalah di akhir tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah minum air bersih, meskipun tidak  semuanya disediakan oleh PDAM. “Yang penting air yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air yang sehat, harus memenuhi standar,” katanya.

Kemudian, target kedua adalah pada akhir tahun 2019 tidak ada masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) semabarangan. Semua harus memiliki tempt masing-masing. Selanjutnya, semua masyarakat harus menikmati listrik.

Katanya, untuk Sumbar capai dan target nasional akses sanitasi tahun 2016, 39, 01 Persen tidak ada akses, 8,06 Persen Akes dasar, dan 52,93 Persen akses layak. Menurutnya, sanitasi adalah tugas bersama. Mulai dari pemerintah sampai ke kabupaten dan kota. (Asra)




Read more
Wakil Bupati Mentawai : Kepala Dusun Harus Membuat Laporan

Wakil Bupati Mentawai : Kepala Dusun Harus Membuat Laporan

EkspresNews.com – Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake’ menegaskan bagi seluruh Kepala Dusun di Bumi Sikerei wajib membuat laporan setiap bulannya sebagai pengendali tugas seorang kepala dusun. Hal itu ditegaskannya kepada Kepala Dusun yang hadir pada temu ramah bersama masyarakat Dusun Pinairuk, Jumat malam (4/8/2017). “Saya tegaskan kepada seluruh kepala dusun di setiap pelosok Mentawai harus membuat laporan setiap bulan,” katanya.

Lebih lanjut Kortanius mengatakan, dasar pembayaran gaji kepala dusun melalui laporan yang dibuat setiap bulannya. Dan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat kesepakan dengan kecamatan agar hal itu dijalankan setiap saat dusun menerima gaji. “Melalui laporan itulah dasar pembayaran gaji kepala dusun. Tanpa laporan, gaji kepala dusun bersangkutan tidak akan dibayarkan,” tegasnya. Kortanius menambahkan, laporan data masyarakat yang paling akurat berada di tingkat dusun, sehingga peran dusun sangat diharapakan.

Salah satu anggota DPRD Mentawai dari fraksi PDI Perjuangan Nelsen Sakerebau menjelaskan, gaji kepala dusun saat ini sudah naik yakni 1,5 juta perbulannya. Maka dari itu melalui gaji yang cukup besar itu, kepala dusun dituntut harus bekerja penuh tanggung jawab, melayani  masyarakat sepenuh hati dan membuat laporan data masyarakat yang akurat dan akuntabel, karena gaji kepala dusun juga berasal dari uang rakyat. “Perlu di ingat, gaji kepala dusun itu juga berasal dari uang rakyat, maka kepala dusun dituntut melayani masyarakat dan membuat laporan data masyarakat yang akurat setiap bulannya,” pungkasnya. (Nobel)

 




Read more
Kopajag Bukittinggi Tolak Keberadaan Ojek Online

Kopajag Bukittinggi Tolak Keberadaan Ojek Online

EkspresNews.com – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Kopajag melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (10/08) pagi. Dalam aksi tersebut Syafrizal selaku Ketua Organda Kota Bukittinggi menyampaikan aspirasi dan menuntut Pemerintah Kota Bukittinggi melalui dprd, agar segera membubarkan Gojek, karena sudah dianggap mengurangi penghasilan mereka.

2“Kami meminta pemerintah agar membubarkan Gojek, karena sudah 200 Gojek yang beroperasi. Sepeda motor tidak termasuk dalam angkutan umum dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bayangkan jika 100.000 penghasilan mereka dikali 200 unit, maka sudah 20.000.000 penghasilan angkutan umum yang dirampas,” ujar syafrizal.

Syafrizal menambahkan, setidaknya ada tiga tuntutan pengemudi angkot ke pemerintah kota, yang pertama, kantor Gojek di Bypas harus ditutup. Yang kedua, aplikasi gojek harus dicabut, dan yang ketiga Gojek dilarang berkeliaran dalam kota, dan mohon ditertibkan oleh petugas yang berwenang.

3Menanggapi hal itu, Ketua dprd Bukittinggi Beni Yusrial, mengatakan bahwa Gojek yang ada di Bukittinggi belum ada izin dari Pemerintah Kota Bukittinggi, namun surat izinnya sudah masuk tapi belum ditanggapi. “Surat dari Gojek sudah masuk, namun belum ditanggapi. InsyaAllah kami akan menemui pimpinan Gojek untuk membicarakan izin Gojek ini di Bukittinggi,” ujar Beni Yusrial. Pantauan di lapangan hadir lebih kurang seratusan pengemudi angkot untuk menuntut DPRD Kota Bukittinggi terkait keberadaan Gojek yang sampai saat ini masih belum memiliki izin operasional. (Yasir)







Read more
Ketua DPRD Agam Apresiasi Penertiban Judi Jackpot

Ketua DPRD Agam Apresiasi Penertiban Judi Jackpot

EkspresNews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Marga Indra Putra, mengapresiasi pemerintah setempat yang telah menertibkan mesin judi jenis jackpot dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah itu. “Saya mengapresiasi penertiban 37 unit mesin jeckpot yang dilakukan Tim Satuan Koordinasi Penegak Produk Hukum Daerah (SKP2D) Agam semenjak Januari sampai Juli 2017,” kata Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra di Lubukbasung pekan lalu.

Selama ini, tambahnya, judi jakcpot  sangat marak di daerah itu, sehingga menjadi keluhan warga karena dampak dari judi itu sangat banyak seperti, kasus pencurian, siswa bolos sekolah dan lainnya.

JackpotUntuk itu, Ketua DPC Partai Demokrat Agam ini berharap dukungan dari pihak kepolisian agar jackpot  berkurang di daerah tersebut. Lalu memproses para pemain dan penyedia mesin jackpot itu sesuai aturan yang ada. “Ini untuk memberi efek jera kepada mereka, agar Agam terbebas dari judi jackpot,” tambahnya.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) setempat, Khairuddin, menambahkan, Tim SKP2D yang terdiri dari anggota Satpol-PP Damkar, Polres Agam, Kodim 0304, Kesbang Pol Agam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat telah menertibkan sebanyak 37 unit mesin jackpot beserta ribuan koin dan tiga orang teknisi.

Mesin jackpot itu diamankan di Kecamatan Lubukbasung, Tanjungmutiara dan Ampeknagari saat operasi pekat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. “Saat ini mesin jeckpot beserta ribuan koin dan tiga orang teknisi ini telah diserahkan kepada Polres Agam untuk proses selanjutnya,” katanya.

Ke depan, tambahnya, tim SKP2D akan tetap meningkatkan operasi dalam menyikapi laporan dari masyarakat tentang gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). “Tim akan turun ke lapangan untuk menyita mesin jackpot tersebut apabila ada laporan dari masyarakat,” katanya. (DT TM)

Read more