Pekerja Tuntut Remunerasi dan Tukin, UNP Lapor ke Polisi?

Pekerja Tuntut Remunerasi dan Tukin, UNP Lapor ke Polisi?

Diduga melakukan tindak penghinaan dan pencemaran nama baik, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) melaporkan 3 orang pekerjanya yang menuntut remunerasi dan tunjangan kinerja ke polisi. Tiga orang tersebut hingga kini telah berstatus tersangka.

EkspresNews.com – Dalam relis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang diterima Indonesia Raya, LBH Padang menerima Pengaduan dari Adnal (36 tahun), Zainal Arifin (46 tahun) dan Efi Jafa (51 tahun) yang merupakan tenaga pendidikan Universitas Negeri Padang yang saat ini menjadi Tersangka atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 316 Jo Pasal 335 KUHP. Mereka dilaporkan oleh Rektor Universitas Negeri Padang di Kepolisian Sektor Padang Utara berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/267/K/IV/2017 tertanggal 22 April 2017.

IMG-20170907-WA0015Pelaporan ini bermula dari demontrasi yang dilakukan pada 21 April 2017 didepan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang untuk menuntut remunerasi dan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan oleh pihak kampus. Aksi demontrasi berjalan lancar dan damai serta terjadi dialog antara tenaga kependidikan dengan pimpinan kampus. “Setelah aksi ini, kami semua bersalam-salaman dan persoalan sudah selesai, bahkan kami telah menerima pembayaran remunerasi dan tukin tersebut. Artinya kami sudah damai,” ungkap Adnal saat dihubungi, Jumat (8/9/2017).




Akan tetapi, seusai aksi, Adnal kemudian mengupload foto-foto demontrasi di akun facebook pribadinya. Dalam aksinya, mereka menuliskan di Spanduk “Stop Politisasi Kampus, Stop Pencitraan, Keluarkan Hak Tendik, Apa Kabar Remunerasi dan Tukin”.

Namun, malang bagi peserta demo, sebagai pekerja di UNP yang tidak memiliki jabatan tinggi menyesalkan adanya laporan Warek II Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D ke Polsek Padang Utara, namun belakangan Adnal mengetahui bahwa laporan tersebut adalah perintah Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. “Kami terkejut dengan adanya surat pemanggilan di Polsek Padang Utara, sebanyak 9 orang termasuk saya sebagai saksi, lalu beberapa waktu kemudian, mengerucut menjadi 3 orang dengan status tersangka. Ada apa ini, padahal jelas setelah aksi demo tersebut sudah salam-salaman dan berdamai yang artinya persoalan ini selesai, lantas kenapa ada pelaporan ke pihak polisi?” ujarnya Adnal.

Sementara itu, di LBH Padang ketika melapor, Adnal menyampaikan tidak menyangka Rektor melakukan pelaporan ke kepolisian padahal yang dilakukannya murni memperjuangkan hak atas remunerasi dan tukin yang belum dibayarkan pihak kampus. Lebih lanjut dia menuturkan semestinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Rektor bisa bersikap bijak dan demokratis. “Tak tanggung-tanggung, kami dituduh dengan 3 pasal, yaitu perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan dan UU ITE, kalau UU ITE ini mungkin karena saya menyebarkan foto-foto aksi demo, namun tidak ada unsur penghinaan disana,” terang Adnal.

Atas pelaporan ini, LBH Padang telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Rektor Universitas Negeri Padang tertanggal 7 September 2017 untuk meminta penjelasan terkait alasan pelaporan yang dilakukan dan bagian mana yang dimaksudkan dengan penghinaan oleh pihak kampus. Era Purnama Sari (Direktur LBH Padang) menyampaikan akan mendampingi kasus ini secara intensif demi perlindungan hak untuk menyatakan pendapat didepan umum.




Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Adnal bersama dua orang rekannya telah melaporkan perihal tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman. Dirinya juga telah mempersiapkan laporan ke instansi terkait lainnya seperti Kementerian Ristek Dikti dan Bareskrim. “Kami menilai ada upaya kriminalisasi, kita telah close dan tenang dengan adanya damai serta bersalaman dengan pihak rektorat. Padahal, kami memperjuangkan hak kami yang tidak dibayarkan oleh UNP, untuk kisaran 2 juta rupiah. Namun ternyata perkara ini dilanjutkan ke pihak polisi, ini sangat menciderai perkembangan demokrasi bangsa ini,” sesal Adnal.

Namun, saat Indonesia Raya mengonfirmasikan kepada Rektor UNP Ganefri, dalam pesan What’sApp mengatakan bahwa yang melaporkan bukan Rektor namun institusi yang diwakili oleh Wakil Rektor II karena yang bersangkutan telah merusak nama institusi dengan melakukan penempelan karton dan lain-lain serta menulis kata-kata yang merusak citra lembaga pada Mobil Jabatan Rektor BA 12 dan disebarkan melalui internet.

“Terima kasih Pak, yang mengadukan bukan Rektor, tapi Institusi yang diwakili Wakil Rektor II. Karena yang bersangkutan merusak nama institusi dengan melakukan penempelan Karton dan lain-lain dan  menulis kata kata yang merusak citra lembaga pada Mobil Jabatan Rektor BA 12 dan disebarkan melalui internet. Persoalan Tuntutan Remunerasi itu hal yang biasa. Sampai saat ini belum tampak niat yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Padahal mereka itu PNS, dan kalau akan mengganggu UNP akan kita pindahkan keluar UNP,” tulis Rektor UNP seraya meluruskan pemberitaan yang bermunculan.

Lebih lanjut, Ganefri juga mengatakan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai seharusnya tidak bertindak yang tidak semestinya karena akan merusak citra kampus. “Sampai saat ini belum tampak niat yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Mereka ini harus disadarkan sebagai aparatur sipil negara,” tutur Rektor UNP Ganefri.

Dikatakan Rektor, penyebab awalnya karena mereka dipindahkan dari posisi awal sebagai Pejabat pengadaan barang dan Jasa kemudian dipindahkan menjadi staf di fakultas. Karena sudah terlalu lama disana. Karena mereka merasa terganggu dan mereka pengaruhi kawan kawannya untuk mempertanyakan Remunerasi ke Rektorat.

(rel/Abdi)

Read more
Gubernur Irwan Prayitno : Warning Bupati / Walikota Mesti Jaga Netralitas ASN

Gubernur Irwan Prayitno : Warning Bupati / Walikota Mesti Jaga Netralitas ASN

DSC_9932EkspresNews.com – Gubernur Irwan Prayitno mewarning Bupati /Walikota terkait kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk menjaga netralitas ASN, jangan pernah mengajak atau mendorong ASN ikut berpolitik praktis , sehingga akan menimbulkan keresahan dan ketidakdinamisan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan daerah. “Bupati dan Walikota hendaknya menjaga netralitas ASN dan menempatkan ASN sesuai peran dan fungsinya secara professional , jangan libatkan dalam tim sukses atau ikut berpolitik pratis, posisikanlah ASN secara profesi penyelenggaraan pemerintah sesuai aturan yang berlaku . Kejadian beberapa peristiwa didaerah atas kebijakan pergantian pejabat yang tidak secara professional akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah itu sendiri,“ serunya.

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di Bumiminang Padang, Rabu (6/9/2017).

Hadir dalam kesepatan tersebut Ketua DPRD Sumbar yang diwakili Arkadius Dt. Intan Bano, Forkopimda, Wakil GUbernur Nasrul Abit, Sekdaprov. Dr. H. Ali Asmar, para asisiten , staf ahli gubernur, Bupati / Walikota , Ketua DPRD se Sumatera Barat, serta SOPD terkait.




Gubernur Irwan Prayitno menegaskan, ketika saya memimpin Sumatera Barat periode pertama pada tahun 2010, tidak ada pergantian pejabat Pemprov. Sumbar kecuali pensiun dan terkait persoalan hukum. Dan selama 4 tahun menjabat tetap meneruskan program dan kegiatan pemerintahan sebelumnya, seperti penyelesaian pembangunan kelok Sembilan, masjid raya Sumatera Barat, jalan by pas dan program infrastruktur strategis multiyear lainya.

“Kami baru dapat memasukan strategis program pembangunan baru pada akhir tahun kepemimpinan tahun 2015, pembangunan Stadion Utama di Padang Pariaman, pembangunan gedung kebudayaan, gedung infrasi dan lain-lain dalam bentuk pembangunan multiyear,“ ungkapnya.

Irwan Prayitno menerangkan, dalam pelaksanakan pembangunan yang telah terangkum dalam RPJMD, RPJP pembangunan daerah. Maka kesinambungan pembangunan menjadi sebuah komitmen fokus dalam percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan yang terbengkalai, sesungguhnya secara tidak langsung membawa kerugian pada kemajuan pemerintah daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan kepala daerah yang tidak secara berkesinambungan dalam memajukan pembangunan daerah dikawatirkan akan berdapat pada tingkat stabilitas kehidupan bermasyarakat yang dapat memperburuk kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah, kata Irwan Prayitno.

Kondisi ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam rangka menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana , dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan akutabel, dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Aparat Pengawas Penyelenggaraan Internal Pemerintah ( APIP) di daerah serta perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah.

GWPP dalam melaksanakan Binwas Umum dan Teknis dibantu oleh Inspektorat Provinsi berdasarkan Permendagri No. 76 tahun 2018 tentang pengawasan umum yang berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian pada Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangun Daerah, Pelayanan Publik di daerah, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam bentuk pengawasan lain.




Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan berhak memberikan penjatuhan sanki administrasi kepada Bupati /Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota, atas 19 jenis tindakan kecuali tindakan meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari. Dalam hal menjatuhkan sanksi tentu APIP Kemendagri melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya. “Presiden Jokowido pernah menyampaikan, Gubernur itu tangan kanan dan Menteri itu tangan kiri saya, dalam menjalan mandat rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Irwan Prayitno. (Humas)

Read more
Danlantamal II Padang Resmi Menyandang Pangkat Laksamana Pertama TNI

Danlantamal II Padang Resmi Menyandang Pangkat Laksamana Pertama TNI

pelaporan kenkat NdanEkspresNews.com – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Agus Sulaeman, M.Sc resmi menyandang pangkat Laksamana Pertama (Laksma) TNI yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatahn Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., dengan acara pelaporan korps kenaikan pangkat (kenkat) satu tingkat lebih tinggi di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Senin (4/5/2017).

Pelaporan kenaikan pangkat Danlantamal II Padang tersebut diikuti juga oleh 9 orang Perwira Tinggi lainnya diantaranya Aspotmar Kasal Mayjen TNI Marinir Gatot Triswanto, Laksda TNI I Nyoman Nesa (Staf Ahli Bid. Kedaulatan wilayah dan kemaritiman Kemenkopolhukam), Laksda TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E., (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI), Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. (Dekan Fakultas Kamnas Unhan), Laksma TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si. (Danlantamal I Belawan), Laksma TNI Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M (Kabiro Perencanaan Dan Organisasi Pada Settama Bakamla Seskoal), Laksma TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.Mt.,  (wakil Dekan Fakultas Strahan Unhan), Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H.,  M.Hum (Wakil Dekan Fakultas  Kamnas Unhan). Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Dispen Lantamal II)




Read more
Wabup: Mencari Aggau Bukan Ajang Mencari Jodoh

Wabup: Mencari Aggau Bukan Ajang Mencari Jodoh




EkspresNews.com – Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake membuka secara resmi festival muaggau di pantai Mapaddegat Selasa (5/9/2017). Dalam sambutannya Kortanius membantah pandangan negatif dari orang luar Mentawai. Mencari aggau tersebut sering dipahami sebagai ajang mencari jodoh. “Pemahaman orang dari luar itu sangat salah dan keliru” katanya.

Kortanius menjelaskan bahwa muaggau sebenarnya bukan ajang mencari jodoh tetapi sebagai ajang mempererat rasa kekeluargaan dan memupuk kebersamaan. Muaggau yang merupakan kebiasaan orang Mentawai mencari tambahan pelengkap menu makanan saat badai, terjadi satu tahun sekali.21390614_934048750067331_1771802157_o

Kegiatan mencari kepiting endemik dilakukan di sekitar pantai saat bulan purnama secara berkelompok.
Wakil Bupati juga berharap masyarakat mampu menjaga kelestarian aggau dan hanya mengambil kebutuhan secukupnya. Karena Iven muaggau akan digelar setiap tahun. “Kita harapkan masyarakat juga harus menjaga kelestariannya agar aggaunya tidak punah dan diambil secukupnya saja,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Mentawai Desti Seminora mengatakan, festival muaggau yang juga merupakan rangkaian acara Festival Pesona Mentawai mulai di gelar dari tanggal 05–07 September 2017. Lebih lanjut Desti menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini yakni dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi masyarakat yang hampir punah karena digerus oleh zaman.




Selain itu juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat di Mentawai yang heterogen, menangkal citra negatif terhadap aktivitas muaggau sekaligus memperkenalkan atraksi dan daya tarik wisata di Kepulauan Mentawai, sehingga dengan demikian diharapkan semakin banyak orang mengunjungi Bumi Sikerei.
Ia berharap momentum festival muaggau ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana mengenalkan potensi sumber daya pariwisata yang dimilikinya sekaligus mengenalkan kuliner khas masyarakat Mentawai “Subbet” kepada masyarakat luas dan dapat memberikan dampak bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat serta terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Setelah membuka acara festival muaggau, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai melepas 25 kelompok peserta lomba berburu Aggau yang di mulai pada pukul 19.00-00.00 wib. (Nobel)

Read more
Kepentingan Rakyat Teraniaya, Jika Dana Desa Terbengkalai

Kepentingan Rakyat Teraniaya, Jika Dana Desa Terbengkalai




EkspresNews.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta kepada camat yang ada seluruh kabupaten di Sumbar untuk mengawasi penggunaan dana desa di setiap desa atau nagari yang ada pada masing-masing daerahnya. Jangan sampai bantuan pembangunan itu terbengkalai, yang juga dapat membuat kepentingan rakyat teraniaya. Hal tersebut diutarakan Irwan Prayitno, pada saat membukat secara resmi Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Axana Padang, Selasa (5/9/2017). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kab/Kota se-Sumatera Barat, Kepala BPM Kab/Kota, Camat , Walinagari yang menerima Dana Desa. Tenaga ahli dan pendamping se-Sumatera Barat.

Ini diungkap Gubernur Irwan Prayitno untuk menghidari terjadinya persoalan hukum bagi wali nagari, mengingat tidak seluruh wali nagari yang memiliki latar pendidikan yang memadai seperti pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. “Mantan-mantan Kepala Desa banyak masuk penjara karena salah dalam mengelola uang desa, saya lihat hal itu terjadi di Sukamiskin. Saya bukan menakut-nakuti, cuma mengasih tahu, agar tidak terjerat hal yang sama,” katanya,

DSC_9909Gubernur Irwan Prayitno lebih jauh menegaskan, dengan adanya pengawasan dari para camat, tentunya diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja para wali nagari dalam membangun desa/nagarinya melalui dana desa tersebut. Pemerintah saat ini, memberikan perhatian pada desa, yakni bantuan berupa dana desa yang cukup besar, yang diswakelola oleh Kepala Desa. Untuk itu, dalam perencanaannya, juga turut didampingi dan diawasi oleh camat dan berserta bupati. Terutama memenuhi syarat-syarat administrasi terkait pencairan anggaran, bisa segera asal syaratnya lengkap. Syarat tersebut, antara lain adanya Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan. “Bantuan pemerintah itu banyak. Rakor diperuntukkan agar bantuan-bantuan ini bisa direncanakan penggunaannya dengan baik, bisa dijalankan dengan baik, dan diawasi pelaksanaannya dengan baik. Oleh karena itu, khusus pada camat, harus pandai mengawasi ini, dan bantuan tersebut jangan sampai terbengkalai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Irwan menghimbau dalam pengelolaan dana desa di nagari mesti dilakukan secara kompak, duduk bersama. Jangan merasa walinagari lebih tinggi lalu berjalan sendiri, tokoh-tokoh masyara jangan pula mendahulukan kepentingan sepihak.

Dan yang terpenting menyamakan persepsi bersama stakeholder serta pemangku kepentingan di sebuah nagari, bagaimana kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan baik serta mendapat dukungan semua pihak. “Maka dari itu rencanakan secara bersama, kalau ada masalah selesaikan bersama, hingga pembangunan yang dibiayai dengan dana desa menjadi milik bersama. Lalu juga perlu sinergi dan komunikasi bersama camat dan Bamus yang harus bersinergi mengurus nagari,” ujarnya.




Irwan berharap, agar para walinagari mengikuti aturan dalam menggunakan uang untuk suatu pembangunan. Apalagi untuk kepentingan masyarakat, salah urus bisa jadi temuan, dan konsekuensinya harus menggantinya. Sedangkan untuk para pendamping dana desa, jangan pendamping sampai tidak tahu cara proses pencairan dana tersebut. “Pendamping dana desa itu harus paham pekerjaan, peran dan tupoksinya. Pendamping juga harus hati-hati dalam memberi masukan gar tak masuk jeruji. Saya harap semua pendamping kerja profesional,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang diwakili Drs. Erman Rahman,MSi, menyampaikan tujuan pelaksanaan kegaiatan ini, untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian kinerja pendamping dalam rangka mengawal dan penerapan UU Desa, mengevaluasi pelaksanaan P3MD di setiap nagari yang mendapat bantuan dana desa. (Rel/Asra)

Read more