Ir Zaidir Gantikan M Dien Ketua LPJK Sumbar

Ir Zaidir Gantikan M Dien Ketua LPJK Sumbar

EkspresNews.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengukuhkan tujuh orang pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Sumbar periode 2016-2020 di gedung Dinas Tata Ruang dan Sarana Jalan serta Pemukiman pada Rabu (4/1) lalu. Ketujuh pengurus yang dikukuhkan tersebut adalah Prof. Zaidir IPU sebagai ketua, mewakili perguruan tinggi, Wakil Ketua 1 merangkap anggota Apwiddhal ST MT utusan asosiasi profesi, Wakil Ketua II merangkap Anggota Drs. Zidarmi Msi dari usur pemerintah, Wakil Ketua III merangkap Anggota Martious Alius dari utusan asosiasi perusahaan. Kemudian anggota Asrini ST dari asosiasi profesi, anggota DR. Ir Eko Alvarez MSA dari perguruan tinggi atau pakar, dan anggota Afrizal dari asosiasi perusahaan.

lpjkGubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, LPJK memberikan peranan yang sangat penting dalam jasa kontruksi di Sumbar. Karena, katanya, Sumbar termasuk provinsi yang rawan terhadap gempa. Oleh sebab itu, dibutuhkan bangunan yang kokoh agar bisa bertahan terhadap ancaman tersebut. “Jadi memang, kita di Sumbar sering terjadi gempa. Dampaknya tentu ke Bangunan. Bangunan pun hasil karya manusia. Ini dikaitkan dengan tekhinologi. Agar kita tidak kena musibah, maka ikutilah teknologi dan teori bagaimana membangun rumah agar tidak mudah runtuh,” katanya usai pengukuhan pengurus tersebut.

Ia mengatakan, masyarakat di Sumbar hendaknya memperhatikan dan melaksanakan teori atau cara membangun rumah yang layak dan tahan terhadap gempa yang sudah ditetapkan oleh LPJK. Dengan begitu, tidak akan ada rumah masyarakat yang runtuh bila terjadi gempa.

“Masyarakat harus mengikuti skala bagunanan. Bagaimana rumahnya dengan skala gempa 6,5 SR, rumah tersebut tidak runtuh. Semua cara pembangunan tersebut pada LPJK sudah diatur. Tidak hanya pada LPJK, dalam peraturan daerah pun sudah diatur. Tinggal masyarakat yang harus memperhatikan dan melaksanakannya,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Zaidir yang baru saja dikukuhkan sebagai ketua Pengurus LPJK mengatakan, sebetulnya, LPJK dibentuk adalah karena amanat undang-undang. Kemudian, ia berharap, LPJK Sumbar dapat bersaing, baik tingkat daerah, Nasional ataupun internasional. Tidak hanya itu, ia bertekad akan membawa LPJK Sumbar menjadi jasa kontruksi yang handal, sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian, Ketua LPJK periode 2012-2016 Muhammad Dien Dt. Tumanggung mengatakan, akan selalu membantu pengurus yang baru saja dikukuhkan. Ia berharap, dengan dikukuhkannya pengurus LPJK yang baru, jasa kontruksi di Sumbar akan menjadi lebih baik.

(Asra)

Read more
Pengumuman LHKPN Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017

Pengumuman LHKPN Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017

EkspresNews.com – Pengumuman LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.pengumuman-lhkpn-page-001

 

 

Read more
PWI Agam Terima Piagam dan Apresiasi Polres

PWI Agam Terima Piagam dan Apresiasi Polres

EkspresNews.com – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Agam, AKBP Eko Bhudi Purwono mengapresiasi peran jurnalis yang bertugas di daerah hukum Polres Agam. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk piagam penghargaan kepada wartawan yang terhimpun dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Agam Bidang Kesejahteraan di Auditorium Polres Agam, akhir Desember lalu.

img_3098Piagam tersebut diterima oleh Wakil Ketua PWI Agam Effendi Datuak Tan Mangkuto dalam acara yang dibungkus dalam agenda silaturahmi akhir tahun. Disamping itu, Kapolres juga menyerahkan piagam penghargaan kepada atlet tembak Perbakin Agam yang telah membawa medali pada arena Porprov beberapa waktu lalu.

Kapolres meminta kepada insan pers untuk memberikan sumbangsih saran atas keamanan daerah yang berlambang Harimau Campo ini. “Tanpa adanya rekan wartawan, mustahil kebijakan dan keberhasilan kita diketahui oleh masyarakat luas, dengan adanya informasi atau pemberitaan dari wartawan maka masyarakat tahu yang telah dilakukan oleh polisi,” ujarnya.

Disamping itu, katanya lagi, tidak jarang insan Pers memberikan masukan pada polisi, sehinga polisi dapat memberikan playanan yang lebih baik kepada masyarakat, kadang juga ikut serta ke lapangan untuk melihat langsung tentang perkara yang dilakukan penyidik. “Kami mengapresiasi wartawan dimana mereka mampu mengakomodir setiap persoalan dan disajikan dalam bentuk berita yang konkrit dan nyata sehinga impormasi yang diinginkan masyarak bener-bener terwujud,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua PWI Agam Bidang Kesejahtaran Effendi dt Tan Mangkuto mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan pihak Polres Agam ini, dan berharap semoga hubungan baik yang telah terbina selama ini akan lebih terjalin lebih baik lagi, dan piagam yang di terima, akan di simpan bak pusaka yang sangat bermutu, dan di pajang pada kantor PWI Perwakilan Agam.

(DT TM)

Read more
Budidaya Jamur Tiram “Tiramisu” Hasil Kreasi Alumni Pertanian Unand

Budidaya Jamur Tiram “Tiramisu” Hasil Kreasi Alumni Pertanian Unand

Jamur tiram merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan gizi yang tinggi. Kelompok Budidaya Jamur Tiram, “Tiramisu” melihat peluang usaha. Bahkan budidaya ini mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian RI yang baru-baru ini mengunjungi lokasi usaha Tiramisu.

EkspresNews.com – Jamur ini digemari oleh sebagian besar masyarakat, akan tetapi ketersediaan jamur tiram dipasaran masih tergolong rendah. Rendahnya ketersediaan tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan minat petani untuk budidaya jamur, sehingga produksi jamur belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pola konsumsi yang sehat, merupakan peluang usaha bagi produsen untuk memproduksi makanan kaya gizi dan memenuhi selera pasar.

dsc00107Kelompok mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Pertanian, Imam Andiko Rangga, Fini Perdian, Puput Januasari, dan Fithriana Mercy melihat peluang dengan melakukan budidaya Jamur Tiram yang diberi nama Tiramisu. Mereka mengikuti Program Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) dari Kementerian Pertanian RI.

“Tujuan dari usaha kami ialah produk organik yang dapat menjadi alternatif makanan yang sehat bagi masyarakat, dapat dijadikan buah tangan (oleh-oleh) bagi wisatawan lokal maupun asing, dapat memenuhi kebutuhan pasar akan permintaan Jamur Tiram tersebut,” ujar Imam Andiko Rangga kepada Indonesia Raya, Selasa (03/01/2017) di lokasi budidaya Jamur Tiram di Komplek Griya Cahaya Blok E Nomor 9 Aia Pacah, Padang.

Ketua Tiramisu, Imam menjelaskan, budidaya Jamur Tiram merupakan budidaya jamur yang relatif mudah dibanding dengan budidaya jamur lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pembudidayaan jamur tersebut rekayasa suhu yang sesuai untuk budidaya jamur tiram ini tidaklah sulit.

“Budidaya jamur tiram ini merupakan budidaya organik, karena dalam pembudidayaan tidaklah menggunakan bahan kimia. Bahan dasar yang digunakan ialah serbuk gergaji, dedak(pakan), dolomit, air, bibit jamur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Imam, paradigma masyarakat terhadap perbaikan kehidupan menjadi pilihan hidup. Penggunaan bahan organik merupakan salah satu langkah positif bagi masyarakat. Pemeliharaan kesehatan berkaitan erat dengan asupan bahan makanan, seperti mengkonsumsi jamur tiram ini.

“Jamur tiram memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, salah satunya untuk menurunkan berat badan, dapat mengendalikan kolesterol jahat, meningkatkan imunitas tubuh kita, sumber protein alternatif dan mengkonsumsi jamur tiram ini juga dapat mencegah terjadinya kanker,” ujar alumni Fakultas Pertanian jurusan Perlindungan Tanaman/Agroekoteknologi angkatan 2009 ini.

dsc00135Saat ini, Imam bersama timnya telah memulai dengan 1000 baglog (media tanam tempat meletakkan bibit) dan hampir panen. “Kami memprediksi pada awal Desember 2016 ini akan panen, namun tentu tidak 100 persen akan berhasil, ada yang gagal panen karena beberapa faktor, seperti suhu dalam ruangan dan suhu luar ruangan, cuaca juga akan memengaruhi hasil panen,” tambah Imam.

Tim Tiramisu memiliki target jangka pendek. Salah satunya dapat memenuhi kebutuhan jamur tiram di kawasan Sumatera Barat. “Itu tadi, kami melihat potensi yang besar dari jamur tiram ini. Selain mudah dalam proses produksi, permintaan jamur tiram di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang cukup tinggi. Rata-rata kami telah melakukan survey pasar tradisional, memang cukup tinggi permintaannya,” tutur Imam yang tengah menyelesaikan tugas akhir Pascasarjana Prodi Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Andalas ini.

Imam yang didampingi anggota kelompoknya mengatakan bahwa baru-baru ini ia dikunjungi oleh tim survey dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. “Tim tersebut melihat dan memantau usaha budidaya ini, karena kami juga mendapatkan bantuan dari Kementan berupa dana usaha,” tambah Imam.

Kunjungan survey itu juga didampingi oleh dosen pembimbing PWMP Unand, Dr Eka Chandra Lina dan Nur Afni Evalia. “Pada saat yang sama, dosen pembimbing kami juga memberikan saran berupa masukan dan inovasi terhadap budidaya jamur tiram ini,” jelas Fini Perdian.

(Abdi)

Read more
Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat

Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat

EkspresNews.com – Sembilan komunitas masyarakat hukum adat akhirnya mendapatkan pengakuan dan penetapan terhadap hutan adat dari Pemerintah Indonesia, sebagai hutan hak. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumulo, menyerahkan secara langsung 8 Surat Keputusan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat, dan 4 Surat Penetapan Hutan Adat, yang berada pada 9 komunitas tersebut, di Istana Negara, Jumat 30 Desember 2016.

qbarSembilan komunitas masyarakat tersebut adalah Marga Serampas (Jambi), Amatoa Kajang (Sulawesi Selatan), Wana Posangke (Sulawesi Tengah), Kasepuhan Karang (Banten), empat kesatuan masyarakat hukum adat dari Kerinci (Jambi), serta Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara).

“Pada hari ini SK tentang Hutan Adat juga sudah pecah telur (dimulai) dan nanti akan lanjut terus. Tentu saja dengan SK ini masyarakat bisa kelola selamanya. Di kantong saya ada 12, 7 Juta hektar hutan yang akan terus dibagikan ke masyarakat, kelompok tani, masyarakat adat, sehingga yang menikmati kekayaan hutan itu adalah rakyat. Saya tugaskan ke Kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus jalan dan lingkungan terjaga dengan baik. Saya perlu ingatkan untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan hak, maka fungsi konservasi harus tetap dipertahankan, tidak boleh diubah fungsinya, apalagi diperjual belikan, tidak boleh”, ujar Presiden Joko Widodo.

“Masyarakat hukum adat sejak dulu sudah tahu dan bisa jaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai ini yang penting harus diingat di masa modern ini, apalagi ditengah sengitnya arus budaya global yang semakin sengit, jangan pernah lupakan kearifan lokal”, tegas Presiden.

Penetapan hutan adat ini merupakan proses panjang yang dilalui oleh komuitas masyarakat hukum adat untuk memenuhi prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Persyaratan permohonan hutan hak adalah (a) Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh  pemerintah daerah melalui produk hukum daerah; (b) Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan; (c) Adanya Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan bagi kelompok masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan diatas.

Pembuktian Komitmen Pemerintahan Daerah Sumatera Barat

Komitmen pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten serta kolaborasi pihak eksekutif dan legislatif, menjadi kunci sebelum penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan, harus ada produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Persoalan ini yang dihadapi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar yang hingga saat ini masih berjuang dalam mendorong inisiatif Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, begitu juga dengan Masyarakat Hukum Adat Mentawai, selama dua tahun terakhir menunggu pengesahan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang masih mandek pada tahapan pembahasan ditingkat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai.

Mora Dingin, Direktur Perkumpulan Qbar, pendamping Masyarakat Malalo Tigo Jurai menyatakan, bahwa Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai bersama dengan komunitas lainnya di Kabupaten Tanah Datar akan terus berjuang untuk mewujudkan pengakuan dan penetapan hutan adat, konsolidasi semua pihak terkait menjadi agenda utama dalam mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan hutan adat kepada Menteri. Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Tanah Datar kedepan diharapkan untuk merealisasikan komitmen dalam percepatan pemenuhan segala persyaratan penetapan hutan adat di Kab. Tanah Datar, Luhak Nan Tuo.  Disamping itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun diminta untuk konsekuen dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, terutama terkait jangka waktu penetapan, yakni penetapan hutan hak (hutan adat) dilakukan dalam 14 hari setelah dilakukannya verifikasi dan validasi pemohon.

Selanjutnya, Rifai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menyatakan bahwa penetapan hutan adat pada 9 komunitas oleh Presiden, membuktikan bahwa hutan adat bukan sekedar wacana. Oleh karena itu meminta Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kepulauan Mentawai secara bersama-sama untuk menyelesaikan dan mengesahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Kepulauan Mentawai, serta mendukung pemenuhan semua persyaratan pengakuan dan penetapan hutan adat di Mentawai.

Penetapan Hutan Adat pada 9 komunitas masyarakat hukum adat oleh Presiden ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan kekuatan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, terutama Kepala Daerah dan Legislator, khususnya Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah bergerak untuk menginisiasi dan merumuskan peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Disisi lain, Sumatera Barat saat ini menjadi salah satu provinsi percontohan terkait dengan komitmen pengembangan Perhutanan Sosial. Sumatera Barat mencadangkan 500.000 Ha Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial, dengan 5 pilihan skema yakni Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Hingga tahun 2016 ini Sumatera Barat sudah merealisasikan ±107.773 Ha Kawasan Hutan, yang berasal dari realisasi skema Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, serta Hutan Tanaman Rakyat, namun belum satu pun hutan adat di Sumatera Barat yang ditetapkan.

Mengingat Sumatera Barat selalu menjadi rujukan tentang hak-hak adat, maka alfanya wakil Sumatera Barat dalam 9 komunitas penerima hutan adat tersebut, menjadi tantangan bagi seluruh pihak di Sumateta Barat. Pembuktian komitmen pemerintah daerah tengah diuji, karena itu, seluruh stakeholders harus bersinergi untuk mewujudkan penetapan hutan adat.

(Relis)

Read more