Sengkarut Proyek di Satker SKPD Sumbar

Sengkarut Proyek di Satker SKPD Sumbar

Pekerjaan ruas jalan Kota Pariaman-Padang-Painan senilai Rp 29,8 Milyar, dikerjakan asal jadi oleh PT. Prima Marindo Nusantara. Perusahaan asal Pekanbaru ini diduga telah melakukan trik curang untuk mengurangi volume pekerjaan.

7 1 - Copy

EkspresNews.com – Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Sumbar dikejutkan oleh temuan BPK-RI atas dugaan korupsi senilai Rp 64 Milyar. Tak tanggung-tanggung, uang sebanyak itu terindikasi dimanipulasi pelaku dengan modus ganti rugi tanah. Tersebutlah Yusafni, Kepala Satker SKPD Sumbar sebagai tersangka yang saat ini telah ditangkap dan diamankan di Mako Brimob Kelapa Gading Jakarta.

Meski demikian, sepertinya sengkarut proyek masih tetap bergelayut di Lembaga Kementerian PUPR ini, khususnya pada Satker SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibawah koordinasi Dinas PUPR Sumbar. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Barat. Diduga ini terjadi didalam pelaksanaan pekerjaan Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Kota Pariaman-Padang-Painan oleh PT. Prima Marindo Nusantara (PMN) dengan nilai kontrak Rp. 29,8 Milyar.

Dugaan KKN tersebut terlihat dari metoda pelaksanaan oleh PT. PMN pada ruas jalan Kota Pariaman-Padang-Painan, dimana pekerjaan pembongkaran aspal lama yang rusak atau pecking tidak semua dikerjakan. Bahkan pelaksanaan di lapangan terkesan asal jadi alias pekerjaan cepat selesai. Buktinya, baru beberapa bulan di aspal jalan tersebut kini sudah retak bahkan nyaris berlubang.

Hal ini terlihat pada ruas Bukit Lampu-Painan. Dimana pada beberapa titik jalan yang sudah di aspal, kondisinya kini memprihatinkan. Bahkan aspal AC-WC yang telah dikerjakan terlihat berpori besar, sehingga aspal akan cepat terkelupas dan jalan akan timbul lubang.

“Kita berharap kualitas jalan yang diaspal bisa bertahan lama. Kalau kerjanya asal cepat selesai, saya ragu jalan yang diaspal sekarang akan bertahan lama. Sebab tahun lalu jalan ini telah pernah diaspal. Kenyataan sekarang jalannya sudah rusak dan diaspal kembali,” ungkap Herman, salah seorang sopir travel yang tiap hari lalu lalang pada rute ini.

Sebagai pengguna jalan tentunya ia merasa dirugikan dengan perbaikan jalan ini. Sebab, lajur mobil jadi terganggu dan jarak tempuh kita menjadi lama. “Kalau pembangunan ini dibiayai melalui pajak masyarakat, saya berharap kepada aparat terkait untuk mengawasi proyek ini jangan sampai dimainkan pekerjaannya,” harapnya.

Tak hanya itu, berdasarkan pantauan dilapangan tidak jauh dari SPBU dikawasan Bungus Teluk Kabung, dugaan pengurangan volume juga terjadi pada pekerjaan pengecoran bahu jalan. Dimana dalam pelaksanaannya, bahu jalan yang akan dicor kurang maksimal dibersihkan. Bahkan, lokasinya terlihat tidak ada dilakukan pemadatan, hanya material bahu jalan lama dibongkar dan dirapikan selanjutnya dilakukan pengecoran bahu jalan.

Sehingga saat ini kondisi bahu jalan tersebut sudah banyak yang pecah dan retak. Bahkan dibeberapa titik lain kondisi bahu jalannya sudah terkelupas mengakibatkan pengendara harus berhati-hati melewatinya.

“Itu akibat mutu betonnya tidak sesuai dengan Job Mix Formula (JMF) yang ada pada kontrak. Seharusnya beton ini bisa bertahan beberapa tahun. Akibat ingin meraup untung besar, sehingga kontraktor leluasa melabrak bestek tanpa ada teguran dari konsultan supervisi dan pengawas lapangan dibawah koordinasi satker,” ungkap salah seorang pengamat kontruksi di Padang yang enggan namanya disebutkan.

Pekerjaan tersebut masuk kedalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Kota Pariaman-Padang-Painan, berlokasi Ruas Pariaman-Padang-Painan, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Kontrak : KU.03.01/SKPD-PPK S 01 /02/III/2017, tertanggal kontrak 10 Maret 2017, Nilai Kontrak sebesar Rp.29.876.530.000. sedangkan masa pelaksanaannya 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat) Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT. Prima Marindo Nusantara (PMN), dan Konsultan Pengawas PT. Anugerah Kridapradana.

Namun ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Dewi Karmida PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) S.01 pada Satuan Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak bisa memberi keterangan untuk konfirmasi karena ia sedang berada di rumah sakit.

“Saya tidak bisa memberikan keterangan, karena saya sedang dirumah sakit. Suami saya sedang sakit dan kini lagi dirawat Pak,” ungkap Dewi dengan suara sedikit cemas dari balik gagang telepon ketika dikonfirmasi Indonesia Raya via telepon, Jum’at (13/10) kemaren.

Dewi Karmida, selaku PPK juga menyarankan untuk datang ke kantornya menemui Yudis anggotanya untuk konfirmasi. “Sebaiknya Bapak temui staf saya Yudis (Kaur TU) di kantor untuk minta keterangan,” tegasnya mengakhiri percakapan. Sedangkan Noer Aries Syamsu, Satker SKPD Dinas PUPR Sumbar yang dihubungi untuk konfirmasi via telepon ke nomor 0811660xxx tak pernah diangkat. Bahkan di sms pun  tak di jawab. (Harianof)

Read more
KPK dapat Menyita Dokumen Asli By Pass

KPK dapat Menyita Dokumen Asli By Pass

Penolakan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar memberikan dokumen tentang By Pass dengan dalih SK Menteri PU NO : 391 / KPTS / M / 2011 tentang penetapan klasifikasi informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan  Umum sebagaimana huruf D butir 2 bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang dikecualikan. Manakah yang lebih tinggi antara UU dan keputusan menteri ?

COV - Copy

EkspresNews.com – JAWABAN yang sangat sederhana dari pertanyaan di atas, atau semua orang tahu, bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak boleh bertentangan dengan UU NO : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Artinya, UU lebih tinggi dari pada keputusan menteri. Yang perlu diketahui oleh Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu,  yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri.

Dalam dunia jurnalistik, semakin tertutup penyelenggara negara seperti BPJN III Sumbar-Bengkulu semakin mendorong wartawan melakukan tugasnya dengan cara-cara inkonvensional. Perlu diingat, sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri sumber daya alam melimpahruah tapi sebagian besar rakyatnya hidup di bawah penderitaan panjang akibat ulah para kaum koruptor ini, rakyat memiliki hak untuk mengetahui seluruh proses pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang didanai dari pajak rakyat dengan benar. Karena, korupsi di sektor pembangunan infrastruktur kian mengganas dari tahun ke tahun.

Kita harus mengapresiasi kepedulian Aznil ST untuk kebaikan negeri ini. Sebagai warga negara yang peduli dengan penggunaan uang negara yang nota bene adalah uang rakyat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, seorang diri ia melakukan investigasi di sepanjang By Pass padang. Lewat kuasa hukumnya Raden Adnan SH MH, ia menyurati BPJN III Sumbar-Bengkulu perihal permohonan informasi publik. Namun, apa nak dikata ? Sang- Kepala BPJN III Sumbar Bengkulu Syaiful Anwar berlindung di balik Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang jauh lebih rendah dari pada UU NO : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publiK (KIP) untuk menolak permohonan kuasa hukum Aznil ST tersebut.

Kita tidak mau, Proyek Mercusuar Jalan By Pass Padang yang telah menghabiskan dana ratusan miliar ini rupiah ini perlu muncul karena ada rupiah yang akan dibagi-bagi, ditutupi dengan pertanggung jawaban yang cantik dan mulus, dan hasilnya bisa ditimbun untuk beberapa keturunan. Dari perspektif ilmu korupsi, maka proyek-proyek mercusuar seperti proyek jalan By Pass padang ini justru bisa menimbulkan sumber kebocoran anggaran dan arena itu harus dipelihara. Maka dari itu, sekali lagi, kita harus mengapresiasi Aznil ST, yang telah berani untuk mengungkap kebenaran dalam pelaksanaan proyek mercusuar Jalan By Pass Padang, yang diyakininya ada indikasi permainan dalam pelaksanaan.

Yang perlu diketahui BPJN III Sumbar-Bengkulu, bahwa standar UU NO : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (KIP), semua dokumen yang menyangkut publik yang diselenggarakan oleh lembaga publik seperti BPJN III Sumbar-Bengkulu dan didanai dari APBN atau APBD harus dapat diakses oleh publik. Karena itu, kita melihat, penolakan BPJN III Sumbar-Bengkulu memberikan beberapa dokumen yang diminta dengan dalih Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan klasifikasi informasi di lingkungan Kementerian PU, maka bisa diajukan sangketa informasi ke Komisi Informasi Publik Pusat atau Daerah.

Tapi bagi kita itu tidak terlalu penting, yang lebih penting itu adalah harus dilakukan penyelidikan oleh KPK. KPK dapat melakukan penyitaan terhadap dokumen asli pelaksanaan proyek mercusuar jalan By Pass Padang tersebut. Dan, kalau sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup KPK harus segera menetapkan tersangka. Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bertanggung jawab terhadap alokasi anggaran yang bersumber dari utang luar negeri itu.

That’s why, kita mendorong Aznil ST lewat kuasa hukumnya Raden Adnan SH MH untuk melaporkan ke KPK seputar indikasi hilangnya beberapa item pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara di Proyek Mercusuar Jalan By Pass Padang ini. Indikasi permainan dalam pelaksanaan Proyek Mercuar By Pass Padang itu kian kentara dengan ditolaknya permohonan informasi publik yang diajukan kuasa hukum Aznil ST.

Yang terpenting sekali, kita minta KPK untuk segera melakukan penyelidikan dengan melakukan penyitaan terhadap dokumen asli Mega Proyek By Pass Padang yang ditolak BPJN III Sumbar-Bengkulu memberikan kepada kuasa hukum Aznil ST. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang terindikasi merugikan keuangan negara yang sempurana. Artinya, setiap kejahatan yang merugikan keuangan negara pasti meninggalkan bekas. Persoalannya sekarang, antara kemauan dan kemampuan aparat penegak hukum kita. (Harianof)

Read more
Mentawai Berkomitmen Lepas Dari Belenggu Ketertinggalan

Mentawai Berkomitmen Lepas Dari Belenggu Ketertinggalan

EkspresNews.com – Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet  terus mantapkan 10 program kerja untuk melepaskan belenggu ketertinggalan Bumi Sikerei 5 tahun ke depan. Ke sepuluh program kerja yang disebut 10 Agenda Dasa Cita itu diantaranya adalah penataan menyeluruh pembangunan bidang pendidikan atau yang disebut dengan program Mentawai Cerdas, kemudian program Mentawai Sehat yaitu mengoptimalkan pembangunan dibidang kesehatan, dan Mentawai Mantap atau program kerja dibidang pembangunan infrastruktur yang merata.

IMG-20171006-WA0005 - Copy“Pembangunan jalan trans Mentawai  sepanjang 297 kilo meter, dan untuk tahun 2017 sampai tahun 2022 nanti kita targetkan akan dibangun 200 kilometer beserta pembangunan pelabuhan penyebrangan dan pembangunan pelabuhan laut,” ujar Yudas Sabaggalet pada pidatonya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mentawai, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 18 Tahun  di halaman kantor Bupati Mentawai, Rabu (4/10/2017).

Sebagai daerah wisata, melalui program Mentawai Emas, yang dipadukan dengan program Mentawai Beradab dibidang pembangunan kebudayaan, kami berupaya mendorong investor untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Peipei Siberut Barat Daya, sehingga pengembangan pariwisata Mentawai menjadi Pariwisata Kelas Dunia.

Program-program untuk pengentasan ketertinggalan lainnya, menurut Yudas berupa program Mentawai Kerja, yaitu pembangunan dibidang industri, usaha kecil menengah, pembangunan industri pengolahan hasil hasil pertanian dan perikanan, serta membangun kelembagaan BUMD dan BUMDes maupun Koperasi untuk  membentuk jiwa kewirausahaan bagi pemuda.




Dibidang  kelistrikan, menurut Yudas, pihaknya telah menjalankan pembangunan energi baru terbarukan, dengan cara membangun biomassa berbahan bambu. Dibidang layanan birokrasi pemerintah Mentawai telah melakukan penataan birokrasi Pemerintahan dan kerangka kelembagaan. “Melalui program Mentawai Prima, kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik akan menajdi efektif dan efesien,” ujarnya.

Yudas dan wakilnya Kortanius Sabeleake berkomitmen memacu pembangunan hingga pada akhir jabatannya pada tahun 2022 mendatang. Puncak perayaan hari jadi Mentawai ke 18 yang digelar dengan didahului rapat paripurna istimewa DPRD Mentawai dimulai pada pukul 11.00 Wib, dan berakhir pukul 15.00 Wib.

Hadir pada acara tersebut antara lain  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Ketua, wakil ketua dan para anggota DPRD Mentawai, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, unsur pimpinan Forkopimda Mentawai, Sekda Mentawai Syaiful Djannah, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Mentawai. (Nobel)

Read more
Masyarakat Laporkan Dugaan Maladministrasi Komisi Informasi Sumbar

Masyarakat Laporkan Dugaan Maladministrasi Komisi Informasi Sumbar

Perjuangan menolak masukan investasi pertambangan di daerah mereka belum juga surut. Kali ini masyarakat Jorong IV Salibawan Nagari Sundata Kabupaten Pasaman yang sudah berkali-kali mengajukan permohonan informasi secara prosedural yang tidak kunjung diselesaikan ini mendatangi Kantor Ombudsman Wilayah Sumatera Barat, kedatangan mereka adalah untuk memberikan laporan fakta atas dugaan maladministrasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat hari ini Kamis 05 Oktober 2017.

WhatsApp Image 2017-10-05 at 17.04.46

EkspresNews.com – Masyarakat Sundata mengatakan tidak diberi tahu tentang masuknya izin pertambangan wilayah mereka, saat ini masyarakat membutuhkan informasi perizinan pertambangan eksplorasi, peta wilayah, dokumen Amdal, melalui sengketa informasi pada Komisi Informasi Sumatera Barat, namun hingga saat ini tak juga kunjung diproses.

Laporan kepada Ombudsman ini ditempuh sesuai tugas Ombudsman menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN serta BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




Salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik dibidang informasi adalah Komisi Informasi sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik. Pada ayat (1) bahwa Komisi Informasi Provinsi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Ayat (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Sedangkan masyarakat Sundata telah mengajukan permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 16 Januari 2017.

Menyikapi ketidakjelasan status sengketa informasi tersebut masyarakat pada tanggal 7 Juni 2017 mengirimkan surat kepada Komisi Informasi untuk kepastian proses sengketa informasi yang didaftarkan. Komisi Informasi dalam surat balasanya  yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 mengatakan Komisi Informasi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya karena ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain yaitu belum tersedianya anggaran Komisi Informasi Sumatera Barat pada APBD tahun 2017 yang berpengaruh pada program kerja maupun operasional kantor. Selain itu permasalahan lainnya hingga saat ini Gubernur Sumatera Barat belum menunjuk dan menetapkan Sekretaris Komisi Informasi Sumatera Barat yang pada dasarnya memiliki peran yang penting dalam tahapan sengketa informasi publik yaitu sebagai panitera sesuai Pasal 1 angka (16) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Kondisi tersebut tentu menghambat pelaksanaan tugas dari Komisi Informasi untuk melayani hak publik dalam mendapatkan informasi.

Febricki salah seorang masyarakat sundata yang melakukan pelaporan mengatakan dengan tidak diprosesnya laporan kami ini membuat kami tidak mengetahui secara jelas rencana pertambangan yang akan masuk ke wilayah kami,  sedangkan kami telah menempuh cara yang baik dan formal untuk meminta data, mulai dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi pada 4 Oktober 2016 tapi tidak ditanggapi, dan pada tanggal 14 November 2016 juga sudah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID juga tidak ada tanggapan, hingga kami memasukkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 16 Januari 2017 dan itu juga lah yang tidak ada kejelasan hingga saat ini untuk proses persidangan dan informasinya.

Tidak diprosesnya permohonan informasi masyarakat Sundata sejak januari 2017 itupun telah mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi yang disebabkan dari kelalain/pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.




Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ombudsman maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorang. Hambatan proses mendapatkan dokumen perizinan ini menjadi kerugian bagi masyarakat Sundata untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Adel Wahidi Asisten Senior Ombudsman yang menyambut laporan masyarakat Sundata mengatakan, kami akan mengawal proses ini sesuai dengan kewenangan Ombudsman, nanti akan diproses laporannya, juga akan ditindaklanjuti langsung kepada Komisi Informasi terkait kronologis laporan masyarakat ini dan kami memiliki komitmen untuk mengawal dugaan pelayanan publik yang tidak sesuai tutupnya tegas.

Berdasarkan kronologis perjuangan masyarakat diatas masyarakat meminta Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memanggil Komisi Informasi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat untuk kejelasan lanjutan sengketa informasi publik yang menjadi pokok laporan ini, serta mendesak Komisi Informasi sesuai kewenangannya untuk menjalankan kembali permohonan sengketa Informasi Publik bagi permohonan informasi yang sudah diajukan masyarakat, dan meminta Gubernur Sumatera Barat menganggarkan dalam APBD dan Anggaran lainnya yang sah untuk melembagakan keterbukaan informasi publik serta mengembalikan iklim keterbukaan informasi yang kondusif di era demokrasi Indonesia ini. Demikian relis Perkumpulan Qbar. (***)

Read more
Meriahkan HUT TNI, Kodim 0304 Gelar Tabligh Akbar

Meriahkan HUT TNI, Kodim 0304 Gelar Tabligh Akbar

EkspresNews.com – Memeriahkan HUT TNI , Kodim 0304 Agam menggelar kegiatan tabligh akbar di lapangan wirabraja hari ini pukul 20.00 WIB s/d selesai, Kamis (05/10). Kegiatan ini dihadiri oleh polres, masyarakat umum, ormas, okp se-Bukittinggi. Dalam memanfaatkan momen HUT, Dandim 0304, Kolonel Kaveleri Salim Kurniawan Dewantaraa berharap TNI bersama rakyat dan polri bisa lebih menjaga ketentraman dan keutuhan NKRI.

“Kodim 0304 agam, kapanpun dibutuhkan siap menjaga keamanan, menjaga ketentraman dan keutuhan NKRI,” ujarnya dalam sambutan Pembukaan tabligh Akbar. Setelah sambutan dandim, kegiatan inti yaitu tausiah yang diisi oleh Ust. H. Harianto Safri pimpinan Perguruan Islam Darul Mujahidin dari Padang Panjang.

Ketua KNPI Bukittinggi, Rio Andika mengatakan memanfaatkan momentum HUT TNI ini, penguatan persatuan dan kesatuan dari semua masyarakat, ormas, serta okp bisa kita perkuat. “Perkuat rohani, perkuat keimanan, dan pertajam ilmu penhetahuan,” ujarnya. Setelah selesai tausiah, dilanjutkan dengan pemberian santuanan kepada 30 orang anak yatim. Pemberian santunan ini merupakan kegiatan rutin dari kodim 0304 Agam. (Yasir)

OKE 2

Read more