ASN Terlibat Narkoba Akan Dipecat

ASN Terlibat Narkoba Akan Dipecat

EkspresNews.com – Saya meminta kepada seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat bersatu padu untuk lebih berperan aktif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujar Walikota kepada wartawan.

Walikota mengatakan bahwa jika nantinya ada ASN terlibat dalam penggunaan narkoba, dirinya tidak segan untuk memecat dan kepada masyarakat diharapkan untuk dapat memberikannya informasi dan data yang benar. Hal tersebut dikatakannya saat peringatan Hari Narkotika Internasional tahun 2017 di halaman Balai kota Payakumbuh di Bukik Sibaluik, kemarin.

“Kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir dan bersifat lintas negara, telah berkembang dengan modus operandi yang semakin maju. Kita telah mendeteksi perkembangan trend yang sangat mengkhawatirkan, dimana kejahatan narkotika global dewasa ini tidak hanya bermotif bisnis legal demi ekonomi, tetapi telah berkembang dengan motif membiayai kejahatan dan terorisme. Sehingga tidak ada kata lain, kejahatan narkotika sangat berbahaya  dan dapat melemahkan sendi – sendi kehidupan berbangsa,” ujar Wako Riza Falepi.

Pencegahan merupakan langkah yang efektif untuk membangun kesadaran setiap individu untuk tidak memulai menyalahgunakan narkotika dan tidak ikut dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehinga tepat apabila dikatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati, maka perlu dilaksanakan upaya pencegahan yang dilakukan secara massif, berkesinambungan dan bersinergi disetiap lingkungan tempat tinggal,” terang Wako Riza.

Sementara itu Kepala BNN Payakumbuh Firdaus ZN mengatakan situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah memasuki fase yang genting. Hal ini dibuktikan dengan masuknya racun-racun yang merusak anak bangsa dalam jumlah yang spektakuler ke Indonesia.

Dikatakan Firdaus, untuk wilayah Sumatera Barat prevalensi pengguna narkotika di propinsi ini mencapai 63.352 orang yang terdiri dari kelopok coba pakai berjumlah 27.587 orang, kelompok teratur pakai berjumlah 15.895 orang, kelompok pecandu non suntik berjumlah 18.175 orang dan kelompok pecandu suntik berjumlah 1.695 orang. Data ini merupakan gambaran yang menjadi ancaman faktual bagi kita bersama.

Menurut Firdaus untuk wilayah hukum Polres Payakumbuh sendiri, selama dua (2) tahun terakhir. Payakumbuh masih terbilang sangat tinggi jumlah pengungkapan kasus narkotikanya. Tercatat terjadi 59 kasus dengan 87 tersangka pada tahun 2015 dan 52 kasus dengan 64 tersangka pada tahun 2016.Generasi muda untuk tidak mendekati narkotika, karena bahayanya terhadap masa depan sangatlah buruk, apalagi ancaman agama pun lebih pedih lagi yang akan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhirat kelak. (Nahar Sago)

Read more
Lantamal II Padang Buka Diksar Taruna BP3 Pariaman

Lantamal II Padang Buka Diksar Taruna BP3 Pariaman

EkspresNews.com – Asisten Operasi Komandan pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Asops Danlantamal) II Padang Kolonel Laut (P) Teguh Prasetyo, S.T., M.M., membuka acara Pendidikan Dasar (Diksar) sebanyak 120 Taruna/Taruni Balai Pendidikan Pelatihan dan Pelayaran (BP3) Pariaman bertempat di Pantai Air Manis Padang, Senin (7/8/2017).

Kegiatan Diksar yang diikuti Taruna/Taruni BP3 Pariaman akan diberikan materi-materi seperti displin, wawasan kebangsaan, serta kegiatan lapangan yang akan diberikan oleh instruktur dari personel Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) II Padang selama empat hari sehingga diharapkan setelah melaksanakan pendidikan dasar ini Taruna/Taruni memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab serta rasa kebersamaan antara Taruna/Taruni BP3 Pariaman.

Hadir dalam pembukaan Diksar Taruna/Taruni BP3 Pariaman antara lain Danyonmarhanlan II Padang, Perwira Lantamal II Padang, Kepala BP3 Pariaman dan Staf BP3 Pariaman. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (rel)

Read more
Latihan SAR dan Kontijensi Bencana Alam

Latihan SAR dan Kontijensi Bencana Alam

EkspresNews.com – Komandan pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Danlantamal) II Padang Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., membuka acara latihan SAR (Search And Rescue) dan Kontijensi Bencana Alam Lantamal II bertempat di gedung serbaguna Nanggala, Senin (7/8/2017).

Dalam sambutan Danlantamal II mengatakan, pelatihan SAR dan kontijensi bencana ala mini bertujuan untuk meningkatkan dan menguji tingkat kesiapsiagaan operasional Lantamal II dalam merespon kontijensi yang mungkin terjadi seperti pencarian dan penyelamatan di laut dalam pelaksanaan latihan dapat saling bekerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut.

Dan Buka Latihan1Lebih lanjut, kedepan dari hasil penyelenggaraan latihan SAR dan kontijensi bencana alam Lantamal II mampu meningkatkan keterampilan dan maneuver prajurit baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok yang handal dan professional sesuai tujuan dibentuknya tim SAR dan Kontijensi bencana alam Lantamal II yaitu untuk membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan di wilayah kerja Lantamal II secara cepat serta selama kegiatan latihan dilaksanakan harus mengutamakan Zero Accident.

Dalam latihan tersebut diikuti oleh 100 personel Lantamal II Padang yang nantinya akan diberikan materi baik pelajaran teori maupun praktek dilapangan selama dua minggu yang akan dilatih dari intern Lantamal II Padang sendiri serta instansi terkait.

Hadir pada pembukaan latihan SAR dan Kontijensi Bencana alam Lantamal II antara lain Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono, para Asisten Danlantamal II, para Kadis/Kasatker, Perwira, Bintara dan Tamtama Lantamal II Padang. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Rel)

Read more
Bubarkan KPK, Fahri Hamzah Wacanakan Lagi

Bubarkan KPK, Fahri Hamzah Wacanakan Lagi

EkspresNews.com – Fahri Hamzah saat menanggapi operasi tangkap tangan KPK di Pamengkasan pekan lalu kembali menyinggung persoalan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mempertanyakan KPK yang mengurusi proyek infrastruktur dana desa sebesar Rp 100 juta. Padahal, menurut Fahri, KPK dirancang untuk menangani korupsi besar.

“Istilahnya dikasih meriam masuk ke hutan untuk tembak gajah, tapi setiap hari bawa burung perkutut ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya, bos,” kata Fahri di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Menurut Fahri, nilai proyek yang hanya Rp 100 juta tidak sebanding dengan operasional penyidik KPK yang harus bolak-balik melakukan pemantauan dan penyadapan. “Katanya kerugian negara 100 juta tapi penyidik hilir-mudik, tekor negara. Tekor-tekor gini. Lembaganya saya bubarin. Orang tekor kok. Negara enggak boleh bisnis tekor terus. Hitung juga dong duitnya,” ucap dia.

Fahri juga mempertanyakan apakah KPK akan melakukan pengawasan dana desa di 37.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. Menurut dia, harusnya KPK membangun sistem supervisi, dengan kepolisian dan juga kejaksaan. KPK juga, kata dia, harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan kerugian negara. “Itu sistem negara jangan mau jadi pahlawan tembak sana-sini dan tangkap sana-sini,” ucap Fahri.

Bukan kali ini saja Fahri bicara soal pembubaran KPK. Pada awal Juli 2017 lalu, Fahri juga pernah meminta agar keberadaan KPK serta Komnas HAM dievaluasi. “Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang enggak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarin saja. Toh ada fungsinya dalam negara,” kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR pada 2011 lalu, usulan serupa juga disampaikan Fahri. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait dana desa. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa. Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum yang dikutip Kompas.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo. Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii. Namun, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membantah bahwa KPK menangani kasus kecil terkait operasi tangkap tangan di Pamekasan. “KPK dari dulu tidak tertarik dengan proyek yang kecil seperti itu,” ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Syarif, sebagaimana mandat  dalam undang-undang, penindakan yang dilakukan KPK setidaknya melibatkan penyelenggara negara dengan nilai korupsi harus di atas Rp 1 miliar. Namun, menurut Syarif, dalam setiap operasi yang dilakukan, terkadang tidak selalu seperti apa yang diamanatkan. Meski begitu, menurut Syarif, tak jarang kasus dalam skala kecil yang terungkap lebih dulu, membuka peluang KPK untuk menelusuri praktik korupsi yang lebih besar. “Misalnya, pada operasi kali ini yang tertangkap hanya itu. Tapi apakah ada hubungan dengan proyek-proyek lain, itu akan jadi bagian pekerjaan rumah KPK untuk diselesaikan,” kata Syarif. (Reski)

Read more
Kementerian PUPR Takar Nilai Potensi Investasi Rp 54 T Jembatan Suramadu

Kementerian PUPR Takar Nilai Potensi Investasi Rp 54 T Jembatan Suramadu

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah rencana Pengembangan Kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur yang masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 Malang-Surabaya-Bangkalan, yakni melalui percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan tersebut. Diperkirakan, potensi investasi Suramadu mencapai Rp 53 triliun. Adapun dua lokasi yang  potensial ditawarkan kepada investor, yaitu Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) yang masing-masing seluas 600 hektar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah dengan ketersediaan pendanaan. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi swasta untuk masuk ke berbagai proyek yang dilelang. Pemerintah juga membuka peluang bagi pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengingat kemampuan Pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan infrastruktur.

suramadu2Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, untuk WPS 13 khususnya wilayah Madura, direncanakan berbagai pengembangan infrastruktur dasar, antara lain peningkatan jalan lintas utara Madura, peningkatan Jembatan Medaeng dan rehabilitasi jalan serta pembangunan jalan baru yang menghubungkan kawasan utara  dan selatan, serta akses kawasan strategis  seperti Pelabuhan laut,” jelas Rido di Jakarta.

Rido menambahkan saat ini proyek peningkatan konektivitas yang tengah dalam pembangunan adalah Jalan Tol Gempol – Pasuruan sepanjang 34,15 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 2,76 triliun dan Gempol-Pandaan tahap II sepanjang 1,56 kilometer yang saat ini dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan dan persiapan konstruksi. Sebelumnya, pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I dengan panjang 12,05 kilometer, dari rencana keseluruhan sepanjang 13,61 kilometer telah diresmikan dan mulai beroperasi sejak 2015 lalu.

Selanjutnya pada sektor sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan, Kementerian PUPR juga berencana membangun Embung Cangkerman, Embung Samiran di Pamekasan, Embung Batolebar di Sampang, dan Embung Air Baku Poja Parsanga di Sumenep serta pengamanan Pantai Slopeng di Sumenep.

Menurut Pejabat Pelaksana Kepala BPWS Herman Hidayat, terdapat beberapa proyek yang ditawarkan antara lain jalan tol dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan kea rah Jembatan Suramadu sepanjang 15,3 kilometer dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp 2,6 triliun, pengembangan rest area seluas total 40 hektar dengan total nilai investasi Rp 150 miliar dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di KKM seluas 250 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp17,2 triliun. Sementara akan dibangun perumahan  didua area dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp2,9 triliun dan Rp1,1 triliun. Untuk pengembangan wisata juga rencananya akan dibangun kawasan wisata seluas 18 hektar dengan kebutuhan investasi Rp 662 miliar.

Selain itu, menurut Herman juga terdapat rencana pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu (Central Business District) di KKM seluas 138 hektar dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dan CBD di Labang dengan luas 54 hektar senilai Rp2,2 triliun, serta Kawasan Industri di KKJSM seluas 284 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp17,5 triliun dan Kawasan Industri di Klampis seluas 356,7 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp6,6 triliun. (Jay)

Read more