Ir. Alkaf : Langkah Maju Infrastruktur Kota Solok

Ir. Alkaf : Langkah Maju Infrastruktur Kota Solok

Pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan perkembangan suatu daerah. Tertinggal atau tidaknya juga bisa dilihat dari bagaimana peran pemerintahnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah Kota Solok berupaya untuk meningkatkan laju pembangunan demi terwujudnya infrastruktur yang memadai.

EkspresNews.com – Dalam daftar kegiatan tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kota Solok dalam periode kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier akan melaksanakan sedikitnya 8 (delapan) pengerjaan infrastruktur. Walikota Solok Zul Elfian berharap dengan keterbatasan APBD, dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan di Kota Solok bisa tercapai semaksimal mungkin.

Sip RumbioDaftar kegiatan untuk tahun 2018 tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono untuk disetujui. Mengingat percepatan pembangunan daerah dengan adanya proyek-proyek infrastruktur tentu perlu dukungan pemerintah pusat. “Surat-surat sudah kami kirimkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kami berharap pembangunan yang menyentuh titik ekonomi masyarakat perlu disegerakan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dukungan dana,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.

Seperti pembangunan dinding penahan tebing/Laydam Batang Lembang yang memiliki peran penting untuk mengatasi longsor tebing sungai dan sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Solok. Banjir yang terjadi, menurut Walikota Solok Zul Elfian, sangat meresahkan masyarakat. Banjir tersebut terjadi karena rasio antara debit maksimum dan minimum hampir mendekati 100 %.




Sehingga, perlu adanya normalisasi Batang Lembang dengan pemasangan dinding penahan tebing/Laydam dan tanggul pada sungai sehingga banjir dan longsor dapat diatasi. Pada dasarnya, pembangunan Laydam tesebut telah dimulai sejak tahun 2013 lalu. Namun karena besarnya kebutuhan dana untuk penyelesaian pembangunan, hingga sekarang belum dapat diselesaikan. “Ini disebabkan karena pendapatan daerah Kota Solok masih bergantung dari pemerintah pusat melalui dana APBN,” ujar Walikota Zul Elfian beberapa waktu lalu.

Selain itu, untuk mendukung ketersediaan pengairan, Kota Solok juga mengusulkan Pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu. Hal ini ditenggarai dengan adanya percepatan pelaksanaan prioritas nasional pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan dengan program  Prioritas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya, Kota Solok memiliki demografi daerah irigasi seluas 1.394,77 Ha namun yang menjadi kewenangan Pemko Solok seluas 976,91 Ha.

Potensi ini, menurut Walikota Zul Elfian, bermanfaat untuk mengatasi kekurangan air untuk mengairi sawah dan mengantisipasi dampak musim kemarau pada musim tanam nantinya. “Pemko telah melakukan penyusunan SID pengadaan Embung Batang Bingung Ampang Batu dan membutuhkan alokasi anggaran sebesar 75 miliar rupiah. Namun, lagi-lagi mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas maka diharapkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu Kota Solok melalui APBN,” ujarnya.

Sementara itu, Embung tersebut juga diharapkan dapat berfungsi ganda, selain irigasi, juga dapat sebagai bangunan pengambil air (intake) pada bagian saluran primer untuk jaringan irigasi eksisting pada bagian hilir embung nantinya.

Pembangunan Laydam dan Embung bagi Pemerintah Kota Solok, dirasa belum cukup untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan menikmatinya. Pemko Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga akan melaksanakan pembangunan Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio Kota Solok.

Kota Solok sangat strategis karena terletak pada jalur persimpangan lintas Sumatera Barat bagian timur yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara dengan Padang. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah sehingga mobilisasi yang lancar berdampak pada ketertarikan investor untuk turut serta membangun daerah.

Pantauan Indonesia Raya, kondisi Simpang Enam Simpang Rumbio sangat tidak menguntungkan, pasalnya pada jam-jam sibuk nyaris selalu macet dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, volume lalu lintas yang sangat padat dan tingkat pelayanan yang rendah maka perlu dirasa untuk menghadirkan sebuah Fly Over dan juga melakukan pelebaran jalan. “Tujuannya sangat sederhana sekali, yaitu mengatasi permasalahan akut yang terjadi pada persimpangan itu, macet. Pembangunan Fly Over juga bertujuan untuk membuka kawasan baru yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan yang peruntukkannya sebagai kawasan industri, pariwisata, dan kawasan hunian baru disekitarnya,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir Alkaf, Jumat (18/08/2017) di kantor redaksi Indonesia Raya di Padang.

Lebih lanjut disampaikan Kadis PUPR Kota Solok Ir Alkaf, pembangunan infrastruktur yang menjadi target dikerjakan adalah Pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing. Mengingat bahwa jalan lingkar utara Kota Solok merupakan Jalan Nasional yang berguna untuk mengurai kemacetan lalu lintas dari Kota Solok menuju Padang Panjang dan Bukittinggi dari Jakarta, maka dibutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok.

“Sebelumnya pada tahun anggaran 2015, telah dikerjakan oleh Balai Pelaksanan Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu, sehingga saat ini jalan tersebut membutuhkan pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing untuk dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dengan estimasi biaya 80 miliar rupiah,” ungkap Alkaf.

Selain pembangunan Fly Over tersebut, Kota Solok juga membutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Negera Lingkar Utara yang telah dimulai oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional III tahun 2015. “Hingga saat ini telah selesai sepanjang 5 Km dari total sepanjang 8,2 Km dan sisa sepanjang 3,2 Km kami harapkan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018,” terang Alkaf yang disambut oleh Pemimpin Umum Tamsir J. Rahmat bersama Wakil Pemimpin Redaksi Abdi Masa.

Kendati demikian, pembangunan jaringan jalan pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi perkembangan pusat-pusat kegiatan penduduk kota. Karena nantinya, pembangunan jaringan jalan juga akan diikuti oleh pengembangan jaringan utilitas.

Untuk Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pandung saat ini memerlukan peningkatan kapasitas jalan guna memacu pembangunan wilayah tersebut selain pengurangan angka kemacetan dikawasan itu.

Alkaf menjelaskan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pundung telah diawali dengan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) namun karena besarnya kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, hingga saat ini masih belum terealisasi. “Kota Solok penduduknya mulai padat namun pendapatan daerah masih belum maksimal sehingga tetap bergantung dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum,” terangnya.

Khusus untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto juga menjadi fokus Dinas PUPR Kota Solok. Pasalnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Pemko Solok, yaitu cakupan Air Bersih di Kota Solok baru mencapai 80% dari penduduk. Pemko melalui Dinas PUPR Kota Solok juga telah melakukan penyususan SID pengadaan air baku yang bersumber dari Danau Dibawah Kabupaten Solok yang membutuhkan alokasi dana sebensar 300 miliar rupiah.

“Lagi-lagi, mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas, kami tetap mengharapkan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat sehingga pembangunan SPAM Kota Solok dari sumber air Danau Dibawah dapat terlaksana,” ungkapnya.

Alkaf menyampaikan pesan Walikota Solok Zul Elfian bahwa kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung kepada kesehatan adalah air minum. Sehingga pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama tanggung jawab pemerintah.

Sampai tahun 2013 silam, cakupan pencapaian air minum dengan akses aman mencapai 67,7% dan pada saat itu, pemerintah membuat komitmen dengan target 100% pada tahun 2019. “Untuk itu, kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara regional dengan memanfaatkan potensi air di Danau Dibawah menjadi penting untuk dilaksanakan. Dukungan pemerintah pusat sangat berarti bagi kami saat ini,” terang Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.

Dengan demikian, pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Solok melalui Dinas PUPR menjadi sebuah keharusan karena bersinggungan dengan perekonomian rakyat, terutama di Kota Solok. Diharapkan Ir. Alkaf dengan terlaksanakan proyek pembangunan tersebut dapat mengejar ketertinggalan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarkat Kota Solok. Semoga. (Abdi)

Read more
Surati Kemendagri, Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok Mendesak

Surati Kemendagri, Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok Mendesak

Peningkatan kinerja institusi dan pelayanan umum bagi sebuah pemerintahan adalah hal yang mesti dilaksanakan. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

EkspresNews.com – Perubahan tersebut turut membuat struktural di pemerintahan menjadi berubah. Termasuk adanya dinas baru yang berasal dari pecahan satu dinas, dan ada pula penggabungan dinas atau perubahan institusi badan menjadi dinas. Hal tersebut turut membuat OPD tersebut kalang kabut. Selain persoalan kepegawaian, kondisi kantor turut menjadi perhatian dikalangan pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Seperti halnya di Kota Solok. Pada bulan April 2017 lalu, Walikota Zul Elfian telah menyurati Menteri Dalam Negeri untuk perihal Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok.

Alkaf Copy OkeSurat yang nomor 620/332/SP/DPUPR/2017 tersebut dikirimkan langsung ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikarenakan Pemerintah Kota Solok masih kekurangan prasarana gedung untuk OPD, dimana beberapa diantaranya masih bergabung dengan gedung milik pemerintah provinsi dan sebagian lainnya masih dalam status sewa di ruko-ruko. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok Ir. Alkaf saat berkunjung ke redaksi Indonesia Raya, Jumat (18/8/2017) di Padang.

“Kalau untuk Dinas PUPR Kota Solok, saat ini status gedungnya masih sewa disalah satu ruko di kawasan Solok. Namun, tentunya keberadaan ruang kerja yang kami rasa tidak representatif akan membuat kinerja ASN menjadi turun,” ujar Ir. Alkaf.

Menurutnya, kinerja institusi pemerintah banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia dan faktor sarana prasarana pendukungnya, untuk itu perlu diperlukan ketersediaan prasana gedung kantor yang representatif, nyaman serta memadai. “Tidak hanya sewa, beberapa dinas masih adanya menumpang untuk kantor di gedung milik provinsi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Solok telah menyusun DED Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok yang membutuhkan dana sebesar 60 miliar rupiah,” ungkapnya.

Akan tetapi, besarnya dana yang diperlukan tidak mungkin akan dibebankan kepada APBD Kota Solok yang sangat terbatas. “Benar, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok sangat terbatas untuk digunakan sebagai dana pembangunan kantor OPD. Namun jika status kantor masih dalam keadaan sewa, tentu akan lebih memberatkan karena biaya sewa yang terus dibayarkan sehingga menjadi beban bagi pemerintah daerah,” terang Alkaf.




Lebih lanjut, Ir. Alkaf berharap, dengan adanya surat permintaan dari Walikota Solok Zul Elfian kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam hal Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok dengan biaya 60 miliar rupiah yang diharapkan pengalokasiannya dalam APBN 2018 tentu menjadi angin positif bagi Pemerintah Kota Solok. “Kami berharap permohonan tersebut dikabulkan, dengan surat dari Walikota kepada Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga kegiatan pemerintah dalam berjalan lebih lancar dan kinerja juga bisa meningkat,” harap Ir. Alkaf. (Abdi)

Read more
Upacara Kemerdekaan RI ke 72 di Lantamal II Padang

Upacara Kemerdekaan RI ke 72 di Lantamal II Padang

EkspresNews.com – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang peringati upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tahun 2017 yang diikuti personel Perwira, bintara, Tamtama dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lantamal II Padang bertempat di lapangan apel Markas Komando Lantamal II Padang, Kamis (17/8/2017).




Dalam amanat Kepala Staf angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., yang dibacakan Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Lantamal II Padang Letkol laut (KH) Hasnatul Hadad, S.Ag., mengatakan, peringatan ini merupakan saat yang tepat untuk kembali mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, jutaan pahlawan bangsa baik yang dikenal maupun tidak dikenal telah gugur di medan pertempuran melawan penjajah, bahkan tidak sedikit para pejuang bangsa yang harus menghabiskan sisa hidupnya dengan cacat fisik maupun mental dan kesemuanya itu dilandasi dengan ketulusan demi Indonesia merdeka.

Lebih lanjut, pengabdian dalam mendukung program pembangunan nasional, TNI Angkatan laut harus mampu membina dan memberdayakan potensi Maritim seperti masyarakat maritime, industry dan jasa maritime serta sarana dan prasarana nasional untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan Negara. Program penguatan sector kemaritiman melalui visi poros maritime dunia menjadi momentum kebangkitan pengelolaan sumber daya laut serta meraih kembali sejarah kejayaan bahari bangsa Indonesia sehingga dapat menumbuhkan semangat generasi muda bangsa untuk mencintai laut dan mendayagunakan kekayaan yang ada di dalamnya. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (rel)

Read more
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bumi Sikerei Diharap Mampu Mendukung Belkaga

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bumi Sikerei Diharap Mampu Mendukung Belkaga

EkspresNews.com – Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Riena Sovianti mengimbau agar seluruh lintas sektoral dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kepulauan Mentawai untuk bersama-sama mendukung serta mensosialisasikan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) Tahun 2020. Hal itu disampaikannya pada sosialisasi dan advokasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di Hotel Graha Viona Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, Selasa (15/8/2017).

“Saya berharap agar seluruh pihak khusus para tokoh agama dan tokoh masyarakat wajib memiliki kesadaran dan tanggung jawab moril terhadap pencegahan Filariasis ini,” tuturnya. Ia menegaskan agar seluruh masyarakat mampu menghambat pertumbuhan jumlah penderita yang terus mengalami peningkatan.




“Penyakit Filariasis hanya bisa dicegah dan jika seseorang sudah mengidap penyakit ini maka akan mengalami cacat seumur hidup” katanya.Lebih lanjut Riena menuturkan, peran seluruh pihak terhadap Belkaga di Tahun 2020 merupakan langkah antisipatif dari Dinas Kesehatan. Dengan melibatkan lintas sektoral seperti Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang tersebar diseluruh Kepulauan Mentawai bisa ikut terlibat dalam penyampaian informasi ke masyarakat.

Selain mengkonsumsi obat pencegah Filariasis, masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga lingkungan tempat tinggal karena lingkungan yang sehat akan terbebas dari jentik nyamuk. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai jembatan informasi terhadap bahaya dan pencegahan Filariasis dengan menyampaikan pada saat pertemuan keagamaan dan masyarakat.

Lebih lanjut Riena mengatakan, Indonesia menetapkan Eliminasi Kaki Gajah sebagai salah satu prioritas Nasional pengendalian penyakit menular dengan menerapkan dua strategi utama yakni memutus rantai penularan penyakit kaki gajah dengan program pemberian obat pencegahan massal filariasis di kabupaten/kota endemis penyakit kaki gajah dan upaya pencegahan serta membatasi kecacatan dengan melaksanakan program penatalaksanaan penderita penyakit kaki gajah. (Nobel)

Read more
Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap1EkspresNews.com – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc., yang diwakili Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono menerima tim Pengawasan Lapangan Inspektorat Komando Armada Barat (Waslap Itkoarmabar) yang diwakili Letkol Laut (P) Sayoko beserta tim Waslap bertempat di ruang rapat Markas Komando Lantamal II Padang, Senin (14/8/2017).

Dalam sambutan Danlantamal II Padang yang dibacakan Wadan Lantamal II mengatakan, kegiatan Waslap ini di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan fungsi control pimpinan terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan kegiatan pengawasan ini merupakan tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kecurangan (Fraud) serta kurang efisiensi terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya Waslap ini, maka kepada seluruh Kasatker, Kasatlak saya perintahkan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim sesuai bidang masing-masing serta menyampaikan masalah-masalah yang menjadi kendala atau kesulitan di lapangan, terutama menyangkut masalah-masalah yang harus dikoordinasikan dengan Komando atas.




Selanjutnya Tim Waslap membacakan sambutan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., yang mengatakan, kegiatan pengawasan Lapangan Sektoral Itkoarmabar merupakan kegiatan pengawasan lapangan tahunan untuk mengetahui situasi kinerja jajaran Koarmabar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017 di seluruh jajaran Lantamal II yang akan meliputi sector kerja diantaranya bidang Operasi, Logistik, Personel, Material, Intelpam, Khusus dan Keuangan, untuk menemukan berbagai permasalahan maupun kendala satuan yang menjadi objek pengawasan lapangan agar dapat dicarikan solusi pemecahan secara menyeluruh. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Rel/Abdi)




Read more