Penyampaian LKPJ Pemko Padang Tahun 2017, Program Kegiatan Lahirkan Sejumlah Penghargaan

Penyampaian LKPJ Pemko Padang Tahun 2017, Program Kegiatan Lahirkan Sejumlah Penghargaan

29572862_1939132446096906_8193287155727062190_nEkspresNEWS.com – Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Padang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Asnel menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD Padang, Senin (2/4) pagi.

Paripurna ini dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal dengan diikuti para Anggota DPRD, Unsur Forkopimda serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Padang.

Asnel menyampaikan, penyampaian sekaligus penyerahan LKPJ tahun anggaran 2017 ini sesuai dengan ketentuan formal yakni aturan-aturan tentang pemerintahan daerah dan penyelenggaraannya. Sebagaimana menyampaikan berbagai hal terkait pelaksanaan, hasil dan capaian kegiatan pemerintahan dalam tahun tersebut.

“LKPJ ini merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik, dari penyelenggaraan pemerintah oleh kepala daerah kepada DPRD selaku wakil rakyat. Tujuannya untuk dapat dievaluasi bersama DPRD terkait jika ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terutama berkaitan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah,” terangnya.

Adapun penyampaian LKPJ, katanya, terkait dengan pemanfaatan keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kali ini terkait pelaksanaan tugas pemerintahan melalui serangkaian program dan kegiatan selama tahun 2017.

“Dimana semuanya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 serta Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun 2017,” paparnya.

Dijelaskan Asnel, berbicara target pendapatan Kota Padang tahun 2017 sebesar Rp2,177 triliun lebih, realisasinya cukup menggembirakan dengan mencapai 96,10 persen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Sedangkan belanja daerah Kota Padang ditargetkan sebesar Rp2,339 triliun dengan realisasi Rp1,986 triliun,” katanya.

Hal itu terdiri atas target belanja langsung sebesar Rp1,279 triliun dengan realisasi Rp1,016 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp1,059 triliun dengan realisasi sebesar Rp969 miliar lebih.

Sementara tambahnya lagi, dari berbagai pelaksanaan aktivitas program kerja selama tahun 2017, Kota Padang telah berhasil menerima berbagai penghargaan dan prestasi sebanyak 45 penghargaan. Baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat.

”Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan refleksi dari partisipasi dan kepedulian warga terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang pembangunan.

“Demikianlah Nota LKPJ tahun 2017 ini kami sampaikan. Semoga menjadi bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan dari DPRD untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan. Tentunya juga sebagai informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017 ke masyarakat,” tukas Asnel mengakhiri.

Berikut diantara penghargaan dan prestasi di tingkat nasional yang telah diraih Kota Padang di 2017 :

– Nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2017

– Piala Adipura Tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI

– Piala Adiwiyata tingkat Nasional untuk enam sekolah di Kota Padang

– Predikat Penilaian “BB” atas LAKIP 2017

– Lomba Pentas Kreatifitas Seni Genre pada kegiatan Jambore

– Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

– Penghargaan Manunggal Karya Kencana (MKK)

– Juara Satu Tingkat Nasional Karang Taruna

– Juara Satu Kementerian Konominfo pada ara Pentas

– Pertunjukan Rakyat di Palembang

– Sekolah Aspiratif Tingkat Nasional

– Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan

– Top 10 Putra Lomba Duta Genre Tingkat Nasional.

Read more
Sarasehan KTNA Batipuh Selatan : Hutan dan Danau Singkarak adalah Identitas Masyarakat Hukum Adat Salingka Danau

Sarasehan KTNA Batipuh Selatan : Hutan dan Danau Singkarak adalah Identitas Masyarakat Hukum Adat Salingka Danau

EkspresNews.com – Pertemuan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan Batipuh Selatan bertajuk penyelamatan hutan dan danau Singkarak sebagai identitas masyarakat hukum adat salingka danau sukses digelar pada Senin (2/4). Kegiatan yang diinisiasi dari keresahan terkait keseimbangan ekosistem ini mampu membuka pemikiran pengambil kebijakan dari rekomendasi dan aspirasi yang disampaikan petani. Para peserta yang terdiri dari petani satu kecamatan ini tegas mengatakan bahwa hutan penting bagi petani, pada saat hutan rusak maka akan berdampak pada keseimbangan ekosistem seperti air untuk lahan pertanian, yang tentu akan mengganggu aktifitas harian dan perekonomian masyarakat. Sarasehan ini juga menyuarakan peran petani dan nelayan dalam menjaga dan merawat hutan dan danau singkarak yang sangat signifikan.

Novizar Can Amalo Ketua Kelompok Tani Ulayat Lestari Nagari Guguak Malalo mengatakan Ekosistem Batipuh Selatan merupakan salah satu ekosistem yang terlengkap didunia, ada hutan, ladang, sawah, pemukiman dan dibawahnya ada danau singkarak, untuk menjaga dan merawat keseimbangan ekosistem tersebut dibutuhkan peranan dari petani dengan kearifan dalam mengelola lahan pertanian,mengelola sumber daya alam karena petani sejatinya berasal dari masyarakat hukum adat. Hutan dan Danau Singkarak adalah identitas kita masyarakat hukum adat Salingka Danau pada Luhak Nan Tuo ini,” tambah Can Amalo.

Sarasehan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Anggota DPRD Kab. Tanah Datar, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pemda Tanah Datar, BPP Kec. Batipuh Selatan, Camat Batipuh Selatan, Pemerintahan Nagari se-Batipuh Selatan dan perwakilan kelompok tani yang ada di Batipuh Selatan. Kasmir Gindo Sutan, Ketua KTNA Batipuh Selatan, menyatakan “Sarasehan kali ini adalah yang pertama kali dilakukan dilapangan, saat ini petani yang menyampaikan dan menjadi narasumbernya, selanjutnya pemerintah daerah dan undangan yang menanggapi dan memberikan rekomendasi, dalam diskusi tadi, perwakilan pemerintah daerah meminta agar pelaksanaan sarasehan berikutnya dipercepat agar dapat menjadi masukan juga dalam musrembang kabupaten, sarasehan ini memfokuskan diskusi pada ekosistem Batipuh Selatan dan kaitannya dengan peningkatan kesejahteran petani” ujar Kasmir.

Selain permasalahan hutan, petani juga memaparkan kondisi Danau Singkarak yang saat ini sangat mengkhawatirkan, begitu banyak sampah, ikan bilih endemik singkarak sudah sangat langka, air danau tidak jernih lagi, tentu persoalan ini sangat penting disikapi oleh Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar.

Menanggapi permasalahan danau tersebut, Ir. Yulfiardi, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, dalam sesi diskusi setelah makan bajamba menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 500an bagan yang tersebar di Danau Singkarak, “bagan-bagan, pemancingan yang menggunakan pestisida akan ditertibkan, dan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan diganti, saat ini juga sudah dibentuk Tim Pengawasan danau, tapi memang belum berjalan, selanjutnya sedang disiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar tentang tata ruang dan zonasi Danau Singkarak, terakhir Pemda Tanah Datar meminta ada aturan ditingkat nagari terkait danau, akhir Yulfiardi.”

Sarasehan ditutup dengan penyerahan rekomendasi dan Surat Balasan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) kepada Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai terkait dengan penolakan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai, kepada Anggota DPRD Kab, Tanah Datar Herman Sugiarto dan Dekminil. Surat KLHK tersebut pada intinya menyatakan bahwa Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari tidak dapat dijadikan legal standing dalam pengusulan karena Perda tersebut bersifat umum. Diakhir sesi, Herman Sugiarto dan Dekminil, menyatakan bahwa akan menindaklanjuti pembuatan Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tanah Datar, karena ini terkait dengan identitas dan kepastian kelola Masyarakat Hukum Adat diatas Ulayatnya. (Relis/Sanfirst)

Read more
Wagub Sumbar : Disiplin Kehadiran ASN Yang Sangat Esensial

Wagub Sumbar : Disiplin Kehadiran ASN Yang Sangat Esensial

29745123_1984700281793891_3279567770010249270_oEkspresNews.com – Tidak seperti biasanya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memutuskan memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi saat menjadi Pembina pada Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (2/4). Pemeriksaan kehadiran peserta apel pagi tetap dilakukan Wakil Gubernur walaupun telah menerima laporan jumlah peserta dari komandan tiap barisan di permulaan apel.

Usai melakukan pemeriksaan, menjelaskan maksud tindakannya, Nasrul Abit menjelaskan, “Saya sengaja periksa langsung tiap barisan, terutama Eselon III, karena hari-hari ini, kadang-kadang Eselon III ini hanya hadir cuma 30-40 persen saja.”




Nasrul Abit menambahkan, rendahnya kehadiran Eselon III pada apel pagi adalah hal yang sangat disayangkan mengingat Eselon III merupakan pejabat penyelia yang menghubungkan staf dengan Eselon II. Dengan fungsi tersebut, sudah semestinya Eselon III menjadi panutan bagi dan memonitor ASN di bawahnya, yakni Eselon IV dan staf.

“Saudara memiliki tanggungjawab untuk memanage. Kalau kita memanage itu, kita harus jadi panutan. Nah kalau kita tidak bisa jadi panutan, bagaimana akan memanage orang lain? Bagaimana akan menertibkan orang lain kalau diri sendiri saja tidak tertib?” imbuhnya.

Terkait kehadiran dan disiplin ini, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan menghayati tugas.

Terkait hal itu, Wagub menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang ia katakan sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini. Wagub menjelaskan, dalam kondisi keuangan daerah yang sempit dan terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot.

Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal. “Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran saja kurang.” Pungkas Nasrul Abit. (Rel/Ilham)

Read more
Ribuan Jamaah BKMT Kunjungi Masjid Islamic Center

Ribuan Jamaah BKMT Kunjungi Masjid Islamic Center

EkspresNews.com – Ribuan jamaah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang berasal dari berbagai Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat hadir di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang dalam acara Wisata Dakwah dan Tabligh Akbar, minggu (1/4).

Acara diselenggarakan Oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kehadiran jamaah majelis taklim dari berbagai kabupaten dan Kota di Masjid Islamic Center itu merupakan agenda bulanan BKMT yang digilir di setiap Kabupaten Kota di Sumatera Barat, dimana bulan ini Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah pada kegiatan tersebut.




Pemerintah Kota Padang Panjang pun mengambil inisiasi untuk menyelenggrakan Tabligh Akbar di Masjid Islamic Center yang diresmikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beberapa waktu yang lalu. Langkah tersebut merupakan cara pemerintah memperkenalkan Kehadiran Masjid Islamic Center kepada daerah lain sebagai salah satu destinasi wisata religi yang ada di Sumatera Barat.

Turut Hadir : Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan yang diwakili oleh Plt Asisten 1 Sonny Budaya Putra, Perwakilan dari Kemenag Kota Padang Panjang, Ketua BKMT Sumatera Barat Abdul Aziz dan undangan lainnya.

Penceramah pada Tabligh Akbar itu yakni Ustad Gus Reza M Syarif, Pimpinan Ponpes Kepemimpinan Islam terpadu Annuwwah yang juga merupakan Presiden Asosiasi Motivator Indonesia. Pjs. Walikota Padang Panjang yang diwakili Plt. Asisten 1 Sonny Budaya Putra menyampaikan, ucapan terimakasih ditunjuknya Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah pada acara majelis taklim itu. ” ini suatu kehormatan bagi Kota Padang Panjang,” katanya.

Menurutnya banyak hal positif yang bisa diambil dari kegiatan majelis taklim. Selain untuk menambah pengetahuan agama, kegiatan majelis taklim juga bisa mempererat hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiah. Sonny selanjutnya menjelaskan bahwa Islamic Center itu terdiri dari sejumlah bangunan yaitu selain masjid, juga ada convention hall, penginapan dan yang keseluruhannya dibangun di luas lahan 4,2 hektar. “Keberadaan Islamic Center ini nantinya secara keseluruhan menjadi pusat pengembangan Islam dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan syariat islam,” katanya.

Masyarakat saat ini baru bisa memanfaatkan masjid Islamic Center untuk sejumlah kegiatan keagamaan. Untuk bangunan lain akan di kerjakan di tahun berikut. Kepala Kantor kemenag yang diwakili oleh Ustad Wahyu Salim menyampaikan BKMT yang memasuki usianya yang ke-37 tahun bertujuan untuk mengajak agar para jamaah majelis taklim memperkuat iman dan taqwa, menjadi jamaah yang terus menggali ilmu serta meningkatkan kwalitas ibadah. Hal itu terdapat dalam 10 pesan BKMT, ” mari kita ingat itu,” katanya.

Sementara kepala BKMT Sumatera Barat Abdul Aziz menyampaikan maraknya penipuan yang mengatas namakan travel umrah cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu BKMT membuka layanan konsultasi bagi yang akan melaksanakan umrah. BKMT juga memiliki jasa layanan travel umrah. “Alhamdulillah sampai saat ini BKMT belum pernah ada kendala,” katanya.

Sementara Pengajian yang di berikan oleh Ustad Gus Reza M Syarif mengajak agar kita selalu menjadi pribadi yang optimis dan yakin akan kebesaran Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Jangan ada keraguan atas Kebesaran Allah karena tak satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang tak dijamin rezekinya. (Harris/Red)

Read more
Balitbang ESDM Gandeng Unand Kembangkan Listrik Mikro Hidro

Balitbang ESDM Gandeng Unand Kembangkan Listrik Mikro Hidro

EkspresNews.com – Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM FX. Sutijastoto menyaksikan Penandatangan kerja sama operasi (KSO) antara Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dengan Universitas Andalas (Unand) di Bukit Tinggi (30/3).

Penandatanganan KSO Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 0.4 MW antara BLU P3KEBTKE ditandatangi oleh pemimpin BLU P3TKEBT, Yunus Saefulhak dan Unand oleh Prof. Tafdil Husni. KSO ini akan menjadi sarana bagi kedua BLU dalam pengelolaan maupun bisnis PLTMH untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan bisnis PLTMH di masa mendatang.

“Inshaa Allah kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Silahkan melakukan bisnis dengan adil,” ujar Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian KSO antar kedua pihak.

BLU P3TKEBT mencatat potensi energi baru terbarukan khususnya di Sumatera Barat, mencapai 1.352 MW yang dapat dioptimalkan dan merupakan potensi bisnis yang cukup menjanjikan untuk penyediaan energi listrik. Selain mikro hidro, potensi EBT yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat antara lain, PLTA di Batang Masang 89 MW, panasbumi di Cubadak, Pasaman Barat 70 MW, Bonjol 200 MW dan Panti 25 MW di Pasaman serta surya.

Pengoperasian KSO PLTMH di Unand kedepannya juga ditargetkan dapat dijadikan sebagai pusat informasi dan demonstrasi PLTMH di Pulau Sumatera Khususnya Sumatera Barat untuk meningkatkan SDM secara teknis maupun manjerial.

“Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Pak Wamen melalui BLU di Badan Litbang ESDM untuk memfasilitasi adanya PLTMH. Kami sangat menginginkan sekali adanya PLTMH”, tutur Rektor Unand, Tafdil Husni menyampaikan apresiasi.

“Kerja sama Ini multifungsi, apalagi kami juga koordinasi dengan tiga institusi. Kami menginginkan kampus kami sebagai Botanical University,” tambah Tafdil Husni.

Pembangunan PLTMH UNAND kapasitas 400 kW dibangun atas kerja sama antara Unand dan P3TEK KEBTKE Kementerian ESDM. P3TEK KEBTKE membangun pipa pesat, rumah pembangkit, sistem mekanikal, elektrikal dan transmisi. Sedangkan bagian lain dari PLTMH yaitu bendung, saluran pembawa, bak penenang dan saluran pelimpas adalah kerjasama antara UNAND dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

“Kerja sama pengoperasian PLTMH ini merupakan wujud nyata sinergi program lintas kementerian/lembaga dalam rangka penyediaan prasarana dasar seperti listrik yang bersumber dari energi terbarukan”, terang Sutijastoto.
“Setelah pembangunannya selesai dan Commercial On Date (COD) pada akhir November 2017, maka akan menghasilkan pendapatan yang merupakan PNBP baik bagi BLU Unand dan BLU P3TKEBTKE”, pungkas Yunus. (Rel)

Read more