Pangdam I/Bukit Barisan Pimpin Setijab Danrem 032/Wirabraja

Pangdam I/Bukit Barisan Pimpin Setijab Danrem 032/Wirabraja

WhatsApp Image 2017-11-11 at 14.57.42

EkspresNews.com – Jabatan Komandan Korem 032/Wirabraja diserah terimakan dari pejabat lama Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si. ke pejabat baru Kolonel Inf Mirza Agus, acara serah terima jabatan ini dilaksanakan di Serambi Kehormatan Kodam l/Bukit Barisan Medan, Sabtu (11/11/17).

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Cucu Somantri pimpin serah terima jabatan Danrem 032/Wirabraja ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta tongkat komando.

Dalam amanatnya Pangdam l/ Bukit Barisan menyampaikan bahwa pergantian pejabat dan mutasi personel di lingkungan TNI-AD khususnya Kodam I/ Bukit Barisan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan pimpinan TNI-AD dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi dan hal ini guna mengoptimalkan kemampuan dan tugas pokok satuan.

“Sertijab Danrem 032/Wirabraja merupakan bagian dari dinamika pembinaan personel dan organisasi TNI-AD yang dilakukan secara berkesinambungan, guna meningkatkan kapabilitas, profesionalitas dan produktivitas kepemimpinan di lapangan,” tegas Pangdam I/ Bukit Barisan.




Pangdam I/Bukit Barisan berharap agar pejabat Danrem 032/Wirabraja yang baru Kolonel Inf Mirza Agus segera melaksanakan pengabdian terbaik sesuai fungsi, peran dan tugas pokok demi tegak kokohnya NKRI dan terjaminnya keutuhan wilayah nasional.

Lebih lanjut Pangdam I/Bukit Barisan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si.  beserta istri, atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama menjabat sebagai Danrem 032/Wirabraja.

“Diharapkan pengalaman tugas ini dapat dijadikan bekal dalam pelaksanaan tugas di tempat yang baru sebagai Kasdam lV/Diponegoro, serta mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Inf Mirza Agus beserta istri yang sebelumnya menjabat sebagai Danrem 061/SK dan sekarang menjabat sebagai Danrem 032/Wirabraja.

Kita baru saja memperingati hari Pahlawan tanggal 10 Nobember 2017 yang merupakan mereflesikan kembali nilai-nilai dan semangat kejuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai mana kita pahami fungsi pengawasan merupakan salah satu bagian penting dan tidak dapat diproses dalam setiap manajemen. Oleh karenanya, kualitas pelaksanaan fungsi sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi termasuk di Kodam l/Bukit Barisan, tegas Pangdam.

Turut hadir dalam acara tersebut Kasdam l/Bukit Barisan Brigjen TNI Tiopan Aritonang, para Asisten Kodam l/Bukit Barisan, para Dandim jajaran Korem 032/Wirabraja, Ibu-ibu Persit KCK Kodam l/Bukit Barisan dan Ibu Persit KCK Koorcab Rem 032 PD I/BB. (Penrem 032/Wbr)

Read more
HUT ke 21, WALHI Refleksi Lingkungan Hidup yang Layak di Sumbar

HUT ke 21, WALHI Refleksi Lingkungan Hidup yang Layak di Sumbar

EkspresNews.com – Bulan oktober menjadi bulan yang sangat berarti bagi Wahana Linkungan Hidup Indonesia (WALHI ) Sumatera Barat, karena Walhi Sumatera Barat lahir pada tanggal 16 oktober 1996. Walhi Sumbar Lahir dilatar belakangi oleh  Maraknya kegiatan ekploitasi lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta yang tidak melibatkan Masyarakat secara langsung telah mengakibatkan kerusakan dan tekanan terhadap lingkungan Sumatera Barat menjadi semakin tidak terkendalikan. Kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kelompok tertentu, sikap arogansi pemerintah dan pihak perusahaan serta ketidakberdayaan Masyarakat. Semua Kondisi ini sangat merugikan dan menempatkan rakyat pada posisi yang selalu ditekan dan tertindas.

Dengan berbagai pertimbangan dan melihat potensi kekuatan serta aktifitas lembaga-lembaga yang ada, maka pilihan jatuh pada perlunya dibentuk sebuah forum yang akan beranggotakan lembaga-lembaga yang pada waktu itu sudah konsens dan bergerak dibidang lingkungan seperti Yayasan Taratak, SPKM (Sekretariat Pengembangan Kawasan Mentawai), KOMMA (Kelompok Mahasiwa Mencintai Alam) dan BILA (Bina Kelola) untuk membentuk WALHI Sumatra Barat, Semenjak Tanggal 16 Oktober 1996 Walhi Daerah Sumatera Barat mulai secara kelembagaan melakukan kegiatan advokasi dibidang lingkungan hidup hingga saat sekarang ini. Memalui proses perkembangan yang sanggat lama, saat ini WALHI Sumatera Barat memiliki  10 Lembaga Anggota yaitu Yayasan Taratak, SPKM, KOMMA FP-UA, BILA, PASIH, PBHI, Qbar, LP2M, YCMM, dan Mapala Alphicanameru.




WALHI mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber‐sumber kehidupan. Untuk mewujudkan misi tersebut WALHI memainkan peran: Pertama, menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai‐nilai: Hak asasi manusia; Demokrasi; Keadilan gender; Keadilan ekologis; Keadilan antar generasi; Persaudaraan Sosial; Anti kekerasan; Keberagaman, dan dengan mengedepankan prinsip‐prinsip utama: Keterbukaan; Keswadayaan; Profesional; Ketauladanan; Kesukarelawanan. Kedua, mendorong proses transformasi sosial dengan cara:

  • mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat;
  • mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat;
  • mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan;
  • membangun alternatif tata ekonomi dunia baru; serta
  • mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber‐sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Sadar akan Misi yang diemban dan pertambahan Umur Organisasi yang sudah memasuki 21 tahun sejak berdirinya , Walhi Sumatera Barat melakukan Refleksi diri dan memperkokoh gerakan untuk Advokasi serta kampanye guna memastikan Masyarakat mendapatkan Hak-Haknya atas Lingkungan Hidup yang layak dengan beberapa  kegiatan yang terangkum di dalam “JAMBORE LINGKUNGAN HIDUP “ dengan tema “ From Culture To Nature “. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke 21 tahun yaitu :

  • Diskusi public pertambangan sumatera barat
  • Expert meeting pro dan kontra pembangunan geothermal Gunung Talang
  • Kampanye dampak pembangunan irigasi Sinamar

Selain kegiatan yang telah terlaksana tersebut, Walhi Sumbar juga membuat beberapa kegiatan seperti Jalan Santai Pungut Sampah, Lomba mewarnai tingkat TK, Lomba Karikartur TingkatSMA/Perguruan Tinggi.

Koordinator Panitia , Fadli Rahmadi mengatakan, Kegiatan Jambore Lingkungan Hidup ini  adalah sebuah upaya kampanye dan pendidikan dini bagi generasi muda untuk lebih mengetahui kondisi Lingkungan Hidup Sumbar saat ini. Kami sengaja mengambil tema kegiatan “From culture to Nature” dengan tujuan agar kita sama” memahami bahwa dari ajaran budaya Minangkabau kita bisa mencapai sebuah kelestarian. semua itu bisa terangkum dalam pituah Alam takambang jadi guru.

Direktur Walhi Sumatera Barat, Uslaini mengatakan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menyuarakan bahwa saat ini kondisi lingkungan Hidup di Sumatera Barat sangat memperihatinkan dan ruang kelola rakyat semakin sempit.

Ia mengatakan, Wilayah kelola rakyat di sumatera barat semakin terancam akibat perkebunan sawit dan banyaknyaizin pertambangan di Sumatera Barat. Sampai dengan saat ini terdapat 21 IUP yang dikategorikan CnC namun berada dalamkawasan hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan. Berdasarkan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengusahaan yang menggunakan kawasan hutan tanpa mengantongi izin IPPKH dapat dikatakan Tindakan Pidana Kehutanan. (relis)




Read more
#SaveHutanSiberut Tolak Hutan Tanaman Industri di Hutan Siberut

#SaveHutanSiberut Tolak Hutan Tanaman Industri di Hutan Siberut

WhatsApp Image 2017-11-09 at 18.30.48

EkspresNews.com – Hutan tropis Pulau Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali terancam dengan rencana masuknya perusahaan PT. Biomass Andalan Energi (PT. BAE) yang akan mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembukaan kawasan hutan tentu akan terjadi besar-besaran, seakan tak pernah berhenti ancaman dan bencana ekologis menyertai kehidupan masyarakat Pulau Siberut setelah HPH memberikan dampak buruk, bahkan tanah dan hutan adat yang selama ini mendukung kehidupan dan kearifan lokal masyarakat juga harus dipertaruhkan untuk kepentingan bisnis energi.

“Sebagian tanah yang dimohonkan untuk menjadi HTI adalah milik kami” tegas bapak Rupinus sebagai Kepala Suku Sabulukkungan. “Kami tak ingin kehilangan tanah dan hutan karena itu sumber kehidupan suku kami dan masyarakat yang tinggal disana. Kami melakukan ritual adat di hutan, mengambil rotan untuk membuat Opa (keranjang), kayu untuk membuat sampan dan dari hutan juga kami memperoleh tanaman obat dan makanan. Jika HTI masuk, maka kehidupan sosial, ekonomi, adat serta budaya kami akan hilang”.




Bupati Kepulauan Mentawai “Yudas Sabaggalet” menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan hutan di Kepulauan Mentawai selama ini telah membuat hak dan akses masyarakat terhadap hutan adat berkurang. “Kami juga terhalang untuk menyediakan layanan-layanan pembangunan dasar bagi warga di dalam kawasan hutan dan dengan adanya HTI tentu akan semakin menyulitkan akses masyarakat dan menghilangkan kesempatan pemerintah daerah dalam pemberian layanan tersebut. Kebijakan pembangunan di Mentawai menganut sistem keseimbangan antara ekologi, sosial dan ekonomi. Keseimbangan itu selalu menjadi pertimbangan dan Pemda Mentawai telah menetapkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak pembangunan dan ekonomi daerah, termasuk melestarikan adat dan budaya serta lingkungan, bukan HTI”, Jakarta, 9 November 2017.

Kebijakan pemberian konsesi dan pemanfaatan hutan yang eksploitatif di atas tanah masyarakat adat, tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Bung Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mempertegas “bahwa saat ini, sebesar 51% dari 246.011,41 hektar hutan produksi di Kepulauan Mentawai telah menjadi IUPHHK-HA dan jika IUPHHK-HT kembali diberikan kepada PT.  BAE, maka akan semakin mempertegas ketimpangan dan ketidak-adilan pemanfaatan hutan. Areal yang akan menjadi konsesi perusahaan telah diusulkan menjadi Hutan Adat dalam peta PIAPS Provinsi Sumatera Barat dan YCMM bersedia menjadi mitra pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Mentawai. Kami juga meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut SK No. 2382/Menhut-IV/BRPUK/2015 tentang arahan pemanfaatan hutan produksi di Kepulauan Mentawai untuk HTI seluas 20.110 hektar”.




Daudi Silvanus Satoko mewakili Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Sumatera Barat menyatakan bahwa mereka menerima 68 surat penolakan dari masyarakat Pulau Siberut terkait rencana HTI tersebut. Selain alasan sebagai pemilik tanah, masyarakat juga beralasan bahwa masuknya HTI akan memperbesar potensi bencana banjir serta konflik sosial. Kami tentu mendukung upaya penolakan tersebut dan meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin hutan tanaman kepada perusahaan tersebut meski telah mendapatkan Izin Lingkungan dari Gubernur Sumatera Barat” tutupnya secara tegas.

“Eksploitasi hutan di Kepulauan Mentawai untuk industri adalah ide nekat dan berbahaya. Jika melihat posisi akses dan konektivitas di dalamnya yang sangat terbatas, seharusnya gugus busur kepulauan pantai barat Sumatera ini mendapatkan perlindungan fungsi ekologis yang maksimal. Tutupan hutan yang masih bagus sebelum terbitnya izin-izin skala besar, menunjukkan bahwa adaptasi dan kesadaran pengelolaan oleh masyarakat adat telah menerapkan “standar tinggi” untuk perlindungan sumber-sumber kehidupannya. Selain menghentikan proses dan tidak menerbitkan izin hutan tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus segera membatalkan pencadangan 1 juta hektar hutan untuk hutan tanaman, karena beban kerusakan oleh HTI di ekosistem gambut telah melampaui daya kontrol pemerintah, maka jangan menambah malapetaka di ekosistem hutan” tegas Zenzi Suhadi sebagai Kepala Departemen Kajian, Pembelaan Hukum dan Lingkungan WALHI.

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyampaikan dukungannya dan menyatakan berjuang bersama Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelamatkan Hutan Siberut. Hutan Siberut yang sudah hancur akibat HPH di masa lalu, harus segera di pulihkan. Kepulauan Mentawai sebagai cagar biosfer dan menjadi paru-paru dunia harus difungsikan sebagai pusat riset biodiversity dan kearifan lokal untuk memperkuat kultur dan identitas komunitas sebagai bagian dari Keberagaman Nusantara.

Pada bagian akhir siaran pers ini, Rieke mengatakan “penting untuk saya sampaikan dukungan kepada Pemerintah agar tetap konsisten mendorong pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Pulau Siberut. Sedangkan untuk lahan-lahan perkebunan skala besar, seperti lahan yang dikuasai oleh PTPN yang terbengkalai atau bermasalah, untuk bisa dilakukan review perizinan dan dialihkan ke program Reforma Agraria dan/atau Perhutanan Sosial. (Relis)

Read more
Personil Polres Kota Solok Bripka Edwardo Bantu Bangun Rumah Keluarga Pasca Kebakaran

Personil Polres Kota Solok Bripka Edwardo Bantu Bangun Rumah Keluarga Pasca Kebakaran

IMG-20171108-WA0013

EkspresNews.com – Pasca musibah kebakaran Rumah Adrano warga miskin pedagang buah keliling dari kampung-kekampung menelusuri gegana balantara di Kota Solok. Tanpa diduga hari pada Jum’at 3 November 2017 lalu. Malang tak dapat ditolak musibah membumi anguskan rumah milik Adrano, Parak Anau Kelurahan Kota Solok. Kejadian terjadi sekira jam 14.15 Wib. Siang.

Pada saat kejadian, rumah tersebut hanya ditunggui oleh istri Adrano, Meliyanti Yusmina (26) dan anaknya yang baru berumur 17 bulan, walaupun sempat ditolong warga setempat dan dua unit mobil kebakaran. Namun Si jago merah yang sulit untuk dijinakan menghabiskan seluruh sisi ruang rumah tersebut. Dampak dari kejadian tersebut memaksa keluarga yang mengantongi KK miskin itu. Untuk tinggal didalam sebuah tenda tampa jendela yang dipinjamkan oleh warga setempat.




Berkaca pada keadaan yang diderita Oleh kekuarga Adrano tersebut. Tanpa disadari Muncul sosok Hamba Allah yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, rasa senasip dan sepenanggungan, serta jiwa yang dapat merasakan derita orang lain, merupakan sifat bawaan sejak manusia itu dilahirkan, namun sifat yang paling istimewa di mata Sang pencipta itu tidak akan dimiliki oleh setiap manusia, sosok itu dimiliki oleh salah seorang Polisi yang berpangkat Bripka Edwardo yang sehari-bertugas di Polsek Solok Kota.

Atas kepedulian Bripka Edwardo, seorang anggota polisi berpangkat Bripka yang sehari-hari bertugas di Wilayah Hukum Polres Solok Kota yakni di Polsek Solok Kota. Dengan ikhlas dari sisa hasil tabunganya dengan ikhlas membangunkan kembali rumah pak Adrano (32) pasca kebakaran yang terjadi pada Jum’at 3 November 2017, di Parak Anau kelurahan Tanah Garam kota Solok.

Saat meninjau keadaan rumah Adrano dan keluarga, Wakil Walikota Solok Reinier merasa terkejut dengan adanya seseorang yang telah membangun rumah Adrano kembali. Apalagi sosok itu keiklasan dari seorang Polisi yang sehari-hari menjadi Bhabimkantibmas di di Daerah itu.

Dengan nada terharu penuh rasa gembira Wakil Walikota memberikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada Bribka Edwardo itu disampaikannya saat mengunjungi rumah baru keluarga Adrano yang telah dibangun kembali oleh Bripka Edwardo Cs, Selasa 7 November 2017 di Parak Anau kelurahan Tanah Garam Kota Solok.

Reiniet menyatakan, semoga apa yang telah dia berikannya menjadi amal ibadah dan dapat dijadikan motifasi oleh pihak lain. Karena telah ikhlad ountuk ikut serta meringankan beban masyarakat lainnya yang sedang tertimpa musibah, ungkap wakil walikota Solok, saat mengapresiasi

Wawako menyatakan, Meningkatnya kepedulian jajaran Polres Solok Kota dalam membantu meringankan beban masyarakat belakangan ini. Hal itu merupakan sebuah perubahan yang sangat siknifikan, dan jelas secara lansung merubah image masyarakat terhadap institusi tersebut. “Bahwa Kepolisian bukanlah institusi untuk ditakuti, tetapi sebuah institusi yang benar benar mampu dalam mengayomi, membantu, serta melindungi masyarakat di daerahnya,”papar Wawako Solok.

Terwujudnya sifat sosial yang tinggi pada anggota Polres Solok Kota itu, tidak terlepas dari binaan dan arahan serta contoh atau tauladan yang diberikan oleh pemimpin Polisi tersebut, motifasi, dan penekanan prinsip untuk berbuat kearah yang positif membuat jajaran Polres Solok Kota bersikap melebihi tuntutan tugas yang harus dijalaninya,

“dan hal itu juga menjadi sebuah bukti bahwa jajaran Polres Solok Kota benar benar telah memahami salah satu dari program perioritas Kapolri yakni Profesional, Modern, dan terpercaya (PROMOTER), ungkap wakil walikota Solok mengakhiri.




Sementara itu, Adrano mengakui, sebelumnya dia tidak bisa memperkirakan harus berapa lama tinggal bersama istri dan anaknya yang masih bayi itu didalam tenda yang dipinjamkan warga tersebut, sebab katanya, hasil dari usahanya sebagai pedagang buah keliling, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari.

Namun dikatakannya, menjalankan ujian yang sangat berat itu, Tuhan pun lansung memberikan berkah kepada nya, karena hanya dalam waktu satu hari setelah kejadian, diapun lansung menerima bantuan berupa bahan bangunan yang diantarkan dengan sebuah mobil Truk oleh seseorang, namun dia tidak mengetahui siapakah yang telah membelikan bahan bangunan tersebut.

” Sebelumnya saya tidak tau siapakah yang telah mengirimkan bahan bangunan tersebut, dan pengemudi mobil truk itu pun mengatakan kalau dia hanya disuruh mengantar barang itu oleh juragan nya ” ungkap pedagang buah keliling tersebut.

Pelaksanaan pembangunan rumah keluarga Adrano yang dibiayai oleh Bripka Edwardo, dikerjakan secara gotoroyong oleh Bhabimkantipmas Polres Solok kota, sementara itu Bripka Edwardo yang bertugas sebagai Bhabimkantipmas dikelurahan Tanah Garam kota Solok itu,

” Saya membantu dengan ihklas, karena kasihan melihat korban itu, semoga dengan bantuan itu keluarga akan dapat kembali hidup dalam sebuah rumah. Walau tidak selayak rumah orang yang punya penghasilan lebih. Akan tetapi setidaknya akan dapat menjadi markas baginya untuk berkumpul kembali,”ujarnya. (Roni Natase)

Read more
Wawako Solok Terima Kunjungan Komisi X DPR RI

Wawako Solok Terima Kunjungan Komisi X DPR RI

EkspresNews.com – Untuk melihat geliat pembangunan di Penerintah Kota Solok, Wakil Walikota Solok, Ir.Reiner.ST.MM menerima kunjungan kerja Komisi X anggota DPR RI, H.Endre Saifoel, Senin (06/11). Didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Kopreasi, UKM, kota Solok, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, serta beberapa kepala OPD lainnya yang ada dilingkungan pemerintah kota Solok,

Reinier mengatakan, Kedatangan adalah dalam kujungan dalam upaya untuk melakukan peninjauan terhadap pembangunan Pasar Pagi kota Solok di Germinal Bareh Solok. Wakil Walikota Solok Reinier mengapresiasi apa yang telah diupayakan oleh H.Endre Saifoel dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat dan daerah Sumatera Barat khususnya daerah kota Solok. Pemerintah Kota Solok sangat mengharapkan apa yang telah didapatkan itu bisa untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya atau pada masa yang akan datang.




Reiner mengakui, bahwa program pembangunan disegala bidang yang telah direncanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah daerah kota Solok, tidak akan terlaksana secara sempurna tampa adanya bantuan yang telah diperuntukan oleh pemerintah pusat, dan itu semua juga tidak terlepas dari peran anggota DPR RI terutama dari daerah Sumbar.

“Maka dengan minimnya PAD yang dimiliki oleh kota Solok, tentulah pemerintah daerah setempat sangat berharap adanya perjuangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang mewakili masyarakat daerah setempat ditingkat pusat,”

Untuk itu kata Reinier, sebagai Wakil Walikota Solok. Kita sangat mengharapkan partisipasi dan perjuangan dari anggota DPR RI yang ada di Pusat, terutama anggota asal Sumbar. seperti yang telah dilakukan oleh H.Endre Saifoel, ungkap wakil walikota Solok.

Pada kesempatan itu, H.Endre Saifoel menyatakan, untuk berkunjung ke darah terutama daerah pemilihan. Dan sudah menjadi kewajibannya untuk menjemput aspirasi masyarakat. Karena kita diberi amanah dan kepercayaan sebagai wakilnya disalah satu lembaga ditingkat pusat.

Dia menekankan, selain dari pembangunan berbagai infra struktur, padar dan gedung derta lainya. Sudah selayaknya suatu daerah termasuk Kota Solok mengarahkan pembangunan pada sektor pariwisata. Karena par ii w ii sata yabg ada di Kota Solok sungguh memiliki potensi yang tidak kalahnya dengan daerah lain terutama bagi daerah yang ada di Sumbar.




“Karena pembangunan disektor Pariwisata akan dapat menjadi sebuah ikon untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) kota Solok. Selain memiliki suber daya alam yang cukup besar untuk dikembangkan, posisi dan letak kota Solok yang sangat strategis, untuk menuai sebuah kesuksesan disektor Pariwisata. Hal itu Kota Solok sangat baik kebersihanya, keindahan, dan keramahan lingkungan menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan,”ujarnya

Andre Saifoel menilai, kalau kita lihat Kota Solok terletak dipersimpangan jalan menuju beberapa kota yang ada di Sumatera Barat bagian timur, dan itu merupakan keistimewaan yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan.

Lebih jauh diungkapkan dia, selain disektor Pariwisata, pembangunan masyarakat disektor pendidikan. Merupakan hal yang wajib untuk terus ditingkatkan dan dipacu sesuai dengan perkembangan era globalisasi sekarang ini. Karena sektor pendidikan terus menjadi bagian yang terpenting dan salah satu bidang yang istimewa dalam masalah peruntukan APBN yang ada. “Karena pendidikan adalah modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang, dan berbagai permasalahan dibidang pendidikan harus cepat diatasi dengan tepat ” paparnya. (Roni)

Read more