Walikota Solok, H. Zul Elfian : Masyarakat Jangan Terpengaruh Aksi People Power

Walikota Solok, H. Zul Elfian : Masyarakat Jangan Terpengaruh Aksi People Power

EkspresNews.com – Walikota Solok Zul Elfian, SH, M.Si Dt Tianso menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Solok untuk Tolak Aksi People Power 22 Mei 2019, hal itu disampaikan saat jamuan buka puasa bersama dengan berbagai organisasi dan kalangan masyarakat, ormas, dan organisasi lainnya, pada Sabtu (18/05/2019) di rumah dinas Ballairung 99 Kota Solok.

Wako menegaskan, masyarakat agar menjaga situasi kamtibmas dijajaran Kota Solok. Yang selama ini berjalan kondusif, aman dan lancar tanpa terjadi apa-apa. Apresiasi kepada Jajaran Polres Solok Kota, Kodim 0309 Solok, KPU Kota Solok dan Bawaslu Kota Solok. Atas lancarnya pemilu 2019 di Kota Solok.

“Ditekankan, agar masyarakat Kota Solok menahan diri terhadap isu-isu yang berkembang saat ini, jangan bertindak inkonstitusional yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dan jangan terpancing isu people power ke Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019,” terangnya.

Dia menyatakan, sejumlah pihak dan kelompok di tanah air telah menyatakan sikap untuk menolak ajakan people power atau pengerahan massa besar-besaran pada 22 Mei 2019 pasca Pemilu 2019, untuk itu, dihimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, semua organisasi di Kota Solok, Organisasi mahasiswa, masyarakat Kota Solok lainya. Agar menolak gerakan people power itu di Kota Solok.

Menurut Zul Elfian, hal tersebut (people power) merupakan tindakan inkonstitusional. Untuk itu, menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan pihak tertentu untuk ikut serta dalam gerakan people power atau belakangan berubah istilah menjadi ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’.

“Kalau kita cermati gerakan people power akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Maka dari itu, kami menolak gerakan people power, mari kita menjaga kesatuan dan NKRI,” papar Walikota Solok.

Disampaikanya, disamping itu, ajakan people power itu mengarah pada tuduhan-tuduhan keras yang subjektif dan tidak konstruktif. Oleh karena itu, people power semacam ini justru mencederai pilar-pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum.

Selain itu, Zul Elfian juga meminta agar masyatakat lebih berhati-hati dengan berita hoax, jangan gampang percaya dengan informasi informasi yang belum jelas tanpa adanya data dan fakta yang jelas. “Mari jaga perdamaian dan jangan mudah diprovokasi dengan berita yang belum tentu benar,” imbuhnya.

Tidak hanya berhati hati dalam hal menyaring informasi atau berita hoax, akan tetapi jangan sampai kita sendiri yang menyebarkan berita hoax ke tengah tengah masyarakat.

Saya berharap, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berbagai ajakan, rumor, dan berita-berita yang berkembang, masyarakat harus cerdas dalam memfilter dan memilah antara hal yang bisa merusak kerukunan dan yang tidak,”jelasnya.

Kemudian kata Zul Elfian, moment puasa ramadhan 1440 H tahun 2019 ini. Mari kita saling menahan diri, menahan emosi dan memperbanyak ibadah. Tinggalkan segala pertikaian yang intinya berdampak pada perpecah-belahan kita semua. (Roni Natase)

Read more
DPRD Solok Buka Puasa Bersama Awak Media

DPRD Solok Buka Puasa Bersama Awak Media

EkspresNews.com – Dalam upaya menjalin silaturahmi dan mempererat jembatan hati antara Ketua DPRD, Walikota Solok dan seluruh anggota DPRD, Jajaran Kepala OPD, kelompok organisasi dan awak media yang bertugas di Kota Solok. Ketua DPRD dan jajarannya melakukan jamuan buka puasa bersama dengan awak media akhir pekan lalu di rumah dinas DPRD Kota Solok.

Ketua DPRD Solok saat buka puasa bersama awak media di rumah dinas Ketua DPRD Kota Solok.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, SE menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran dan undangan serta insan media yang telah hadir memenuhi undangan.

Selaku Ketua DPRD Kota Solok, mewakili segenap anggota DPRD yang ada Ia menyampaikan jalinan silaturahmi yang telah terjalin selama ini. Jangan sampai pudar gara-gara hal sepele yang sifatnya tidak membangun.

“Selama ini kami sangat bangga dengan kinerja awak media di Kota Solok. Dimana apapun bentuk program pemerintahan Pemko Solok dan DPRD selama ini mampu diekspos tanpa pamrih. Intinya dari hasil itu, sekecil apapun program pemerintahan dan DPRD yang ada. Mampu dipublikasikan dengan baik,” ujar Yutris Can.

Yutris Can menilai, bagi kami tugas insan media merupakan pilar keempat dalam gerak dan laju pembangunan yang diprogramkan. Insan media adalah garda terdepan dalam gerak dan laju pembangunan yang diprogramkan. “Untuk itu, insan media adalah mitra kerja pemerintah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainya dengan pemerintahan,” ujarnya.

Maka Melalui kesempatan acara jamuan buka puasa bersama ini. Saya selaku ketua DPRD, sangat mengharapkan, jalinan kerja sama yang sudah terjalin selama ini, kedepan diharapkan agar lebih terjalin dengan maksimal lagi.

Selanjutnya ditekankan Yutris Can, melalu pertemuan ini. Kepada jajaran OPD dan aparatur Pemerintah Kota Solok, saya sampaikan. Jangan pernah alergi dengan awak media, mengelak dan menjauhi awak media. Karena itu, media adalah mitra kerja pemerintah, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

“Yutris Can memandang, sebesar apapun jua dan seberlian apaun jua program penerintahan disuatu daerah. Maka Tanpa peran media, diyakini tidak akan bernilai baik dan maksimal di daerah,” tutup Yutris Can. (Roni)

Read more
Demokrasi Semu Pemilihan Rektor

Demokrasi Semu Pemilihan Rektor

Rektor terpilih dengan suara terbanyak di senat sering tersandung oleh Permenristekdikti yang memberikan hak 35 % suara menteri dalam pemilihan rektor. Lobi menjadi permainan rahasia untuk meraih kursi rektor ?

EkspresNews.com – WAJAH pemuda yang berakal sehat itu terlihat kaget. Tatapannya gelisah. Sebatang rokok kretek terjepit di antara dua jari tangan kanannya. Asap mengepul dari bibirnya yang kering kerontang. Sekelabat ia menyibakan rambutnya yang panjang, lantas menarik nafas panjang dan berkata, ”saya bingung, kenapa dalam pemilihan rektor seperti di Unand dan UNP yang terpilih dengan suara terbanyak di senat tidak menjadi rektor-malah yang ditetapkan menjadi rektor oleh menteri adalah calon dengan suara terendah dalam pemilihan. Kalau seperti ini untuk apa pemilihan  rektor diadakan, lebih baik rektor ditunjuk lansung saja oleh Menristekdikti,” ujar pemuda itu sembari membalik dan memutar berirama sebatang rokok kretek di antara jari-jemarinya kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), Rabu (15/5) pagi, di kampus Unand Padang.

Rektorat Kampus Unand

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di beberapa pemilihan rektor Peguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sumbar seperti Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Negeri padang (UNP), memang ditemui  banyak kritik publik yang berakal sehat dan melahirkan berbagai asumsi di publik. Betapa tidak, calon yang menjadi rektor adalah calon yang perolehan suara terendah dalam pemilihan yang dilakukan oleh senat. Ambil contoh misalnya, pemilihan Rektor Unand 2015-2019-dari 73 anggota senat, Prof Dr Werry Taifur Darta meraih suara terbanyak 40 suara lebih, sedangkan Prof Dr Tafdil –rektor sekarang- meraih suara terendah dengan perolehan suara 16 suara. Tapi karena Tafdil berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menristekdikti dari total pemilih, maka rektor terpilih dengan suara terbanyak tersingkir dengan hak suara menteri 35 % tersebut.

Pemilihan Rektor Universitas Padang (UNP) 2016-2020, dari 82 anggota senat Prof Dr Yanuar Kiram berhasil meraih 32 suara atau suara terbanyak dari pemilih murni, Prof Dr Syamsul Amar mendapatkan 25 suara, sedangkan Pr Dr Ganefri-Rektor Sekarang-hanya berhasil meraih 21 suara atau suara terendah dari ke tiga calon. Namun, apa nak dikata ? Lobi menjadi permainan rahasia antara tim sukses rektor dengan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Ganefri calon dengan suara terendah dalam pemilihan murni berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menristekdikti dari total suara, maka yang menjadi rektor adalah calon dengan suara terendah dalam pemilihan. “Ini demokrasi semu namanya,” ujar salah seorang penggiat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dari Laskar Anti Korupsi Indonesia, M. Rasul, kepada Indonesia Raya dalam perbincangan, Kamis (16/5) siang, di Padang.

Penggiat Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu mengatakan, Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor itu tidak mengandung prinsip-prinsip demokrasi. “Seharusnya pemilihan rektor tidak ada campurtangan Menristekdikti, tetapi menjadi otoritas dari PTN sendiri. Permenristekdikti ini telah membelenggu proses demokrasi di kampus. Ini adalah demokrasi semu,” katanya.

Dikatakan Rasul, ketentuan tentang suara Menristekdikti 35 % itu justru rawan intervensi. Karena, katanya lagi, dalam pemilihan rektor calon yang terpilih bukan yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan internal di senat seperti pemilihan Rektor Unand 2015-2019 dan Pemilihan Rektor UNP 2016-2020 tapi adalah calon dengan perolehan suara terendah. Karena, katanya lagi, ada 35 % hak Menristekdikti untuk menentukan sehingga nomor tiga sekalipun bisa dimenangkan seperti contoh di atas. “Agar tidak terjadi dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk suap atau gratifikasi dalam jual beli jabatan seperti yang terjadi di Kementerian Agama, maka KPK harus mengawasi setiap pemilihan rektor PTN ini,” ujarnya.

Aktivis 98 Ady Surya SH MH, mengatakan, pabrik intelektual yang tidak menghasilkan perubahan. Dalam pemilihan rektor, katanya lagi menambahkan, terjadi system feodalisme di kalangan civitas akademika. “Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 itu harus dicabut, karena melakukan proses perusakan dan intervensi terhadap dunia kampus serta menodai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya lahir dalam kampus,” ujar Ady Surya SH MH dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Kamis (16/5) siang, di Padang.

Ady Surya SH MH melihat dengan adanya Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor dan mayoritas suara menteri tersebut akan membuka peluang besar terjadinya gratifikasi atau suap terhadap suara menteri tersebut. Karena itu, katanya lagi, ini harus dihapuskan. Sekali lagi, katanya menambahkan, Permenristekdikti tersebut harus dicabut karena potensial terjadi gratifikasi dan merusak pabrik intelektual atau akademisi kampus.

“Warga kampus-mahasiswa, karyawan, dan dosen-harus mengawasi secara ketat dan ikut menuntut pencabutan Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, dan menghilangkan suara mayoritas menteri yang berpotensi gratifikasi,” papar pendiri Lembaga Advokasi Mahasiswa-Pengkajian Kemasyarakatan (LAM-PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Rianda Seprasia SH MH, Aktivis Pro Demokrasi, mengatakan, pertama yang harus dilakukan adalah mencabut Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, mekanisme pemilihan rektor sepenuhnya diserahkan kepada senat perguruan tinggi.

“Senatlah yang mengetahui integritas dan akuntabilitas dari calon rektor tersebut. Kalau mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 dimana menteri mempunyai hak suara 35 % dari total pemilih, itu membuktikan bahwa demokrasi pemilihan rektor tidak demokrasi murni,” ujar Rianda. (Harianof)

Read more
Berhentilah Berdemokrasi Semu Dalam Pemilihan Rektor

Berhentilah Berdemokrasi Semu Dalam Pemilihan Rektor

Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur pemilihan rektor di PTN tidak mengandung prinsip demokrasi dan keadilan. Yang diharapkan dari perjuangan 98 silam adalah, demokrasi substansial bukan demokrasi yang dianut oleh Permenristekdikti. Diperlukan pengawasan KPK pada setiap pemilihan rektor PTN ?

EkspresNews.com – PASAL 7 Permenrisetdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor menyebutkan, dalam penentuan rektor menteri memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Besarnya hak suara mentri dalam pemilihan rektor bisa menjadi celah terjadinya transaksional. Karena itu, dalam pemilihan rektor calon yang terpilih bukan yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan internal di senat. Pasalnya, ada 35 % hak menteri untuk menentukan sehingga nomor tiga sekalipun bisa dimenangkan seperti yang terjadi pada pemilihan Rektor Unand 2015-2019 dan UNP 2016 -2020. Yang ke luar sebagai pemenang bukanlah calon yang berhasil meraih suara terbanyak dari hasil pemilihan murni di senat, tapi yang dimenangkan adalah calon dengan perolehan suara terendah dalam pemilihan. Karena itu, tak salah jika awam melihat pemilihan rektor ini sebagai sebuah demokrasi semu.

Pemilihan Rektor Unand 2019. IST

Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 ini jelas-jelas tidak mengandung prinsip demokrasi dan keadilan. Karena, secara logika akal sehat, berdasarkan Permenristekdikti itu menteri memiliki kekuasaan untuk menentukan rektor terpilih sekalipun harus mencabik-cabik proses demokrasi yang ada di kampus. Harusnya, menurut akal sehat kita yang pro demokrasi substansial ini, Permenristekdikti ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan di negeri yang berkoar-koar tentang demokrasi ini. Secara logika akal sehat awam, seharusnya pemilihan rektor PTN tanpa ada camputangan atau intervensi kekuasaan pemerintah pusat melalui kementerian Riset & pendidikan Tinggi. Akan tetapi, harus menjadi otoritas bagi PTN  masing-masing. Sehingga, bisa melahirkan rektor-rektor yang terbaik di PTN.

Ketua  KPK Agus Raharjo pernah menyebutkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi (Mesristekdikti) M.Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karenanya, tak ajal bila KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Jika kita renungkan dalam kesendirian di pertiga malam, apa yang dikatakan Ketua KPK itu menurut logika akal sehat memang ada benarnya. Permenristekdikti ini akan membuka peluang terjadinya transaksional untuk mendapatkan 35 % hak suara menteri tersebut. Yang mengkhawatirkan kita yang berakal sehat ini, lobi-lobi akan menjadi sebuah permainan rahasia antara makelar, calon rektor yang ingin memenuhi syahwat kekuasaan dengan cara menghalalkan segala cara, dan kementerian yang memiliki 35 % hak suara dari total pemilih.

Dalam pandangan sederhana masyarakat awal yang memiliki akal sehat, harusnya pemilihan rektor di PTN-PTN itu melibatkan semua akademika perguruan tinggi-mulai dari mahasiswa, karyawan, termasuk dosen-tapi Permenristekdikti telah membelenggu proses demokrasi di kampus. Pemilihan rektor hanya system perwakilan  melalui senat dan tiga orang yang terpilih, itu yang dikirim kepada Menristekdikti dan akan ditentukan oleh menteri siapa rektor yang terpilih tanpa melibatkan mahasiswa dan dosen yang belum bertitel guru besar atau professor, karena hanya anggota senat yang memilih.

Permenristekdikti ini selain menghalangi proses demokrasi di kampus juga akan menciptakan ruang transaksional dalam pemilihan rektor, yang nantinya akan berujung pada tindakan penyimpangan baik dalam bentuk jual beli jabatan maupun perdagangan pengaruh sampai kepada transaksi politik yang melibatkan keuangan Negara, sehingga ke depan kampus juga akan dirasuki virus tindak pidana korupsi.

Secara logika akal sehat, kita melihat, jika masih berorientasi juga pada Permenristekdikti tidak diperlukan ada pemilihan rektor. Sebaiknya rektor ditunjuk saja oleh Menristekdikti. Maka rektor yang ditunjuk hanyalah orang-orang yang punya kemampuan lobi, dan mampu melakukan transaksi politik. Karena itu, berhentilah berdemokrasi semu dalam pemilihan rektor PTN, karena yang diharapkan adalah demokrasi substansial bukan demokrasi semu yang diamanatkan oleh permenristekdikti tersebut. (Harianof)

Read more
Pemko Padang Panjang Lakukan Pertemuan Dengan BPJS Kesehatan. Ada Apa?

Pemko Padang Panjang Lakukan Pertemuan Dengan BPJS Kesehatan. Ada Apa?

EkspresNews.com –Pemerintah Kota Padang Panjang bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bukittingi melakukan pertemuan guna membahas tentang kepesertaan, maupun kepelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Padang Panjang, diruangan VIP Balaikota Padang Panjang, Rabu (15/05).

Pertemuan Pemko Padang Panjang dengan BPJS.

Pertemuan tersebut merupakan yang pertama digelar di Tahun 2019 ini. Hadir pada kesempatan tersebut Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA, Datuak Paduko Malano, Penjabat Sekdako Martoni, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Sony Budaya Putra, Ap, M.Si.Kepala Dinas Kesehatan Nuryanuwar, A.Pt,M.M dan Direktur RSUD Kota Padang Panjang, dr. Ardoni, serta perwakilan dari IDI.

Yessy Rahimi, S.Farm, Apt, MPH selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mengucapkan terimakasih kepada Walikota Padang Panjang yang telah berkenan untuk menerima secara langsung sekaligus berdiskusi bersama sama di ruangan ini.

Yessy menjelaskan, “Untuk Forum Kemitraan ini kita secara rutin akan memprogramkan pertemuan minimal sekali dalam setahun, kita harapkan Bapak Walikota berkenan sebagai pengarah sedangkan Ketua Sekda Kota Padang Panjang dan untuk Sekretarisnya saya sendiri selaku Kepala BPJS Kantor Cabang Bukittingi kemudian anggotanya dari Dinas Kesehatan, Sosial, Bappeda, RSUD yang bekerjasama juga dengan Puskesmas, dan juga unsur dari PWI, PEPABRI dan Organisasi IDI, “jelasnya.

“Fokus kami dari BPJS yaitu lebih kepada kepersertaan bagaimana upaya kita untuk kepesertaan lebih baik lagi kedepannya dan khusus pada hari ini kita membahas tentang pelayanan kesehatan dan mungkin hanya beberapa yang terkait dengan kepersertaan yang bisa kita bahas pada hari ini,” ucap Yessy.

Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA, dalam arahannya menegaskan, “Kenapa masih terdapat banyak keluhan dan masih ada masyarakat yang bertanya tanya, itu semua karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tersebut sehingga mereka menjadi kritiss dan banyak tanya, dan itu memberatkan bagi kita yang memberikan pelayanan dan saya yakin pasti akan sangat membantu jika masyarakat itu sudah diberi pengetahuan terlebih dahulu, “tegasnya.

“Di Kota Padang Panjang kita siap untuk bermitra, kita siap untuk menganggarkan dan kita juga siap untuk melakukan apapun yang namanya service excelent jadi tidak masalah kalau itu tidak ter cover semua kita siap untuk mengangarkannya untuk adanya service yg baik tersebut, kita harus terbuka (open) terhadap apapun layanan terbaik yang bisa kita berikan untuk masyarakat banyak, “tambahnya. Pada acara tersebut juga diadakan sesi diskusi dan tanya jawab. (Agw)

Read more