BPSDM Dukung Pengembangan Kompetensi Pegawai Balai-Balai Baru

BPSDM Dukung Pengembangan Kompetensi Pegawai Balai-Balai Baru

Kompetensi BalaiEkspresNews.com – Sesuai dengan instruksi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang akan melakukan reformasi pelaksanaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian PUPR dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia Pembentukan Balai P2JK bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Selain BP2JK, juga dibentuk balai lainnya di Ditjen Cipta Karya.

Salah satu upaya BPSDM dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM balai-balai bentukan baru tersebut diantaranya pelatihan dan uji sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pelatihan dan Uji Sertifikasi itu merupakan sarana yang tepat untuk dapat memberikan pemahaman terkait ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa perubahan, sebagaimana saat ini pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden No.16 tahun 2018.

Sejalan dengan hal tersebut, pelatihan yang diadakan BPSDM melalui Balai Diklat Wilayah III Jakarta terkait pembentukan balai baru seperti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) dan Kasubdit telah dilaksanakan pada tanggal 11-13 Februari 2019 dengan total peserta 39 orang. Dan Pelatihan Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah bagi pejabat pengawas di Balai P2JK pada tanggal 4-9 Maret 2019 dengan total 46 peserta.

Selain itu, melalui Pusdiklat SDA dan Konstruksi telah melaksanakan pelatihan terkait PBJ pada tanggal 9-13 April 2019 di Balai Diklat PUPR Bandung juga telah dilakukan ujian sertifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sebanyak 34 orang dari kelas yang keseluruhannya dari Balai P2JK berhasil lulus 100%. Pencapaian tersebut merupakan prestasi, sebab disampaikan oleh pihak LKPP sampai saat ini belum pernah ada satu kelas pelatihan PBJ yang 100 % pesertanya lulus. Sebagai informasi, sertifikat yang diterbitkan oleh LKPP berlaku seumur hidup.

Seluruh peserta yang berhasil lulus tersebut akan segera ditempatkan di BP2JK dan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Terkait peningkatan kompetensi Balai P2JK, Pusdiklat Manajemen dan Jabatan Fungsional juga mencanangkan program pelatihan terkait pembentukan Jabatan Fungsional di Balai P2JK sebanyak 700 orang. (Abdi)

Read more
Dorong Generasi Milenial Miliki Rumah Layak Huni

Dorong Generasi Milenial Miliki Rumah Layak Huni

Rumah MilenialEkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mendorong generasi milenial untuk dapat memiliki rumah yang layak huni. Adanya berbagai pilihan tempat tinggal seperti rumah tapak maupun rumah susun serta bantuan KPR bersubsidi dapat membantu generasi milenial dalam menentukan tempat tinggal yang mereka inginkan.

“Kementerian PUPR memiliki berbagai program perumahan bagi para generasi milenial yang memiliki karakteristik beragam. Salah satunya adalah hunian bagi para generasi milenial,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana dalam acara Diskusi Abipraya Properti Vaganza di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Menurut Dadang, berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, rumah generasi milenial sekarang ini bukanlah menjadi tujuan akhir setelah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, rumah merupakan tempat transit sementara.

Meskipun demikian, Kementerian PUPR juga harus tetap mendorong program satu juta rumah dengan menyasar generasi milenial yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka lebih dari 81 juta jiwa di masa mendatang.

“Generasi milenial itu memiliki karakteristik yang beragam. Mobilitas mereka yang tinggi tentunya harus disesuaikan dengan tempat tinggal yang dekat dengan moda transportasi salah satunya dengan membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD),” terangnya.

Adanya sinergi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian BUMN dalam mewujudkan Transit Oriented Development (TOD) membuat generasi muda memiliki pilihan tempat tinggal yang layak. Keberadaan TOD yang dekat dengan moda transportasi seperti KRL akan semakin mempermudah mobilitas para generasi milenial dalam beraktifitas.

“Bangunan TOD itu juga ada yang bersubsidi namun jumlahnya terbatas. Bagi mereka yang ingin tinggal di TOD maupun rumah bersubsidi dapat memanfaatkan KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai generasi milenial Kementerian BUMN, Erwin menyatakan, salah satu hal yang menjadi kesulitan generasi milenial dalam memiliki rumah adalah tingginya uang muka KPR. Terkadang generasi milenial lebih memilih membeli barang-barang konsumtif seperti handphone dan laptop untuk mendukung gaya hidup.

“Kami sebenarnya juga ingin tinggal di hunian yang dekat dengan kantor sehingga lebih hemat ongkos transportasi. Tapi jika memang pemerintah punya program rumah untuk milenial tentunya kami juga senang karena rumah bisa menjadi aset kami di masa depan,” katanya. (Abdi)

Read more
Kementerian PUPR Rampungkan 4 Tower Rusun dan 132 Unit Rusus di Sulawesi Utara

Kementerian PUPR Rampungkan 4 Tower Rusun dan 132 Unit Rusus di Sulawesi Utara

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara dimana telah selesai dibangun pada tahun 2018 sebanyak 4 rumah susun (Rusun) dan 132 rumah khusus (Rusus).

rusun_sulutEmpat Rusun yang selesai dibangun adalah Rusun Pekerja di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Rusun ASN di Kelurahan Ronotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Rusun IAIN Manado, dan Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Rusun maupun Rusus merupakan bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR, mahasiswa, pelajar, santri, ASN, TNI/Polri, dan nelayan maupun petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil.

Rusun pekerja di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dibangun setinggi tiga lantai dengan jumlah 42 unit tipe 36. Anggaran pembangunan rusun sebesar Rp 13,3 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Sumber Alam Sejahtera.

Kemudian Rusun ASN di Kelurahan Ronotana, Kecamatan Sario, Kota Manado dibangun empat lantai dengan jumlah 58 unit type 36. Pembangunan rusun membutuhkan anggaran sebesar Rp 16,5 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Robinson Maju Bersama.

Pembangunan rusun bagi ASN dilakukan karena banyak ASN yang belum memiliki hunian yang layak. “Ketersediaan hunian akan mendukung ASN dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Penyediaan Rusun juga bertujuan mendukung SDM di Sulut melalui pembanguan Rusun mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Rusun dibangun empat lantai dengan 50 unit tipe 24 yang dikerjakan PT Malta Cemerlang Abadi dengan anggaran Rp 11,6 miliar. Kemudian Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) di Kota Tomohon dibangun 3 lantai dengan jumlah 37 unit tipe 24. Biaya pembangunan sebesar Rp 10,8 miliar.

Rusun yang dibangun telah dilengkapi dengan listrik, air, prasarana sarana dan utilitas (PSU) Lanskap, serta meubelair seperti tempat tidur bertingkat beserta kasur dan lemari pakaian.

Rumah Khusus Nelayan

Kementerian PUPR juga membangun rumah khusus bagi nelayan di Sulut. Rusus nelayan di bangun di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan anggaran Rp 5,35 miliar dan Rusus di Kelurahan Motongkad Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolmong Timur anggarannya Rp 5,39 miliar.

Masing-masing rusus dibangun 50 unit rumah type 28 yang telah dilengkapi PSU, seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air yang diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni. Pembangunan Rusus bertujuan agar nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir laut.

Selain untuk nelayan, Kementerian PUPR juga membangun 32 unit Rusus bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Siau Taguladang Biaro dengan biaya Rp 7,4 miliar. (Gtv/Abdi)

Read more
Ditjen Penyediaan Perumahan Siapkan Perumahan Bagi Komunitas

Ditjen Penyediaan Perumahan Siapkan Perumahan Bagi Komunitas

EkspresNews.com – Dirjen Penyediaan Perumahan (PP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Khalawi Abdul Hamid memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Padang (ITP) tentang peran pemerintah dalam menyediakan perumahan dan lingkungan yang layak huni, di ruangan Aula Kampus ITP Padang, Sabtu (30/3/2019).

20190330_120306_crop_640x64huh0Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk pemerataan kesejahteraan. “Program sejuta rumah terus digenjot, beberapa program juga ditambah seperti pembangunan rumah berbasis komunitas,” kata Dirjen PP Khalawi.

Dikatakannya, Presiden bersana KemenPUPR telah mencanangkan pembangunan rumah berbasis komunitas di Garut melalui komunitas pangkas rambut. “Selain itu, di Kudus juga akan dilaksanakan pembangunan rumah berbasis komunitas bagi masyarakat yang kerjanya melinting rokok, jadi akan kita bangun,” tambahnya.

Untuk persoalan pembiayaan, Khalawi menjelaskan komunitas dapat datang ke bank yang ditunjuk pemerintah untuk mengajukan kredit perumahan, nanti akan diarahkan ke rumah bersubsidi. “Untuk komunitas ini dapat keringanan angsuran Rp. 800.000 perbulan, saya liat yang pangkas rambut di Garut itu mampu menghasilkan 3 juta perbulan, nah ini yang akan kita bantu,” ujar Khalawi.

Sementara itu di era milenial ini, Khalawi menyebutkan adanya program rumah susun bagi mahasiswa. Katanya, melalui kampus akan dibangun rusun bagi mahasiswa. “Pembangunan rusun bagi mahasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan proses belajar mahasiswa itu sendiri,” ujar Khalawi. (Abdi)

Read more
Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

EkspresNews.com – Polda Sumbar sedang menelisik adanya indikasi korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Polda kian serius melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ?

Berbagai komentar menggelinding bak bola salju api ketika Polda Sumbar melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Umumnya, mereka para Aktivis Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang ada di daerah ini mengapresiasi upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar. “Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengungkap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara,” ujar Ady Surya SH MH yang juga tercatat dalam sejarah pemberantasan korupsi sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di Indonesia dalam sebuah pembicaraan telpon dengan EkspresNews, Kamis (6/3) siang.

Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, mengatakan, berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City maka patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City ini secara tuntas. Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengusut kasus ini secara tuntas dengan harapan Polda Sumbar melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan tidak diskriminasi,” ujar Vino Oktavia SH MH dalam sebuah pembicaraan, Kamis (6/3) siang, di Padang.

Vino, begitu Direktur LBH-Padang Dua Periode Vino Oktavia SH MH acap disapa, mengharapkan masyarakat Sumbar terutama masyarakat Kenagarian Kapalo Hilalang memberikan dukungan kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. “ Kita mengharapkan masyarakat Sumbar mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City,” papar Vino yang juga tercatat pernah menghadiri International Conference On Access To Legal Aid In Criminal Justice System di Johanes Burg South Africa 2014 lalu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City tersebut terungkap ketika Tim Polda Sumbar turun ke kawasan Tarok City, pada 3 Januari 2019, ditemukan sebuah spanduk informasi tentang pekerjaan pembangunan jalan lanjutan menuju kawasan Tarok City. Tertulis di papan pengumuman itu akan dibangun jalan lanjutan. Pertanyaannya sekarang, jika ada jalan lanjutan-berarti sebelumnya ada jalan yang sudah dibangun. Pertanyaannya lagi, sampai sejauhmana jalan yang telah dibangun itu-apakah sudah sesuai perencanaan dengan pelaksanaan atau tidak ? Dan, prosedur tendernya bagaimana-karena pembangunan jalan ini mengunakan uang negara.

Masih berdasarkan pengamatan EkspresNews di lapangan, ternyata, penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap pembukaan lahan Tarok City seluas 697 Ha di Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tidak hanya sebatas dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Akan tetapi, Polda juga mengarah adanya indikasi dugaan korupsi-dengan melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di Kawasan tarok City.

Kombes Pol Margiyanta, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrim-sus) Polda Sumbar, mengatakan, dalam proses penyelidikan semua pihak yang terkait dengan Tarok City yang akan diperiksa diharapkan tidak mempersulit proses pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan mudah dan lancar,tanpa adanya kendala. “Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, serta penyedia jasa atau kontraktor,” kata Margiyanta, Senin (6/3).

Nah…, bagaimana ending dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara-yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak ini ? Wait And See ! (Abdi)

Read more