BPN Putuskan Bawa Perkara Pilpres ke MK

BPN Putuskan Bawa Perkara Pilpres ke MK

EkspresNews.com – Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya telah memutuskan akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco ditemui di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (21/5). 

BPN tengah menyiapkan segala dokumen dan materi pendukung dalam gugatan ke MK. “Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk mengajukan gugatan ke MK,” katanya. 

Dikatakan Dasco, ada beberapa pertimbangan BPN memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK. 

“Kita melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal hal sangat krusial terutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa di bawa ke MK,” kata Dasco. 

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat kepada paslon untuk melayangkan sengketa pemilu, terhitung tiga hari sejak pengumuman hasil pemil. Meski demikian Dasco belum mau membeberkan kapan waktu pasti gugatan itu akan diserahkan ke MK. “Nanti, sesuai tenggat ya,” katanya. 

Sementara itu, sejak pukul 10.00 WIB telah datang sejumlah tokoh BPN di kediaman Prabowo yang berlokasi di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta. 

Prabowo disebut mengumpulkan para petinggi BPN untuk rapat internal dan konsolidasi setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara dini hari tadi. 

Terlihat di kediaman Prabowo calon wakil presiden Sandiaga Uno, namun belum ada petinggi partai koalisi yang merapat.

Meski penetapan Presiden terpilih belum diumumkan oleh lembaga tersebut tetapi dari hasil rekapitulasi suara manual Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul suara dari Prabowo-Sandi. (AM)

Read more
Media Asing Sorot Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2019

Media Asing Sorot Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2019

EkspresNews.com – Sejumlah media internasional menyoroti kemenangan presiden petahana, Joko Widodo dalam pemilihan umum 2019 (Pemilu 2019) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional, Senin (20/5).

Sejumlah media internasional menyoroti kemenangan Joko Widodo dalam pemilu 2019 setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pada Senin (20/5). (Agus Suparto/Fotografer Pribadi Jokowi)

Dalam artikelnya, salah satu media Amerika Serikat, The New York Times, melaporkan kemenangan Jokowi menunjukkan “penolakan terhadap politik nasionalis dan berlandaskan kepercayaan” yang selama ini mendominasi pemilu di sejumlah negara.

Sementara itu, harian The Wall Street Journal melaporkan Jokowi menang dengan selisih besar dari Prabowo. 

KPU memang menyatakan bahwa Jokowi bersama pasangannya, Ma’ruf Amin, memperoleh 85.036.828 suara atau 55,41 persen dari total 153.479.321 suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hanya meraup 68.442.493 suara atau 44,59 persen dukungan.

Tak hanya hasil pemilu, harian itu juga menyoroti situasi keamanan yang memanas setelah KPU mengumumkan pemenang.

Sejumlah media arus utama asing seperti The Sydney Morning Herald, BBC, Time, The Guardian, dan Bloomberg juga menuliskan hal serupa.

Kepolisian RI memang mendeklarasikan siaga satu di Jakarta hingga 25 Mei mendatang sebagai antisipasi kerusuhan pasca-penetapan hasil rekapitulasi suara. Aparat juga telah menutup jalan dan area sekitar KPU untuk mengantisipasi risiko kerusuhan.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Inggris juga telah mengeluarkan imbauan kepada warganya yang berada di Indonesia untuk waspada terkait potensi unjuk rasa setelah pengumuman pemilu keluar, terutama pada Rabu (22/5). (AM)

Read more
Tak Seperti BPN, Demokrat Terima Hasil Pleno KPU

Tak Seperti BPN, Demokrat Terima Hasil Pleno KPU

EkspresNews.com – Partai Demokrat yang masuk gerbong Prabowo-Sandi, menandatangani hasil rekapitulasi. “Pemilu presiden dan wakil presiden ditandatangan oleh Ketua dan Komisioner KPU RI lengkap. Kemudian saksi paslon 01 atas nama I Gustu Putu Arta,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ditanda tangan oleh PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat atas nama Andi Nur Pati, PBB atas nama MS Aji Martono, PKPI,” lanjut dia.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saksi BPN Prabowo-Sandi, Azis Subekti, menyampaikan penolakan mereka lakukan untuk melawan tindakan yang mencederai proses demokrasi.

“Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan-tindakan apa saja yang mencederai demokrasi,” kata Azis dalam rapat di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5).

Azis meminta maaf kepada saksi peserta pemilu lainnya atas keputusan politik BPN. Ia meminta maaf karena takut mengganggu peserta lainnya.Keputusan BPN itu juga diikuti oleh para partai politik pendukung. Secara berturut-turut, saksi dari PKS, PAN, dan Berkarya menyatakan tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi. (Sherly)

Read more
KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Pemenang Pilpres 2019

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Pemenang Pilpres 2019

EkspresNews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Mereka memperoleh 85.607.362 suara sah.

Ketua KPU Arief Budiman

Raihan suara Jokowi-Ma’ruf setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari pukul 01.46 WIB. Rapat dipimpin Ketua KPU Arief Budiman.

Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah. Dengan kata lain, Paslon 02 meraih 44,50 persen dari total suara sah.

Jarak keunggulan Jokowi atas Prabowo naik tipis dari Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi-JK meraih 70.997.85 suara atau 53,15 persen suara sah. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 62.576.444 suara 46,85 persen suara sah.

KPU mencatat ada 199.987.870 pemilih dalam Pilpres 2019. Sementara 158.012.506 orang atau 81,79 persen di antaranya menggunakan hak pilih. (AM)

Read more
Walikota Solok, H. Zul Elfian : Masyarakat Jangan Terpengaruh Aksi People Power

Walikota Solok, H. Zul Elfian : Masyarakat Jangan Terpengaruh Aksi People Power

EkspresNews.com – Walikota Solok Zul Elfian, SH, M.Si Dt Tianso menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Solok untuk Tolak Aksi People Power 22 Mei 2019, hal itu disampaikan saat jamuan buka puasa bersama dengan berbagai organisasi dan kalangan masyarakat, ormas, dan organisasi lainnya, pada Sabtu (18/05/2019) di rumah dinas Ballairung 99 Kota Solok.

Wako menegaskan, masyarakat agar menjaga situasi kamtibmas dijajaran Kota Solok. Yang selama ini berjalan kondusif, aman dan lancar tanpa terjadi apa-apa. Apresiasi kepada Jajaran Polres Solok Kota, Kodim 0309 Solok, KPU Kota Solok dan Bawaslu Kota Solok. Atas lancarnya pemilu 2019 di Kota Solok.

“Ditekankan, agar masyarakat Kota Solok menahan diri terhadap isu-isu yang berkembang saat ini, jangan bertindak inkonstitusional yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dan jangan terpancing isu people power ke Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019,” terangnya.

Dia menyatakan, sejumlah pihak dan kelompok di tanah air telah menyatakan sikap untuk menolak ajakan people power atau pengerahan massa besar-besaran pada 22 Mei 2019 pasca Pemilu 2019, untuk itu, dihimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, semua organisasi di Kota Solok, Organisasi mahasiswa, masyarakat Kota Solok lainya. Agar menolak gerakan people power itu di Kota Solok.

Menurut Zul Elfian, hal tersebut (people power) merupakan tindakan inkonstitusional. Untuk itu, menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan pihak tertentu untuk ikut serta dalam gerakan people power atau belakangan berubah istilah menjadi ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’.

“Kalau kita cermati gerakan people power akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Maka dari itu, kami menolak gerakan people power, mari kita menjaga kesatuan dan NKRI,” papar Walikota Solok.

Disampaikanya, disamping itu, ajakan people power itu mengarah pada tuduhan-tuduhan keras yang subjektif dan tidak konstruktif. Oleh karena itu, people power semacam ini justru mencederai pilar-pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum.

Selain itu, Zul Elfian juga meminta agar masyatakat lebih berhati-hati dengan berita hoax, jangan gampang percaya dengan informasi informasi yang belum jelas tanpa adanya data dan fakta yang jelas. “Mari jaga perdamaian dan jangan mudah diprovokasi dengan berita yang belum tentu benar,” imbuhnya.

Tidak hanya berhati hati dalam hal menyaring informasi atau berita hoax, akan tetapi jangan sampai kita sendiri yang menyebarkan berita hoax ke tengah tengah masyarakat.

Saya berharap, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berbagai ajakan, rumor, dan berita-berita yang berkembang, masyarakat harus cerdas dalam memfilter dan memilah antara hal yang bisa merusak kerukunan dan yang tidak,”jelasnya.

Kemudian kata Zul Elfian, moment puasa ramadhan 1440 H tahun 2019 ini. Mari kita saling menahan diri, menahan emosi dan memperbanyak ibadah. Tinggalkan segala pertikaian yang intinya berdampak pada perpecah-belahan kita semua. (Roni Natase)

Read more