Polres Mentawai Amankan 7 Kubik Kayu Tanpa Pemilik

Polres Mentawai Amankan 7 Kubik Kayu Tanpa Pemilik

Kayu

EkspresNews.com – Berawal dari laporan masyarakat, jajaran Polres Mentawai bersama Kodim 0319 mengamankan 7 kubik kayu. Kumpulan kayu ilegal tersebut disita petugas  di Dusun Simaobbuk, Desa Goiso’ Oinan, Kecamatan Sipora Utara, Senin (15/1/2018) malam.

Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu. Heritsyah saat dikonfirmasi di Mapolres Mentawai, Selasa (16/1/2018). “Kami melakukan operasi ini berawal dari laporan masyarakat,” katanya.




Keterangan yang dihimpun, kayu tanpa pemilik dan dibiarkan begitu saja. Namun pihaknya telah mengantongi nama yang diduga pemilik kayu ilegal tersebut. “Kita sudah mengantongi satu nama yang diduga pemilik kayu tersebut dengan inisal R,” Tuturnya.

Lebih lanjut Heritsyah menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang melihat sekumpulan kayu yang tidak sewajarnya. Dari laporan warga itu, diduga milik oknum aparat.

Agar tak tumpang tindih, maka dalam operasi tersebut Polres Mentawai juga melibatkan unsur Kodim 0319. “Menurut laporan dari masyarakat, kayu itu diduga milik oknum aparat, maka kita libatkan juga unsur Kodim 0319,” jelasnya.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwasanya kayu ilegal tersebut bukan milik aparat, baik kepolisian maupun TNI seperti yang diduga sebelumnya. Heritsyah menegaskan, untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal, pihak kepolisian tak mau pandang bulu dalam menyikapi, meski terhadap oknum aparat.  Guna pengembangan lebih lanjut, barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolres Mentawai. (Nobel)

Read more
16 Tim PB Ikuti Latihan Jungle Rescue

16 Tim PB Ikuti Latihan Jungle Rescue

EkspresNews.com – Arbeiter Samariter Bund (ASB) bekerja sama dengan Basarnas Padang gelar pelatihan dan pembekalan tentang Jungle Rescue. 

Pelatihan itu sendiri dilakukan kepada 16 Tim PB di 3 Desa di Kecamatan Sipora Utara yakni di Desa Tuapejat berjumlah 9 Tim PB , Desa Sipora Jaya 3 Tim PB dan di Desa Goiso’ Oinan 4 Tim PB.

Hal itu dikatakan Fasilitator ASB Rizal saat dimintai keterangan pada pelatihan di Desa Tuapejat Senin, (15/1/2018).
Rizal menambahkan, pelatihan jungle rescue yang diberikan kepada Tim PB dilakukan di tiap-tiap Dusun secara terjadwal. “Latihan kita lakukan terjadwal di tiap Dusun” katanya.

Sementara Februs Hanggara dari Basarnas Padang yang bertindak sebagai instruktur pelatihan menuturkan, para peserta mendapat pembekalan materi selama satu hari setiap Dusun.

Selanjutnya, peserta akan mempraktikkan seluruh materi yang didapat ke lapangan. “Para peserta mendapat pelatihan tentang Jungle Rescue merupakan keterampilan mengatasi kedaruratan di hutan atau gunung” jelasnya.

Lebih lanjut Februs menuturkan, Basarnas sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan SAR di Indonesia juga mempunyai kewajiban memberikan pelatihan dan kompetensi kepada relawan yang memiliki potensi SAR dalam melakukan operasinya.

Dia mengharapkan Tim PB harus mampu menjadi pionir dan mempunyai kepedulian secara sukarela membantu ketika terjadi kebencanaan. “Pelatihan ini sebagai upaya mentransformasikan kemampuan yang dimiliki Basarnas kepada peserta dalam hal kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam hal penanganan kedaruratan seperti bencana” pungkasnya. (N)

Read more
Warga Padang Panjang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Warga Padang Panjang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

EkspresNews.com – Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan BPJS Kesehatan sejak 1 November 2017 yang lalu, maka Kota Padang Panjang ditetapkan oleh BPJS kesehatan sebagai satu-satunya Kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan di wilayah Sumatera yang sudah termasuk kategori Universal Health Coverage (UHC) dalam artian cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk.

Daerah yang dikategorikan UHC ini apabila kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari penduduknya lebih 95%. Di Kota Padang Panjang kepesertaan JKN-KIS mencapai 98% dari 53.094 jiwa penduduk, artinya 52.032 jiwa penduduk di Kota Padang Panjang sudah dijamin kesehatannya.




Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, BSBA diruang kerjanya melalui Kepala Dinas Kesehatan Drs. H. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes atau yang biasa dikenal dengan “ujang” mengungkapkan “Sudah menjadi kewajiban kita selaku pemerintah memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, dimana kategori UHC akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2018 ini,” tegas ujang.

Beliau juga menambahkan, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu indikatornya adalah kualitas kesehatan, yang tentunya berkorelasi dengan jaminan kehatan dari pemerintah. Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP) dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan perda dimakud.

Dari regulasi yang ada tersebut apabila warga atau masyarakat Padang Panjang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas maupun Rumah Sakit yang ditunjuk dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, masyarakat cukup memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) atau Kartu Keluarga maka seluruh pelayanan kesehatan yang diterima dari Puskesmas dan Rumah Sakit tersebut tidak dipungut biaya alias GRATIS. “Cukup bawa KTP atau KK saja, maka seluruh pelayanan kesehatan akan gratis,” tegas Ujang.

Ujang juga menambahkan, untuk memenuhi kepuasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan mutu dalam menunjang program jaminan kesehatan ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden N0. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kota Padang Panjang juga sudah membenahi berbagai fasilitas kesehatan yang ada seperti Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit sudah mendapatkan Akreditasi kategori terbaik.

Namun bagi masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan Puskesmas atau Rumah Sakit tersebut dapat menyampaikan keluhan kepada Walikota No. HP. 0811 6666 656, Dinas Kesehatan No.HP. 0813 7427 9116, RSUD No. HP. 0811 6661 414 dan BPJS Kesehatan No. HP. 0813 6321 6416.

“Kita sudah mendapatkan Akreditasi terbaik, fasilitas dirumah sakit atau puskesmas juga sudah bagus dan sekarang kita harus berikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat Kota Padang Panjang ini,” tutup Ujang. (Rel/Cg)

Read more
FPL Kota Padang Panjang Kejar Gelar Kota Literasi

FPL Kota Padang Panjang Kejar Gelar Kota Literasi

26198508_948762101945228_5254571308223556287_o

EkspresNews.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Forum Pegiat Literasi (FPL) adakan Kegiatan lapak baca di MAN Gunung Kota Padang Panjang, Selasa, (9/1). Kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan diawal Tahun 2018.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Joni Aldo, A.Md mengatakan Kegiatan lapak baca ini diusut untuk menumbuhkan minat baca Siswa-Siswi di Sekolah terutama Sekolah yang ada di Kota Padang Panjang.




”Tidak hanya untuk Siswa-Siswi di Sekolah saja kita adakan Lapak Baca ini, tetapi kita juga mengadakan untuk tingkat Kelurahan yang kita adakan pada hari Sabtu dan Minggu dan ini telah kita laksanakan dari Tahun kemarin, sekarang untuk tingkat Sekolah baru kita laksanakan,” jelas Joni Aldo.

Sementara itu Ketua Forum Pegiat Literasi Muhammad Subhan menambahkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung Kota Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Dimana untuk mendapatka gelar Literasi ini FPL dan Pemko akan melaksanakan kegiatan lapak baca ditingkat kelurahan dan di tingkat sekolah. “Kita akan mengejar gelar Kota Literasi yang ke dua, dimana sebelumnya hanya Kota Surabaya yang berani mencanangkan bahwa mereka Kota Literasi,” ungkap Subhan.

Subhan mengatakan untuk FPL sendiri sudah melaksanakan kegiatan pra pencanangan Kota Padang Panjang sebagai Kota Literasi di bulan Desember kemarin. “Untuk pencanangannya sendiri kita akan lakukan pada bulan Mei Tahun 2018 bersamaan dengan Temu Panyair se-Asia Tenggara di Kota Padang Panjang yang akan dihadiri oleh 300 penyair,” tutur nya.

Lain hal dengan Guru Mata Pelajaran Akidah Laina mengatakan beliau sangat bangga dan senang sekali dengan adanya lapak baca ini, terlebih lagi lapak baca ini membawa anggota FPL yang memiliki kehebatan dalam bidang sastra. “Dengan adanya FPL ini otomatis mereka dapat memberikan motivasi dan semangat kepada siswa siswi dalam menambah ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam membaca saja melainkan masih banyak yang dapat mereka pelajari dari anggota FPL,” ungkap Laina.

Laina menambahkan jangan sekali ini saja diadakan Lapak Baca ini, adakan lagi acara seperti ini disini. “Kami sangat berterimakasih pada Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan serta FPL dengan adanya lapak baca ini kami berharap untuk kedepannya lapak baca ini diadakan tidak hanya hari ini saja, kalau bisa diadakan minimal tiga kali seminggu disini,” harap Laina. (Rel/Ci)

Read more
7 Bendungan di NTT, Presiden Resmikan Bendungan Raknamo

7 Bendungan di NTT, Presiden Resmikan Bendungan Raknamo

RaknamoKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang tahun 2015-2019 telah membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki curah hujan rendah. Secara keseluruhan pembangunan ketujuh bendungan itu akan menampung 188 juta m3 volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.

EkspresNews.com – Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso menjelaskan, ketujuh bendungan yang dibangun itu merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla. “Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun,” kata Imam Santoso, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1).




Menurut Dirjen Sumber Daya Air itu, empat bendungan nantinya akan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.

Dari tujuh bendungan, lanjut Imam, satu bendungan telah selesai yaitu Raknamo. Sedangkan, 3 bendungan dalam tahap konstruksi, yaitu Rotiklot, Napun Gete dan Temef, dan 3 bendungan lainnya dalam tahap perencanan dan persiapan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.

Diresmikan Presiden Jokowi

Bendungan Raknamo yang dimulai pembangunannya (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014, akan diresmikan pengisiannya oleh Kepala Negara pada 9 Januari 2018. “Penyelesaian pembangunan bendungan ini lebih cepat 13 bulan dari target semula yakni Januari 2019,” ungkap Imam.

Proses yang cepat dimungkinkan, menurut Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, karena pengadaan lahan berjalan lancar atas dukungan penuh dari masyarakat NTT, kondisi jalan akses yang baik, sehingga mobilisasi alat berat mudah dilakukan dan dapat bekerja hingga tiga shift sehari.

Setelah Raknamo, berikutnya akan selesai Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta m3 pada Maret 2018 atau lebih cepat 8 bulan dari jadwal semula. “Bendungan Rotiklot berada di Atambua Kabupaten Belu. Daya tampungnya relatif kecil karena daerahnya sangat kering,” kata Imam Santoso. Lalu, Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung 6,9 juta m3 ditargetkan selesai tahun 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung56 juta m3 dengan target selesai tahun 2022.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2017 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp 665,2 miliar. Tahun 2015 dibangun di 136 lokasi dengan biaya Rp 245,6 miliar. Tahun 2016 sebanyak 101 lokasi dengan biaya Rp 257,8, 2017 di 27 lokasi dengan biaya Rp 129,5 miliar.

Tahun 2018 akan dilanjutkan pembangunan embung di 24 lokasi dengan biaya Rp 32,04 miliar. Kementerian PUPR juga merealisasikan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembangunan 278 sumur bor dengan biaya Rp 256,08 miliar.

Tahun 2015 dibangun 52 sumur bor dengan biaya Rp 34,1 miliar. Tahun 2016 sebanyak 81 sumur bor dengan biaya Rp 45,3 miliar. Tahun 2017 dibangun 75 sumur bor dengan biaya Rp 97,6 miliar. Tahun 2018 diprogramkan 70 sumur bor, biaya Rp 78,6 miliar. (Rel/Erazmuz)

Read more