Permintaan Rumah Subsidi KemenPUPR Bertambah

Permintaan Rumah Subsidi KemenPUPR Bertambah

EkspresNews.com – Pemerintah telah menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk tahun 2019 dan 2020 melalui Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019. Penetapan harga jual rumah subsidi berdasarkan wilayah agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap terjangkau.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan batas harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan tidak mempengaruhi permintaan akan rumah subsidi dari masyarakat maupun pengembang perumahan, bahkan permintaan pembangunan rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus bertambah.

“Memang dari penetapan harga jual rumah subsidi terdapat kenaikan kira-kira Rp 10 juta, namun harga rumah bersubsidi naik terakhir 5 tahun lalu, sehingga ini penyesuaian. Meski demikian kemarin BTN, REI dan Apersi saat datang ke kami justru meminta tambahan anggaran FLPP yang disediakan Kementerian Keuangan. Berarti permintaan untuk rumah subsidi bertambah, artinya positif, ” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hingga 11 Juli 2019, pemerintah melalui telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit dari target 68.858 unit dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.

Menurut Menteri Basuki, penetapan harga rumah subsidi menyesuaikan dengan kondisi terkini pada setiap wilayah, diantaranya disesuaikan dengan faktor harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.

Kepmen PUPR tersebut dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Semarang pada 29 April 2015. Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target tersebut telah dilakukan terobosan dengan menggandeng komunitas, salah satunya adalah perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kampung Sampora, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang pembangunannya telah dimulai tahun 2018 dan perajin rokok di Kudus sebanyak 3.500 unit.

Hingga 1 Juli 2019 telah dibangun sebanyak 601.205 unit rumah dalam Program Satu Juta Rumah. Jumlah tersebut terbagi dalam 456.974 unit rumah MBR dan 144.231 unit rumah non MBR. “Dengan keterbatasan anggaran yang ada Program Sejuta rumah dilakukan dengan berbagai penguatan seluruh stake holder. Sejauh ini masih efektif bahu membahu membangun rumah untuk mengurangi Backlog,” tutur Khalawi.

Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Selain KPR FLPP, Kementerian PUPR dalam mempermudah kepemilikan rumah subsidi bagi MBR juga menerapkan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). (Abdi)

Read more
Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Meningkatkan Perekonomian

Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Meningkatkan Perekonomian

EkspresNews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata.

“Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha, “ kata Menteri Basuki dalam pengarahannya kepada ASN Kementerian PUPR pada acara Rapat Kerja dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan 2019 & Persiapan Penganggaran 2020”, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menteri Basuki mengatakan pelaksanaan Raker juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun.

“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa Kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi Raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” kata Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut dilakukan, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi.

BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa dirinya mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp. 100 Miliar.

Pencegahan Bahaya Radikalisme dan Terorisme
Dalam Raker yang dihadiri oleh 1.610 ASN Kementerian PUPR mulai dari Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Balai Besar/Balai, Kepala Satuan Kerja, Eselon III dan Eselon IV juga mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius yang menyampaikan mengenai resonansi kebangsaan dan bahaya serta pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

Menteri Basuki mengatakan ASN Kementerian PUPR tidak hanya loyal kepada pemimpin dan institusi PUPR, tetapi yang pertama adalah loyalitas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tugas kita banyak, tidak ada waktu untuk bergunjing dan bersantai,” tegas Menteri Basuki pada jajarannya.

Sementara Suhardi mengatakan Kementerian PUPR berkomitmen mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan PUPR. “Untuk pertama kalinya saya memberikan ceramah di Kementerian dengan jumlah peserta sebanyak ini. Ini kali kedua saya diundang Kementerian PUPR, sebelumnya dihadiri oleh CPNS Kementerian PUPR,” katanya.

Selama ini kami sudah banyak dibantu oleh Kementerian PUPR dalam rangka mengidentifikasi dan memberikan penanganan terorisme di hulu, terutama terkait pembangunan infrastrukturnya. “Pencegahan terorisme tidak hanya dilakukan secara hard power tetapi juga soft power,” ucap Suhardi.

Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga mendukung upaya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kementerian PUPR sebagai anggota tim pelaksana dan tim satuan tugas sinergisitas antar K/L telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar K/L dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Terorisme. (Abdi/Agung)

Read more
Jalan Lingkar Garase Terancam Ditutup

Jalan Lingkar Garase Terancam Ditutup

EkspresNews.com – Menyikapi keresahan masyarakat terhadap jalan lingkar garase PTBA yang hampir tiap malam dijambangi kaum muda mudi, Ketua LPM Kota Sawahlunto Hilman berjanji akan segera membicarakan persoalan ini dengan pihak terkait terutama Pemerintah Kota Sawahlunto dan PTBA Untuk Produksi Ombilin.

Ditemui saat santai di resto garase Pak Eko Rabu ( 10/9) bersama Praktisi masyarakat Andriska,Amd dan Tumpak Abdurrahman , ketuaLPM Kota Nurilman sendiri mengaku tidak menampik informasi yang berkembang dan meresahkan ini.

“Kami sudah dengar juga cerita dari banyak orang, termasuk kondisi Taman Silo itu kondisinya nyaris sama,” ujar Nurilman.

Padahal seyogyanya jalan yang pengerjaannya putus ditengah jalan berakibat menjadi jalan buntu yang akhirnya luput dari keseharian warga sekitar. Ditambah penerangan yang sangat minim membuat alternatif utama setelah Taman silo bagi kaum muda mudi usia sekolah yang awalnya sekedar singgah nongkrong lalu berlanjut menjadi tempat berdua duaan. Apalagi selama ini kecendrungan warga yang terkesan acuh membuat para muda mudi merasa semakin aman bahkan diluar kendali.

Ani (45 th)  salah seorang warga  sekitar mengaku geram dengan tingkah laku mereka. Bahkan pernah diteriaki, namun pasangan muda itu seperti tak mendengar.

Kondisi keperihatinan ini bahkan sudah sampai ketingkat DPRD Kota Sawahlunto, Namun hingga saat ini belum ada tindakan yang jelas sebagai upaya penyelamatan generasi usia sekolah ini dilakukan.

Beberapa opsi yang mungkin bisa dilakukan Pemko dan PTBA salah satunya memasang portal sehingga  akses kendaraan roda dua yang menjadi jalan aman pasangan muda menyelinap ke areal jalan lingkar setidaknya terbatas, bahkan kapan perlu ditutup saja kata Nurilman berjanji.

Tinggal bagaimana pengelolaan dari fungsi jalan lingkar tersebut di evaluasi kembali dan kami juga tak ingin sekira keresahan ini berujung kepada kemarahan warga yang berdampak tidak baik nantinya, ujar Nurilman. (Ab1)

Read more
PUPR Bangun Dua Bendungan Berkapasitas 39,47 Juta m3 di Sulawesi Utara

PUPR Bangun Dua Bendungan Berkapasitas 39,47 Juta m3 di Sulawesi Utara

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia melalui pembangunanan bendungan, embung, revitalisasi danau guna mendukung program ketahanan pangan dan air nasional. Salahsatunya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan  Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara dan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disamping itu juga dilakukan revitalisasi Danau Tondano yang kondisinya kritis karena terjadinya pendangkalan dan pencemaran tanaman eceng gondok.
“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Dengan selesainya 65 bendungan nanti diharapkan bisa meningkat menjadi 19-20%”, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bendungan Kuwil Kawangkoan.

Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki kapasitas tampung 23,37 juta m3 dan luas genangan 139 Ha dibangun sejak 2016 dengan biaya Rp 1,46 triliun. Saat ini progresnya telah mencapai 46% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Bendungan ini bermanfaat bagi pengendalian banjir Kota Manado dan sekitarnya untuk debit banjir 470 m /detik, dimana Kota Manado pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2014. Kemudian penyediaan air baku untuk Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung dan KEK Bitung sebesar 4,5 m /detik, PLTM dengan kapasitas 2 x 0,70 MW serta pengembangan pariwisata.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sulawesi Sungai I Direktorat Sumber Daya Air (SDA) juga menganggarkan Rp 52,5 miliar untuk membangun pengendalian banjir pada 4 Sungai di Kota Manado. Pengerjaannya dibagi tiga paket, yakni paket persiapan yang meliputi desain dikerjakan tahun 2019 dengan biaya Rp 2 miliar, paket dokumen lingkungan Rp 500 juta dan paket fisik Rp 50 miliar pada tahun 2020.

Sementara Bendungan Lolak dengan kapasitas tampung 16,10 juta m3 dan luas genangan 97,46 Ha yang berguna untuk sumber air daerah irigasi seluas 2.214 Ha, penyediaan air baku 500 liter per detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 3,3 MW.

Pembangunannya telah dimulai pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 1,71 triliun. Kontsruksi Bendungan Lolak ditargetkan rampung tahun 2021.

Selain itu pembangunan Embung Wanua Ure di Kabupaten Minahasa Utara dengan biaya Rp 6,6 miliar pada masa pelaksanaan tahun 2018. Embung ini memiliki kapasitas tampung 31,1 m3, luas genangan 9,9 m2, dan bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 8 liter/detik dan irigasi seluas 5 hektare. (Red/Abdi)

Read more
Irigasi Tenaga Surya Aliri 50 Ha Tadah Hujan

Irigasi Tenaga Surya Aliri 50 Ha Tadah Hujan

EkspresNews.com – Diresmikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Senin 8 Juli 2019, Pompa irigasi energi surya di Desa Talawi Mudik Sawahlunto siap memperbaiki nasib 50 hektar lahan pertanian tadah hujan menjadi area persawahan irigasi yang lebih menjanjikan kesejahteraan.

Kepala Desa Talawi Mudik Erizal mengungkapkan panel surya dan sistem pompa yang dibangun dengan dana 1 milyar dari CSR PTBA ini mampu menghasilkan energi hingga 15 KVA. Dengan energi sebesar itu, mampu menggerakkan pompa air dan mengalirkan air dari batang Ombilin ke areal persawahan seluas 50 hektar.

Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti.

“Didesa ini hanya terdapat 29 hektar sawah tadah hujan ditambah 1 hektar sawah irigasi. Artinya irigasi ini juga mampu mengairi hingga ke desa tetangga” ujarnya.

Ia optimis dengan sumber energi matahari biaya operasional pompa jauh lebih kecil namun produksi tani akan meningkat. Selama ini petani hanya bisa panen sekali setahun dengan produksi maksimal 5 ton pertahun karna hanya berharap dari curah hujan.

Dengan menjadi sawah irigasi, Kepala Desa optimis meningkatkan target produksi gabah15 ton perhektar pertahun.

Kepada Direksi PTBA dan Kepala Daerah yang hadir pada peresmian tersebut, Erizal berharap untuk diberikan pelatihan bagi petani desanya terkait teknis perawatan dan perbaikan mesin, sehingga mesin dapat bermanfaat optimal dan kerusakan mesin dapat diatasi secepatnya oleh petani.

Dalam kesempatan itu Zohirin Sayuti Wakil Walikota Sawahlunto mengucapkan terimakasihnya kepada PTBA yang telah memberi CSR dalam berbagai program bagi Sawahlunto.

Ia mengapresiasi perusahaan BUMN yang meski sudah tidak berproduksi di Sawahlunto, namun tetap memberikan bantuan pendidikan, bantuan 300 jt rupiah untuk renovasi lapangan roadrace, bantuan UKM bahkan dukungan pelestarian cagar budaya hingga Sawahlunto diakui UNESCO.

Zohirin menyebut Sawahlunto memiliki 762 ha sawah dengan irigasi sederhana dan 918 ha tadah hujan. Sawah tadah hujan ini 700 hektar diantaranya berpotensi irigasi.
Dengan bantuan PTBA, kini 50 ha sudah mendapat irigasi sistem tenaga surya, maka PR Sawahlunto masih 650 ha lagi.

Bagi Pemko ini bukan PR yang mudah mengingat terbatasnya dana APBD.
Wakil Walikota berharap akan ada lagi bantuan CSR untuk irigasi karena manfaatnya sangat besar dirasakan masyarakat.
Petani biasanya panen 1 kali setahun, kedepan bisa panen 5 kali dalam 2 tahun dan tentu ini akan mendongkrak pendapatan perkapita.

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin yang hadir pada peresmian tersebut tampak menyanggupi harapan yang disampaikan Wakil Walikota.
Ia menegaskan ini adalah wujud komitmen PTBA yakni tidak hanya menambang tapi juga peduli pada keberlanjutan ekonomi lingkungan. (Ab1)

Read more