KPK Terima Laporan Gratifikasi Selama Lebaran

KPK Terima Laporan Gratifikasi Selama Lebaran

EkspresNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menerima 66 laporan gratifikasi Lebaran 2016 dari pejabat pemerintah dan lembaga negara tingkat daerah maupun pusat. “Pelapor mulai dari wakil menteri, anggota DPR, sampai Lurah. Kesadaran untuk melaporkan gratifikasi ini patut diapresiasi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Jenis gratifikasi yang dilaporkan umumnya berbentuk parsel beragam bentuk. Parsel yang isinya hanya makanan, KPK mencatat dan mengembalikannya. Namun, KPK merahasiakan nama-nama pejabat yang melaporkan perihal gratifikasi tersebut. KPK masih memeriksa barang-barang gratifikasi untuk memutuskan apakah negara akan mengambil alihnya atau tidak.

Dalam tiga tahun terakhir, KPK sudah menerima 5.187 laporan penerimaan gratifikasi, pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah pemberian terkait dengan jabatan, berkaitan dengan tugas dan kewajiban dan tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja. Pelanggar pasal tersebut dapat dipenjara empat tahun hingga seumur hidup dan didenda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

(Charles)

Read more
Butuh 13 Juta Rumah, Presiden Dorong Pemda Pangkas BPHTB

Butuh 13 Juta Rumah, Presiden Dorong Pemda Pangkas BPHTB

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak pemilik modal di Indonesia justru mau membangun properti di luar negara kita padahal kita masih membutuhkan, seperti rumah menengah ke bawah, 13 juta rumah. Hal ini karena kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga-tetangga di Asia, seperti Thailand dan Vietnam, yang dulu jauh di bawah kita sekarang mulai melampaui kita.

“Oleh sebab itu harus ada sebuah insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang, sehingga mereka tidak mendirikan justru propertinya di Malaysia, di Singapura, di Vietnam karena di sana ada insentif-insentif itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan terkait Fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE), di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7) pagi.

Presiden mendorong agar angka BPHTB yang rata-rata maksimum 5% itu bisa dipangkas agar kita lebih kompetitif. “Bisa nanti lewat Peraturan Gubernur, bisa kalau kewenangan di Bupati Peraturan Bupati, kalau di kota berarti Peraturan Wali Kota,” tuturnya.

Presiden meyakini, pemangkasan BPHTB itu tidak akan mengurangi pendapatan Pemda, karena ini hanya dilakukan di komplek-komplek tertentu, tidak keseluruhan BPHTB untuk semua lahan langsung dijadikan seperti yang diinginkan.

“Kalau ini bisa kita lakukan cepat, saya kira pergerakan investasi di daerah akan kelihatan, karena kita sudah mulai melihat ini masalahnya hanya masalah competitiveness kita yang dibandingkan negara lain memang kurang,” papar Presiden Jokowi.

Dukung DIRE

Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam paparannya menyampaikan kegunaan DIRE sebagai instrumen keuangan dalam menghimpun dana masyarakat untuk mall yang besar, kompleks properti, dan sebagainya.

“Kalau sudah jadi, PBB-nya sudah terima, BPHTB-nya Bapak sudah terima, kompleks ini bisa disekuritisasi, semacam itu (DIRE),” papar Darmin.

Disekuritisasi itu, lanjut Menko Perekonomian, untuk dijual dalam unit-unit kecil kepada masyarakat sehingga dana kemudian cepat terkumpul kembali dan bisa diinvestasikan lagi untuk kebutuhan lain.

“Oleh karena itu DIRE sekaligus merupakan tempat penempatan, wadah penempatan dana, dia (DIRE) juga sekaligus merupakan percepatan pembangunan properti. Dan ini berlaku hanya untuk komplek real estate,” ungkap Darmin.

Sementara itu untuk infrastruktur seperti jalan tol, sebetulnya bisa disekuritisasi juga, tapi tidak dengan DIRE, karena jalan tol itu tidak ada pengertian dijual di situ, undang-undangnya tidak memperbolehkan.

“Tapi dia tetap bisa disekuritisasi dengan cara yang sama namanya efek beragun aset. Jadi tetap dua-duanya berjalan dengan baik. Jadi kembali lagi ini pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, jalan tol adalah efek beragun aset,” tutur Darmin.

Pengarahan masalah DIRE dan BPHTB itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan para Gubernur antara lain dari Jatim, Jateng, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten, serta Wagub Jabar.

(Seskab)

Read more
OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

BPK RI dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT Cahaya Sumbar Raya, pengelola Sentral Pasar Raya, sebesar Rp 2,9 Milyar. Ini merugikan keuangan daerah ?

EkspresNews.com – Sekalipun pasal 5 huruf c yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) menyebutkan, pihak pertama (Pemerintah Kota Padang) memperoleh kontribusi / royalti Pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun berjalan. Pertanyaan yang menyeruak dari penjelasan di atas adalah, kenapa royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) bisa menunggak hingga bertahun-tahun berdasarkan temuan  BPK RI ? Padahal, sesuai perjanjian yang telah disepakati, paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun-nya pemko Padang sudah menerima royalti dari PT CSR. Pertanyaannya lagi, ada apa antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kok royalti yang harusnya diterima Pemko Padang sebagai pendapatan daerah bisa tidak dibayarkan hingga bertahun-tahun ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam, andai saja tidak ada temuan BPK RI tentang tungggakan royalti  PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) ini, tentu Pemko Padang lewat Dinas Pasar tidak akan menyurati Direktur PT Cahaya Sumbar Raya, perihal tindak lanjut temuan BPK RI ini. Padahal, sekali lagi, sesuai perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang yang ditandatangani oleh Walikota Padang Drs Fauzi Bahar M.Si dan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) Direktur PT CSR Ir Jimmy H Tampi menyebutkn, bahwa pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. The Question, kenapa pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak menyetorkan royalti yang sudah menjadi keuangan daerah itu ? Sebaliknya, kenapa pihak pertama Pemko Padang tidak menagih hingga adanya temuan BPK RI tentang penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tersebut ?

Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, sekali lagi, wanprestasi yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya dan sebelum adanya temuan BPK RI terkesan dibiarkan oleh Pemko Padang merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, dengan terkuaknya adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar raya (SPR). Bila perlu, Pemko Padang menghentikan kontrak dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, akan lebih baik bila PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesegera mungkin membayar pada Pemko Padang royalti yang sudah menjadi bagian dari Pemko Padang sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang.

Last but not least, yang menjadi pertanyaan kita, dua lembar Bilyet Giro yang pernah diberikan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang NO : GFR 662736 tanggal 30 Maret 2016 dan NO : GFR 662737 tanggal 30 Juni 2016 dari Bank BRI masing-masing senilai Rp. 540.246. 000, yang sebelum jatuh tempo, pihak PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) mendatangi kantor Dinas Pasar, memohon untuk ditangguhkan dulu. Alasannya, karena transisi manajemen. Akibatnya, tidak jadi dibayarkan. Secara logika awam, kita menduga, Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan itu kemungkinan besar tanpa uang atau tidak ada uangnya. Ini potensial terjadinya tindak pidana.

Semua orang tahu, royalti yang seharusnya dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) kepada Pemko Padang itu adalah bagian dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang. Dengan beberapa tahun royalti itu yang tidak dibayarkan sesuai dengan temuan BPK RI, berarti ada indikasi kerja sama dalam melakukan kejahatan antara pihak ketiga dengan oknum yang ada di Pemko padang. Secara logika sederhana, sekali lagi, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya pasal 5 huruf c yang menyebutkan, pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar raya (SPR) dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Yang yang menjadi pertanyaan kita lagi, kenapa Pemko Padang sebelum adanya temuan BPK RI tidak melakukan penagihan kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) ? Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena kerja sama dengan pihak ke tiga yang dapat merugikan keuangan daerah.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang sebagai “Jelmaan dari Kepentingan Rakyat“ harus memanggil Pemko padang untuk mempertanyakan kerja sama antara Pemko padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar Raya (SPR). Bila perlu, DPRD Kota Padang membentuk PANSUS untuk menyelidiki atau menindaklanjuti temuan BPK RI seputar adanya tunggakan royalti yang tidak  dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), yang menurut catatan Dinas Pasar dari 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015 senilai Rp 2,9 Milyar lebih. Sekalipun sesuai pengakuan Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya Jimmy H Tampi, tunggakan 2007 dan 2008 sudah dibayarkan.

Namun, total yang belum dibayarkan nilainya masih tetap di atas RP 2,5 Milyar. Dan, apa bila jelas dan kongkrit ada indikasi tindak pidana korupsi-nya, DPRD Kota Padang sebagai representasi rakyat harus segera melaporkan kepada kejaksaan atau KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang kita sayangkan, seharusnya, dari awal Pemko padang melakukan upaya preventif agar royalti yang sudah menjadi sumber PAD Kota padang itu dibayarkan setiap tahun sesuai perjanjian. Dengan itu kita yakin, tidak akan terjadi lagi wanprestasi yang merugikan keuangan daerah yang nota bene adalah uang rakyat.

(Harianof)

Read more
Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

EkspresNews.com – Pajak memang merupakan salah satu pemasukan negara yang tergolong besar. Jika tidak dimaksimalkan bisa-bisa negara ini rugi juga. Bahkan baru-baru ini pemerintah memberikan kebijakan berupa pengampunan terhadap perusahaan yang terhutang pajak.

Namun, untuk kawasan ibu kota Jakarta, harus bersiap tempat usahanya dipasang tanda khusus mengunggak pajak jika masih belum bayar. Tapi, ini hanya berlaku untuk usaha restoran atau rumah makan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Setyowidodo.

Menurutnya, untuk saat ini sedang menunggu instruksi gubernur untuk pelaksanaannya. “Kami masih menunggu instruksi gubernur untuk eksekusi,” ujarnya kepada EkspresNews, Sabtu (16/7) di Jakarta. Apabila restoran tetap tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha.

“Saat ini, kami juga masih harus melakukan inventarisasi wajib pajak yang menunggak pajak, karena ada juga wajib pajak yang tokonya sudah tutup tetapi tidak melapor,” ujar Agus.

Sebelum plang, atau label itu dipasang, ungkap Agus, Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI akan mengirimkan surat himbauan kepada para penunggak pajak. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, barulah tindakan tegas dilakukan berupa pemasangan plang atau label.

(Rhd)

Read more
Rehabilitasi Pemakai Narkoba Dibiayai Negara

Rehabilitasi Pemakai Narkoba Dibiayai Negara

EkspresNews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto Drs. Guspriadi, MM mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan layanan rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika yang ingin lepas dari ketergantungan terhadap barang haram tersebut. ”Silahkan datang ke BNN untuk rehabilitasi tanpa dipungut biaya,” ujarnya.

Program Rehabilitasi tersebut merupakan salah satu upaya BNN kota dalam mewujudkan masyarakat sehat tanpa narkoba. Lebih lanjut Guspriadi memaparkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melakukan rehabilitasi terhadap 50 orang pemakai narkotika yang rata-rata datang secara sukarela dengan kesadaran sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dari 50 orang tersebut, 10 orang diantaranya telah didorong oleh BNN untuk mandiri membuka usaha. “Ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup generasi bangsa yang sehat dan produktif” ujarnya saat menggelar diseminasi bersama insan media di Hotel Ombilin beberapa waktu lalu.

Selain memberikan rehabilitasi terhadap pengguna, BNN kota Sawahlunto terus bergerak bekerja sama dengan aparat Kepolisian Sawahlunto dan daerah tetangga dalam hal pengawasan daerah rawan peredaran narkotika ke Sawahlunto.

Sementara Ismed Wakil Walikota Sawahlunto saat memimpin apel peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, di Lapangan parkir Balaikota menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyatakan Perang terhadap narkoba, karena penyalahgunaan narkotika telah merusak ribuan generasi muda, serta menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit.

Pada kesempatan itu Ismed mengajak Aparatur Sipil Negara dan tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan dan penyadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

(Ab1)

Read more