Catatan LBH Padang 2010 – 2016, Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan?

Catatan LBH Padang 2010 – 2016, Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan?

EkspresNews.com – Dalam kurun waktu 2010-2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat 80 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum baik Polisi, TNI, Petugas Lapas, Hakim, Satpol PP sebagai pelaku.

Kasus-kasus tersebut terekam dalam bentuk penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pengancaman, dengan korban sebanyak 282 orang. Pelaku tertinggi adalah Polisi, TNI, Petugas LP, Satpol PP Sepanjang tahun 2016 LBH Padang mendampingi 6 kasus kekerasan dengan klasifikasi, 3 kasus penyiksaan, 3 kasus penganiayaan, 1 kasus dilakukan oleh TNI, 1 kasus dilakukan oleh Satpol PP, 1 kasus dilakukan oleh sipir penjara (Lapas), dan 3 kasus dilakukan oleh Polisi.

Tentu banyak kasus yang luput dari perhatian LBH Padang, tetapi data tersebut minimal memberikan gambaran tentang potret penegak hukum di Sumatera Barat. Perbuatan-perbuatan oknum aparat penegak hukum jelas menggerogoti rule of law yang tidak dapat  dibenarkan dalam sudut pandang apapun baik hukum maupun moral. “Perbuatan ini menghancurkan kewibawaan penegak hukum dan membuat publik kehilangan rasa percaya bahwa mereka dapat hidup aman dalam perlindungan negara hukum,” tulis LBH Padang dalam relis yang diterima, Rabu (1/2) di Padang.

Cara satu-satunya untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan publik yang hilang adalah institusi penegak hukum memastikan bahwa pelaku diperiksa dan diadili dengan proses pembuktian yang tuntas dan menyeluruh melalui proses yang jujur dan adil. Proses yang mampu menyampaikan pesan bahwa “Oknum Aparat Penegak Hukum tidak Kebal Hukum”. Faktanya dari 80 kasus di atas hanya ada 5 kasus yang sampai pada proses pengadilan.

Sebagian besar mengendap kasus-kasus kekerasan terutama penyiksaan mengendap di tingkat Penyelidikan/penyidikan, tidak diperiksa sama sekali atau hanya dikenakan sanksi disiplin. LBH mencatat sejumlah kasus penting dan urgen yang didampingi LBH Padang dalam kategori penyiksaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban. Pertama kasus Oki dan Andi, Oki dan Andi disiksa oleh Kepolisian Resor Kota Padang pada tahun 2014. Mereka dipaksa mengaku telah melakukan penjambretan, Oki dan Andi sengaja ditembak di bagian kaki hingga akhirnya terpaksa mengakui sangkaan. Andi dan Oki sendiri dijatuhi 12 tahun penjara. Tetapi kasus penyiksaannya sendiri tidak pernah diproses di Polda Sumbar.

Kedua Kasus penyiksaan terhadap Oktavianus tahun 2015 oleh Kepolisian Sektor Bonjol Pasaman. Ia dilaporkan melakukan pencurian seekor kerbau dan meningkal tidak lebih dari 10 jam setelah ditangkap. Diduga Polisi sengaja membiarkan pelapor menyiksa Oktavianus dikantor Kepolisian hingga meninggal. Pemilik kerbau sendiri sudah divonis bersalah tetapi kepolisian tetap tidak disentuh. Ketiga Kasus Defri, yang disiksa di Polsek Nanggalo tahun 2016, ia ditangkap karena jambret Hp, namun dalam pemeriksaan Polisi menyiksa Defri dan memaksa Defri mengaku atas pencurian 20 buah kasus pencurian sepeda motor dan emas senilai 66 juta. Ia dipukuli dan disetrum, saat ini Defri dan rekannya sedang dalam proses persidangan kasus jambret Hp dan Pencurian emas namun kasus penyiksaaan nya sendiri tidak ditindaklanjuti. Padahal di dalam persidangan Rekan Defri sesama Terdakwa terang-terangan menunjuk Polisi pelaku penyiksaan saat pelaku diperiksa sebagai saksi verbalisan.

Allan Wahyudi adalah kekerasan yang mengakibatkan kematian yang diduga dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas Resor Sijunjung. Allan diduga meninggal setelah motornya ditendang oleh aparat Kepolisian lalu lintas Resor Sijunjung dalam sebuah razia “illegal”. Kepolisian mengirimkan SP2HP kepada LBH Padang terakhir kali pada tanggal 7 September 2016, yang menyampaikan kendala belum adanya saksi yang melihat kejadian. Pasca SP2HP tersebut LBH Padang menghadirkan saksi-saksi kunci di bawah perlindungan LPSK untuk diperiksa oleh Penyidik.

Namun setelah itu tidak ada perkembangan berarti terhadap kasus Allan Wahyudi. Terbaru adalah kasus penyiksaan terhadap Ridwan di LP Muaro Padang, dilatarbelakangi persoalan hutang piutang Ridwan disiksa di oleh sipir penjara, dipukuli, disetrum hingga dipaksa meminum air kencing napi lainnya.

Belum jelas siapa yang memanfaatkan siapa, apakah Sipir memanfaatkan napi, atau Napi yang memanfaatkan Sipir dalam dugaan praktik bisnis-bisnis di LP yang jelas kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi di dalam otoritas LP pertanggungjawabannya adalah pihak Lapas. LBH mengecam Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan “Rio M Sitorus” yang terus memaksa korban untuk mencabut laporan, mencabut kuasa dan memaksa keluarga untuk membuat surat pernyataan tidak akan menuntut.

LBH Padang melihat macetnya kasus-kasus penyiksaan disumbang karna factor tidak bebas dan independennya penyidik sebagai pintu pertama dalam sistem peradilan pidana. Terdapat Conflict  of interest yang sangat kuat. Hal ini terbaca pola-pola pemeriksaan kasus yang cenderung melindungi pelaku. Pembentukan opini publik di media dengan kecendrungan memanipulasi fakta, menghalang-halangi hak bantuan hukum korban, menghambat proses pelaporan, Visum et Repertum yang tidak tuntas, mengintimidasi pelapor, membujuk rayu pelapor, memainkan Pasal.

Ini jelas bertentangan dengan prinsip fair trial. Padahal Deklarasi Universal HAM telah menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak setiap individu untuk memperoleh hak atas peradilan yang adil dan merdeka.

Bukan saja menyangkut pemeriksaan dalam ruang-ruang persidangan tetapi juga meliputi proses-proses yang mendahuluinya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta proses pasca pemeriksaan pengadilan. Fair trial merupakan sebuah norma hukum HAM internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan tidak sah dan sewenang-wenang yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, Konvenan Hak Sipil Politik, Konvensi anti penyiksaan, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sejumlah norma hukum positif dimana jaminan atas fair trial dapat ditemukan.

LBH Padang bersama keluarga korban Kekerasan Allan Wahyudi, keluarga Korban Penyiksaan Andi dan Oki, Keluarga Korban Defri, Keluarga Korban Ridwan mewakili korban-korban penyiksaan meminta aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang segera memperoses seluruh kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya:

  1. Mendesak Kapolda melakukan pengawasan dan memastikan Penyidik Reskrim Umum Polda memproses dan melimpahkan kasus Allan Wahyudi, Kasus Oki dan Andi, Kasus Defri, dan Kasus Ridwan kepada Kejaksaan;
  2. Mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengambil alih penanganan kasus-kasus penyiksaan yang ditangani di level Poleres dan Polsek tetapi tidak jelas prosesnya terutama Kasus penyiksaan Oktavianus di Polres Bonjol Pasaman, Kasus Riki di Sungai Rumbai;
  3. Mendesak Kepala Kanwil Hukum dan HAM untuk mencopot jabatan Kepala Pengamanan LP “Rio M. Sitorus” dan melakukan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan
  4. Mendesak Kepala Kanwil Hukum dan HAM memastikan keamanan Muhammad Ridwa, korban penyiksaan LP Muaro Padang baik secara psikis maupu mental.

(LBH Padang)

Read more
Mengintip Proyek-Proyek Wanprestasi di UNP

Mengintip Proyek-Proyek Wanprestasi di UNP

Proyek wanprestasi kian menggila di UNP. Aktivis anti korupsi mengecam, rakyat mengelus dada. Kontraktor pelaksana tertawa lebar. Perpanjangan waktu sesuai dengan Perpres seakan dijadikan tameng untuk berlindung ?

CIMG6925EkspresNews.com – Gelombang kecaman terhadap banyaknya proyek-proyek tahun anggaran 2016 yang didanai dari pajak rakyat lewat APBN tidak selesai sesuai kontrak di Universitas Negeri Padang (UNP), berdatangan dari aktivis anti korupsi dan pemerhati jasa konstruksi yang ada di daerah ini. Malah ironisnya beredar rumor yang menyebut-nyebut banyak proyek yang belum siap itu tapi sudah di-PHO-kan sementara pekerjaan tetap berjalan. Padahal, kata salah seorang pemerhati jasa konstruksi yang mengaku bernama Arya Kemuning, proyek yang di-PHO-kan itu harus siap 100 persen. Jika tidak, katanya lagi, itu bukan PHO namanya tapi putus kontrak. “Untuk mem-PHO-kan sebuah pekerjaan proyek harus siap 100 persen,” ujarnya kepada Indonesia Raya Senin  siang (9/1), di depan gedung-gedung yang para pekerja masih kelihatan sedang bekerja di Universitas Negeri Padang (UNP).

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews) di Universitas Negeri Padang (UNP) Kamis (9/1-2017) sekitar pukul 14:00 WIB, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, paket-paket proyek yang didanai dari APBN 2016 yang nota bene adalah uang rakyat seharusnya pada 18 Desember 2016 laporan administrasi seluruh kegiatan sudah harus masuk ke KPKPN. Tapi, fakta yang terungkap di lapangan, Senin (9/1-2017) sekitar pukul 14:00 WIB kegiatan masih berlangsung di beberapa titik gedung proyek yang menggunakan anggaran tahun 2016. “Saya heran, kenapa perusahaan atau kontraktor-kontraktor yang tidak becus atau tidak profesional seperti ini dapat juga pekerjaan di Universitas Negeri Padang. Ada apa antara kontraktor pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ?” ujar Arya Kemuning yang tengah termangu menyaksikan kegiatan yang masih berlangsung.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di seluruh proyek infrastruktur pembangunan gedung-gedung baru di Universitas Negeri Padang (UNP), gedung-gedung baru di paket proyek 2016 seluruh areal parkir atau pelataran parkir harus diaspal semua di RAB dengan aspal hotmix. Tapi fakta yang terungkap di lapangan ketika Indonesia Raya turun pada Senin (9/1-2017)) sekitar pukul 14:00 belum satu pun yang diaspal. Akan tetapi, alat-alat berat terlihat masih melakukan aktivitas pemadatan sebelum aspal dilakukan.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak sekarang, apakah seluruh pelataran parkir paket gedung-gedung baru itu termasuk yang diperpanjang waktunya 50 hari seperti yang diukatakan KPA Alizamar sebagai penanggung jawab seluruh paket proyek di UNP ini. Salah seorang pekerja yang mengaku bernama Oyong kepada Indonesia Raya mengatakan bahwa gedung ini sudah di-PHO 100 persen. Tapi  KPA seluruh paket proyek UNP Tahun anggaran 2016 Alizamar terkesan berlindung di balik kelemahan perpres tentang perpanjangan waktu. Padahal seharusnya, pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah disepakatai kontrak harus diputus.

Rumor yang beredar di lapangan, ada indikasi permainan proyek tahun anggaran 2016 di UNP yang dikelola oleh Alizamar, yang terindikasi berpotensi merugikan keuangan negara. Indikasi itu terlihat pada pelaksanaan proyek tahun anggaran 2016 di Universitas Negeri Padang (UNP), yang diduga kuat adanya laporan fiktif atas keterlamabatan pekerjaan. Dalam hal ini seharusnya putus kontrak, tetapi oleh tim Alizamar proyek tetap di-PHO-kan dengan laporan selesai 100 persen meski pekerjaan  belum selesai dan masih tetap berlangsung di lapangan. Informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan juga menyebutkan, bahwa Alizamar yang Wakil Rektor II itu sebagai pengelola proyek-proyek tahun anggaran 2016 di Universitas Negeri Padang (UNP), disebut-sebut sebagai salah satu tim penggalang dana pemenangan Yanuar Kiram pada pemilihan rektor Universitas Negeri Padang (UNP) baru-baru ini. Malah lebih ironisnya, kontraktor pun disebut-sebut ikut berpartisipasi untuk menggalang suara kemenangan bagi Yanuar Kiram. Akibatnya, terjadilah wanprestasi pada hampir seluruh gedung-gedung baru di paket  proyek tahun 2016 ini, atau proyek tidak selesai sesuai kontrak.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Padang (UNP) saat itu, Alizamar yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Paket-paket proyek pembangunan UNP tahun anggaran 2016, mengatakan, bahwa paket-paket proyek pembangunan gedung yang tidak siap sesuai kontrak itu tidak dilakukan pemutusan kontrak. Sebab, katanya lagi, karena ia memanfaatkan perpanjangan waktu 50 hari dengan membayar denda 1 permil perhari sesuai dengan Perpres No : 54 Tahun 2010, dengan perobahan Perpres NO ; 70 Tahun 2012. “Tidak ada kontrak yang diputus, karena kami memanfaatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan Perpres,” tulis Alizamar dalam sebuah pesan singkat, Selasa (10/1).

(Harianof)

Read more
Negara Mengalami Kerugian Miliaran Rupiah, SPJ Fiktif Ditemukan di Dinas Prasjaltarkim

Negara Mengalami Kerugian Miliaran Rupiah, SPJ Fiktif Ditemukan di Dinas Prasjaltarkim

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali disulitkan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar. Pasalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumbar menemukaan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait pembebasan tanah masyarakat di beberapa titik di Sumbar pada instansi tersebut. Diduga penyelewengan itu dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bernama Ir. Yusafni.

EkspresNews.com – Sekretaris Daerah Ali Asmar mengatakan, penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh seorang staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dinas tersebut. Diperkirakan Negara mengalami kerugian miliaran. Meski begitu, saat ini BPK Sumbar sedang melakukan investigasi berapa pastinya jumlah uang Negara yang diselewengkan oleh pelaku.

Sumbar Ali Asmar mengatakan, Sampai saat ini, pelaku diduga telah melakukan penyelewengan terhadap proyek Jalan Samudra kota Padang dan proyek fly over Padang Pariaman dengan kerugian Negara mencapai Milyaran. “Kami belum bisa mengatakan jumlahnya secara pasti, karena sedang dilakukan investigasi oleh BPK, tapi yang ditemukan saat ini Negara mengalami kerugian Milyaran rupiah,” ujarnya saat jumpa pers dan didampingi oleh Kepala Bappeda Hansastri, kepala inspektorat Erizal, Asisten Bidang Pemerintah Devi Kurnia, dan Kabiro Humas Jasman di ruangan Biro Humas Setdaprov pada Kamis (5/1) lalu.

Ia mengatakan, pelaku melakukan penyelewengan tersebut dengan sangat rapi. Katanya, bila dilihat dari segi administrasi semuanya lengkap. Tidak ada yang kurang. Akan tetapi, bila dilihat ke lapangan adanya beberapa SPJ yang dipalsukan atau fiktif. “Administrasinya lengkap, tetapi ada SPJ yang dipalsukan. Misalnya, tanah yang dibebaskan itu ada sekitar 10 orang pemiliknya, tetapi di SPJ ditemukan lebih dari 10 buah. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan pun lebih banyak,” jelas Ali Asmar.

Semetara itu, Kepala Inspektorat Sumbar Erizal mengatakan, sangat terkejut karea adanya temuan seperti itu. Hasil temuan pihaknya, pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan orang yang menerima ganti rugi. Di samping itu, katanya, ada beberapa yang diubah dalam kuitansi. “Pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan. Jadi dibuat dua rangkap,” katanya.

Kemudian, Kepala Bappeda Sumbar Hansastri mengatakan, pelaku sudah mengakui kalau ia bermain tunggal dalam penyelewengan itu. Kabar yang tidak mengenakkan itu juga sudah disampaikan kepada Gubernur. Oleh sebab itu, lanjutnya, untuk anstisipasi ke depan, pemerintah provinsi Sumbar akan merevisi Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2016. Dalam Pergub tersebut akan dipertegas sanksi terhadap atasan bila bawahannya melakukan penyelewengan.

Ia berharap dengan adanya Pergub tersebut, hendaknya atasan benar-benar terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. “Setidaknya atasan harus tahu. Jangan sembarang tanda tangan dan menyetujui saja. Nanti terjerat hukum pula,” katanya.

Sementara itu, mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang menfiktifkan SPJ adalah sesuai dengan undang-undang dan hukuman berat. Pelaku harus mengembalikan uang yang diselewengkan tersebut ke kas Negara atau kas daerah. BPK Sumbar sudah memberikan waktu selama 60 hari. “Saat ini BPK masih dalam tahap investigasi. Hasilnya nanti akan dibawa ke sidang majelis pegawai. Hukamannya berat. Bisa dipecat sebagai ANS,” ujar Ali Asmar.

Ali Asmar sangat menyayangkan hal itu dilakukan oleh Aparatur Negara Sipil (ANS) di Sumbar. Padahal Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selalu mengingatkan agar jangan melakukan tindakan korupsi. Di samping itu, ia pun khawatir temuan yang terjadi saat ini akan memengaruhi opini BPK terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diaraih empat kali berturut-turut oleh Sumbar.

(Asra)

Read more
Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

rokok-ilegalEkspresNews.com – Ditemukannya rokok ilegal beberapa waktu lalu di kota Padang mendapat perhatian khusus dari ketua Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyatakan, hal itu adalah sesuatu yang penting. Menurutnya, pembawa atau pengedar rokok tersebut harus diberi sanksi yang tegas.

Ketua Dewan tersebut menyatakan, toko orang yang berjualan rokok ilegal tersebut harus ditutup. Menurutnya, apabila tidak diberi sanksi yang tegas, peristiwa tersebut sangat merugikan pemerintah.

“Kalau ada penumpukan rokok yang tidak berlebel ini, tokonya harus tutup tidak boleh lagi. Kalau tidak pernah diberi sanksi hal seperti ini membahayakan. Sangat merugikan pemerintah dengan pajak,” jelasnya usai Rapat Paripurna DPRD Sumbar di gedung DPRD Sumbar pada Senin (31/10) lalu.

Tidak hanya itu, lanjutnya, rokok illegal tersebut juga membahayakan perokok. Oleh sebab itu, katanya, yang membawa dan mengedarkan barang dilarang tersebut harus dipenjarakan.

“Kita tdak tahu, illegal apakah rokoknya memang betul mereknya merek lain, rokoknya tidak benar, ini membahayakan bagi perokok. Yang menjual rokok itu harus dipenjarakan. Atau kalaupun ada yang membuka dan menjual barang itu hukum juga harus ditegakkan. Jangan dibiarkan saja,” lanjutnya.

Meski negitu, ia mengaku belum ada komunikasikan dengan pihak lain, tetapi kata politis dari Partai Golkar itu, dalam waktu dekat ia akan menyampaikan ke Wakil Kepala Polisi Daerah Sumbar. “Kita akan segera membahasnya,” katanya.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Sumbar berhasil menemukan rokok ilegal.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Andhi Pramono menyatakan, ia telah berhasil menyita empat juta batang rokok ilegal. Menurutnya, tentu saja hal itu sangat merugikan negara. “Jika tarif cukai rokok sebesar Rp400, maka ada sekitar Rp1,6 miliar kerugian negara dari Januari sampai Oktober ini karena rokok ilegal tersebut,” jelasnya.

Di samping itu, ia pun menyatakan, rokok ilegal tersebut ditemukan di jalur darat dengan bermacam pelanggaran, yaitu tanpa lebel cukai, cukai yang dipalsukan, cukai bekas, dan menggunakan cukai merek rokok lain.

“Untuk September 2016 saja kami telah menyita 3.266 batang rokok ilegal dari berbagi merek seperti Luffman, Bintang Super Premium, Gudang Cengkeh, X5, Miami mild,” ujarnya.

Ia mengaku kesulitan menindaklanjuti rokok ilegal tersebut karena pada kemasan rokok tidak dituliskan siapa dan dimana rokok tersebut diproduksi serta kadar kandungan bahan-bahan yang digunakan. (Asra)

Read more
Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Audit Kelok 9 Dari Proses Awal Tender

Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Audit Kelok 9 Dari Proses Awal Tender

Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan tindaklanjut dari laporan itu tidak jelas di Kejati Sumbar. Sebab, di mata mereka, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan.

EkspresNews.com – Mengundang komentar dari beberapa kalangan, Koordinator Bidang Hukum & Pemantau kebijakan Publik LSM Sopan, Okdonald, berpendapat, bagaimanapun laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pengadaan dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan jalan Nasional (BPJN) Wilayah I ProviNSI Sumatera barat harus diusut. Jika perlu, katanya lagi, kasus seperti ini KPK yang menindaklanjutinya, karena potensi kerugian negara sangat besar sekali. Sudah seharusnya KPK masuk. “Saya melihat dari laporan pengaduan itu telah terjadi pengabaian prinsip penghematan belanja keuangan negara. Akibatnya, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 17 Milyar lebih dari selisih tawaran terendah dengan penawar yang dimenangkan panitia,” kata aktivis anti korupsi Okdonald dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews) Kamis (22/9) pagi.

Ditegaskan Okdonald, dalam tindak pidana korupsi aparat penegak hukum tidak harus menunggu laporan dari masyarakat. Artinya, katanya menjelaskan, KPK tidak perlu menunggu laporan baru dari masyarakat. “Setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti, baik karena ada laporan maupun tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa laporan,” katanya. Tapi yang terepenting sekali, katanya lagi, masyarakat harus berperan aktif. Maka dari itu, yang mengetahui indikasi kasus korupsi pada proses pelelangan, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 tahap 2B di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar tahun 2012 lalu itu, supaya mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejati itu.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga Mantan Pejuang reformasi 98, Miko Kamal SH LLM Ph.D, menyarankan agar pelapor menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk mempertanyakan sampai dimana perkembangan laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada pelelangan dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera barat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar 9 Maret 2012 tersebut. Jaksa punya kewajiban untuk men jawabnya. “Kalau jaksa mengatakan sudah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ada bukti, maka pelapor bisa membuat laporan baru ke KPK sekaitan dengan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B tersebut,” ujar Miko Kamal SH LLM Ph.D saat ditemui Indonesia Raya di kantornya di Padang, hari Kamis, pekan lalu.

Rangga Sari, Mahasiswi Pasca-Sarjana salah satu PTS terkemuka di Kota Medan yang juga pemerhati masalah jasa konstruksi dan lelang proyek-proyek besar yang didanai dari pajak rakyat, berpendapat, pelapor harus mempertanyakan lagi kepada Kejati Sumbar sudah sampai sejauh mana prosesnya. Pasalnya, katanya lagi, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan,” kata Rangga Sari di Kawasan Pecinaan Bukittinggi.

Sedangkan di mata Alumnus Eramus University, Rotterdam, Belanda, Sudi Prayitno SH LLM, pelapor juga berhak mendesak KPK untuk mengambilalih kasus ini sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan supervisi bila kejaksaan dianggap tidak sanggup menyelidiki kasus ini. “Saya melihat KPK menjadi sangat penting bila mengingat tidak jelasnya tindaklanjut dari kejaksaan terhadap dugaan korupsi proses lelang dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini. KPK berwenang mengambialih penanganan kasus ini,” kata advokat & aktivis anti korupsi itu.

Inisitor, Penggagas, dan Pendiri PBHI Sumbar, Yunizal Chaniago, mengatakan, apa pertimbangan pejabat berwenang dalam memproses pelelangan dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B ini menunjuk PT ADHI KARYA sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp 60.445.820.000.00, dengan perbedaan hargta sebesar Rp 17 Milyar lebih dari PT Hutama Karya, yang berakibat berpotensi rugi keuangan negara dari selisih harga tersebut. “Saya melihat di sini telah terjadi penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yang berakibat berpotensi merugikan keuangan negara. Di sini juga telah terjadi pengabaian prinsip penghematan belanja keuangan negara. Akibatnya, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 17 Milyar lebih,” ujar Koordinator Devisi Hak-hak Sipil Politik LBH Padang ini di Kawasan GOR Agus salim Padang.

Jon menyarankan, begitu Yunizal Chaniago acap disapa, agar KPK mengambil alih penanganan kasus ini dengan memanggil koorporasi PT ADHI KARYA selaku perusahaan yang dimenangkan oleh pejabat berwenang dalam proses lelang, Kepala BPJN Wilayah I Sumbar selaku KPA, Satker, PPK, dan POKJA untuk dimintai keterangannya. Apa pertimbangan mereka menunjuk PT ADHI KARYA sebagai pemenang dengan penawaran Rp 6,44 Milyar dengan perbedaan haega Rp 17 Milyar lebih dari PT Hutama Karya.

Sementara itu, Satker Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012, Ir Dahler MSC, mengatakan, bahwa mereka sudah diperiksa oleh jaksa lebih dari satu bulan. Penawaran PT Hutama Karya (Penawar terendah) tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi, yang menang yang no 5 penawar no 1 s/d no 4 terendah gugur secara teknis. “PT Hutama Karya sebagai penawar terendah salah membuat tawaran, makanya yang dimenangkan itu adalah peserta yang no 5,” kata Dahler kepada kontributor Indonesia Raya, Met Osman, Kamis (15/9) siang, di kantornya.

Tetapi Tomi, Kabag pemasaran PT Hutama Karya, tidak sependapat dengan Satker Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Ir Dhaler MSC. Dia justeru mengatakan kepada Indonesia Raya, dengan tawaran Rp 43 Milyar itu sudah beruntung. “Dengan tawaran Rp 43 Milyar itu kami telah beruntung. Itu dihitung berdasarkan analisi dan diagnose yang matang oleh ahli-ahli kami, dan sudah dua kali dipresentasikan di kantor,” kata Tomi dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, (21/9) siang.

Nah.., akankah rekayasa penjarahan uang negara pada proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B di Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan penggiat anti korupsi kepada Kepala kejaksaan Tinggi Sumbar ini terkuak nyata ? Waktulah yang akan menjawab !

(Harianof)

Read more