Tender Kelok 9 : Sebuah Rekayasa Penjarahan Uang Negara ?

Tender Kelok 9 : Sebuah Rekayasa Penjarahan Uang Negara ?

Mafia tender atau yang lebih popular disebut “lingkaran setan tender-tenderan“ yang berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah seperti indikasi korupsi proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wilayah I Sumbar yang berpotensi rugi keuangan negara Rp 17 Milyar lebih dari selisih penawar terendah dengan penawar yang dimenangkan pejabat berwenang terkait proses lelang ini.

EkspresNews.com – Kalau ada rekor indikasi tender diatur dalam proyek-proyek besar yang berpotensi rugi keuangan negara milyaran rupiah yang nota bene adalah uang rakyat mungkin Sumbar salah satunya. Persyaratan administrasi yang tidak lengkap terkesan menjadi siasat yang dicari-cari untuk memenangkan perusahaan yang dijagokan pejabat berwenang dalam memproses tender tersebut. Sementara harga yang seharusnya dikompetisikan dan telah menjadi roh pelelangan itu seakan dikesampingkan. Lebih ironinya lagi, Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh POKJA di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang terindikasi kasus korupsi yang berakibat rugi keuangan  negara mencapai Rp 17 Milyar lebih.

Tak tanggung-tanggung, penggiat anti korupsi yang seharusnya diberi reward oleh Pemerintahan Presiden Joko Widoo yang kesohor dengan Nawacita-nya itu pada Maret 2012 lalu melaporkan hasil investigasi yang dilakukannya sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sang-Penggiat Anti Korupsi itu merinci, Rekayasa Proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan kompleks. Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Baca Juga : Aktivis Anti Korupsi Desak KPK

Bagian pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi. Bagian ke dua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks. “Indikasi awal dalam pengadaan ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA dan PT WASKITA KARYA karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian APBN untuk mendanai proyek tersebut,” tulis Sang-Penggiat Anti Korupsi itu dalam laporannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2A karena PT Hutama Karya, dianggap “mbalel “ pada apket sebelumnya yaitu Paket Kelok 9 Tahap 2B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II mulai mengusulkan “blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan Harga Penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu). Ironisnya lagi, demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon Pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2A : Karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2B maka sekarang giliran PT WASKITA KARYA ditunjuk sebagai pemenang atau PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan berbagi job di antara keduanya, sehingga pembagian menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. “Lengkap sudah rekayasa penjarahan uang negara pada Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat,” tulisnya rada kecewa.

Baca Juga : Menguak Rekayasa PROSES LELANG KELOK 9

Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan tindaklanjut dari laporan itu tidak jelas di Kejati Sumbar. Sebab, di mata mereka, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan.

(Harianof)

Read more
Menguak Rekayasa Proses Lelang Kelok 9

Menguak Rekayasa Proses Lelang Kelok 9

Laporan pengaduan indikasi korupsi proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B Tahun Anggaran 2012 di BPJN Wilayah I Sumbar ke Kejati tidak jelas juntrungnya. Padahal, potensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih. Kenapa jaksa terkesan kurang tertarik menguak rekayasa proses lelang yang berujung pada korupsi di bidang pengadaan ini ?

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur selama beberapa tahun, namun Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Barat dibuka kembali. Laporan tertanggal 9 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, merujuk laporan  informasi dan hasil penyelidikan seorang penggiat anti korupsi (pelapor) sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang, pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh Pokja di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat. “Telah ditemukan adanya indikasi kasus korupsi yang berakibat, berpotensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih,” tulis pelapor yang juga penggiat anti korupsi dalam surat pengaduan itu.

Sehubungan dengan hasil tersebut di atas, tulisnya lagi, harapannya sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan demi NKRI, maka kiranya bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dan jajaran dapat mengusut tuntas kasus ini yang telah nyata-nyata dan jelas merugikan keuangan negara. Untuk memperjelas laporannya tersebut, tulisnya dalam surat itu, ia lampirkan data awal sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam laporan hasil penyelidikan itu, ia menjelaskan bahwa Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 67, 6 Milyar di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dengan metode pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi. Telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara.

Faktanya, rekayasa proses pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan  kompleks. Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 Tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pasca-kualifikasi. Yang kedua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks.

Indikasi awal dalam ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA (BUMN) dan PT WASKITA KARYA (BUMN) karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian dana APBN untuk mendapat proyek tersebut. Proses pengadaan, Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B, pagu dana sebesar RP 67,6 Milyar, dengan sistem pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi-sistem gugur-1 sampul. Jembatan kelok 9 Tahap 2A, pagu dana sebesar Rp 122 Milyar, dengan sistem pengadaan secara kualifikasi. Hasil prakualifikasi, dari hasil prakualifikasi oleh Pokja dinyatakan lulus 5 (lima) perusahaan yaitu, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2 A karena PT Hutama Karya, dianggap “ mbalelo “ pada paket sebelumnya yaitu paket kelok 9 Tahap 2 B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II mulai mengusulkan “ blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan harga penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu). Bahkan demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2 A, karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B  maka sekarang giliran PT Waskita Karya ditunjuk sebagai pemenang atau PT Pemangunan Perumahan dengan berbagi job diantara keduan ya, sehingga pembagiannya menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. Lengkap sudah rekayasa penjarahan  uang negara pada Proyek Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil lelang, pada tanggal 7 Pebruari 2012 telah dilakukan pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut : PT Hutama Karya dengan penawar Rp 43.888.928.000, PT Telaga Megabuana JO PT Dayatama Beta Mulya Rp 51.104.714.000, PT Cahaya Tunggal Abadi Rp 52.102.565.000, PT Global Daya Manunggal Rp 52.731.703.000, PT ADHI KARYA Rp 60.445.820.000, PT Pembangunan Perumahan Rp 61.358.000.000, PT Waskita Karya Rp 62.056.034.000.

Evaluasi penawaran, dari data evaluasi penawaran yang dilakukan Pokja terlihat penawaran NO : 1 s/d NO 4 terendah digugurkan secara teknis termasuk PT Hutama Karya yang bertahun-tahun terlibat dalam pelaksanaan proyek kelok 9 sebelumnya. Pengumuman lelang, seperti dugaan sebelum tender, ternyata PT ADHI KARYA, ditunjuk sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp 60.445.820.000.00, dengan perbedaan harga sebesar Rp 17,6 Milyar dari PT Hutama Karya, yang merupakan kerugian keuangan Negara.

Dalam surat laporan pengaduan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, pelapor berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka pelapor berpendapat, penetapan pemenang pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kelok tahap 2 B oleh Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat kepada PT ADHI KARYA, merupakan bukti dari hasil sebuah rekayasa proses pelelangan Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan memasukan syarat tambahan pada keteran gan lainnya antara lain RC BOX Grider dan galian batu 40.000 m3. Nyata-nyata bertentangan dengan Prepres NO : 54 Tahun 2010, tidak kompleks (lihat lampran RAB dan pekerjaan utama yang ada) sekaligus guna untuk membentengi rekanan-rekanan  lainnya mengakibatkan, kerugian keuangan  negara sebesar Rp 17,6 Milyar.

Di penghujung surat laporan pengaduan itu, pelapor meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, dapat mengusut tuntas penyelewengan, penyalahgunaan  jabatan yang berakibat, berpotensi merugikan keuangan negara. Serta menindak para pelakunya.

Laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wil I Sumbar ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka menyesalkan laporan pengaduan itu tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Sebab, di mata mereka, pelelangan proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B itu telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara Rp 17,6 Milyar.

Mantan aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, berpendapat, karena kerja sudah selesai dan proyek sudah diserahterimakan dan sudah diresmikan Presiden SBY 2013 lalu, seharusnya kejaksaan melanjutkan ke penyelidikan karena sudah ada laporan masyarakat. “Kejaksaan dapat meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar. Kalau hasil oudit BPK itu terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang merugikan keuangan Negara, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan yang berakibat merugikan keungan Negara Rp 17,6 milyar, jaksa harus melanjutkan dengan menetapkan tersangka,” ujarnya dalam sebuah perbincangan dengan  tabloid ini, Senin (29/8) pagi, di Padang. Lagi pula, katanya, apa pun hasilnya, karena ini sudah diketahui masyarakat dan menjadi perhatian dan perbincangan publik, maka kejaksaan harus terbuka dan transparan kepada public agar tidak terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap masalah ini.

Senada dengan Eddy Mujaddin AWS SH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi Ady Surya juga mengatakan hal yang sama. Jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi pada proses lelang dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 tahap 2B ini untuk mengembalikan kerugian Negara dan menghukum pelakunya. Apalagi tidak sedikit potensi kerugian Negara dengan perbedaan penawaran yang Rp 17,6 Milyar tersebut. “Yang harus dilakukan kejaksaan meminta BPK RI melakukan oudit investigative terhadap tender proyek ini. Kenapa yang penawar tertinggi dengan selisih Rp 17,6 Milyar yang dimenangkan. Dan ada indikasi keganjilan yang menonjol yang dapat merugikan keuangan Negara. Di samping kejaksaan melakukan penyelidikan, kita minta KPK untuk mensupervisi laporan tersebut,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tak berani berdemo ini kepada Indonesia Raya dalam sebuah pembicaraan telpon, Selasa (30/8) sore.

Tetapi Sudi Prayitno SH LLM, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, memberikan pendapat yang lebih keras. Menurutnya, laporan itu harus dipertanyakan lagi kepada kejaksaan sudah sampai sejauh mana prosesnya. Karena, katanya, setiap indikasi tindak pidana korupsi itu harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun  tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan. “Oleh karena ini adalah extra ordinary crime, maka pihak kejaksaan harus extra keras untuk menyelidikinya. Jika perlu terlebih dahulu meminta oudit investigasi BPK RI melalui DPR RI, sebagai institusi yang berwenang untuk memintanya,” kata Alumnus Eramus University, Rotterdam, Belanda, ini kepada Indonesia Raya , kamis (1/9) siang, di Padang.

Dikatakan Sudi, pelapor juga berhak mendesak KPK untuk mengambialih kasus ini sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan supervise bila kejaksaan dianggap tidak sanggup menyelidiki kasus ini. Dan, katanya lagi, KPK menjadi penting bila mengingat tidak jelasnya tindaklanjut dari kejaksaan terhadap dugaan korupsi proses lelang proyek ini. KPK berwenang mengambilalih kasus ini. “ Indikasi adanya  109 transaksi mencurigakan di kalangan pejabat, kepala daerah, politisi, dan penegak hukum di Sumbar dari PPATK, seharusnya ini menjadi entry point bagi KPK untuk mengambilalih kasus ini. Karena bukan tidak mungkin aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi juga aparat di institusi kejaksaan,” ujar mantan aktivis 98 ini.

Nah.., yang menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah rekayasa pross lelang Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2B di BPJN Wilayah I Sumbar ini terkuak nyata ? Waktulah yang akan menjawab ! (Harianof)

Read more
Advokat Bicara Jaringan Sindikasi Mafia LKS Sekolah

Advokat Bicara Jaringan Sindikasi Mafia LKS Sekolah

EkspresNews.com – Advokat & Aktivis Anti Korupsi Virza Benzani SH MH melihat, masih merajalelanya jaringan sindikasi buku LKS ini tak terlepas dari lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Oleh karena itu, dalam hal ini, katanya lagi, kejaksaan bisa melakukan supervise untuk mencegah supaya tidak ada dugaan tindak pidana. “Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai pengawas regulasi tentang PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku tidak melaksanakan fungsinya. Ini patut dipertanyakan, karena ironis sekali praktek jual beli buku LKS bisa terjadi di kota yang mencanangkan pendidikan gratis,” ujar lelaki bertubuh atletis yang pernah magang advokat di Makati, Piliphina ini dalam sebuah perbincangan, Kamis (4/8) sore, di Padang.

Dikatakan Virza Benzani SH MH, Dinas Pendidikan Kota Padang harus pro aktif minta klarifikasi ke sekolah-sekolah seputar praktek jual beli buku LKS ini. Kalau itu tidak dilakukan oloeh Dinas Pendidikan Kota Padang, maka ini merupakan pembiaran proses ketidakbenaran terhadap praktek jual beli buku LKS yang dikhawatirkan terselubung ada gratifikasi yang dilakukan oleh penerbit buku LKS. “Kalau memang Dinas Pendidikan Kota Padang tidak mampu, maka Walikota Padang Mahyeldi harus cepat menanggapi dan menyelaraskan dengan program pemerintah kota Padang tentang pendidikan gratis,” ujar mantan aktivis YLBHI ini.

Menurut Virza Benzani SH MH, dalam hal ini kejaksaan bisa melakukan supervise untuk mencegah supaya tidak ada dugaan tindak pidana. Di lain sisi, katanya lagi, ia meminta DPRD Kota Padang untuk kembali kepada tugas dan fungsinya sebagai pengawas, panggilah walikota untuk mempertanyakan seputar dugaan praktek jual beli buku LKS di beberapa sekolah ini. “Ini sangat kontraproduktif dengan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang. Karena itu, walikota harus menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dengan praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP, Permendiknas dan sangat kontraproduktif sekali dengan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang,” ujar Advokat yang berani mengatakan yang benar sekali pun pahit itu.

Pengamat Pendidikan Dr Syukriadi Syukur M.Pd meminta, Dinas Pendidikan Kota Padang serius mengawasi sekolah-sekolah agar mematuhi Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku dan PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang berkaitan dengan larangan menjual buku LKS. “ Walikota Padang Mahyeldi harus menegur Kepala Dinas Pendidikan Padang yang dinilai telah melakukan pembiaran terjadinya praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah. Ini bisa merusak kebijakan Walikota Padang Mahyeldi yang gencar-gencarnya mencanangkan pendidikan gratis di kota Padang,” kata Dr Syukriadi Syukur M.Pd, Pengamat Pendidikan yang juga mantan anggota komisi pendidikan di DPRD Sumbar, dalam pembicaraan telpon, Kamis (4/8) pagi.

Jika perlu, kata Dr Syukriadi Syukur M.Pd lebih jauh dan serius, komisi pendidikan DPRD Padang memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran terkait untuk membicarakan masalah ini. Kalau memang DPRD Kota Padang mendapatkan bukti tentang terjadinya kegiatan pengadaan nbuku LKS di sekolah tersebut, maka DPRD Kota Padang bisa merekomendasikan pada walikota atau pihak-pihak yang terlibat diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. “Sekiali lagi, ini bisa merusak kebijakan Walikota Padang Mahyeldi dengan pendidikan gratisnya,” katanya.

Tetapi Yunizal Chaniago, Pengamat Hukum, Politik & Pemerintahan, memberikan pendapat berbeda. Dia justeru meminta jaksa melakukan penelusuran terhadap kebenaran adanya praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah. Kalau dari hasil penelusuran jaksa itu memang ditemukan indikasi tindak pidana, katanya lagi, maka penelusuran itu harus ditingkatkan ke penyidikan. “Dalam hal ini jaksa harus pro aktif, mengingat kalau kejadian ini benar adanya maka ini akan merugikan generasi bangsa yang harus mengenyam pendidikan dengan biaya terjangkau, apalagi kalau dihubungkan dengan program Pemko Padang tentang pendidikan gratis. Jangan sampai ini hanya sebuah pepesan kosong belaka,” ujarnya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang advokat dan aktivis anti korupsi, Kamis (4/8) siang, di PN Padang.

Seterusnya, kata Jhon-begitu Yunizal Chaniago acap disapa-kalau penyelidikan jaksa menemukan adanya tindak pidana, maka jaksa harus berani meningkatkan ke proses penyidikan. Karena ini betul-betul merugikan wali murid dan calon penerus generasi bangsa. Oleh karena itu, katanya lagi, walikota sesuai dengan  kewenangannya dapat memanggil Kepala Dinas Pendidikan, bila perlu walikota turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mencari kebenaran terhadap informasi itu. Kalau memang walikota menemukan kebenaran dari informasi itu, maka walikota harus minta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

“DPRD Kota Padang jangan tidur ketika wali murid dililit permasalahan yang begitu rumit soal pendidikan. DPRD Kota Padang bila perlu membentuk Pansus tentang praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah, dan memanggil pihak yang terkait dengan itu. Mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini harus diputus, karena ini jelas-jelas bertentangan dengan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku, dan PP NO : 17 Tahun 2010 tentang larangan penjualan LKS,” ujarnya.

(Harianof)

Read more
Bau Busuk Tender Pasar Inpres Blok III Padang

Bau Busuk Tender Pasar Inpres Blok III Padang

Diduga kuat calon pemenang sudah dipersiapkan oleh pihak terkait sebelum proses tender. Hal itu memang sulit dibuktikan karena dilakukan secara terorganisir, tapi bisa dirasakan ?

EkspresNews.com – Satu lagi skandal tender terindikasi diatur dibongkar. Tender terindikasi diatur yang popular disebut bagi-bagi uang negara yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri sumber daya alam melimpahruah tapi sebagian besar rakyatnya hidup di bawah indeks garis kemiskinan yang parah ini terjadi di Pemko Padang. Tender terindikasi diatur di Pemko Padang ini memperlihatkan betapa bobroknya mental para pejabat yang terkait dalam pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang ini.

Tak tanggung-tanggung, terkait tender terindikasi diatur dalam Proyek Pembangunan Pasar Inpres Blok III Padang ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jasa Konstruksi (LBH-JK), Ir Supraman SH MH, akan  membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk melakukan penyelidikan.

Dikatakan Suparman, panitia tender harusnya berpedoman kepada harga. Jika dipahami Kepres 80 Tahun 2003, Prepres NO : 54 Tahun 2010, dan Perpres NO : 54 Tahun 2015 atau sejak Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai sekarang Presiden Jokowi, rohnya pelelangan itu adalah harga. Yang dikompetisikan adalah harga, sementara persoalan administrasi adalah sesuatu yang perlu tapi bukanlah yang substantif. “ Hal-hal seperti ini tidak boleh lagi dilakukan oleh yang menjalankan kebijakan, sudah saatnya diberantas. Jangan hanya karena masalah administrasi Negara dirugikan Rp 5,38 Milyar,” ujarnya lagi.

Iwan Setiawan Kurnia, mantan sailor yang telah melanglangbuana ke mancanegara, mengatakan bahwa pelelangan itu ada dua sistem. Satu, kata mantan sailor yang juga pemerhati tender-tender proyek pemerintah ini, sistem penilaian merek (merk point). Dua, katanya lagi, sistem dengan penawaran terendah. Dan yang terakhir, sistem gugur. Sistem merk point, katanya, adalah penilaian terhadap keseluruhan dalam proses pengadaan (tender) itu sendiri. Sistem dengan penawaran terendah yaitu, berdasarkan penawaran terendah dengan syarat dokumen lengkap. Sistem gugur yaitu jika dalam proses tender itu tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan panitia, maka secara otomatis akan gugur dengan sendirinya.

Menurut iwan, permainan dalan tender (lelang) proyek itu ada dua modus. Pertama, permainan antara perusahaan peserta tender atau antara kontraktor dengan kontraktor. Makanya, katanya lagi, dalam kasus tender terindikasi diatur dalam Pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang ini PT Hutama Karya sebagai penawar terendah yang dikalahkan harus melakukan sanggahan. Jika tidak, pasti ada kongkalingkong antara perusahaan yang dimenangkan dengan prusahaan dengan penawaran terendah yang dikalahkan. “ Kejaksaan harus melakukan penyelidikan dengan memeriksa dokumen proses pengadaan dari awal proses hingga berlanjut ke pengumuman di LPSE,” ujar Iwan dalam sebuah wawancara dengan EkspresNews, sambil sarapan pagi di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Kamis (28/).

Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Rianda Seprasia SH MH, mengatakan bahwa pertama tentu kita harus melihat proses tender Pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang yang menimbulkan kecurigaan publik tersebut. Kalau seandainya proses tender tersebut sesuai dengan aturan, maka panitia tender akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang mengajukan harus sesuai dengan standar yang diminta oleh pemberi tender. Kalau seandainya barang yang diminta dengan mutu sama, tentu harga yang termurah yang diambil sebagai pemenangnya. “ Seharusnya pihak yang terkait dengan tender Pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang ini melakukan efisiensi untuk menghemat anggaran negara,” ujar Rianda Seprasia dalam sebuah perbincangan dengan EkspresNews, Kamis (28/7) siang, di Kawasan Ulak Karang Padang.

Dikatakan Rianda, kalau seandainya tender pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang itu sifatnya diduga ada permainan tentu pengawas atau para penegak hukum bisa meminta informasi atau mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Kalau seandainya ada proses yang tidak benar dalam tender Pembangunan Proyek Pasar Inpres Blok III Padang dengan pagu dana Rp 87, 421 Milyar ini, alangkah lebih baik aparat penegak hukum mengingatkan baik panitia tender maupun perusahaan pemenang tender untuk menjelaskan proyek tersebut sesuai aturan. Kalau seandainya mereka jalan sendiri tanpa mengindahkan masukan dari aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum jika terjadi kerugian Negara di sana atau penyelewengan, maka aparat penegak hukum harus cepat bertindak supaya kerugian negara tidak menjadi besar.

Mantan Aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, mengkhawatirkan lima kebijakan Presiden Joko Widodo soal diskresi dan kebijakan administrasi yang tidak dapat dipidanakan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan tender proyek untuk mengalahkan jago yang sudah dipersiapkan dan merugikan keuangan Negara. “ Kebijakan Presiden Joko Wiudodo soal diskresi dan kebijakan administrasi yang tidak dapat dipidanakan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi atas nama kebijakan administrasi,” ujar Eddy Mujahiddin AWS SH dalam sebuah percakapan telpon dengan EkspresNews, Kamis (28/7) pagi.

(Harianof)

Read more
Soal Vaksin Palsu, Menko PMK: Bukan Waktunya Saling Menyalahkan, Segera Ambil Tindakan

Soal Vaksin Palsu, Menko PMK: Bukan Waktunya Saling Menyalahkan, Segera Ambil Tindakan

EkspresNews.com – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengemukakan, meskipun sudah terjadi sejak 2003 lalu, munculnya kasus vaksin palsu adalah musibah, dan sudah bukan lagi waktunya saling menyalahkan.

“Musibah ini bukan milik pemerintahan di masa lalu tetapi kita yang perlu introspeksi diri, berpikir cepat, untuk segera mengambil tindakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menangani dampaknya terhadap anak-anak, dan semoga musibah ini tidak terjadi di masa mendatang,” kata Puan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri Penanganan Dampak Vaksin Palsu di ruang rapat menko, gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/7) pagi.

Satu hal yang terpenting, menurut Menko PMK, adalah dampak psikologis bagi para orang tua dari anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu. Untuk itu, Menko PMK mengajak semua pihak, kita saling bersinergi, mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi, dan mereka yang telah jadi korban mau mengikuti vaksinasi ulang.

Adapun kepada aparat penegak hukum, Menko PMK Puan Maharani meminta agar hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera.

Pasien Vaksin Palsu Wajib Ikut

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek menyampaikan, pihaknya telah melakukan vaksinasi ulang kepada sejumlah anak yang menjadi korban vaksin palsu. “Vaksinasi ulang diwajibkan kepada anak yang terpapar vaksin palsu,” tegas Menkes kepada wartawan sebelum mengikuti Rakor tingkat menteri itu.

Menkes menjelaskan, vaksin merupakan kebutuhan anak di bawah usia 11 tahun, yang umumnya sistem kekebalan mereka belum baik, sehingga vaksinasi menjadi penting. Ia menegaskan, pemberian vaksin ulang  harus sesuai dengan takaran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) agar tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan.

“Kementerian Kesehatan telah bergerak untuk melakukan vaksinasi guna memberi pertolongan dan ketenangan kepada masyarakat,” terang Nila.

Dalam rakor tersebut terungkap, bahwa program vaksinasi bagi anak-anak Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI masuk dalam program imunisasi wajib. Adapun sasaran program imunisasi milik pemerintah itu mencakup bayi (usia 0 – 11 bulan) sebanyak 4.869.932 anak; bayi di bawah tiga tahun (batita) sebanyak 4.772.462 anak; dan anak SD kelas 1 – 3 sebanyak 13.972.182 anak.

Sementara vaksin imunisasi yang disediakan oleh pemerintah meliputi sembilan jenis, yaitu vaksin hepatitis B rekombinan, BCG, trivalen Oral Polio Vaccine, bivalen Oral Polio Vaccine, Inactivated Polio Vaccine (IPV), campak, Difteri Tetanus (DT), Tetanus difteri (Td), dan pentavalen DPT-HB-Hib.

Selain itu, pemerintah juga setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk penyediaan vaksin bagi seluruh anak yang menjadi sasaran program. Rakor tersebiut dihadiri pula oleh Menkes Nila F Moeloek; Kapolda Metro Jaya Moechgiyarto; Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito; perwakilan dari Bio Farma, IDI, IDAI, IAI, dan undangan lainnya.

(humas Seskab)

Read more