Anak Muda Nagari Tarantang Ikuti Pelatihan ke BBPLK Semarang

Anak Muda Nagari Tarantang Ikuti Pelatihan ke BBPLK Semarang

IMG-20180218-WA0012-520x390

EkspresNews.com – Sebanyak 48 orang pemuda-pemudi Nagari Tarantang mengikuti pelatihan jurusan Bisnis Manajemen program Sekretaris dan ADM Perkantoran ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang. Peserta berasal dari Nagari Tarantang, Lubuk Batingkok, Sarilamak, Batu Balang, Koto Tuo, Gurun, Mungka, Ampalu, dan daerah lain di kabupaten limapuluh kota, dengan koordinator Walinagari Tarantang Sudahri S, SE.

Acara pelepasan yang dilaksanakan di kantor Walinagari Tarantang, dilepas oleh Bupati limapuluh Kota, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Darman Sahlasi, SE, MM, Kadis Perindustrian & Tenaga Kerja Drs. H.Irvan AM, Kadis DPMN/D, Kadis Kebakaran dan Perangkat Nagari Tarantang dan orang tua peserta, Minggu (18/2/2018) pukul 11.00 WIB.

IMG-20180218-WA0011-520x390“Semua ini kita lakukan, demi pengurangan pengangguran, dan InshaAllah, pulang dari pelatihan, anak-anak kita kompeten, siap kerja siap mandiri, dan tenaga bersaing guna. Untuk BUMNAG, dan BUMN/D, bahkan perusahaan swasta pun tidak akan kecewa menerima anak2 ini, karena kompeten,” ujar Bupati saat pelepasan di Nagari Tarantang.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa anak-anak ini mesti fokus belajar. “Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah Limapuluh Kota mengapresiasi Walinagari Tarantang yang memiki misi untuk mengurangi pengangguran. Kepada Walinagari yang lain agar juga dapat berpikir untuk mengatasi persoalan pengangguran,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumbar Darman Sahladu mengatakan bahwa pelatihan tersebut akan menghabiskan waktu selama 60 hari sehingga diharapkan usai pelatihan pemuda ini dapat secara profesional dapat bekerja lebih baik lagi. “Baik yang bekerja di BUMN atau BUMD bahkan di swasta nanti, dapat memberikan hasil kerja yang profesional,” harap Darman Sahladi dihadapan peseta pelatihan.

Ia menambahkan sangat berterima kasih kepada Walinagari Tarantang yang tidak hanya memikirkan persoalan makro Nagari Tarantang, tetapi turut campur persoalan yang menjadi momok bagi walinagari lainnya. “Ternyata saudara Walinagari Tarantang, Sudahri, juga memikirkan persoalan pengangguran di nagarinya,” jelas Anggota DPRD Sumbar itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengatakan anak-anak mesti jaga disiplin diri selama pelatihan dan jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti tata tertib di BBPLK Semarang tersebut. “InshaAllah kita akan tetap melakukan pengiriman pemuda/i yang dikoordinir oleh Walinagari Tarantang Sudahri. Dan kami siap menyalurkan pemuda/i tersebut yang kompeten ke berbagai instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri,” ungkapnya.

Dalam rencananya, pada tahun 2018 ini akan dikirim sebanyak 300 orang ke tempat pelatihan. “Tujuannya agar kurang pengangguran dan kompeten siap kerja, siap mandiri, dan berdaya saing di dunia usaha apapun,” tutupnya. (Abdi)

Read more
Denyut Pungli di Kemenag Sumbar ?

Denyut Pungli di Kemenag Sumbar ?

Kuasa hukum korban dugaan tindak pidana pungli penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag Kabupaten Agam Raden Adnan SH MH dari kantor Advokat Raden Adnan SH MH & Rekan melapor ke Polda Sumbar. Wibawa hukum tengah diuji ?

MasjidEkspresNews.com – Ironis ! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan dugaan skandal pungli transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi tahun 2016-2017 sebesar Rp 1.670.400.000, di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Padahal, ayat 1 pasal 35 UU NO : 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan tegas menyebutkan bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Malah kalau pemerintah daerah tidak menganggarkan biaya transportasi tersebut, maka bupati / walikota harus meng-SK-kan biaya transportasi tersebut dengan persetujuan DPRD dengan besaran biaya yang masuk akal.

Melihat praktek pungli yang kian liar di Kemenag Kabupaten Agam ini, sebagai warga negara yang baik dan memiliki kepedulian dan peran serta sebagai partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tatacara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka Julhendra, Sofiarnis dan Aznil ST-sebagai korban-memberikan kuasa kepada Raden Adnan SH MH untuk melaporkan dugaan tindak pidana pungli ini ke Polda Sumbar.

Kuasa hukum korban Raden Adnan SH MH dari kantor Advokat / Pengacara Raden Adnan SH MH & Rekan, Jumat (26/1) melaporkan para pihak yang diduga terlibat dalam praktek pungutan liar penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag Kabupaten Agam tahun 2016/1017 ke Polda Sumbar. Mereka adalah H. Hendri S.Ag M.Pd yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang berperan sebagai actor intelektual pungli dan penggelapan SK PNS di Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Viktorini yang menjabat sebagai staf Kemenag Kabupaten Agam dengan peran melaksanakan tugas pengumpulan uang pungli transportasi dan manasik haji, Buk Ita yang menjabat sebagai Staf Kemenag Kabupaten Agam dengan peran melaksanakan tugas pengumpulan uang, Drs Ismail Usman mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dengan peran tidak memerintahkan untuk membagikan SK PNS dari BKN sementara dia sudah mengetahui hal tersebut, Juben yang menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dengan peran penyimpan gulungan SK PNS yang jumlahnya lebih dari 60 orang.




Dalam surat laporan Pengaduan Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, 2017 sebesar Rp 1.670.400.000,00 dan dugaan penggelapan SK CPNS K2 itu Raden Adnan memaparkan kronologisnya, bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Agam terdapat sebanyak 311 orang jemaah haji yang berangkat ke Mekah dipungut biaya diluar biaya ONH yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pungutan liar berupa biaya transportasi dari daerah kabupaten Agam menuju Embarkasi sebesar Rp 550.000,00 / orang jemaah haji = Rp.171.050.000,00 tahun 2017 sebanyak 385 orang jemaah haji dari Kabupaten Agam pungli transportasi Rp 1.000.000,00/jemaah = Rp.385.000.000,00 “ Total pungli transportasi jemaah haji Kabupaten Agam Rp 556.050.000,00,” tulisnya dalam surat pengaduan ke Polda Sumbar yang juga ditembuskan kepada Bapak Ir Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Media Massa.

Pada tahun 2016, tulisnya lagi dalam surat pengaduan ke Polda Sumbar itu, di Kabupaten Agam terdapat sebanyak 311 orang jemaah haji yang berangkat ke Mekah dipungut biaya diluar biaya ONH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pungutan liar berupa biaya manasik haji sebesar Rp.850.000,00/orang jemaah haji = Rp.264.350,00 tahun 2017 sebanyak 385 orang jemaah haji dari Kabupaten Agam pungli Manasik Haji Rp.850.000,00/jemaah= Rp.327.250.000,00. “ Total pungutan liar Manasik haji Kabupaten Agam 2016/2017 Rp.591.600.000,00,” tulisnya dalam surat pengaduan itu.

Dalam surat pengaduan Raden Adnan SH MH menduga, setiap Dipa belanja modal dan rutin diluar gaji wajib setor 10 % ke H.Hendri S. Ag M.Pd. “Dugaan penggelapan SK PNS K2 2 (dua) orang korban klien kami Julihendra dan Sofiarnis sesuai pernyataannya dia telah menjadi honorer di Kemenag sejak tahun 2004 sudah beberapa kali melengkapiu bahan untuk diangkat menjadi PNS, pada tahun 2012 Kasubag TU Kementerian Agama Kota Bukittinggi memintanya untuk melengkapi persyaratan antara lain SK Penyuluh Agama, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Absensi dan ampra pembayar honor semua telah diserahkan rangkap 4 tapi sampai saat ini klien kami mengetahui kelanjutannya,” tulis Adnan dalam surat itu.

Tahun 2012 Kasubag Kepegawaian Kanwil saat itu H.Hendri S. Ag diduga menahan atau menyembunyikan SK dari BKN untuk pegawai Kemenag se-Sumatera Barat lebih dari 60 orang, diduga sengaja karena meminta uang kalau akan diberikan. Pada masa Kakanwil Kemenag Sumbar Drs Ismail Usman saat itu yang menjadi Kasubag Kepegawaian H. Hendri S.Ag digantikan oleh Joben juga tidak membagikan SK dari BKN tersebut terbukti sampai saat ini klien-nya belum terima SK pengangkatan PNS K2 sementara semua persyaratan sudah dinyatakan lengkap oleh Drs H. Idrial Kasubag TU Kemenag Kota Bukittinggi tahun 2012, karena klien-nya tidak memiliki uang untuk nebus SK.

Dikatakannya dalam surat itu, bahwa perbuatan H. Hendri S.Ag M.Pd melakukan pungutan liar terhadap jemaah haji Kabupaten Agam bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadh haji. Pasal 1 ayat (8) menyatakan : Biaya penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya disebut dengan BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pasal 1 ayat (13) menyatakan transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 5 huruf (b) menyatakan setiap warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran.




Pasal 6 menyatakan pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, kemanan dan hal-hal lain yang diperlukan jemaah haji. Bimbingan ibadah haji bentuknya termasuk manasik haji jadi sudah masuk dal;am BPIH yang dibayarkan oleh para jemaah jadi tidak dibenarkan memungut biaya manasik haji lagi.

Pasal 35 ayat (1) transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi tidak dibenarkan memungut biaya transportasi dari daerah asal keembarkasi dan sebaliknya dari para jemaah haji. “Ketentuan UU NO : 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji berlaku dan mengikat,” tulis Adnan mengakhiri surat pengaduan tindak pidana pungutan liar penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2016, 2017  sebesar Rp.1.670.400.000,00 ke Polda Sumbar itu.

Laporan pengaduan dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama Provisni Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan dugaan praktek pungli terjadi di Kementerian Agama Sumatera Barat. Sebab, di mata mereka, Departemen agama adalah tempat pendidikan hati.

Kendati demikian, saat dikonfirmasikan kepada Kakan Kemenag Sumbar tidak berada ditempat dan dihubungi melalui telepon seluler juga tidak menjawab. Pesan singkat ataupun WA sudah dikirimkan, kendati WA Hendri selaku Kakan Kemenag Sumbar ‘Online’ upaya konfirmasi hanya dibaca dan tidak mendapatkan respon hingga berita ini naik cetak di Tabloid Indonesia Raya dan disiarkan oleh Media Online EkspresNews. Sehingga tanggapan dari Kakan Kemenag Sumbar tidak dapat dipublikasikan. (Harianof)

Read more
Pihak PT BMP Laporkan Juru Sita PN Padang ke Polda Sumbar

Pihak PT BMP Laporkan Juru Sita PN Padang ke Polda Sumbar

12799072_838112996335289_358144389828819767_n

EkspresNews.com – Pihak PT Basko Minang Plaza melaporkan Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Padang ke SPKT Polda Sumbar, Sabtu (20/1/2018) malam. Juru Sita PN Padang dilaporkan atas tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama atas nama terlapor Basrul SH, Cs.

Laporan dengan nomor tanda terima STTL/40.1/I/2018/Spkt Sbr berdasarkan atas tindakan pengrusakan saat eksekusi Kamis (18/1/2018) yang seharusnya objek perkara hanya lahan parkir. Akan tetapi, objek eksekusi melebar hingga mengenai bangunan mall dan hotel.




Seperti yang diberitakan sebelumnya, eksekusi terhadap lahan yang berada di belakang Hotel dan Grandmall Basko jauh melenceng dari lokasi semestinya. Lewat tangan-tangan kekuasaan, dan petunjuk juru ukur BPN Kota Padang, eksekusi menyentuh lahan yang sama sekali tak berhubungan dengan perkara perdata yang melibatkan PT BMP dengan PT KAI.

Selaku pemohon eksekusi, PT KAI Divre Sumbar meminta PN Padang untuk mengeksekusi perkara perdata yang dimenangkan melawan PT Basko Minang Plaza (BMP). Namun, saat juru sita turun ke lapangan, titik eksekusi yang diukur petugas  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang jauh melenceng dan meluas sekian ribu meter persegi dari titik sengketa antara PT KAI dan PT Basko Minang Plaza (BMP), ujar Kuasa Hukum PT BMP.

Sejak awal, H Basrizal Koto melalui kuasa hukumnya Feri A Siregar sudah meminta juru sita untuk tidak mengukur objek yang telah terbit sertifikat sah di atasnya, atas nama H Basrizal Koto. Namun, permintaan tersebut tidak digubris dengan dalih juru sita hanya menjalankan perintah Ketua PN Padang Bambang Hery Mulyono, yang tak muncul ke lokasi hingga proses eksekusi berakhir.

PT KAI mulai menunjukkan objek sengketa kepada petugas BPN dengan cara menandai titik dengan cat pilox. Namun, sejak awal, titik-titik yang diukur tetap saja berada di atas lahan yang telah terbit sertifikatnya oleh BPN Kota Padang sendiri untuk H Basrizal Koto. Terkait hal ini, Basrul selaku juru sita menegaskan, tugas pengadilan hanya mencari titik sengketa untuk dieksekusi.

Petugas BPN yang kurang lebih berjumlah enam orang kembali mengambil peralatan dan alat tulis untuk menjumlahkan titik-titik hasil pengukuran. Namun hampir satu jam, belum juga diperoleh kepastian titik mana yang memiliki luas 2.167 meter persegi tersebut. Setelah berkoordinasi dengan petugas keamanan, juru sita PN Padang malah memerintahkan eksekusi segera dilakukan hingga menyentuh dinding Basko Hotel. Padahal, hotel berdiri di atas tanah yang berbeda sertifikat dengan sertifikat HGB 200, 201, dan 205.

Dua unit alat berat pun merangsek mendekati gedung Basko Hotel, serentak dengan kedatangan puluhan personel Brigadil Mobil (Brimob) bersenjata lengkap. Tanpa ampun, eksekusi dimulai dengan penghancuran dinding belakang hotel. Alat berat terus bergerak ke selatan dan menghancurkan dinding belakang Basko Grand Mall.

Setelah mencongkel habis dinding bagian belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall, serta memancang puluhan besi rel kereta api di atas tanah yang telah dieksekusi, juru sita PN Padang memutuskan menunda eksekusi hingga Senin 22 Januari. Sebab, banyak peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya yang mesti diamankan terlebih dulu. (Rel)

Read more
Melenceng Dari Objek Perkara, Basko Hotel dan Mall “dirobohkan” Senin Besok

Melenceng Dari Objek Perkara, Basko Hotel dan Mall “dirobohkan” Senin Besok

EkspresNews.com – Eksekusi hotel dan mall Basko, Kamis (18/1/2018) lalu akan kembali dilanjutkan Senin (22/1/2018) pukul 8 pagi. Eksekusi yang akan dilakukan akan menghabiskan hampir seluruh bangunan hotel dan mall. Perkara kepemilikan tanah berdasar putusan Pengadilan Negeri Padang dimenangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Padang menyisakan pilu bagi pekerja hotel dan mall.

“Kalau Senin besok dihancurkan, kemana kami akan kerja lagi?” tanya seorang pekerja salah satu tenant di Mall Basko yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (20/1/2018) di Padang. Dengan dihancurkan hampir seluruh bangunan hotel dan mall Basko, ia merasa terancam karena akan mengalami kesulitan mencari uang untuk menghidupi keluarga kecilnya. “Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, kalau Mall Basko dihancurkan, keluarga saya mau makan apa,” ujarnya sedih.

Menurutnya, akan ada ratusan pekerja yang akan diberhentikan. “Kami berharap ada solusi terbaik, tidak hanya untuk pihak hotel ataupun mall. Tapi pihak pekerja,” harapnya.

Kendati demikian, Humas PT KAI Divre II Padang, Zainir menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Lahan yang menjadi objek eksekusi akan di plang dan dipagar untuk menandakan kepemilikan PT KAI. “Lahan itu belum ada rencana untuk dibangun, yang jelas dikembalikan dulu pada kondisi kosong,” ujar Zainir.

Melenceng dari objek perkara.

Eksekusi terhadap lahan yang berada di belakang Hotel dan Grandmall Basko jauh melenceng dari lokasi semestinya. Lewat tangan-tangan kekuasaan, dan petunjuk juru ukur BPN Kota Padang, eksekusi menyentuh lahan yang sama sekali tak berhubungan dengan perkara perdata yang melibatkan PT BMP dengan PT KAI.

Selaku pemohon eksekusi, PT KAI Divre Sumbar meminta PN Padang untuk mengeksekusi perkara perdata yang dimenangkan melawan PT Basko Minang Plaza (BMP). Namun, saat juru sita turun ke lapangan, titik eksekusi yang diukur petugas  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang jauh melenceng dan meluas sekian ribu meter persegi dari titik sengketa antara PT KAI dan PT Basko Minang Plaza (BMP), ujar Kuasa Hukum PT BMP.

Sejak awal, H Basrizal Koto melalui kuasa hukumnya Feri A Siregar sudah meminta juru sita untuk tidak mengukur objek yang telah terbit sertifikat sah di atasnya, atas nama H Basrizal Koto. Namun, permintaan tersebut tidak digubris dengan dalih juru sita hanya menjalankan perintah Ketua PN Padang Bambang Hery Mulyono, yang tak muncul ke lokasi hingga proses eksekusi berakhir.

PT KAI mulai menunjukkan objek sengketa kepada petugas BPN dengan cara menandai titik dengan cat pilox. Namun, sejak awal, titik-titik yang diukur tetap saja berada di atas lahan yang telah terbit sertifikatnya oleh BPN Kota Padang sendiri untuk H Basrizal Koto. Terkait hal ini, Basrul selaku juru sita menegaskan, tugas pengadilan hanya mencari titik sengketa untuk dieksekusi.

Petugas BPN yang kurang lebih berjumlah enam orang kembali mengambil peralatan dan alat tulis untuk menjumlahkan titik-titik hasil pengukuran. Namun hampir satu jam, belum juga diperoleh kepastian titik mana yang memiliki luas 2.167 meter persegi tersebut. Setelah berkoordinasi dengan petugas keamanan, juru sita PN Padang malah memerintahkan eksekusi segera dilakukan hingga menyentuh dinding Basko Hotel. Padahal, hotel berdiri di atas tanah yang berbeda sertifikat dengan sertifikat HGB 200, 201, dan 205.

Dua unit alat berat pun merangsek mendekati gedung Basko Hotel, serentak dengan kedatangan puluhan personel Brigadil Mobil (Brimob) bersenjata lengkap. Tanpa ampun, eksekusi dimulai dengan penghancuran dinding belakang hotel. Alat berat terus bergerak ke selatan dan menghancurkan dinding belakang Basko Grand Mall.

Setelah mencongkel habis dinding bagian belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall, serta memancang puluhan besi rel kereta api di atas tanah yang telah dieksekusi, juru sita PN Padang memutuskan menunda eksekusi hingga Senin 22 Januari. Sebab, banyak peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya yang mesti diamankan terlebih dulu. (Rel)

Read more
Polres Mentawai Amankan 7 Kubik Kayu Tanpa Pemilik

Polres Mentawai Amankan 7 Kubik Kayu Tanpa Pemilik

Kayu

EkspresNews.com – Berawal dari laporan masyarakat, jajaran Polres Mentawai bersama Kodim 0319 mengamankan 7 kubik kayu. Kumpulan kayu ilegal tersebut disita petugas  di Dusun Simaobbuk, Desa Goiso’ Oinan, Kecamatan Sipora Utara, Senin (15/1/2018) malam.

Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu. Heritsyah saat dikonfirmasi di Mapolres Mentawai, Selasa (16/1/2018). “Kami melakukan operasi ini berawal dari laporan masyarakat,” katanya.




Keterangan yang dihimpun, kayu tanpa pemilik dan dibiarkan begitu saja. Namun pihaknya telah mengantongi nama yang diduga pemilik kayu ilegal tersebut. “Kita sudah mengantongi satu nama yang diduga pemilik kayu tersebut dengan inisal R,” Tuturnya.

Lebih lanjut Heritsyah menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang melihat sekumpulan kayu yang tidak sewajarnya. Dari laporan warga itu, diduga milik oknum aparat.

Agar tak tumpang tindih, maka dalam operasi tersebut Polres Mentawai juga melibatkan unsur Kodim 0319. “Menurut laporan dari masyarakat, kayu itu diduga milik oknum aparat, maka kita libatkan juga unsur Kodim 0319,” jelasnya.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwasanya kayu ilegal tersebut bukan milik aparat, baik kepolisian maupun TNI seperti yang diduga sebelumnya. Heritsyah menegaskan, untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal, pihak kepolisian tak mau pandang bulu dalam menyikapi, meski terhadap oknum aparat.  Guna pengembangan lebih lanjut, barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolres Mentawai. (Nobel)

Read more