BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

NGO Anti Korupsi yang bermarkas di Lampung, dan pernah menggegerkan Sumbar, kini berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkulu sekaitan dengan adanya indikasi permainan di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang salah satu jenis penanganannya Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter. Satker, PPK, Kepala BPJN, Panitia Lelang, dan Kontraktor pelaksana dituding bermain ?

EkspresNews.com – TAK tanggung-tanggung, NGO Anti Korupsi “BARAK” yang bermarkas di Lampung dan pernah menggegerkan negeri yang berfilosofi hidup Adat Basandi Sa’ra-Sara Basandi Kitabullah di blantika nasional dalam dugaan skandal “korupsi” penanganan longsor Lembah Anai beberapa tahun silam, kini muncul kembali. NGO Anti Korupsi di sektor pembangunan infrastruktur yang dikomandoi Zainuddin berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkului ke Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dugaan adanya permainan di beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, khusus paket yang ditangani PPK 1.4 ISMAN.




Tampaknya, rencana NGO Anti Korupsi “ BARAK” akan melaporkan beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ke Inspektorat mendulang apresiasi dari berbagai kalangan di daerah ini. Apalagi, di dua paket yang agak misteri yaitu Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang mana salah satu jenis penanganannya adalah pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 643,4 meter.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut yang tanggal kontraknya 27 Maret 2017, dan dikerjakan oleh CV PUTRA BUNDA tidak terlihat tanda-tanda adanya pekerjaan. Padahal, pada laporan triwulan I pada 15 Mei 2017 rencana fisik yang ditetapkan 7,18 % sementara realisasi hanya 5,11 %, dengan deviasi 2,07 %. Jenis penanganan yang ditangani Pemeliharaan Rutin Kondisi sepanjang 18,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 13,46 Km, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar jembatan, tampaknya dari titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut sampai ke Muara Kiawai tidak ada perbaikan jembatan. “Kami tidak melihat adanya perbaikan jembatan, ini masih kerja PT Jakon tahun 2016 kemaren,” ujar salah seorang warga Pasbar yang mengaku bernama Arif kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Senin (18/9) siang, di sebuah warung jus, di Simpang Empat.

Padahal, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempersempit ruang gerak praktek manipulasi proyek di paket pemeliharaan jembatan maka cat jembatan  pada tahun 2017 ini dari warna hitam kuning diganti menjadi Pink, Putih, dan Hitam. Jadi tidak bisa dilaporkan jembatan yang belum dikerjakan dikatakan sudah dikerjakan. “Instruksi Kementerian PUPR merobah warna jembatan tahun 2017 ini bertujuan supaya jelas mana saja jembatan yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan,” ujar Budiman kepada Indonesia Raya, Selasa (19/9) siang, di DPRD Sumbar. Lagi pula, kata pemerhati paket-paket pemeliharaan yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara ini, kalau warna jembatan 2017 ini masih hitam kuning tidak jelas mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Batas Sumut, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, tidak terlihat adanya tanda-tanda pekerjaan. Ironisnya lagi, pekerjaan itu juga pemeliharaan jembatan. Pada Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut saja menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Artinya, satu item dua anggaran.




Pemerhati Pembangunan Infrastruktur Sektor Pemeliharaan, Ristapawa Indra PhD, melihat, adanya indikasi permainan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-batas Sumut ini. Karena itu, kata Ristapawa Indra PhD, kita minta aparat penegak hukum dalam hal ini-Kepolisian atau Kejaksaan-untuk memainkan fungsi intelijenya guna melakukan penyelidikan tentang item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut ini. “Pekerjaan pemeliharaan ini sama dengan sepotong kain yang robek. Jika robeknya itu dikerjakan asal jadi, maka kerusakan lain akan terjadi kembali pada pinggiran jahitan itu. Kegiatan ini juga terindikasi over lap dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Artinya, ada dua kegiatan dengan objek dan lokasi yang sama,” ujar Alumnus Doktor Universitas kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis pekan lalu.

Mantan Aktivis 98 yang juga tercatat sebagai Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani, mengatakan, jika warna cat jembatan tidak berobah berarti tidak ada yang dikerjakan. “ kalau warna jembatan tidak ada perobahan dari hitam kuning menjadi putih, pink, dan hitam berarti tidak ada pekerjaan rutin yang dibuat,” kata Mantan pendiri dan Ketua Partai Gerindra Sumbar periode pertama ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Selasa (19/9) pagi. Lagi pula, katanya lagi, melihat apa yang dikerjakan di Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut jelas progress minus, atau realisasi tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Saya melihat jika kontraktor atau PU berdalih masih punya waktu karena PHO 30 Desember, tidak akan siap pada tanggal tersebut,” ketus Pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini.




Koordinator Lapangan (KORLAP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Swah-Batas Sumut, DEFI, ketika dikonfirmasi Indonesia Raya di lokasi mengatakan bahwa yang berhak memberikan keterangan itu adalah PPK. “Saya tidak berhak memberikan keterangan, tetapi yang berhak adalah PPK,” ujar DEF menjawab konfirmasi tabloid ini, Senin (18/9) siang, di lokasi proyek.

Sementara itu, PPK Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut meminta kalau ada informasi dikomunikasikan dengan PPK, atau Satker. “Saya sampaikan ke Satker untuk membuka komunikasi dengan kawan-kawan wartawan. Saya sendiri dengan kawan-kawan wartawan sangat dekat, saya sangat terbuka pada kawan-kawan wartawan,” ujar Sang-PPK ISMAN saat dikonfimasi Indonesia Raya, Kamis (28/9) siang, di Kantin BPJN III Sumbar-Bengkulu. (Harianof)

Read more
Lingkaran Setan Paket PBJR di BPJN III Sumbar

Lingkaran Setan Paket PBJR di BPJN III Sumbar

Atmosfir kongkalingkong yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara terlihat masih kuat di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas (PBJR) Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Yang diperlukan saat ini adalah penyelidikan dari aparat penegak hukum ?

EkspresNews.com – Matahari tepat di atas kepala saat mobil Xenia berwarna putih yang membawa Indonesia Raya dan rombongan tiba di titik zero Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Senin (18/9). Namun, udara tidak terlalu panas. Pohon-pohon yang rindang di kiri-kanan kaki perbukitan membuat udara terasa sejuk dan segar. Mobil yang membawa tim investigasi Indonesia Raya berhenti di jembatan panjang pertama, tepatnya di titik zero dari Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, di rangkaian aksara yang berbunyi Selamat Datang di Kabupaten Pasaman Barat.

SetanBerdasarkan pengamatan Indonesia Raya di sepanjang ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut yang baru saja di-PHO-kan tanggal 11 September 2017 kemaren, tidak terlihat adanya tanda-tanda pekerjaan. Yang lebih menyedihkan lagi, lokasi pekerjaan satu tempat yakni Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, dengan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan padang Sawah-Batas Sumut, yang salah satu jenis penanganannya Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Baca Juga : Opini – Audit Investigas BPK Perlu Dilakukan di BPJN III Sumbar – Bengkulu

“Ini agak aneh kelihatannya, lokasi pekerjaan satu tempat tapi anggaran dua, atau dua anggaran satu lokasi pekerjaan. Artinya, pekerjaan hampir sama yaitu keduanya pemeliharaan jembatan. Itu pun titik zero-nya di daerah yang sama. Inilah yang harus dipertanyakan, sementara jenis pekerjaan masih pemeliharaan jembatan. Bedanya, yang satu Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jembatan Ruas Padang Sawah- Simpang Empat-Batas Sumut, PHO-nya tanggal 11 September 2017, yang satu lagi Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut yang salah satu jenis penanganannya juga pemeliharaan rutin jembatan, PHO-nya 30 Desember 2017,” ujar salah seorang warga Pasaman Barat yang mengaku bernama Johan kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Senin (18/9) siang, di sebuah rumah jus, di Simpang Empat Pasaman Barat.

Informasi yang dihimpun Indonesia Raya dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, bahwa jembatan yang ada itu masih kerja PT JAKON tahun 2016 lalu. Diduga kuat, inilah yang dijadikan kerja tahun 2017. Anehnya lagi, berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut jembatan masih terlihat berwarna kuning dan hitam, dan tidak ada tanda-tanda bekas perawatan. Padahal, informasi yang didapat di BPJN III Sumbar-Bengkulu sudah ada instruksi dari kementerian PUPR agar jembatan pada tahun 2017 ini dicat putih, pink, dan hitam. Tujuannya, supaya jelas mana pekerjaan pemeliharaan yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Sebab, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan ini sering menjadi mainan yang belum dikerjakan dilaporkan sudah dikerjakan.




“Di Lampung dan Sumatera Selatan, untuk jalan nasional jembatan sudah berwarna pink, putih dan hitam. Jika saya tidak salah, besinya berwarna pink, tiang jembatan berwarna hitam, dan bahu jembatan berwarna putih. Saya yakin tujuannya, agar mudah diketahui jembatan yang sudah dipelihara dan yang belum. Selama ini untuk pekerjaan tersebut jarang dilaksanakan, sementara laporan sudah dilaksanakan. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan ini sangat berpotensi merugikan keuangan Negara, karena itu aparat penegak hukum harus memfungsikan aparat intelijennya untuk menelusuri ke lokasi proyek agar tahu titik-titik mana saja yang sudah dikerjakan,” ujar Mantan Sailor yang juga pemerhati pembangunan infrastruktur, Atino Ivana, kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Rabu (20/9) siang, di DPRD Sumbar.

Atino mengatakan, bahwa sepertinya pekerjaan itu juga tapi anggaran dua. Artinya, satu item dua anggaran. Proyek di PHO, katanya lagi, tapi tanda ada pekerjaan tidak kelihatan. “ Masyarakat harus berperan aktif melakukan monitoring terhadap paket-paket pekerjaan pemeliharaan jembatan ini, termasuk juga kalau masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan masyarakat bisa melaporkan ke aparat penegak hukum,” katanya.

Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sumbar Hasbi Tanjung pun melihat, bahwa paket-paket pekerjaan pemeliharaan potensi korupsinya sangat besar. Sebab, katanya lagi, yang dikerjakan tidak jelas, yang diketahui setelah siap saja. “Maka paket-paket pemeliharaan ini jarang dipancang plang proyek, padahal itu menurut aturan harus dipasang agar masyarakat bisa mengetahui namanya proyeknya apa, anggarannya berapa, sumber dananya dari mana. Untuk mengungkap adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut ini harus dilakukan audit investigasi BPK. Jangan hanya berpedoman pada hasil pemeriksaan inspektorat saja,” ujar aktivis anti korupsi tersebut, Selasa (19/9) sore.

Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani, melihat, harusnya kepedulian terhadap proyek-proyek pusat ada di daerah. Sebab, katanya lagi, kalau pengawasan internal dari Kementerian PUPR yang diharapkan maupun pemeriksaan BPK, itu akan sangat panjang mata rantai pengawasannya. Artinya, katanya menambahkan, kalau proyek pusat seperti Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala jembatan Ruas Padang Sawah- Simpang Empat-Batas Sumut wilayahnya di Pasaman Barat, artinya bupati dan DPRD harus peduli. “Sebenarnya karena proyek Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut ada di Pasaman barat walaupun sumber dananya dari APBN, tapi bupati berhak mengawasinya karena pekerjaan itu diwilayahnya,” ujarnya dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Selasa (19/9) pagi, di Padang.

Pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini mengatakan, DPRD Kabupaten Pasaman Barat berhak melakukan pengawasan pembangunan yang ada di Pasaman Barat. Sampai hari ini, katanya lagi, apa yang ditemukan oleh wartawan harusnya menjadi bahan perhatian dari kabupaten Pasaman Barat. “ Ini jelas pekerjaan yang terindikasi KKN, levelnya bisa Kejari dan bisa juga Kejati,” kata Zulkifli Jailani yang juga tercatat sebagai pendiri dan ketua Partai GERINDRA Sumbar pertama.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Rianda Seprasia SH MH, mengatakan, yang harus dilakukan adalah pelaksana proyek melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. “ Kalau seandainya kontrak yang disepakati tidak dijalankan dan tidak ada juga laporan dari pengawas, maka masyarakat sebagai pihak ke tiga yang mengawasi pekerjaan-pekerjaan proyek pemerintah dapat melaporkan kepada pihak yang terkait seperti BPK, Kekajsaan, atau Kepolisian,” kata Rianda Seprasia SH MH dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (20/9) siang.

Dikatakan Rianda, begitu Rianda Seprasia SH MH akrab disapa, BPK sebagai lembaga yang memeriksa keuangan dari pelaksanaan pekerjaan proyek tidak cukup memeriksa laporan keuangan dan pelaksanaan di atas kertas saja, tapi BPK harus melakukan  audit investigasi apakah item-item pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pemeliharaan berkala jembatan ruas padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut yang dilaporkan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

“Kalau laporan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setelah dilakukan proses perbaikan administrasi, maka itu bisa dijadikan oleh kejaksaan sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan,” kata pengagum berat Mantan Proklamator Republik Indonesia “ Bung Hatta ” ini.




Sedangkan di mata Inisiator Utama Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum &HAM (PBHI) Sumbar, Yunizal Chaniago, paket-paket pekerjaan pemeliharaan ini potensi korupsi yang merugikan keuangan Negara sangat kuat sekali. Sebab, katanya lagi, yang dikerjakan tidak jelas tahu-tahunya setelah siap saja. “Dalam pengerjaan paket-paket pemeliharaan jarang di pasang plang proyek, padahal plang proyek itu harus dipasang supaya masyarakat dapat mengetahui ini proyek apa, anggarannya berapa, sumber dananya dari mana. Karena itu, kejaksaan harus menelusuri ke lokasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut item-item apa saja yang sudah dikerjakan di proyek yang baru saja di-PHO 11 September kemaren,” ujar Yunizal Chaniago dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (21/9) siang.

Sekali lagi ditegaskan Jhon, begitu Yunizal Chaniago acap disapa, kejaksaan harus menjalankan fungsi intelijennya untuk melakukan penelusuran terhadap adanya indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Jika pihak kejaksaan menemukan adanya pidana yang merugikan keuangan Negara, kejaksaan bisa menaikan ke tingkat penyidikan, atau terlebih dahulu minta dilakukan audit investigasi oleh institusi berwenang dalam hal ini BPK RI.

Dijelaskan Jhon, dari hasil audit investigasi BPK itulah nanti apakah bisa dilanjutkan prosesnya atau tidak. Kalau ternyata hasil audit investigasi BPK RI ditemukan adanya kerugian Negara, maka kejaksaan berkewajiban untuk menindaklanjuti proses penyelidikan. “ Jika hasil ouydit investigasi BPK memang ditemukan adanya kerugian Negara, maka pejabat berwenang yang memproses proyek ini seperti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu, Sutker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, dan PPK harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” kata Jhon.

Sayangnya, Koordinator Lapangan (KORLAP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, DEF, yang dihubungi untuk sebuah konfirmasi di Pasaman Barat berdalih bahwa ia tidak berkompeten memberikan keterangan pada wartawan. “Sebaiknya temui saja PPK Pak ISMAN, PPK-lah yang berhak memberikan keterangan kepada wartawan,” kata DEF ketika dikonfirmasi di lapangan, Senin (18/9) siang. Tapi Sang-KORLAP berjanji untuk ketemu di Padang besoknya senbari memberitahukan keberadaan PAK ISMAN PPK, yang sedang berada di Aia Gadang bersama wartawan. Tapi apa lacur, PPK ISMAN yang dikenal dekat dengan para KONTRAKTOR dan pernah membuat kantor BPJN III Sumbar-Bengkulu didemo masyarakat Pasaman Barat karena pekerjaan kontraktor yang asal-asalan tidak berhasil ditemui. Tampaknya, memang sudah ada sinyal agar tidak menerima Indonesia Raya. Akibatnya, versi Sang-PPK ISMAN dan KORLAP tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (the people right to know). Nah.., mampukah kejaksaan kita yang konon katanya professional mengungkap adanya indiaksi lingkaran setan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut ini ? Wait and see ! (Harianof)

Read more
Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Web OkeBPJN III Sumbar-Bengkulu di bawah kepemimpinan Syaiful Anwar tidak bisa mengarifi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Buktinya, banyak paket pekerjaan yang realisasinya tidak mencapai rencana yang telah ditetapkan. Indikasi praktek mengurangi anggaran pelaksanaan dengan modus menyiasati bestek nyaris terjadi di semua paket pekerjaan seperti salah satunya Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Bts Sumut yang dikerjakan oleh PT Vende Mestika. Ironisnya, masih ada beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang belum ditenderkan. Wibawa hukum tengah diuji ?

EkspresNews.com – WAKTU menunjukan pukul 12 : 45 ketika Xenia berwarna putih yang membawa Indonesia Raya, memasuki titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut Kabupaten Pasaman Timur, Rabu (7/9). Dengan wajah kuyu karena kelelahan dan kurang tidur, Indonesia Raya dan rombongan turun dari mobil dan memasuki titik zero proyek yang didanai dari pajak rakyat senilai Rp 17,5 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA ini. Proyek yang dalam informasi umum Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kumpulan-Batas Sumut realisasinya pada laporan triwulan I dengan rencana 21, 65 % tapi realisasi fisik hanya 12,73 %, deviasi 8,93 %.




Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lapangan, memang ditemukan banyak kejanggalan. Betapa tidak, plang proyek agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sedang ada pembangunan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan dana bersumber dari pajak yang dibayarkan rakyat tidak ada. AMP milik PT VENDE MESTIKA di Muaro Mangguang, disebut-sebut tidak mengantongi izin. Kerja PT VENDE MESTIKA terlihat sangat amburadul. Maka tak salah rasanya jika BPJN III Sumbar-Bengkulu pernah didemo masyarakat Pasaman Barat karena pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang asal-asalan, Jumat (15/1-2017) sekitar pukul 10:00 WIB. “Pertanyaannya, apakah sejarah akan berulang kembali di BPJN III Sumbar-Bengkulu melihat pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang terindikasi malbestek ini,” ujar salah seorang tokoh pemuda Kumpulan Ismet dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (6/9) siang, di lokasi proyek.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lokasi Paket Pekerjaan Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut di Lurah Barangin, saluran tersumbat akibat material berserakan, terungguk tidak dikerjakan. Pasangan batu penguat tebing terlihat asal-asalan. Adukan semen terlihat lebih banyak pasir dari pada semen, atau tanpa baktakaran. Semenatara di Bonjol, aspal diduga kuat tidak memenuhi standar maka terjadi keretakan. Harusnya, digali dan dibersihkan sampai tanah keras, setelah itu dipadatkan dan diaspal. Tebing penahan jalan yang seharusnya di-DAM terlebih dahulu, tapi ini tidak dilakukan malah diaspal saja langsung.

Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA itu terindikasi jauh dari standar mutu dan kualitas, karena dikerjakan asal jadi. Diduga kuat tidak mengacu pada standar tata cara pemasangan batu dan spesifikasi teknis proyek. Pada pemasangan dam batu atau drainase pinggir jalan acak-acakan dan retak-retak, tidak sesuai dengan standar tata cara pemasangan batu. Pengaspalan atau tambal sulam yang bergelombang dan tipis diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.

Ironisnya lagi, informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, amburadulnya pekerjaan PT VENDE MESTIKA ini diduga kuat karena ada item-item pekerjaan yang di-subcon-kan kepada masyarakat diantaranya pemasangan drainase. Dampaknya, terjadilah malbestek dalam pelaksanaan dengan mengurangi anggaran pelaksanaan yang potensial merugikan keuangan Negara. “Pekerjaan ini terlihat terhenti semenjak puasa kemaren, malah konon kabarnya gaji karyawan belum dibayarkan atau sering terlambat,” ucap tokoh pemuda kumpulan itu rada kesal.




Informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, bahwa PT VENDE MESTIKA pernah di blacklist di Aceh. Setelah itu berkiprah di Suka Bumi, konon disebut-sebut juga di balcklist di Suka Bumi. Tahun 2015 masuk ke Sumbar dan dapat pekerjaan di Pasaman Barat, yang akhirnya karena pelaksanaan pekerjaan yang asal-asalan BPJN III Sumbar-Bengkulu didemo oleh masyarakat Pasaman Barat. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, kenapa BPJN III Sumbar-Bengkulu sebagai pemberi proyek masih menerima PT VENDE MESTIKA ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dugaan malbestek atau mengurangi anggaran pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut oleh kontraktor pelaksana PT VENDE MESTIKA mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya mereka sangat menyesalkan sekali terjadinya malbestek dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai dari pajak rakyat itu. Sebab, di mata mereka, praktek malbestek dengan mengurangi volume proyek atau anggaran pelaksanaan berpotensi besar merugikan keuangan Negara yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini.

PPK 1.3 Kumpulan-Batas Sumut Isman yang ditemui di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanyakan ihwal pelaksanaan pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan PT VENDE MESTIKA, terindikasi adanya KKN. Dalam pelaksanaan banyak indikasi kecurangan yang dilakukan PT VENDE MESTIKA seperti, Pekerjaan Rehabilitasi Minor sepanjang 4 Km yang titik nol-nya tidak jelas.

Begitu juga dengan pekerjaan pemeliharaan rutin kondisi jalan sepanjang sepanjang 39, 27 Km, di mana pekerjaan ini dilaksanakan tak sesuai spek. Berdasarkan investigasi Indonesia Raya di lapangan, Rabu (6/9) banyak titik yang tidak dikerjakan, bahkan tanda-tanda adanya pekerjaan rutin di sepanjang ruas jalan tersebut hamper tidak ada. Tidak hanya itu, item pemeliharaan rutin jalan sepanjang 49, 54 Km di beberapa titik terlihat dikerjakan asal jadi, termasuk pekerjaan pasangan batu saluran penahan tebing jalan tanpa koporan. Material batu berserakan di sepanjang jalan sehingga menyumbat saluran yang akibatnya air mengenangi jalan tidak berhasil ditemui. Tampaknya, memang sudah ada sinyal untuk tidak menerima konfirmasi Indonesia Raya. Akibatnya, versi PPK tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (the people right to know).

Nah…, semoga saja Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kita membukakan hati, mata, dan telinga para aparat penegak hukum kita yang professional untuk mengintip pelaksanaan Pekerjaan Paket Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan menjadikan skala prioritas karena prioritas utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. (Harianof)

Read more
Pekerja Tuntut Remunerasi dan Tukin, UNP Lapor ke Polisi?

Pekerja Tuntut Remunerasi dan Tukin, UNP Lapor ke Polisi?

Diduga melakukan tindak penghinaan dan pencemaran nama baik, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) melaporkan 3 orang pekerjanya yang menuntut remunerasi dan tunjangan kinerja ke polisi. Tiga orang tersebut hingga kini telah berstatus tersangka.

EkspresNews.com – Dalam relis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang diterima Indonesia Raya, LBH Padang menerima Pengaduan dari Adnal (36 tahun), Zainal Arifin (46 tahun) dan Efi Jafa (51 tahun) yang merupakan tenaga pendidikan Universitas Negeri Padang yang saat ini menjadi Tersangka atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 316 Jo Pasal 335 KUHP. Mereka dilaporkan oleh Rektor Universitas Negeri Padang di Kepolisian Sektor Padang Utara berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/267/K/IV/2017 tertanggal 22 April 2017.

IMG-20170907-WA0015Pelaporan ini bermula dari demontrasi yang dilakukan pada 21 April 2017 didepan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang untuk menuntut remunerasi dan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan oleh pihak kampus. Aksi demontrasi berjalan lancar dan damai serta terjadi dialog antara tenaga kependidikan dengan pimpinan kampus. “Setelah aksi ini, kami semua bersalam-salaman dan persoalan sudah selesai, bahkan kami telah menerima pembayaran remunerasi dan tukin tersebut. Artinya kami sudah damai,” ungkap Adnal saat dihubungi, Jumat (8/9/2017).




Akan tetapi, seusai aksi, Adnal kemudian mengupload foto-foto demontrasi di akun facebook pribadinya. Dalam aksinya, mereka menuliskan di Spanduk “Stop Politisasi Kampus, Stop Pencitraan, Keluarkan Hak Tendik, Apa Kabar Remunerasi dan Tukin”.

Namun, malang bagi peserta demo, sebagai pekerja di UNP yang tidak memiliki jabatan tinggi menyesalkan adanya laporan Warek II Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D ke Polsek Padang Utara, namun belakangan Adnal mengetahui bahwa laporan tersebut adalah perintah Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. “Kami terkejut dengan adanya surat pemanggilan di Polsek Padang Utara, sebanyak 9 orang termasuk saya sebagai saksi, lalu beberapa waktu kemudian, mengerucut menjadi 3 orang dengan status tersangka. Ada apa ini, padahal jelas setelah aksi demo tersebut sudah salam-salaman dan berdamai yang artinya persoalan ini selesai, lantas kenapa ada pelaporan ke pihak polisi?” ujarnya Adnal.

Sementara itu, di LBH Padang ketika melapor, Adnal menyampaikan tidak menyangka Rektor melakukan pelaporan ke kepolisian padahal yang dilakukannya murni memperjuangkan hak atas remunerasi dan tukin yang belum dibayarkan pihak kampus. Lebih lanjut dia menuturkan semestinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Rektor bisa bersikap bijak dan demokratis. “Tak tanggung-tanggung, kami dituduh dengan 3 pasal, yaitu perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan dan UU ITE, kalau UU ITE ini mungkin karena saya menyebarkan foto-foto aksi demo, namun tidak ada unsur penghinaan disana,” terang Adnal.

Atas pelaporan ini, LBH Padang telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Rektor Universitas Negeri Padang tertanggal 7 September 2017 untuk meminta penjelasan terkait alasan pelaporan yang dilakukan dan bagian mana yang dimaksudkan dengan penghinaan oleh pihak kampus. Era Purnama Sari (Direktur LBH Padang) menyampaikan akan mendampingi kasus ini secara intensif demi perlindungan hak untuk menyatakan pendapat didepan umum.




Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Adnal bersama dua orang rekannya telah melaporkan perihal tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman. Dirinya juga telah mempersiapkan laporan ke instansi terkait lainnya seperti Kementerian Ristek Dikti dan Bareskrim. “Kami menilai ada upaya kriminalisasi, kita telah close dan tenang dengan adanya damai serta bersalaman dengan pihak rektorat. Padahal, kami memperjuangkan hak kami yang tidak dibayarkan oleh UNP, untuk kisaran 2 juta rupiah. Namun ternyata perkara ini dilanjutkan ke pihak polisi, ini sangat menciderai perkembangan demokrasi bangsa ini,” sesal Adnal.

Namun, saat Indonesia Raya mengonfirmasikan kepada Rektor UNP Ganefri, dalam pesan What’sApp mengatakan bahwa yang melaporkan bukan Rektor namun institusi yang diwakili oleh Wakil Rektor II karena yang bersangkutan telah merusak nama institusi dengan melakukan penempelan karton dan lain-lain serta menulis kata-kata yang merusak citra lembaga pada Mobil Jabatan Rektor BA 12 dan disebarkan melalui internet.

“Terima kasih Pak, yang mengadukan bukan Rektor, tapi Institusi yang diwakili Wakil Rektor II. Karena yang bersangkutan merusak nama institusi dengan melakukan penempelan Karton dan lain-lain dan  menulis kata kata yang merusak citra lembaga pada Mobil Jabatan Rektor BA 12 dan disebarkan melalui internet. Persoalan Tuntutan Remunerasi itu hal yang biasa. Sampai saat ini belum tampak niat yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Padahal mereka itu PNS, dan kalau akan mengganggu UNP akan kita pindahkan keluar UNP,” tulis Rektor UNP seraya meluruskan pemberitaan yang bermunculan.

Lebih lanjut, Ganefri juga mengatakan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai seharusnya tidak bertindak yang tidak semestinya karena akan merusak citra kampus. “Sampai saat ini belum tampak niat yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Mereka ini harus disadarkan sebagai aparatur sipil negara,” tutur Rektor UNP Ganefri.

Dikatakan Rektor, penyebab awalnya karena mereka dipindahkan dari posisi awal sebagai Pejabat pengadaan barang dan Jasa kemudian dipindahkan menjadi staf di fakultas. Karena sudah terlalu lama disana. Karena mereka merasa terganggu dan mereka pengaruhi kawan kawannya untuk mempertanyakan Remunerasi ke Rektorat.

(rel/Abdi)

Read more
PT Smoe Indonesia Batam PHK Karyawan, Pesangon Tidak Dibayar

PT Smoe Indonesia Batam PHK Karyawan, Pesangon Tidak Dibayar

PT SMOE INDONESIA BATAMEkspresNews.com –  Kecewa dan sedih, itulah yang dirasakan oleh salah seorang dari beberapa mantan karyawan PT Smoe Indonesia Batam yang diberhentikan dan di PHK oleh pihak perusahaan pada sekitar bulan Maret tahun 2016 yang lalu. Pria setengah baya yang sudah bekerja selama sepuluh tahun pada perusahaan ini, merasa sangat dizhalimi dan dirugikan karena hak-haknya sebagai pekerja sesuai dengan UU NO:13 TAHUN 2003, tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Padahal sudah berapa kali dia datang menemui managemen pt smoe untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak direspon dan ditanggapi. “Saya sudah berapa kali datang menghadap pihak perusahaan, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dan pasti,” kata pria ini dengan kecewa.

Dia juga menambahkan, masih banyak lagi mantan karyawan yang mengalami nasib sama dengannya menjadi pengangguran tanpa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Managemen perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri kabil ini, memang terkesan kurang kooperatif. Beberapa kali INDONESIA RAYA (Afiliasi EkspresNews) mencoba menghubungi manager perusahaan ini yang bernama Eldiansyah untuk konfirmasi, melalui sambungan telepon seluler dan pesan singkat di nomor 08117003734 hingga berita ini diturunkan belum dijawab. Bahkan ketika didatangi ke kantornya untuk kali yang kedua Rabu (23/08/2017), sang managerpun tetap tidak bisa dijumpai dengan alasan sedang rapat.




Kepala Dinas Tenaga Kerja (KADISNAKER) Kota Batam Rudi Sakyakirti SH MH yang dikonfirmasi menyangkut masalah ini mengatakan, bahwa tidak ada alasan bagi pihak perusahaan untuk tidak membayarkan pesangon sebagai hak bagi para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja(PHK). Hal ini merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan, kata rudi. Sebaiknya mereka yang tidak mendapatkan pesangon itu segera melapor ke kantor dinas tenaga kerja, agar segera dapat penyelesaiannya. (Zulfahmi)

Read more