Gangguan Kamtibmas di Solok Selatan Menurun Sepanjang 2017

Gangguan Kamtibmas di Solok Selatan Menurun Sepanjang 2017

IMG-20171228-WA0026-520x390ok

EkspresNews.com – Gelar Konference Pers Akhir Tahun Kapolres Solok Selatan ungkapkan angka gangguan KAMTIBMAS menurun di 2017
Konference pers yang dibuka oleh Kapolres Solok Selatan AKBP Mochamad Nurdin, S.Ik, dengan dihadiri oleh Wakapolres Solok Selatan Kompol Warman, pejabat utama Polres Solok Selatan, Ketua PWI Solok Selatan Hendrivon dan awak media cetak maupun elektronik di ruang Base Camp Bharadaksa Polres Solok Selatan, Rabu (27/12)

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Solok Selatan AKBP Mochamad Nurdin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh awak media yang telah hadir untuk bersilaturahmi bersama Polres Solok Selatan. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) mengatakan laporan kasus tindak pidana terkait Kamtibmas di wilayah hukum Polres Solsel sepanjang 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016. Hal itu dikatakan M.Nurdin ketika konferensi pers dengan awak media, Rabu (27/12) di Mapolres setempat.

“Jika dibandingkan 2015 terdapat 647 laporan tindak pidana, 2016 sebanyak 518 kasus dan di 2017 menurun menjadi 479 kasus,” katanya.

Tindak pidana yang dilaporkan paling banyak adalah tindak pidana konvensional, yaitu lebih banyak didominasi oleh kejadian-kejadian seperti pengrusakan, penganiyaan yang tidak disengaja ataupun hanya dikarenakan kesalahpahaman. Bukan tindak pidana yang terstruktur atau sudah direncanakan terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya pun lebih banyak secara kekeluargaan dan adat dengan menerima masukan-masukan dari tokoh-tokoh adat seperti LKAAM dan lainnya sehingga dalam kasus ini, peran lembaga adat, ninik mamak dan pemerintahan nagari cukup diharapkan.
Untuk tindak pidana yang telah terselesaikan sebanyak 221 tindak pidana atau 46 persen dari total laporan, lanjutnya.

Kemudian, terkait narkoba di Solsel cukup mengkhawatirkan. Sebab, jumlah yang masuk sudah semakin besar. “Terungkap selama 2017 ada 11 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang. Kita punya target di 2018 untuk pengungkapan gembong kasus narkoba. Untuk daerah Solok Selatan di akui belum ada lembaga/Badan Narkotika seperti wilayah lain ini juga menjadi perhatian kita untuk saat ini. Di samping itu Perlu juga adanya pemahaman dari orangtua dan keluarga sebab, tren pelaku lebih mengincar anak dibawah umur dikarenakan lebih mudah diperdaya untuk mengkomsumsi barang haram yang dapat merusak generasi daerah ini,” tandasnya.

Untuk Lakalantas juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Korban meninggal di tahun 2016 9 orang, 2017 6 0rang, luka ringan 2016 50 korban 2017 56 korban, kerugian materil 2017 sebanyak 187.800.000,-

Tentang Ormas-ormas Radikal pemantauan terus dilakukan, sampai saat ini belum ada satupun yang terdata di wilayah Solok Selatan.

Kapolres juga mengakui bahwa dengan luasnya wilayah/kawasan Solok Selatan dengan 7 kecamatan dan 39 Nagari ditambah pula nagari baru pemekaran 8 nagari, personil babinkantibmas yang telah ditempatkan baru 31 orang. Berkaitan juga dengan kesepakatan bersama antara Kapolri dengan kemendagri dan Kemendesa tentang pengawasan dana desa sehingga memang idealnya 1 babinkantibmas untuk 1 nagari. Mencermati kondisi tersebut untuk 2018 kita akan upayakan untuk penambahan personil apalagi tahun 2018 akan lebih intens lagi dalam melakukan langkah-langkah gakkum dan juga pencegahannya. karena juga berbarengan dengan dimulainya tahun politik.

Pada waktu yang sama Kapolres Solok Selatan AKBP. Mochamad Nurdin, Sik. Juga memberikan bantuan baju untuk wartawan Solok Selatan sebagai mitrapol yang diserahkan secara simbolis kepada ketua panitia pelaksana pelantikan ketua PWI. Sebab baju yang di sumbangkan akan dikenakan pada acara pelantikan ketua PWI nantinya.

Sementara, Ketua PWI Solsel, Hendrivon berharap sinergi dan kerjasama antara lembaga kepolisian dan awak media semakin meningkat di Solsel. “Semoga menjadi berkelanjutan dalam sinergi pemberitaan yang berimbang, terpercaya dan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat,” ujarnya. (Zaki)

Read more
Polres Pasaman Tangkap Penjual dan Pemakai Narkoba

Polres Pasaman Tangkap Penjual dan Pemakai Narkoba

EkspresNews.com – Satuan Narkoba Polres Pasaman meringkus empat orang penjual dan pemakai narkotika jenis ganja dan sabu di Ampang Gadang Kecamatan Panti, Minggu 17 Desember 2017. Dua orang diantara tersangka itu merupakan  pasangan suami istri sebagai penjual inisial ES (38) dan NI (35) warga Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti.




Kemudian dua orang lagi inisial RH (19) warga Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti. Dan RKS (17) salah seorang pelajar SMAN di Pasaman yang juga warga Ampang Gadang Kecamatan Panti.

Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin mengatakan empat orang tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda, dua diantaranya ditangkap sedang asyik mengkonsumsi narkoba. “Dari tangan para tersangka kami mengamankan barang bukti berupa dua bungkus paket kecil sabu dan 30 paket kecil daun ganja. Selain itu ada satu buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirek yang berisi sabu, satu buah mancis (korek api) warna orange, serta satu kantong plastik kecil warna bening yang berisi biji ganja,” jelas Kapolres.

Sementara itu Kasat Narkoba Polres Pasaman, Iptu Roni menjelaskan pertama pihaknya menangkap dua orang pemuda yang sedang asyik mengkonsumsi sabu di warung ES sekitar pukul 13.45 WIB. Sebab, berdasarkan infomasi masyarakat di lokasi itu sering terjadi transaksi atau memakai narkoba baik ganja maupun sabu.

Kemudian polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah mertua ES yang lokasinya berhadap-hadapan dengan kedai kopi milik ES. Maka polisi menemukan barang bukti ganja dan sabu, serta menangkap pasangan suami istri sebagai penjual barang haram tersebut. (Man/Ismet/Robby)

Read more
Sanksi Moral, Padang Akan OTT Pembuang Sampah Sembarangan

Sanksi Moral, Padang Akan OTT Pembuang Sampah Sembarangan

EkspresNews.com – Belum terlalu efektifnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah membuat Pemerintah Kota Padang mesti lebih bertegas-tegas lagi. Agar warga memiliki kesadaran menjaga kebersihan, Pemko Padang menerapkan sanksi moral kepada pembuang sampah sembarangan. “Mulai 1 Januari 2018, kita akan berlakukan sanksi moral,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, Selasa (12/12/2017).

Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Dalam melakukan aksi itu, DLH menerjunkan 500 petugas kebersihan di kelurahan dan kecamatan. “Nantinya, KTP pelaku akan disita dan diminta menandatangani perjanjian tidak lagi membuang sampah sembarangan,” ucap Al Amin.




Tidak itu saja, pelaku pembuang sampah sembarangan akan difoto dan kemudian diterbitkan di surat kabar. Sehingga pembuang sampah kapok dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Nantinya, petugas kebersihan tidak saja memantau di beberapa titik. Akan tetapi juga di dekat kontainer sampah. Warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan jam yang telah ditetapkan akan di-OTT dan difoto.

Al Amin sangat berharap adanya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan. Kesadaran itu yakni dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. “Masyarakat mesti peduli dan ikut menjaga kebersihan, karena kebersihan tidak saja milik pemerintah, tetapi juga seluruh warga,” ungkapnya.

Sisi lain, Al Amin juga terus mengimbau kepada pemilik kendaraan untuk selalu menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. Termasuk kendaraan angkutan umum. “Jangan ada lagi yang membuang sampah dari dalam kendaraan. Karena itu mari kita tempatkan tempat sampah di dalam kendaraan masing-masing,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Peraturan Daerah (Per­da) Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut mulai berlaku sejak 1 Oktober 2015 di seluruh wilayah di Kota Padang. Dalam perda tersebut, orang yang membuang sampah sembarangan akan dikenai tindak pidana ringan. Pelaku bisa terancam mendapat hukuman kurungan masksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. (Hms/Charlie)

Read more
Berantas Premanisme, Kapolres Solok MoU dengan Pemko

Berantas Premanisme, Kapolres Solok MoU dengan Pemko

P_20171026_104415

EkspresNews.com – Masih dalam hitungan bulan, Kapolres Kota Solok dan jajarannya dibawah Komando AKBP. Dony Setawan. Berbagai inovasi dan gagasan beliau lontarkan dan ditirehkan, hal itu adalah tidak lain. Agar Kota Solok melaju di segala aspek pembangunan, dan masyarakatnya terlepas dari berbagai be lenggu ketertinggalan.

Demi memperkuat kerjasama serta untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, serta untuk memusnahkan segala penyakit yang bisa timbul di tengah masyarakat terutama bagi masyarakat di jajaran Pemerintah Kota Solok.

Untuk mewujudkan hal itu, Kapolres Solok Kota melakukan penanda tanganan Nota kesepahaman MoU. Tentang penanganan preman dan premanisne serta pekat. Antara Pemko Solok, Kamenag Kota Solok, Kadis Sosial, Kadat Pol PP Kota Solok, serta dengan Da,i Kamtibmas (penyuluh).




Nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MOU) yang ditanda tangani itu, dilaksanakan pada Kamis (26/10) bertempat dAula Mapolres Solok Kota.

Pelaksanaan acara itu dihadiri langsung oleh Walikota Solok H. Zul Elfian, Wakil Walikota Solok Reinier, Kapolres Solok Kota AKBP. Dony Setiawan, Waka Polres Solok Kota Kompol. Sumintak. Kamenag Kota Solok Afrizen, Personil Polres Solok Kota, Bhabin Kamtibmas, Kepala SKPD di Jajaran Pemko Solok. Ketua LKAAM, Bundo Kandung, para Da,i, dan banyak undangan lainya.

Kapolres Solok Kota AKBP. Dony Setiawan dalam sambutanya menyampaikan. Penanda tanganan kesepahaman ini adalah merupakan sebuah gagasan atau inofasi dari Kapolres Solok Kota bekerja sama dengan selurutuh lapisan yang ada. Itu semua adalah dalam upaya untuk mensejahterkan masyarakat daerah Kota Solok agar tidak mudah termasuki oleh berbagai isu yang berkembang ditengah masyarakat. “Yang lebih mengambil makna lagi adalah sebagai bentuk dukungan atas kebijakan walikota Solok. Yang menjadikan kota Solok sebagai Kota Beras Serambi Madinah,” papar Dony.

Dony mengharapkan, dengan telah ditanda tanganinya MOU itu. Diyakini akan mampu mengandung sebuah nilai -nilai positif dalam tatanan pemerintah kota solok. Intinya papar Dony, diyakini akan mampu memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan dan prilaku hidup nasyarakat Kota Solok, terutama bagi genrrasi muda.

Labih lanjut dikatakan Kapolres Solok Kota itu, dengan adanya kesepahaman itu. Diharapkan seayun selangkah saciok bak ayam, sadanciang bak basi dengan bahu-membahu dalam melaksanakan pemberantasan penyakit masyarakat, dan penertiban atau juga penutupan terhadap tempat hiburan malam yang beroperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perda yang ada di Kota Solok.

Dikatakan Kapolres Solok kota lahirnya sebuah ide atau inofasi ini, adalah karena kita meyakini akan bisa menjadi sebuah solusi bersama dalam mewujudkan kota Solok menjadi kota beras serambi medinah kota yang beriman dan bebas dari segala pekat.

“Momentum ini lahir adalah terpancar dari semangat yang telah diperlihatkan oleh para ulama dan Da’i kota Solok. Dalam upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan kota Solok yang bersih dari perbuatan maksiat dan segala bentuk penyakit masyarakat (Pekat),”ujar Dony Setiawan.

Kapolres Solok Kota mengapresiasi kepedulian yang telah diberikan oleh para ulama dan Da’i kota Solok, Da’i, dan pemuka agama lainnya dalam membangun daerah Kota Solok tampa pambrih merupakan sebuah perjuangan yang tiada nilainya, dan hal ini layak dijadikan Motivasi dan menjadi contoh bagi pemangku agama lainya.

“Dengan telah ditanda tanganinya Kesepahaman ini, kita harapkan gar para ulama dan Da’i yang ada itu, mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, baik moril atau pun materil. Dan Apresiasi untuk Pemko Solok karena telah menjadi satu satu nya daerah tingkat dua yang pertama memunculkan inovasi ini. Selain itu juga telah menganggarkan dana dalam APBD untuk mensejahterakan para pemuka agama,” ungkap Kapolres Solok Kota.

Pada kesempatan yang sama Walikota Solok Zul Elpfian megatakan. mengatakan semoga Kapolres Solok kota diperintahkan oleh atasannya untuk bertugas dikota Solok selamanya, sebab katanya.

Walikota Solok mengakui Inofasi yang telah dilahirkan oleh Kapolres Solok Kota merupakan sebuah gagasan yang akan menjadi solusi dalam upaya mewujudkan kota Solok menjadi kota beras serambi medinah, Hal ini akan menjadi catatan sejarah di kota Solok, karena MOU yang ditanda tangani itu merupakan pertama kali terjadi di kota Solok, dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Solok yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Zul Elfian mengajak, kepada seluruh OPD terkait, agar MOU yang telah kita tuangkan itu. Jangan hanya retoria belaka, akan tetapi harus dapat mewujudkan atau melahirkan apa yang telah menjadi tujuan dari program perioritas pemerintah daerah Kota Solok.

Baca Juga : Kapolres Solok : Penggunaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran




Begitu juga diharapkan kepada Kamenag Kota Solok mari serangkuh sedayung dalam melaksanakan apa yang telah kita sepakati. Lebih jauh disampaikan Walikota Solok, terkait dengan kesejahteraan para ulama dan Da’i kota Solok yang ada, Zul Elfian berjanji akan menaikan atau menambah dana insentif yang telah diberikan selama ini, dan dikatakannya, pemerintah kota Solok juga akan mengansuransikan para ulama, Da’i dan pemuka agama lainnya kedepanya.

“Sudah sepantasnya kita memberikan perhatian lebih kepada para pemuka agama yang ada itu, sebab selama ini mereka bekerja tampa pamrih dan kurang mendapat perhatian dari pihak manapun,” terang Zul Elfian. (Roni)

Read more
Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar, Miliaran Rupiah Terbuang ?

Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar, Miliaran Rupiah Terbuang ?

Atmosfir korupsi yang masih kuat dalam pembangunan Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar membuat pemberantasan korupsi bak potret buram yang sulit diterawang. Yang diperlukan saat ini adalah tanggung jawab Kabid Haji yang kini menjabat sebagai PLT Kakanwil Kemenag Sumbar ?

Puing-puing Asrama Haji

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur begitu lama, namun harum aroma kongkalingkong dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Sumbar Tahun Anggaran 2015-2016 sebesar Rp 98 miliar menyebar ke mana-mana. Proyek di bawah Kabid Haji yang waktu itu Kabid-nya adalah PLT Kakanwil Kemenag Sumbar sekarang Syamsuir, realisasi tidak mencapai separoh dari perencanaan fisik yang telah ditetapkan. Buktinya, anggaran yang dialokasikan Rp 98 miliar hanya terserap 48 miliar atau kurang dari separo. Itu pun diduga kuat sudah banyak pula yang bocor.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai-Kayu Kapua, lokasi Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf international seluas 10 Ha itu, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, proyek puluhan miliar itu terlihat sangat memperihatinkanm sekali. Tiang praktis sudah banyak yang keropos. Seluruh besi tiang praktis terlihat sudah berkarat berat, karena tidak ditutup dengan bungkusan plastic agar tidak berkarat. “Ini akan menjadi bangunan yang sia-sia alias mubazir. Semua besi sudah berkarat berat, jika ini diteruskan pembangunannya besi-besi berkarat itu tidak akan mempunyai daya tahan dan akan berdampak buruk pada bangunan. Puluhan miliar  uang Negara terbuang percuma, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ketus Atino Ivana, salah seorang warga Sei Buluah,kepada Indonesia Raya di lokasi proyek mubazir yang sudah dipenuhi semak-belukar ini, Selasa (17/10) pagi.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Proyek Mubazir Asrama Haji Embarkasi Sumbar ini, proyek dengan anggaran Rp 98 miliar sementara yang terserap hanya Rp 48 miliar ini, itu pun diperkirakan tidak sampai Rp 48 miliar. “Paling-paling bangunan proyek yang tiang-tiang praktisnya sudah banyak yang keropos ini menelan dana jauh lebih sedikit dari Rp 48 miliar,” kata salah seorang warga Sei Buluah yang mengaku bernama Ujang, Selasa (17/10) pagi, di lokasi proyek.




Yang menyedihkan sekali, besi-besi di seluruh tiang praktis bangunan ini dibiarkan telanjang berhujan dan berpanas atau tidak dibungkus dengan plastic agar tidak berkarat. Semua besi sudah berkarat tebal. Akibatnya, daya tahan besi tidak ada lagi. Jika Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf internasional senilai Rp 98 miliar ini dilanjutkan akan sangat berbahaya terhadap bangunan. Sebab, secara kasat mata besi-besi berkarat tebal itu tidak bisa dipakai lagi. “Yang dibangunan ini struktur, struktur bangunan itu harus kuat. Jika tidak kuat akan membahayakan pada bangunan, makanya besi-besi berkarat tebal itu sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujar Hasbi Tanjung yang tercatat sebagai orang number one di Lembaga Cegah kejahatan Indonesia (LCKI) Sumbar dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (18/10) siang.

Rahman, warga nagari Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anaiu Kayu Kapua, mengharapkan, Densus  Anti Korupsi Polri yang baru terbentuk dapat mengungkap kongkalingkong dalam pelaksanaan proyek asrama haji ini. “Proyek terlantar dan mubazir seperti ini menunjukan pada kita semua lemahnya pengawasan dari kemneterian Agama RI. Para pejabat berwenang yang ikut memproses proyek ini harus dimintai pertanggung jawabannya,” kata Rahman di lokasi proyek mubazir ini kepada Indonesia Raya, Selasa (18/10) pagi.

Sementara itu, Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengatakan, pertama harus mengacu kepada kontrak dan yang ke dua mengacu kepada temuan BPK. “Kalau seandainya di dalam kontrak anggaran yang tentukan, dan jangka penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka kontraktor bertanggung jawab secara keperdataan kepada pemberi proyek,” kata Rianda dalam sebuah pembicaraan dengan Indonesia Raya, Kamis ( 18/10) siang, di padang.

Dikatakan Rianda, pemberi proyek dalam hal ini harus bertangguing jawab atas asas pengeluaran uang Negara yang telah disesuaikan berdasarkan kontrak tersebut. Artinya, katanya lagi, BPK tentu melihat hal ini ada keanehan karena tidak selesainya proyek yang telah disepakati. Dalam hal ini BPK mempublikasikan atau memberitahukan kepada instansi terkait untuk mempertanggung jawabkan yang telah dianggarkan. “Harusnya aparat penegak hukum sudah bisa melihat kejanggalan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Yang dijadikan dasar sebagai penyelidikan awal adalah temuan BPK. Kemudian dari temuan BPK itu dihitung apakah anggaran yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” katanya.




Rianda menegaskan, Kabid yang membidangi Haji Kemenag Sumbar telah gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pertanyaannya sekarang, katanya lagi, apakah kegagalan itu karena kinerja atau ada penyimpangan di sini ? Disinilah  peran BPK  dan aparat penegak hukum. Seharusnya, katanya menambahkan, KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR tersebut tidak pantas mendapat tanggung jawab baru yang lebih besar, karena pekerjaan yang dilakukannya dianggap gagal. “Jadi sebelum dia diangkat jabatan baru seharusnya ada penilaian-penilaian termasuk pekerjaan yang telah dilakukannya,” ujar pengagum berat Bung Hatta ini.

Sayangnya, MANTAN KABID HAJI yang disebut-sebut bertanggung jawab dengan proyekj asrama haji  yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR SYAMSUIR, tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. “Bapak tidak ada,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi MANTAN KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR ini tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, rakyat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (The People Right To Know). (Harianof)

Read more