OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

BPK RI dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT Cahaya Sumbar Raya, pengelola Sentral Pasar Raya, sebesar Rp 2,9 Milyar. Ini merugikan keuangan daerah ?

EkspresNews.com – Sekalipun pasal 5 huruf c yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) menyebutkan, pihak pertama (Pemerintah Kota Padang) memperoleh kontribusi / royalti Pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun berjalan. Pertanyaan yang menyeruak dari penjelasan di atas adalah, kenapa royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) bisa menunggak hingga bertahun-tahun berdasarkan temuan  BPK RI ? Padahal, sesuai perjanjian yang telah disepakati, paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun-nya pemko Padang sudah menerima royalti dari PT CSR. Pertanyaannya lagi, ada apa antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kok royalti yang harusnya diterima Pemko Padang sebagai pendapatan daerah bisa tidak dibayarkan hingga bertahun-tahun ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam, andai saja tidak ada temuan BPK RI tentang tungggakan royalti  PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) ini, tentu Pemko Padang lewat Dinas Pasar tidak akan menyurati Direktur PT Cahaya Sumbar Raya, perihal tindak lanjut temuan BPK RI ini. Padahal, sekali lagi, sesuai perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang yang ditandatangani oleh Walikota Padang Drs Fauzi Bahar M.Si dan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) Direktur PT CSR Ir Jimmy H Tampi menyebutkn, bahwa pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. The Question, kenapa pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak menyetorkan royalti yang sudah menjadi keuangan daerah itu ? Sebaliknya, kenapa pihak pertama Pemko Padang tidak menagih hingga adanya temuan BPK RI tentang penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tersebut ?

Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, sekali lagi, wanprestasi yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya dan sebelum adanya temuan BPK RI terkesan dibiarkan oleh Pemko Padang merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, dengan terkuaknya adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar raya (SPR). Bila perlu, Pemko Padang menghentikan kontrak dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, akan lebih baik bila PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesegera mungkin membayar pada Pemko Padang royalti yang sudah menjadi bagian dari Pemko Padang sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang.

Last but not least, yang menjadi pertanyaan kita, dua lembar Bilyet Giro yang pernah diberikan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang NO : GFR 662736 tanggal 30 Maret 2016 dan NO : GFR 662737 tanggal 30 Juni 2016 dari Bank BRI masing-masing senilai Rp. 540.246. 000, yang sebelum jatuh tempo, pihak PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) mendatangi kantor Dinas Pasar, memohon untuk ditangguhkan dulu. Alasannya, karena transisi manajemen. Akibatnya, tidak jadi dibayarkan. Secara logika awam, kita menduga, Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan itu kemungkinan besar tanpa uang atau tidak ada uangnya. Ini potensial terjadinya tindak pidana.

Semua orang tahu, royalti yang seharusnya dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) kepada Pemko Padang itu adalah bagian dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang. Dengan beberapa tahun royalti itu yang tidak dibayarkan sesuai dengan temuan BPK RI, berarti ada indikasi kerja sama dalam melakukan kejahatan antara pihak ketiga dengan oknum yang ada di Pemko padang. Secara logika sederhana, sekali lagi, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya pasal 5 huruf c yang menyebutkan, pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar raya (SPR) dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Yang yang menjadi pertanyaan kita lagi, kenapa Pemko Padang sebelum adanya temuan BPK RI tidak melakukan penagihan kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) ? Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena kerja sama dengan pihak ke tiga yang dapat merugikan keuangan daerah.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang sebagai “Jelmaan dari Kepentingan Rakyat“ harus memanggil Pemko padang untuk mempertanyakan kerja sama antara Pemko padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar Raya (SPR). Bila perlu, DPRD Kota Padang membentuk PANSUS untuk menyelidiki atau menindaklanjuti temuan BPK RI seputar adanya tunggakan royalti yang tidak  dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), yang menurut catatan Dinas Pasar dari 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015 senilai Rp 2,9 Milyar lebih. Sekalipun sesuai pengakuan Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya Jimmy H Tampi, tunggakan 2007 dan 2008 sudah dibayarkan.

Namun, total yang belum dibayarkan nilainya masih tetap di atas RP 2,5 Milyar. Dan, apa bila jelas dan kongkrit ada indikasi tindak pidana korupsi-nya, DPRD Kota Padang sebagai representasi rakyat harus segera melaporkan kepada kejaksaan atau KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang kita sayangkan, seharusnya, dari awal Pemko padang melakukan upaya preventif agar royalti yang sudah menjadi sumber PAD Kota padang itu dibayarkan setiap tahun sesuai perjanjian. Dengan itu kita yakin, tidak akan terjadi lagi wanprestasi yang merugikan keuangan daerah yang nota bene adalah uang rakyat.

(Harianof)

Read more
Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

Pemilik Usaha Restoran Penunggak Pajak Siap-Siap Dipasangi Plang Hutang

EkspresNews.com – Pajak memang merupakan salah satu pemasukan negara yang tergolong besar. Jika tidak dimaksimalkan bisa-bisa negara ini rugi juga. Bahkan baru-baru ini pemerintah memberikan kebijakan berupa pengampunan terhadap perusahaan yang terhutang pajak.

Namun, untuk kawasan ibu kota Jakarta, harus bersiap tempat usahanya dipasang tanda khusus mengunggak pajak jika masih belum bayar. Tapi, ini hanya berlaku untuk usaha restoran atau rumah makan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Setyowidodo.

Menurutnya, untuk saat ini sedang menunggu instruksi gubernur untuk pelaksanaannya. “Kami masih menunggu instruksi gubernur untuk eksekusi,” ujarnya kepada EkspresNews, Sabtu (16/7) di Jakarta. Apabila restoran tetap tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha.

“Saat ini, kami juga masih harus melakukan inventarisasi wajib pajak yang menunggak pajak, karena ada juga wajib pajak yang tokonya sudah tutup tetapi tidak melapor,” ujar Agus.

Sebelum plang, atau label itu dipasang, ungkap Agus, Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI akan mengirimkan surat himbauan kepada para penunggak pajak. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, barulah tindakan tegas dilakukan berupa pemasangan plang atau label.

(Rhd)

Read more
Rehabilitasi Pemakai Narkoba Dibiayai Negara

Rehabilitasi Pemakai Narkoba Dibiayai Negara

EkspresNews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto Drs. Guspriadi, MM mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan layanan rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika yang ingin lepas dari ketergantungan terhadap barang haram tersebut. ”Silahkan datang ke BNN untuk rehabilitasi tanpa dipungut biaya,” ujarnya.

Program Rehabilitasi tersebut merupakan salah satu upaya BNN kota dalam mewujudkan masyarakat sehat tanpa narkoba. Lebih lanjut Guspriadi memaparkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melakukan rehabilitasi terhadap 50 orang pemakai narkotika yang rata-rata datang secara sukarela dengan kesadaran sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dari 50 orang tersebut, 10 orang diantaranya telah didorong oleh BNN untuk mandiri membuka usaha. “Ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup generasi bangsa yang sehat dan produktif” ujarnya saat menggelar diseminasi bersama insan media di Hotel Ombilin beberapa waktu lalu.

Selain memberikan rehabilitasi terhadap pengguna, BNN kota Sawahlunto terus bergerak bekerja sama dengan aparat Kepolisian Sawahlunto dan daerah tetangga dalam hal pengawasan daerah rawan peredaran narkotika ke Sawahlunto.

Sementara Ismed Wakil Walikota Sawahlunto saat memimpin apel peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, di Lapangan parkir Balaikota menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyatakan Perang terhadap narkoba, karena penyalahgunaan narkotika telah merusak ribuan generasi muda, serta menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit.

Pada kesempatan itu Ismed mengajak Aparatur Sipil Negara dan tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan dan penyadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

(Ab1)

Read more
LKPJ APBD Sawahlunto 2015, Realisasi Penerimaan Rendah

LKPJ APBD Sawahlunto 2015, Realisasi Penerimaan Rendah

EkspresNews.com – Pemerintah daerah terus melakukan kajian terkait strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pada kas daerah. Salah satunya dengan melakukan survey awal terhadap potensi objek-objek wisata yang mungkin dikembangkan serta memaksimalkan potensi destinasi yang sudah banyak dikunjungi agar lebih menarik untuk menarik minat kunjungan.

Hal itu disampaikan Ali Yusuf pada sidang paripurna nota jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Sawahlunto terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD 2015 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hasjoni Sy di gedung dewan, Selasa (12/7).

Dalam penyampaian Nota jawaban tersebut Walikota Sawahlunto Ali Yusuf berjanji akan melakukan pengembangan dan inovasi di  bidang kepariwisataan. Secara umum pelaksanaan APBD 2015 sudah berjalan dengan baik sesuai kaidah pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dibuktikan dengan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran tersebut dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Sementara terkait pendapatan daerah wako mengatakan realisasinya sebesar Rp537 miliar lebih atau sebesar 98,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp545 miliar lebih. Tidak terealisasinya target tersebut, salah satunya dikarenakan rendahnya target penerimaan dari Pusat dari sisi bagi hasil dan sektor pajak.

Sementara itu, tentang alokasi dana pendidikan yang masih belum terserap pada pos anggaran belanja tidak langsung sebesar 12 persen dari Rp122 miliar lebih yang menjadi sorotan fraksi Demokrat-PDI Perjuangan, dia mengatakan, pemicunya adalah tidak terserapnya secara maksimal alokasi dana sertifikasi guru.

(Eraflah)

Read more
50 Persen Hutan Pasaman Dibabat Habis

50 Persen Hutan Pasaman Dibabat Habis

EkspresNews.com – Dua puluh tahun yang lalu, kawasan Rimbo Malampah hingga Simpang menuju Lurah Barangin sangat terasa nyaman, dengan udara sejuk yang dingin dapat dinikmati oleh siapapun. Hal tersebut dikarenakan lokasi itu adalah cagar alam yang dijaga kelestariannya.

Namun sangat disayangkan, saat Indonesia Raya (affiliate EkspresNews) melalukan perjalanan kembali ke lokasi Cagar Alam, nyatanya telah gundul alias dibabat habis. Padahal jika dibandingkan pada saat dahulu, anggaran masih sangat terbatas dan saat ini anggaran untuk cagar alam sangat banyak, ada apa?

Menurut salah tokoh warga Pasaman, bahwa Dinas Kehutanan yang bertanggun jawab saat ini banyak melakukan kegiatan seremonial tangkap pelaku illegal logging saja. “Seperti ada tiga kubik kayu yang dijarah oleh orang tidak dikenal, tapi Dinas Kehutanan seakan tutup mata,” ungkap Edy Bonjol kepada Indonesia Raya beberapa waktu lalu di Rimbo Malampah.

Baca : Korupsi Tambang Dilaporkan ke KPK

Lebih lanjut dikatakan Edy Bonjol, jika saat nanti banjir bandang datang, maka Dinas Kehutanan bergegas menuju lokasi seperti yang terjadi 4 tahun silam. “Pada saat itu, dinas bergegas menuju lokasi dan mengklaim bahwa itu murni benca alam, bukan ilegal logging ataupun penebangan hutan secara liar, padahal kalau boleh berkata jujur, bencana itu terjadi karena ilegal logging kan?” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan pembiaran, masyarakat Pasaman yang akan menjadi korban jika banjir kembali terjadi. “Siap-siap saja menerima banjir bandang, karena penahan air di hutan telah habis ditebang,” ungkapnya.

Keindahan dan keasrian cagar alam tinggal kenangan, keamanan lingkunganpun menjadi tanggungjawab bersama. Kendati demikian, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman tidak dapat ditemui untuk perihal konfirmasi.

(Ismed Badun)

Read more