DPR: Undang-undang Harus Bisa Tekan Impor Tembakau

DPR: Undang-undang Harus Bisa Tekan Impor Tembakau

EkspresNews.com – Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar RUU Pertembakauan harus mampu menekan import tembakau. Hal tersebut diungkapkan seusai mendampingi Ketua DPR Ade Komarudin menerima audiensi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia, Senin(18/07/2016).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim dan sejumlah delegasi dari Yayasan Jantung Indonesia. Sementara itu Pimpinan DPR lain yang hadir yaitu Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi juga Pimpinan Baleg DPR, Pimpinan Komisi IX DPR dan Pengusul RUU Pertembakauan.

Fahri menjelaskan, dalam audiensi tersebut, disampaikan ada kekhawatiran bahwa RUU Pertembakauan akan membawa kepentingan Industri rokok dan merugikan petani tembakau. “Komnas tadi menyampaikan hasil risetnya bahwa RUU ini berpeluang akan meningkatkan industri semata, membuat pasar rokok di dalam negeri semakin masif dan dikhawatirkan akan merusak generasi muda,” ungkap Fahri.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Fahri mengatakan, “Saya mengusulkan bahwa Undang-undang ini pertama-tama harus meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, UU ini harus mengembangkan rokok tradisional Indonesia yaitu rokok kretek. Bukan malah mengembangkan Rokok Industri yang dibuat dengan mesin-mesin sehingga harganya murah, lalu gampang dibeli. Ketiga, UU ini harus mempersulit penjualan dan distribusi rokok di dalam negeri”.

RUU Pertembakauan memang santer menuai pro dan kontra. Kalangan LSM dan kubu anti tembakau mengkritik rancangan undang-undang tersebut yang dianggap menguntungkan industri tembakau dan merugikan kesehatan masyarakat. Sementara kalangan Industri rokok malah menganggap bahwa RUU tersebut bisa menyulitkan industri rokok. Terkatung-katung selama 10 tahun, RUU Pertembakauan masuk lagi Prolegnas tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Fahri mengatakan jika tidak disetujui nama undang-undang tersebut bisa diganti menjadi Undang-Undang Pembatasan atau Pengendalian Konsumsi Tembakau. “Undang-undang ini menekankan bahwa tembakau sebaiknya tidak diimpor, kepentingan petani menjadi prioritas kita,” lanjut Fahri.

Hal ini karena data BPS saat ini menunjukkan bahwa Impor tembakau mencapai angka 80 % dari total tembakau yan beredar. “Di hulu, DPR ingin menekan impor tersebut, agar petani bisa lebih sejahtera. Sementara di hilir, kita ingin konsumsi rokok dalam negeri dikurangi, sebab bisa merusak kesehatan masyarakat,” pungkas Fahri.

(Humas DPR RI)

Read more
Wartawan Luak Limopuluah Turun ke Jalan, Kecam Aksi Pengancaman Wartawan

Wartawan Luak Limopuluah Turun ke Jalan, Kecam Aksi Pengancaman Wartawan

EkspresNews.com – Puluhan wartawan dari berbagai media baik cetak, televisi dan online yang tergabung dalam wadah Balai Wartawan Luak Limopuluah mengutuk aksi pengancaman terhadap wartawan yang bertugas di Kota Padang Panjang.

Aksi pengutukan itu dilakukan lewat aksi damai yang digelar di jantung kota Payakumbuh dekat tugu Adipura, Senin (18/7), para wartawan yang bertugas di Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Limapuluh Kota yang tergabung di Balai Wartawan Luak Limo Puluah tersebut mengutuk aksi teror yang dilakukan kepada para Wartawan kota Padang Panjang serta meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku teror tersebut.

Sejumlah pamlet dan poster yang diusung para kulitinta kota gelamai Payakumbuh itu, dengan tegas menolak apapun bentuk tindak kekerasan terhadap pers. Diantaranya bertuliskan “ Jurnalis adalah pewarta, bukan pembawa petaka” , “ Pers Bukan Pencari Masalah”, “ kami tidak takut terhadap peneror”.

“Stop kekerasan terhadap Pers, Jurnalis adalah pewarta dan bukan pembawa petaka. Lawan premenisme terhadap Pers,” ujar Muhammad Bayu Veski, Dadang Esama, Medi Sulhendi, Kumis, Rahpendri Sakti, Arief Wisa. Orasi para wartawan yang tergabung dalam Balai Wartawan Luak Limopuluah yang mendadak tersebut juga sempat menjadi perhatian oleh pengendara yang melintas serta para pedagang dan pengunjung Pasar.

Usai berorasi di tugu Adipura, puluhan wartawan Luak Limopuluah itu bergerak ke kantor Polres Payakumbuh di Jalan Pahlawan guna menyampaikan pernyataan sikap agar dugaan tindak kriminalitas ancaman pembunuhan terhadap wartawan diusut sampai tuntas.

Surat pernyataan menyatakan sikap berisi 6 poin antara lain,

  1. Mengutuk tindakan intimidasi, ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap sejumlah wartawan di Padang Panjang melalui pesan singkat (SMS) Ancaman tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal pada 15 Juli 2016 lalu,
  2. Kemerdekaan PERS dijamin sebagai hak asasi warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS. Tindakan pengancaman terhadap jurnalis merupakan tindakan yang menginjak-injak kemerdekaan dan kebebasan PERS, karenanya dapat dikenai ketentuan pidana pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 Tentang PERS dengan Ancaman pidana penjara paling lama 2tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
  3. Tindakan pengancaman ini dapat dikenai pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama (9)tahun.
  4. Meminta kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Padang Panjang memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menjalankan tugas sebagaimana dijamin oleh UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang PERS.
  5. Meminta kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Padang Panjang mengusut tuntas dan memproses secara hukum pelaku pengancaman tersebut.
  6. Meminta kepada para jurnalis agar tidak ragu memberitakan dugaan kasus Korupsi dikota Padang Panjang sebagaimana biasa dengan tetap mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik.

Surat pernyataan menyatakan sikap berisi 6 poin tersebut setelah dibacakan oleh para Wartawan langsung diterima oleh Kasat intelkan, AKP Zukri Ilham untuk seterusnya akan diserahkan kepada kapolres Payakumbuh, AKBP Kuswoto.

(Arief Wisa)

Read more
KPK Terima Laporan Gratifikasi Selama Lebaran

KPK Terima Laporan Gratifikasi Selama Lebaran

EkspresNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menerima 66 laporan gratifikasi Lebaran 2016 dari pejabat pemerintah dan lembaga negara tingkat daerah maupun pusat. “Pelapor mulai dari wakil menteri, anggota DPR, sampai Lurah. Kesadaran untuk melaporkan gratifikasi ini patut diapresiasi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Jenis gratifikasi yang dilaporkan umumnya berbentuk parsel beragam bentuk. Parsel yang isinya hanya makanan, KPK mencatat dan mengembalikannya. Namun, KPK merahasiakan nama-nama pejabat yang melaporkan perihal gratifikasi tersebut. KPK masih memeriksa barang-barang gratifikasi untuk memutuskan apakah negara akan mengambil alihnya atau tidak.

Dalam tiga tahun terakhir, KPK sudah menerima 5.187 laporan penerimaan gratifikasi, pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah pemberian terkait dengan jabatan, berkaitan dengan tugas dan kewajiban dan tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja. Pelanggar pasal tersebut dapat dipenjara empat tahun hingga seumur hidup dan didenda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

(Charles)

Read more
Butuh 13 Juta Rumah, Presiden Dorong Pemda Pangkas BPHTB

Butuh 13 Juta Rumah, Presiden Dorong Pemda Pangkas BPHTB

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak pemilik modal di Indonesia justru mau membangun properti di luar negara kita padahal kita masih membutuhkan, seperti rumah menengah ke bawah, 13 juta rumah. Hal ini karena kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga-tetangga di Asia, seperti Thailand dan Vietnam, yang dulu jauh di bawah kita sekarang mulai melampaui kita.

“Oleh sebab itu harus ada sebuah insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang, sehingga mereka tidak mendirikan justru propertinya di Malaysia, di Singapura, di Vietnam karena di sana ada insentif-insentif itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan terkait Fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE), di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7) pagi.

Presiden mendorong agar angka BPHTB yang rata-rata maksimum 5% itu bisa dipangkas agar kita lebih kompetitif. “Bisa nanti lewat Peraturan Gubernur, bisa kalau kewenangan di Bupati Peraturan Bupati, kalau di kota berarti Peraturan Wali Kota,” tuturnya.

Presiden meyakini, pemangkasan BPHTB itu tidak akan mengurangi pendapatan Pemda, karena ini hanya dilakukan di komplek-komplek tertentu, tidak keseluruhan BPHTB untuk semua lahan langsung dijadikan seperti yang diinginkan.

“Kalau ini bisa kita lakukan cepat, saya kira pergerakan investasi di daerah akan kelihatan, karena kita sudah mulai melihat ini masalahnya hanya masalah competitiveness kita yang dibandingkan negara lain memang kurang,” papar Presiden Jokowi.

Dukung DIRE

Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam paparannya menyampaikan kegunaan DIRE sebagai instrumen keuangan dalam menghimpun dana masyarakat untuk mall yang besar, kompleks properti, dan sebagainya.

“Kalau sudah jadi, PBB-nya sudah terima, BPHTB-nya Bapak sudah terima, kompleks ini bisa disekuritisasi, semacam itu (DIRE),” papar Darmin.

Disekuritisasi itu, lanjut Menko Perekonomian, untuk dijual dalam unit-unit kecil kepada masyarakat sehingga dana kemudian cepat terkumpul kembali dan bisa diinvestasikan lagi untuk kebutuhan lain.

“Oleh karena itu DIRE sekaligus merupakan tempat penempatan, wadah penempatan dana, dia (DIRE) juga sekaligus merupakan percepatan pembangunan properti. Dan ini berlaku hanya untuk komplek real estate,” ungkap Darmin.

Sementara itu untuk infrastruktur seperti jalan tol, sebetulnya bisa disekuritisasi juga, tapi tidak dengan DIRE, karena jalan tol itu tidak ada pengertian dijual di situ, undang-undangnya tidak memperbolehkan.

“Tapi dia tetap bisa disekuritisasi dengan cara yang sama namanya efek beragun aset. Jadi tetap dua-duanya berjalan dengan baik. Jadi kembali lagi ini pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, jalan tol adalah efek beragun aset,” tutur Darmin.

Pengarahan masalah DIRE dan BPHTB itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan para Gubernur antara lain dari Jatim, Jateng, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten, serta Wagub Jabar.

(Seskab)

Read more
OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

OPINI : Wanprestasi yang Merugikan Keuangan Daerah

BPK RI dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT Cahaya Sumbar Raya, pengelola Sentral Pasar Raya, sebesar Rp 2,9 Milyar. Ini merugikan keuangan daerah ?

EkspresNews.com – Sekalipun pasal 5 huruf c yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) menyebutkan, pihak pertama (Pemerintah Kota Padang) memperoleh kontribusi / royalti Pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun berjalan. Pertanyaan yang menyeruak dari penjelasan di atas adalah, kenapa royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) bisa menunggak hingga bertahun-tahun berdasarkan temuan  BPK RI ? Padahal, sesuai perjanjian yang telah disepakati, paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun-nya pemko Padang sudah menerima royalti dari PT CSR. Pertanyaannya lagi, ada apa antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kok royalti yang harusnya diterima Pemko Padang sebagai pendapatan daerah bisa tidak dibayarkan hingga bertahun-tahun ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam, andai saja tidak ada temuan BPK RI tentang tungggakan royalti  PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) ini, tentu Pemko Padang lewat Dinas Pasar tidak akan menyurati Direktur PT Cahaya Sumbar Raya, perihal tindak lanjut temuan BPK RI ini. Padahal, sekali lagi, sesuai perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang yang ditandatangani oleh Walikota Padang Drs Fauzi Bahar M.Si dan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) Direktur PT CSR Ir Jimmy H Tampi menyebutkn, bahwa pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar Raya dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. The Question, kenapa pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak menyetorkan royalti yang sudah menjadi keuangan daerah itu ? Sebaliknya, kenapa pihak pertama Pemko Padang tidak menagih hingga adanya temuan BPK RI tentang penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tersebut ?

Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, sekali lagi, wanprestasi yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya dan sebelum adanya temuan BPK RI terkesan dibiarkan oleh Pemko Padang merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, dengan terkuaknya adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar raya (SPR). Bila perlu, Pemko Padang menghentikan kontrak dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, akan lebih baik bila PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesegera mungkin membayar pada Pemko Padang royalti yang sudah menjadi bagian dari Pemko Padang sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang.

Last but not least, yang menjadi pertanyaan kita, dua lembar Bilyet Giro yang pernah diberikan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang NO : GFR 662736 tanggal 30 Maret 2016 dan NO : GFR 662737 tanggal 30 Juni 2016 dari Bank BRI masing-masing senilai Rp. 540.246. 000, yang sebelum jatuh tempo, pihak PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) mendatangi kantor Dinas Pasar, memohon untuk ditangguhkan dulu. Alasannya, karena transisi manajemen. Akibatnya, tidak jadi dibayarkan. Secara logika awam, kita menduga, Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan itu kemungkinan besar tanpa uang atau tidak ada uangnya. Ini potensial terjadinya tindak pidana.

Semua orang tahu, royalti yang seharusnya dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) kepada Pemko Padang itu adalah bagian dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang. Dengan beberapa tahun royalti itu yang tidak dibayarkan sesuai dengan temuan BPK RI, berarti ada indikasi kerja sama dalam melakukan kejahatan antara pihak ketiga dengan oknum yang ada di Pemko padang. Secara logika sederhana, sekali lagi, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya pasal 5 huruf c yang menyebutkan, pihak pertama Pemko Padang memperoleh kontribusi / royalti pengelolaan Sentral Pasar raya (SPR) dari pihak ke dua PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Yang yang menjadi pertanyaan kita lagi, kenapa Pemko Padang sebelum adanya temuan BPK RI tidak melakukan penagihan kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) ? Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena kerja sama dengan pihak ke tiga yang dapat merugikan keuangan daerah.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang sebagai “Jelmaan dari Kepentingan Rakyat“ harus memanggil Pemko padang untuk mempertanyakan kerja sama antara Pemko padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral pasar Raya (SPR). Bila perlu, DPRD Kota Padang membentuk PANSUS untuk menyelidiki atau menindaklanjuti temuan BPK RI seputar adanya tunggakan royalti yang tidak  dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), yang menurut catatan Dinas Pasar dari 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015 senilai Rp 2,9 Milyar lebih. Sekalipun sesuai pengakuan Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya Jimmy H Tampi, tunggakan 2007 dan 2008 sudah dibayarkan.

Namun, total yang belum dibayarkan nilainya masih tetap di atas RP 2,5 Milyar. Dan, apa bila jelas dan kongkrit ada indikasi tindak pidana korupsi-nya, DPRD Kota Padang sebagai representasi rakyat harus segera melaporkan kepada kejaksaan atau KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang kita sayangkan, seharusnya, dari awal Pemko padang melakukan upaya preventif agar royalti yang sudah menjadi sumber PAD Kota padang itu dibayarkan setiap tahun sesuai perjanjian. Dengan itu kita yakin, tidak akan terjadi lagi wanprestasi yang merugikan keuangan daerah yang nota bene adalah uang rakyat.

(Harianof)

Read more