Soal Eksekusi Tanah di Tanah Sirah, Keadilan Nyaris Tak Ada

Soal Eksekusi Tanah di Tanah Sirah, Keadilan Nyaris Tak Ada

Tanah yang berperkara itu bukan tanah saya, tapi tanah yang berbatas sepadan dengan tanah saya. Kenapa tanah saya yang dieksekusi oleh pengadilan. Ini sama saja dengan merampas dan mengambil tanah kami.

EkspresNews.com – Nasrul, pria tua berusia 73 tahun, mencari keadilan bersama kemenakannya, Armidas. Pemilik sah tanah yang telah memiliki keputusan tetap dengan nomor perkara 52/1969/Pdg tanggal 3 Februari 1971 silam. “Namun tanah kami dieksekusi saja tanpa ada pembatalan putusan yang telah inkrah dan putusan itu masih berlaku sampai sekarang,” ujar Nasrul kepada Indonesia Raya, Senin 20 Maret 2017 di Padang.

Dikatakan Nasrul, bahwa di tanahnya yang telah dieksekusi tersebut pernah dilakukan pemeriksaan setempat perkara nomor 21/Pdt-G/2016/PN Pdg, yang dilaksanaka pada tanggal 9 Agustus 2016 oleh hakim ketua Sutejo SH MH, hakim anggota Sri Hartati SH MH dan Yose Ana Roslinda SH MH, serta panitera pengganti Musinah SH.

Pada saat itu, lebih lanjut disampaikan Nasrul, bahwa telah dibuatkan sket gambar objek perkara atau tanah kaum H Nawar dengan batas barat dengan tanah kaum H Muslim, sebelah timur dengan tanah kaum Muis, sebelah utara perumahan Astek dan Wisma Indah VII, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah kaum Johari, Syofyan Jidin, Safri Uyun.

“Selanjutnya objek perkara nomor 107/Pdt-G/2003/PN Pdg, adalah tanah yang di pagang gadaikan pada tanggal 9 November 1946, yaitu 96 piring sawah dan 5 bidang tanah gurun. Semua bukti-bukti saya punya, bahkan surat pagang gadai tahun 1946 itu masih saya simpan sehingga akan memperkuat bahwa tanah yang dieksekusi tersebut adalah milik kaum kami, ditambah lagi dengan pendirian Masjid Baitul Mu’minin pada tahun 1981 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dan jalan manunggal yang melintasi tanah kaum kami adalah tanah wakaf dari kaum kami, kenapa tidak diperkarakan waktu itu,” ungkap Nasrul.

Bahkan, menurut Nasrul, dengan adanya bukti fisik berupa pandam pakuburan kaum di tanahnya sangat kuat bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya. “Disana telah dikubur anggota kaum kami sejak lama, itu adalah bukti nalar dan bukti logika bahwa tanah itu milik kami, siapa pula dia yang mengguggat tanah kami,” tambahnya.

Sementara itu, Armidas menjelaskan bahwa putusan ini adalah putusan yang tidak adil karena kaumnya memiliki kekuatan hukum atas tanah tersebut. Vonis inkrah lebih 45 tahun silam, yaitu putusan perkara nomor 52/1969/Pdg tanggal 3 Februari 1971. “Tanahnya adalah objek perkara sekarang dan putusan ini tidak digugat oleh Zainuddin Husien Dt Rajo Lenggang Cs selaku tergugat A, ditambah lagi si Hakim yang terhormat tidak memedomaninya. Sehingga seharusnya putusan perkara nomor 107/Pdt-G/2003/PN Pdg adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi,” jelas Armidas saat bertandang ke redaksi Indonesia Raya.

Armidas yang saat ini berusia 62 tahun, mengatakan bahwa didalam tanahnya tersebut ada tower telekomunikasi yang berdiri dengan sistem sewa lahan. Armidas memiliki bukti sewa menyewa tower tersebut selama 10 tahun sejak tahun 2008. “Iya, sewanya habis ditahun 2018 nanti, pihak provider telekomunikasi itu menyewa dengan kaum kami, kalau tanah ini adalah milik mereka, kenapa tidak mereka permasalahkan sewaktu pihak provider menyewa, kan lucu,” tambahnya.

Armidas berharap ada titik terang persoalan tanah ini. Ia berharap kepada pihak-pihak yang bisa membantu seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, DPR, Komnas HAM bisa membantu. “Demi tegakknya keadilan, mohon kami dibantu, sudah lebih 2 tahun kami teraniaya, kami cuma rakyat kecil, rumah-rumah kami dirobohkan, tempat mencari makan bagi kami telah dirampas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya sendu.

Lebih lanjut dikatakan Armidas bahwa dirinya sampai saat ini masih memegang bukti surat tahun 1929 dengan tulisan Arab Melayu. Surat tersebut sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. “Saya pegang bukti itu, tidak ada lagi sebenarnya celah untuk orang lain agar mengaku-ngaku bahwa tanah ini milik dia. Walau mereka menang di tingkat Mahkamah Agung, perlu juga diingat bahwa Mahkamah Allah nantinya lebih berarti,” tandasnya.

Lahan tersebut berada di Tanah Sirah, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji. Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan berlangsung pada Kamis 2 Oktober 2014 silam, namun dari 7,3 hektare lahan yang ada hanya 5,4 hektare yang dilakukan eksekusi pada waktu itu. Sementara itu, pihak Zainuddin Husien Dt Rajo Lenggang untuk upaya konfirmasi, sampai berita ini naik cetak tidak dapat dihubungi. (Abdi)

Read more
Bongkar Hingga Tuntas Kasus Perkosaan oleh Oknum TNI Payakumbuh

Bongkar Hingga Tuntas Kasus Perkosaan oleh Oknum TNI Payakumbuh

EkspresNews.com – 20 Januari lalu Sumatera Barat dikejutkan dengan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan (Inisial RI) di Payakumbuh yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang oknum TNI anggora Denzipur II/PS Payakumbuh. Pasca rekontruksi, diketahui penyidik Denpom Padang menduga pelaku sama sekali tidak melakukan perkosaan namun hanya melakukan pelecehan seksual.

Fakta-fakta yang terungkap selama proses hukum seperti yang tertulis dalam relis yang diterima EkspresNews, Rabu (8/3/2017), kuat dugaan pelaku sengaja  membuat korban tidak sadarkan diri dengan cara memaksa dan membujuk rayu korban meminum minuman beralkohol tinggi. Akibatnya korban tidak sadarkan diri. Patut diduga hal ini sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menerima hukuman yang ringan atas perbuatan yang dilakukan karena sulitnya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP khususnya terkait keterangan saksi. Selain itu, terungkap fakta ketika korban dirawat pada RSUD. Adnan WD korban diberikan obat postinur yang biasanya diberikan pada korban perkosaan agar mencengah kehamilan di kemudian hari.

Menurut Direktur LBH Padang Era Purnama Sari, urgen untuk memastikan dalam proses hukum yang sedang berjalan pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya secara utuh. Secara rasional, LBH Padang menilai beberapa informasi yang sengaja dikaburkan oleh pelaku terkait hal ihwal apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apakah memang sekedar pelecehan seksual belaka atau malah memang terjadi perkosaan secara bersama-sama terhadap korban? Pertanyaan ini mesti terjawab dalam  proses hukum demi keadilan bagi korban. Faktanya luka yang didapatkan korban sangat tidak rasional diterima hanya karena pelecehan seksual saja. Potongan-potongan kejadian ini yang mesti sama-sama dikuak oleh Penyidik Denpom dan Oditurat Militer saat ini.

Jika direfleksikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi setiap tahunnya. Tahun 2016, LBH Padang mencatat sebanyak 23 pengaduan yang ada di LBH Padang. Sebanyak tiga kasus yang dikonsultasikan kekerasan didalam hubungan pernikahan, sebanyak sembilan kasus merupakan kekerasan berujung perceraian, sebanyak empat kasus merupakan kekerasan seksual (perlidungan perempuan), dua kasus melaporkan tentang hak atas pendidikan atas perempuan korban kekerasan, tiga kasus yang dilaporkan terkait perempuan selaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dua kasus anak berhadapan dengan hukum (perlindungan anak).

Untuk itu, LBH Padang mendesak Oditurat Militer menggunakan keterangan ahli khususnya dibidang medis (bagian forensik) sebagai petunjuk atas kejelasan peristiwa yang terjadi dengan pertimbangan luka yang diderita korban. Selain itu, dengan momentum Hari Perempuan Sedunia (yang selalu diperingati pada 8 Maret) mestinya semua pihak terlebih Aparat Penegak Hukum mampu menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual secara utuh dengan cara “Bongkar Hingga Tuntas Pelaku Perkosaan”.

(LBH Padang)

Read more
Catatan LBH Padang 2010 – 2016, Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan?

Catatan LBH Padang 2010 – 2016, Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan?

EkspresNews.com – Dalam kurun waktu 2010-2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat 80 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum baik Polisi, TNI, Petugas Lapas, Hakim, Satpol PP sebagai pelaku.

Kasus-kasus tersebut terekam dalam bentuk penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pengancaman, dengan korban sebanyak 282 orang. Pelaku tertinggi adalah Polisi, TNI, Petugas LP, Satpol PP Sepanjang tahun 2016 LBH Padang mendampingi 6 kasus kekerasan dengan klasifikasi, 3 kasus penyiksaan, 3 kasus penganiayaan, 1 kasus dilakukan oleh TNI, 1 kasus dilakukan oleh Satpol PP, 1 kasus dilakukan oleh sipir penjara (Lapas), dan 3 kasus dilakukan oleh Polisi.

Tentu banyak kasus yang luput dari perhatian LBH Padang, tetapi data tersebut minimal memberikan gambaran tentang potret penegak hukum di Sumatera Barat. Perbuatan-perbuatan oknum aparat penegak hukum jelas menggerogoti rule of law yang tidak dapat  dibenarkan dalam sudut pandang apapun baik hukum maupun moral. “Perbuatan ini menghancurkan kewibawaan penegak hukum dan membuat publik kehilangan rasa percaya bahwa mereka dapat hidup aman dalam perlindungan negara hukum,” tulis LBH Padang dalam relis yang diterima, Rabu (1/2) di Padang.

Cara satu-satunya untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan publik yang hilang adalah institusi penegak hukum memastikan bahwa pelaku diperiksa dan diadili dengan proses pembuktian yang tuntas dan menyeluruh melalui proses yang jujur dan adil. Proses yang mampu menyampaikan pesan bahwa “Oknum Aparat Penegak Hukum tidak Kebal Hukum”. Faktanya dari 80 kasus di atas hanya ada 5 kasus yang sampai pada proses pengadilan.

Sebagian besar mengendap kasus-kasus kekerasan terutama penyiksaan mengendap di tingkat Penyelidikan/penyidikan, tidak diperiksa sama sekali atau hanya dikenakan sanksi disiplin. LBH mencatat sejumlah kasus penting dan urgen yang didampingi LBH Padang dalam kategori penyiksaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban. Pertama kasus Oki dan Andi, Oki dan Andi disiksa oleh Kepolisian Resor Kota Padang pada tahun 2014. Mereka dipaksa mengaku telah melakukan penjambretan, Oki dan Andi sengaja ditembak di bagian kaki hingga akhirnya terpaksa mengakui sangkaan. Andi dan Oki sendiri dijatuhi 12 tahun penjara. Tetapi kasus penyiksaannya sendiri tidak pernah diproses di Polda Sumbar.

Kedua Kasus penyiksaan terhadap Oktavianus tahun 2015 oleh Kepolisian Sektor Bonjol Pasaman. Ia dilaporkan melakukan pencurian seekor kerbau dan meningkal tidak lebih dari 10 jam setelah ditangkap. Diduga Polisi sengaja membiarkan pelapor menyiksa Oktavianus dikantor Kepolisian hingga meninggal. Pemilik kerbau sendiri sudah divonis bersalah tetapi kepolisian tetap tidak disentuh. Ketiga Kasus Defri, yang disiksa di Polsek Nanggalo tahun 2016, ia ditangkap karena jambret Hp, namun dalam pemeriksaan Polisi menyiksa Defri dan memaksa Defri mengaku atas pencurian 20 buah kasus pencurian sepeda motor dan emas senilai 66 juta. Ia dipukuli dan disetrum, saat ini Defri dan rekannya sedang dalam proses persidangan kasus jambret Hp dan Pencurian emas namun kasus penyiksaaan nya sendiri tidak ditindaklanjuti. Padahal di dalam persidangan Rekan Defri sesama Terdakwa terang-terangan menunjuk Polisi pelaku penyiksaan saat pelaku diperiksa sebagai saksi verbalisan.

Allan Wahyudi adalah kekerasan yang mengakibatkan kematian yang diduga dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas Resor Sijunjung. Allan diduga meninggal setelah motornya ditendang oleh aparat Kepolisian lalu lintas Resor Sijunjung dalam sebuah razia “illegal”. Kepolisian mengirimkan SP2HP kepada LBH Padang terakhir kali pada tanggal 7 September 2016, yang menyampaikan kendala belum adanya saksi yang melihat kejadian. Pasca SP2HP tersebut LBH Padang menghadirkan saksi-saksi kunci di bawah perlindungan LPSK untuk diperiksa oleh Penyidik.

Namun setelah itu tidak ada perkembangan berarti terhadap kasus Allan Wahyudi. Terbaru adalah kasus penyiksaan terhadap Ridwan di LP Muaro Padang, dilatarbelakangi persoalan hutang piutang Ridwan disiksa di oleh sipir penjara, dipukuli, disetrum hingga dipaksa meminum air kencing napi lainnya.

Belum jelas siapa yang memanfaatkan siapa, apakah Sipir memanfaatkan napi, atau Napi yang memanfaatkan Sipir dalam dugaan praktik bisnis-bisnis di LP yang jelas kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi di dalam otoritas LP pertanggungjawabannya adalah pihak Lapas. LBH mengecam Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan “Rio M Sitorus” yang terus memaksa korban untuk mencabut laporan, mencabut kuasa dan memaksa keluarga untuk membuat surat pernyataan tidak akan menuntut.

LBH Padang melihat macetnya kasus-kasus penyiksaan disumbang karna factor tidak bebas dan independennya penyidik sebagai pintu pertama dalam sistem peradilan pidana. Terdapat Conflict  of interest yang sangat kuat. Hal ini terbaca pola-pola pemeriksaan kasus yang cenderung melindungi pelaku. Pembentukan opini publik di media dengan kecendrungan memanipulasi fakta, menghalang-halangi hak bantuan hukum korban, menghambat proses pelaporan, Visum et Repertum yang tidak tuntas, mengintimidasi pelapor, membujuk rayu pelapor, memainkan Pasal.

Ini jelas bertentangan dengan prinsip fair trial. Padahal Deklarasi Universal HAM telah menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak setiap individu untuk memperoleh hak atas peradilan yang adil dan merdeka.

Bukan saja menyangkut pemeriksaan dalam ruang-ruang persidangan tetapi juga meliputi proses-proses yang mendahuluinya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta proses pasca pemeriksaan pengadilan. Fair trial merupakan sebuah norma hukum HAM internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan tidak sah dan sewenang-wenang yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, Konvenan Hak Sipil Politik, Konvensi anti penyiksaan, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sejumlah norma hukum positif dimana jaminan atas fair trial dapat ditemukan.

LBH Padang bersama keluarga korban Kekerasan Allan Wahyudi, keluarga Korban Penyiksaan Andi dan Oki, Keluarga Korban Defri, Keluarga Korban Ridwan mewakili korban-korban penyiksaan meminta aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang segera memperoses seluruh kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya:

  1. Mendesak Kapolda melakukan pengawasan dan memastikan Penyidik Reskrim Umum Polda memproses dan melimpahkan kasus Allan Wahyudi, Kasus Oki dan Andi, Kasus Defri, dan Kasus Ridwan kepada Kejaksaan;
  2. Mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengambil alih penanganan kasus-kasus penyiksaan yang ditangani di level Poleres dan Polsek tetapi tidak jelas prosesnya terutama Kasus penyiksaan Oktavianus di Polres Bonjol Pasaman, Kasus Riki di Sungai Rumbai;
  3. Mendesak Kepala Kanwil Hukum dan HAM untuk mencopot jabatan Kepala Pengamanan LP “Rio M. Sitorus” dan melakukan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan
  4. Mendesak Kepala Kanwil Hukum dan HAM memastikan keamanan Muhammad Ridwa, korban penyiksaan LP Muaro Padang baik secara psikis maupu mental.

(LBH Padang)

Read more
Mengintip Proyek-Proyek Wanprestasi di UNP

Mengintip Proyek-Proyek Wanprestasi di UNP

Proyek wanprestasi kian menggila di UNP. Aktivis anti korupsi mengecam, rakyat mengelus dada. Kontraktor pelaksana tertawa lebar. Perpanjangan waktu sesuai dengan Perpres seakan dijadikan tameng untuk berlindung ?

CIMG6925EkspresNews.com – Gelombang kecaman terhadap banyaknya proyek-proyek tahun anggaran 2016 yang didanai dari pajak rakyat lewat APBN tidak selesai sesuai kontrak di Universitas Negeri Padang (UNP), berdatangan dari aktivis anti korupsi dan pemerhati jasa konstruksi yang ada di daerah ini. Malah ironisnya beredar rumor yang menyebut-nyebut banyak proyek yang belum siap itu tapi sudah di-PHO-kan sementara pekerjaan tetap berjalan. Padahal, kata salah seorang pemerhati jasa konstruksi yang mengaku bernama Arya Kemuning, proyek yang di-PHO-kan itu harus siap 100 persen. Jika tidak, katanya lagi, itu bukan PHO namanya tapi putus kontrak. “Untuk mem-PHO-kan sebuah pekerjaan proyek harus siap 100 persen,” ujarnya kepada Indonesia Raya Senin  siang (9/1), di depan gedung-gedung yang para pekerja masih kelihatan sedang bekerja di Universitas Negeri Padang (UNP).

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews) di Universitas Negeri Padang (UNP) Kamis (9/1-2017) sekitar pukul 14:00 WIB, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, paket-paket proyek yang didanai dari APBN 2016 yang nota bene adalah uang rakyat seharusnya pada 18 Desember 2016 laporan administrasi seluruh kegiatan sudah harus masuk ke KPKPN. Tapi, fakta yang terungkap di lapangan, Senin (9/1-2017) sekitar pukul 14:00 WIB kegiatan masih berlangsung di beberapa titik gedung proyek yang menggunakan anggaran tahun 2016. “Saya heran, kenapa perusahaan atau kontraktor-kontraktor yang tidak becus atau tidak profesional seperti ini dapat juga pekerjaan di Universitas Negeri Padang. Ada apa antara kontraktor pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ?” ujar Arya Kemuning yang tengah termangu menyaksikan kegiatan yang masih berlangsung.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di seluruh proyek infrastruktur pembangunan gedung-gedung baru di Universitas Negeri Padang (UNP), gedung-gedung baru di paket proyek 2016 seluruh areal parkir atau pelataran parkir harus diaspal semua di RAB dengan aspal hotmix. Tapi fakta yang terungkap di lapangan ketika Indonesia Raya turun pada Senin (9/1-2017)) sekitar pukul 14:00 belum satu pun yang diaspal. Akan tetapi, alat-alat berat terlihat masih melakukan aktivitas pemadatan sebelum aspal dilakukan.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak sekarang, apakah seluruh pelataran parkir paket gedung-gedung baru itu termasuk yang diperpanjang waktunya 50 hari seperti yang diukatakan KPA Alizamar sebagai penanggung jawab seluruh paket proyek di UNP ini. Salah seorang pekerja yang mengaku bernama Oyong kepada Indonesia Raya mengatakan bahwa gedung ini sudah di-PHO 100 persen. Tapi  KPA seluruh paket proyek UNP Tahun anggaran 2016 Alizamar terkesan berlindung di balik kelemahan perpres tentang perpanjangan waktu. Padahal seharusnya, pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah disepakatai kontrak harus diputus.

Rumor yang beredar di lapangan, ada indikasi permainan proyek tahun anggaran 2016 di UNP yang dikelola oleh Alizamar, yang terindikasi berpotensi merugikan keuangan negara. Indikasi itu terlihat pada pelaksanaan proyek tahun anggaran 2016 di Universitas Negeri Padang (UNP), yang diduga kuat adanya laporan fiktif atas keterlamabatan pekerjaan. Dalam hal ini seharusnya putus kontrak, tetapi oleh tim Alizamar proyek tetap di-PHO-kan dengan laporan selesai 100 persen meski pekerjaan  belum selesai dan masih tetap berlangsung di lapangan. Informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan juga menyebutkan, bahwa Alizamar yang Wakil Rektor II itu sebagai pengelola proyek-proyek tahun anggaran 2016 di Universitas Negeri Padang (UNP), disebut-sebut sebagai salah satu tim penggalang dana pemenangan Yanuar Kiram pada pemilihan rektor Universitas Negeri Padang (UNP) baru-baru ini. Malah lebih ironisnya, kontraktor pun disebut-sebut ikut berpartisipasi untuk menggalang suara kemenangan bagi Yanuar Kiram. Akibatnya, terjadilah wanprestasi pada hampir seluruh gedung-gedung baru di paket  proyek tahun 2016 ini, atau proyek tidak selesai sesuai kontrak.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Padang (UNP) saat itu, Alizamar yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Paket-paket proyek pembangunan UNP tahun anggaran 2016, mengatakan, bahwa paket-paket proyek pembangunan gedung yang tidak siap sesuai kontrak itu tidak dilakukan pemutusan kontrak. Sebab, katanya lagi, karena ia memanfaatkan perpanjangan waktu 50 hari dengan membayar denda 1 permil perhari sesuai dengan Perpres No : 54 Tahun 2010, dengan perobahan Perpres NO ; 70 Tahun 2012. “Tidak ada kontrak yang diputus, karena kami memanfaatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan Perpres,” tulis Alizamar dalam sebuah pesan singkat, Selasa (10/1).

(Harianof)

Read more
Negara Mengalami Kerugian Miliaran Rupiah, SPJ Fiktif Ditemukan di Dinas Prasjaltarkim

Negara Mengalami Kerugian Miliaran Rupiah, SPJ Fiktif Ditemukan di Dinas Prasjaltarkim

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali disulitkan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar. Pasalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumbar menemukaan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait pembebasan tanah masyarakat di beberapa titik di Sumbar pada instansi tersebut. Diduga penyelewengan itu dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bernama Ir. Yusafni.

EkspresNews.com – Sekretaris Daerah Ali Asmar mengatakan, penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh seorang staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dinas tersebut. Diperkirakan Negara mengalami kerugian miliaran. Meski begitu, saat ini BPK Sumbar sedang melakukan investigasi berapa pastinya jumlah uang Negara yang diselewengkan oleh pelaku.

Sumbar Ali Asmar mengatakan, Sampai saat ini, pelaku diduga telah melakukan penyelewengan terhadap proyek Jalan Samudra kota Padang dan proyek fly over Padang Pariaman dengan kerugian Negara mencapai Milyaran. “Kami belum bisa mengatakan jumlahnya secara pasti, karena sedang dilakukan investigasi oleh BPK, tapi yang ditemukan saat ini Negara mengalami kerugian Milyaran rupiah,” ujarnya saat jumpa pers dan didampingi oleh Kepala Bappeda Hansastri, kepala inspektorat Erizal, Asisten Bidang Pemerintah Devi Kurnia, dan Kabiro Humas Jasman di ruangan Biro Humas Setdaprov pada Kamis (5/1) lalu.

Ia mengatakan, pelaku melakukan penyelewengan tersebut dengan sangat rapi. Katanya, bila dilihat dari segi administrasi semuanya lengkap. Tidak ada yang kurang. Akan tetapi, bila dilihat ke lapangan adanya beberapa SPJ yang dipalsukan atau fiktif. “Administrasinya lengkap, tetapi ada SPJ yang dipalsukan. Misalnya, tanah yang dibebaskan itu ada sekitar 10 orang pemiliknya, tetapi di SPJ ditemukan lebih dari 10 buah. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan pun lebih banyak,” jelas Ali Asmar.

Semetara itu, Kepala Inspektorat Sumbar Erizal mengatakan, sangat terkejut karea adanya temuan seperti itu. Hasil temuan pihaknya, pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan orang yang menerima ganti rugi. Di samping itu, katanya, ada beberapa yang diubah dalam kuitansi. “Pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan. Jadi dibuat dua rangkap,” katanya.

Kemudian, Kepala Bappeda Sumbar Hansastri mengatakan, pelaku sudah mengakui kalau ia bermain tunggal dalam penyelewengan itu. Kabar yang tidak mengenakkan itu juga sudah disampaikan kepada Gubernur. Oleh sebab itu, lanjutnya, untuk anstisipasi ke depan, pemerintah provinsi Sumbar akan merevisi Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2016. Dalam Pergub tersebut akan dipertegas sanksi terhadap atasan bila bawahannya melakukan penyelewengan.

Ia berharap dengan adanya Pergub tersebut, hendaknya atasan benar-benar terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. “Setidaknya atasan harus tahu. Jangan sembarang tanda tangan dan menyetujui saja. Nanti terjerat hukum pula,” katanya.

Sementara itu, mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang menfiktifkan SPJ adalah sesuai dengan undang-undang dan hukuman berat. Pelaku harus mengembalikan uang yang diselewengkan tersebut ke kas Negara atau kas daerah. BPK Sumbar sudah memberikan waktu selama 60 hari. “Saat ini BPK masih dalam tahap investigasi. Hasilnya nanti akan dibawa ke sidang majelis pegawai. Hukamannya berat. Bisa dipecat sebagai ANS,” ujar Ali Asmar.

Ali Asmar sangat menyayangkan hal itu dilakukan oleh Aparatur Negara Sipil (ANS) di Sumbar. Padahal Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selalu mengingatkan agar jangan melakukan tindakan korupsi. Di samping itu, ia pun khawatir temuan yang terjadi saat ini akan memengaruhi opini BPK terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diaraih empat kali berturut-turut oleh Sumbar.

(Asra)

Read more