Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

rokok-ilegalEkspresNews.com – Ditemukannya rokok ilegal beberapa waktu lalu di kota Padang mendapat perhatian khusus dari ketua Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyatakan, hal itu adalah sesuatu yang penting. Menurutnya, pembawa atau pengedar rokok tersebut harus diberi sanksi yang tegas.

Ketua Dewan tersebut menyatakan, toko orang yang berjualan rokok ilegal tersebut harus ditutup. Menurutnya, apabila tidak diberi sanksi yang tegas, peristiwa tersebut sangat merugikan pemerintah.

“Kalau ada penumpukan rokok yang tidak berlebel ini, tokonya harus tutup tidak boleh lagi. Kalau tidak pernah diberi sanksi hal seperti ini membahayakan. Sangat merugikan pemerintah dengan pajak,” jelasnya usai Rapat Paripurna DPRD Sumbar di gedung DPRD Sumbar pada Senin (31/10) lalu.

Tidak hanya itu, lanjutnya, rokok illegal tersebut juga membahayakan perokok. Oleh sebab itu, katanya, yang membawa dan mengedarkan barang dilarang tersebut harus dipenjarakan.

“Kita tdak tahu, illegal apakah rokoknya memang betul mereknya merek lain, rokoknya tidak benar, ini membahayakan bagi perokok. Yang menjual rokok itu harus dipenjarakan. Atau kalaupun ada yang membuka dan menjual barang itu hukum juga harus ditegakkan. Jangan dibiarkan saja,” lanjutnya.

Meski negitu, ia mengaku belum ada komunikasikan dengan pihak lain, tetapi kata politis dari Partai Golkar itu, dalam waktu dekat ia akan menyampaikan ke Wakil Kepala Polisi Daerah Sumbar. “Kita akan segera membahasnya,” katanya.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Sumbar berhasil menemukan rokok ilegal.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Andhi Pramono menyatakan, ia telah berhasil menyita empat juta batang rokok ilegal. Menurutnya, tentu saja hal itu sangat merugikan negara. “Jika tarif cukai rokok sebesar Rp400, maka ada sekitar Rp1,6 miliar kerugian negara dari Januari sampai Oktober ini karena rokok ilegal tersebut,” jelasnya.

Di samping itu, ia pun menyatakan, rokok ilegal tersebut ditemukan di jalur darat dengan bermacam pelanggaran, yaitu tanpa lebel cukai, cukai yang dipalsukan, cukai bekas, dan menggunakan cukai merek rokok lain.

“Untuk September 2016 saja kami telah menyita 3.266 batang rokok ilegal dari berbagi merek seperti Luffman, Bintang Super Premium, Gudang Cengkeh, X5, Miami mild,” ujarnya.

Ia mengaku kesulitan menindaklanjuti rokok ilegal tersebut karena pada kemasan rokok tidak dituliskan siapa dan dimana rokok tersebut diproduksi serta kadar kandungan bahan-bahan yang digunakan. (Asra)

Read more
Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Audit Kelok 9 Dari Proses Awal Tender

Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Audit Kelok 9 Dari Proses Awal Tender

Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan tindaklanjut dari laporan itu tidak jelas di Kejati Sumbar. Sebab, di mata mereka, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan.

EkspresNews.com – Mengundang komentar dari beberapa kalangan, Koordinator Bidang Hukum & Pemantau kebijakan Publik LSM Sopan, Okdonald, berpendapat, bagaimanapun laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pengadaan dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan jalan Nasional (BPJN) Wilayah I ProviNSI Sumatera barat harus diusut. Jika perlu, katanya lagi, kasus seperti ini KPK yang menindaklanjutinya, karena potensi kerugian negara sangat besar sekali. Sudah seharusnya KPK masuk. “Saya melihat dari laporan pengaduan itu telah terjadi pengabaian prinsip penghematan belanja keuangan negara. Akibatnya, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 17 Milyar lebih dari selisih tawaran terendah dengan penawar yang dimenangkan panitia,” kata aktivis anti korupsi Okdonald dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews) Kamis (22/9) pagi.

Ditegaskan Okdonald, dalam tindak pidana korupsi aparat penegak hukum tidak harus menunggu laporan dari masyarakat. Artinya, katanya menjelaskan, KPK tidak perlu menunggu laporan baru dari masyarakat. “Setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti, baik karena ada laporan maupun tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa laporan,” katanya. Tapi yang terepenting sekali, katanya lagi, masyarakat harus berperan aktif. Maka dari itu, yang mengetahui indikasi kasus korupsi pada proses pelelangan, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 tahap 2B di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar tahun 2012 lalu itu, supaya mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejati itu.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga Mantan Pejuang reformasi 98, Miko Kamal SH LLM Ph.D, menyarankan agar pelapor menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk mempertanyakan sampai dimana perkembangan laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada pelelangan dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera barat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar 9 Maret 2012 tersebut. Jaksa punya kewajiban untuk men jawabnya. “Kalau jaksa mengatakan sudah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ada bukti, maka pelapor bisa membuat laporan baru ke KPK sekaitan dengan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B tersebut,” ujar Miko Kamal SH LLM Ph.D saat ditemui Indonesia Raya di kantornya di Padang, hari Kamis, pekan lalu.

Rangga Sari, Mahasiswi Pasca-Sarjana salah satu PTS terkemuka di Kota Medan yang juga pemerhati masalah jasa konstruksi dan lelang proyek-proyek besar yang didanai dari pajak rakyat, berpendapat, pelapor harus mempertanyakan lagi kepada Kejati Sumbar sudah sampai sejauh mana prosesnya. Pasalnya, katanya lagi, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan,” kata Rangga Sari di Kawasan Pecinaan Bukittinggi.

Sedangkan di mata Alumnus Eramus University, Rotterdam, Belanda, Sudi Prayitno SH LLM, pelapor juga berhak mendesak KPK untuk mengambilalih kasus ini sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan supervisi bila kejaksaan dianggap tidak sanggup menyelidiki kasus ini. “Saya melihat KPK menjadi sangat penting bila mengingat tidak jelasnya tindaklanjut dari kejaksaan terhadap dugaan korupsi proses lelang dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini. KPK berwenang mengambialih penanganan kasus ini,” kata advokat & aktivis anti korupsi itu.

Inisitor, Penggagas, dan Pendiri PBHI Sumbar, Yunizal Chaniago, mengatakan, apa pertimbangan pejabat berwenang dalam memproses pelelangan dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B ini menunjuk PT ADHI KARYA sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp 60.445.820.000.00, dengan perbedaan hargta sebesar Rp 17 Milyar lebih dari PT Hutama Karya, yang berakibat berpotensi rugi keuangan negara dari selisih harga tersebut. “Saya melihat di sini telah terjadi penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yang berakibat berpotensi merugikan keuangan negara. Di sini juga telah terjadi pengabaian prinsip penghematan belanja keuangan negara. Akibatnya, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 17 Milyar lebih,” ujar Koordinator Devisi Hak-hak Sipil Politik LBH Padang ini di Kawasan GOR Agus salim Padang.

Jon menyarankan, begitu Yunizal Chaniago acap disapa, agar KPK mengambil alih penanganan kasus ini dengan memanggil koorporasi PT ADHI KARYA selaku perusahaan yang dimenangkan oleh pejabat berwenang dalam proses lelang, Kepala BPJN Wilayah I Sumbar selaku KPA, Satker, PPK, dan POKJA untuk dimintai keterangannya. Apa pertimbangan mereka menunjuk PT ADHI KARYA sebagai pemenang dengan penawaran Rp 6,44 Milyar dengan perbedaan haega Rp 17 Milyar lebih dari PT Hutama Karya.

Sementara itu, Satker Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012, Ir Dahler MSC, mengatakan, bahwa mereka sudah diperiksa oleh jaksa lebih dari satu bulan. Penawaran PT Hutama Karya (Penawar terendah) tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi, yang menang yang no 5 penawar no 1 s/d no 4 terendah gugur secara teknis. “PT Hutama Karya sebagai penawar terendah salah membuat tawaran, makanya yang dimenangkan itu adalah peserta yang no 5,” kata Dahler kepada kontributor Indonesia Raya, Met Osman, Kamis (15/9) siang, di kantornya.

Tetapi Tomi, Kabag pemasaran PT Hutama Karya, tidak sependapat dengan Satker Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Ir Dhaler MSC. Dia justeru mengatakan kepada Indonesia Raya, dengan tawaran Rp 43 Milyar itu sudah beruntung. “Dengan tawaran Rp 43 Milyar itu kami telah beruntung. Itu dihitung berdasarkan analisi dan diagnose yang matang oleh ahli-ahli kami, dan sudah dua kali dipresentasikan di kantor,” kata Tomi dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, (21/9) siang.

Nah.., akankah rekayasa penjarahan uang negara pada proyek pembangunan jembatan kelok 9 Tahap 2B di Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan penggiat anti korupsi kepada Kepala kejaksaan Tinggi Sumbar ini terkuak nyata ? Waktulah yang akan menjawab !

(Harianof)

Read more
Tender Kelok 9 : Sebuah Rekayasa Penjarahan Uang Negara ?

Tender Kelok 9 : Sebuah Rekayasa Penjarahan Uang Negara ?

Mafia tender atau yang lebih popular disebut “lingkaran setan tender-tenderan“ yang berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah seperti indikasi korupsi proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wilayah I Sumbar yang berpotensi rugi keuangan negara Rp 17 Milyar lebih dari selisih penawar terendah dengan penawar yang dimenangkan pejabat berwenang terkait proses lelang ini.

EkspresNews.com – Kalau ada rekor indikasi tender diatur dalam proyek-proyek besar yang berpotensi rugi keuangan negara milyaran rupiah yang nota bene adalah uang rakyat mungkin Sumbar salah satunya. Persyaratan administrasi yang tidak lengkap terkesan menjadi siasat yang dicari-cari untuk memenangkan perusahaan yang dijagokan pejabat berwenang dalam memproses tender tersebut. Sementara harga yang seharusnya dikompetisikan dan telah menjadi roh pelelangan itu seakan dikesampingkan. Lebih ironinya lagi, Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh POKJA di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang terindikasi kasus korupsi yang berakibat rugi keuangan  negara mencapai Rp 17 Milyar lebih.

Tak tanggung-tanggung, penggiat anti korupsi yang seharusnya diberi reward oleh Pemerintahan Presiden Joko Widoo yang kesohor dengan Nawacita-nya itu pada Maret 2012 lalu melaporkan hasil investigasi yang dilakukannya sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sang-Penggiat Anti Korupsi itu merinci, Rekayasa Proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan kompleks. Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Baca Juga : Aktivis Anti Korupsi Desak KPK

Bagian pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi. Bagian ke dua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks. “Indikasi awal dalam pengadaan ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA dan PT WASKITA KARYA karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian APBN untuk mendanai proyek tersebut,” tulis Sang-Penggiat Anti Korupsi itu dalam laporannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2A karena PT Hutama Karya, dianggap “mbalel “ pada apket sebelumnya yaitu Paket Kelok 9 Tahap 2B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II mulai mengusulkan “blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan Harga Penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu). Ironisnya lagi, demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon Pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2A : Karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2B maka sekarang giliran PT WASKITA KARYA ditunjuk sebagai pemenang atau PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan berbagi job di antara keduanya, sehingga pembagian menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. “Lengkap sudah rekayasa penjarahan uang negara pada Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat,” tulisnya rada kecewa.

Baca Juga : Menguak Rekayasa PROSES LELANG KELOK 9

Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan tindaklanjut dari laporan itu tidak jelas di Kejati Sumbar. Sebab, di mata mereka, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan.

(Harianof)

Read more
Menguak Rekayasa Proses Lelang Kelok 9

Menguak Rekayasa Proses Lelang Kelok 9

Laporan pengaduan indikasi korupsi proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B Tahun Anggaran 2012 di BPJN Wilayah I Sumbar ke Kejati tidak jelas juntrungnya. Padahal, potensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih. Kenapa jaksa terkesan kurang tertarik menguak rekayasa proses lelang yang berujung pada korupsi di bidang pengadaan ini ?

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur selama beberapa tahun, namun Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Barat dibuka kembali. Laporan tertanggal 9 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, merujuk laporan  informasi dan hasil penyelidikan seorang penggiat anti korupsi (pelapor) sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang, pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh Pokja di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat. “Telah ditemukan adanya indikasi kasus korupsi yang berakibat, berpotensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih,” tulis pelapor yang juga penggiat anti korupsi dalam surat pengaduan itu.

Sehubungan dengan hasil tersebut di atas, tulisnya lagi, harapannya sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan demi NKRI, maka kiranya bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dan jajaran dapat mengusut tuntas kasus ini yang telah nyata-nyata dan jelas merugikan keuangan negara. Untuk memperjelas laporannya tersebut, tulisnya dalam surat itu, ia lampirkan data awal sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam laporan hasil penyelidikan itu, ia menjelaskan bahwa Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 67, 6 Milyar di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dengan metode pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi. Telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara.

Faktanya, rekayasa proses pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan  kompleks. Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 Tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pasca-kualifikasi. Yang kedua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks.

Indikasi awal dalam ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA (BUMN) dan PT WASKITA KARYA (BUMN) karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian dana APBN untuk mendapat proyek tersebut. Proses pengadaan, Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B, pagu dana sebesar RP 67,6 Milyar, dengan sistem pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi-sistem gugur-1 sampul. Jembatan kelok 9 Tahap 2A, pagu dana sebesar Rp 122 Milyar, dengan sistem pengadaan secara kualifikasi. Hasil prakualifikasi, dari hasil prakualifikasi oleh Pokja dinyatakan lulus 5 (lima) perusahaan yaitu, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2 A karena PT Hutama Karya, dianggap “ mbalelo “ pada paket sebelumnya yaitu paket kelok 9 Tahap 2 B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II mulai mengusulkan “ blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan harga penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu). Bahkan demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2 A, karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B  maka sekarang giliran PT Waskita Karya ditunjuk sebagai pemenang atau PT Pemangunan Perumahan dengan berbagi job diantara keduan ya, sehingga pembagiannya menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. Lengkap sudah rekayasa penjarahan  uang negara pada Proyek Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil lelang, pada tanggal 7 Pebruari 2012 telah dilakukan pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut : PT Hutama Karya dengan penawar Rp 43.888.928.000, PT Telaga Megabuana JO PT Dayatama Beta Mulya Rp 51.104.714.000, PT Cahaya Tunggal Abadi Rp 52.102.565.000, PT Global Daya Manunggal Rp 52.731.703.000, PT ADHI KARYA Rp 60.445.820.000, PT Pembangunan Perumahan Rp 61.358.000.000, PT Waskita Karya Rp 62.056.034.000.

Evaluasi penawaran, dari data evaluasi penawaran yang dilakukan Pokja terlihat penawaran NO : 1 s/d NO 4 terendah digugurkan secara teknis termasuk PT Hutama Karya yang bertahun-tahun terlibat dalam pelaksanaan proyek kelok 9 sebelumnya. Pengumuman lelang, seperti dugaan sebelum tender, ternyata PT ADHI KARYA, ditunjuk sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp 60.445.820.000.00, dengan perbedaan harga sebesar Rp 17,6 Milyar dari PT Hutama Karya, yang merupakan kerugian keuangan Negara.

Dalam surat laporan pengaduan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, pelapor berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka pelapor berpendapat, penetapan pemenang pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kelok tahap 2 B oleh Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat kepada PT ADHI KARYA, merupakan bukti dari hasil sebuah rekayasa proses pelelangan Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan memasukan syarat tambahan pada keteran gan lainnya antara lain RC BOX Grider dan galian batu 40.000 m3. Nyata-nyata bertentangan dengan Prepres NO : 54 Tahun 2010, tidak kompleks (lihat lampran RAB dan pekerjaan utama yang ada) sekaligus guna untuk membentengi rekanan-rekanan  lainnya mengakibatkan, kerugian keuangan  negara sebesar Rp 17,6 Milyar.

Di penghujung surat laporan pengaduan itu, pelapor meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, dapat mengusut tuntas penyelewengan, penyalahgunaan  jabatan yang berakibat, berpotensi merugikan keuangan negara. Serta menindak para pelakunya.

Laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wil I Sumbar ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka menyesalkan laporan pengaduan itu tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Sebab, di mata mereka, pelelangan proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B itu telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara Rp 17,6 Milyar.

Mantan aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, berpendapat, karena kerja sudah selesai dan proyek sudah diserahterimakan dan sudah diresmikan Presiden SBY 2013 lalu, seharusnya kejaksaan melanjutkan ke penyelidikan karena sudah ada laporan masyarakat. “Kejaksaan dapat meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar. Kalau hasil oudit BPK itu terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang merugikan keuangan Negara, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan yang berakibat merugikan keungan Negara Rp 17,6 milyar, jaksa harus melanjutkan dengan menetapkan tersangka,” ujarnya dalam sebuah perbincangan dengan  tabloid ini, Senin (29/8) pagi, di Padang. Lagi pula, katanya, apa pun hasilnya, karena ini sudah diketahui masyarakat dan menjadi perhatian dan perbincangan publik, maka kejaksaan harus terbuka dan transparan kepada public agar tidak terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap masalah ini.

Senada dengan Eddy Mujaddin AWS SH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi Ady Surya juga mengatakan hal yang sama. Jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi pada proses lelang dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 tahap 2B ini untuk mengembalikan kerugian Negara dan menghukum pelakunya. Apalagi tidak sedikit potensi kerugian Negara dengan perbedaan penawaran yang Rp 17,6 Milyar tersebut. “Yang harus dilakukan kejaksaan meminta BPK RI melakukan oudit investigative terhadap tender proyek ini. Kenapa yang penawar tertinggi dengan selisih Rp 17,6 Milyar yang dimenangkan. Dan ada indikasi keganjilan yang menonjol yang dapat merugikan keuangan Negara. Di samping kejaksaan melakukan penyelidikan, kita minta KPK untuk mensupervisi laporan tersebut,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tak berani berdemo ini kepada Indonesia Raya dalam sebuah pembicaraan telpon, Selasa (30/8) sore.

Tetapi Sudi Prayitno SH LLM, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, memberikan pendapat yang lebih keras. Menurutnya, laporan itu harus dipertanyakan lagi kepada kejaksaan sudah sampai sejauh mana prosesnya. Karena, katanya, setiap indikasi tindak pidana korupsi itu harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun  tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan. “Oleh karena ini adalah extra ordinary crime, maka pihak kejaksaan harus extra keras untuk menyelidikinya. Jika perlu terlebih dahulu meminta oudit investigasi BPK RI melalui DPR RI, sebagai institusi yang berwenang untuk memintanya,” kata Alumnus Eramus University, Rotterdam, Belanda, ini kepada Indonesia Raya , kamis (1/9) siang, di Padang.

Dikatakan Sudi, pelapor juga berhak mendesak KPK untuk mengambialih kasus ini sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan supervise bila kejaksaan dianggap tidak sanggup menyelidiki kasus ini. Dan, katanya lagi, KPK menjadi penting bila mengingat tidak jelasnya tindaklanjut dari kejaksaan terhadap dugaan korupsi proses lelang proyek ini. KPK berwenang mengambilalih kasus ini. “ Indikasi adanya  109 transaksi mencurigakan di kalangan pejabat, kepala daerah, politisi, dan penegak hukum di Sumbar dari PPATK, seharusnya ini menjadi entry point bagi KPK untuk mengambilalih kasus ini. Karena bukan tidak mungkin aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi juga aparat di institusi kejaksaan,” ujar mantan aktivis 98 ini.

Nah.., yang menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah rekayasa pross lelang Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2B di BPJN Wilayah I Sumbar ini terkuak nyata ? Waktulah yang akan menjawab ! (Harianof)

Read more
Advokat Bicara Jaringan Sindikasi Mafia LKS Sekolah

Advokat Bicara Jaringan Sindikasi Mafia LKS Sekolah

EkspresNews.com – Advokat & Aktivis Anti Korupsi Virza Benzani SH MH melihat, masih merajalelanya jaringan sindikasi buku LKS ini tak terlepas dari lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Oleh karena itu, dalam hal ini, katanya lagi, kejaksaan bisa melakukan supervise untuk mencegah supaya tidak ada dugaan tindak pidana. “Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai pengawas regulasi tentang PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku tidak melaksanakan fungsinya. Ini patut dipertanyakan, karena ironis sekali praktek jual beli buku LKS bisa terjadi di kota yang mencanangkan pendidikan gratis,” ujar lelaki bertubuh atletis yang pernah magang advokat di Makati, Piliphina ini dalam sebuah perbincangan, Kamis (4/8) sore, di Padang.

Dikatakan Virza Benzani SH MH, Dinas Pendidikan Kota Padang harus pro aktif minta klarifikasi ke sekolah-sekolah seputar praktek jual beli buku LKS ini. Kalau itu tidak dilakukan oloeh Dinas Pendidikan Kota Padang, maka ini merupakan pembiaran proses ketidakbenaran terhadap praktek jual beli buku LKS yang dikhawatirkan terselubung ada gratifikasi yang dilakukan oleh penerbit buku LKS. “Kalau memang Dinas Pendidikan Kota Padang tidak mampu, maka Walikota Padang Mahyeldi harus cepat menanggapi dan menyelaraskan dengan program pemerintah kota Padang tentang pendidikan gratis,” ujar mantan aktivis YLBHI ini.

Menurut Virza Benzani SH MH, dalam hal ini kejaksaan bisa melakukan supervise untuk mencegah supaya tidak ada dugaan tindak pidana. Di lain sisi, katanya lagi, ia meminta DPRD Kota Padang untuk kembali kepada tugas dan fungsinya sebagai pengawas, panggilah walikota untuk mempertanyakan seputar dugaan praktek jual beli buku LKS di beberapa sekolah ini. “Ini sangat kontraproduktif dengan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang. Karena itu, walikota harus menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dengan praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP, Permendiknas dan sangat kontraproduktif sekali dengan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang,” ujar Advokat yang berani mengatakan yang benar sekali pun pahit itu.

Pengamat Pendidikan Dr Syukriadi Syukur M.Pd meminta, Dinas Pendidikan Kota Padang serius mengawasi sekolah-sekolah agar mematuhi Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku dan PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang berkaitan dengan larangan menjual buku LKS. “ Walikota Padang Mahyeldi harus menegur Kepala Dinas Pendidikan Padang yang dinilai telah melakukan pembiaran terjadinya praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah. Ini bisa merusak kebijakan Walikota Padang Mahyeldi yang gencar-gencarnya mencanangkan pendidikan gratis di kota Padang,” kata Dr Syukriadi Syukur M.Pd, Pengamat Pendidikan yang juga mantan anggota komisi pendidikan di DPRD Sumbar, dalam pembicaraan telpon, Kamis (4/8) pagi.

Jika perlu, kata Dr Syukriadi Syukur M.Pd lebih jauh dan serius, komisi pendidikan DPRD Padang memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran terkait untuk membicarakan masalah ini. Kalau memang DPRD Kota Padang mendapatkan bukti tentang terjadinya kegiatan pengadaan nbuku LKS di sekolah tersebut, maka DPRD Kota Padang bisa merekomendasikan pada walikota atau pihak-pihak yang terlibat diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. “Sekiali lagi, ini bisa merusak kebijakan Walikota Padang Mahyeldi dengan pendidikan gratisnya,” katanya.

Tetapi Yunizal Chaniago, Pengamat Hukum, Politik & Pemerintahan, memberikan pendapat berbeda. Dia justeru meminta jaksa melakukan penelusuran terhadap kebenaran adanya praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah. Kalau dari hasil penelusuran jaksa itu memang ditemukan indikasi tindak pidana, katanya lagi, maka penelusuran itu harus ditingkatkan ke penyidikan. “Dalam hal ini jaksa harus pro aktif, mengingat kalau kejadian ini benar adanya maka ini akan merugikan generasi bangsa yang harus mengenyam pendidikan dengan biaya terjangkau, apalagi kalau dihubungkan dengan program Pemko Padang tentang pendidikan gratis. Jangan sampai ini hanya sebuah pepesan kosong belaka,” ujarnya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang advokat dan aktivis anti korupsi, Kamis (4/8) siang, di PN Padang.

Seterusnya, kata Jhon-begitu Yunizal Chaniago acap disapa-kalau penyelidikan jaksa menemukan adanya tindak pidana, maka jaksa harus berani meningkatkan ke proses penyidikan. Karena ini betul-betul merugikan wali murid dan calon penerus generasi bangsa. Oleh karena itu, katanya lagi, walikota sesuai dengan  kewenangannya dapat memanggil Kepala Dinas Pendidikan, bila perlu walikota turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mencari kebenaran terhadap informasi itu. Kalau memang walikota menemukan kebenaran dari informasi itu, maka walikota harus minta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

“DPRD Kota Padang jangan tidur ketika wali murid dililit permasalahan yang begitu rumit soal pendidikan. DPRD Kota Padang bila perlu membentuk Pansus tentang praktek jual beli buku LKS di sekolah-sekolah, dan memanggil pihak yang terkait dengan itu. Mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini harus diputus, karena ini jelas-jelas bertentangan dengan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku, dan PP NO : 17 Tahun 2010 tentang larangan penjualan LKS,” ujarnya.

(Harianof)

Read more