KPK Akan Buktikan Aliran Suap Jual Beli Jabatan ke Menag

KPK Akan Buktikan Aliran Suap Jual Beli Jabatan ke Menag

EkspresNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti kuat adanya aliran dana ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag). Aliran dana ini bakal dibeberkan KPK dalam proses persidangan.

“Di dakwaan kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana, nanti satu per satu akan dibuktikan dalam proses persidangan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin disebutkan Lukman sebagai salah satu pihak yang turut kecipratan aliran dana jual beli jabatan di Kemag. Lukman disebut menerima Rp 70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Lukman membantah menerima uang tersebut. Lukman mengklaim dirinya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi tidak pernah menerima Rp 50 juta yang disebut diberikan Haris di Hotel Mercure Surabaya pada 1 Maret 2019. Lukman juga membantah menerima uang Rp 20 juta yang disebut dalam surat dakwaan diberikan Haris saat bertemu di Tebu Ireng, Jombang pada 9 Maret. Lukman hanya menyebut Haris memberikan uang Rp 10 juta kepada ajudannya dengan alasan tambahan honorarium. Namun, uang tersebut baru diketahui Lukman setelah tiba di Jakarta. Pemberian uang tersebut pun telah dilaporkan dan dikembalikan Lukman kepada KPK.

Menanggapi hal ini, KPK tak ambil pusing dengan bantahan Lukman. KPK meyakini telah mengantongi bukti dan informasi yang kuat adanya pemberian uang kepada politikus PPP tersebut.

“Kalau bantahan kan sering ya kita dengar. Banyak pihak yang pernah ditangani KPK baik tersangka ataupun saksi itu kadang-kadang membantah keterangan-keterangan, silakan saja. Yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan,” kata Febri.

Bahkan untuk memperkuat bukti dugaan ini, KPK bakal menghadirkan Lukman dalam proses persidangan. Termasuk, menghadirkan saksi dan bukti lain yang memperkuat aliran uang untuk Lukman.

“Tentu Menag juga akan dihadirkan sebagai saksi atau pihak-pihak lain atau bukti-bukti lain di mana KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang itu tentu juga akan dihadirkan di persidangan,” katanya.
Tak hanya Rp 70 juta, Lukman juga diduga menerima uang lainnya. Saat ini, KPK masih mendalami uang Rp 180 juta US$ 30.000 yang disita tim penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja Lukman Hakim beberapa waktu lalu. KPK meyakini uang ratusan juta tersebut terkait dengan jual beli jabatan. Untuk itu, Febri memastikan, KPK bakal membeberkan asal usul uang ratusan juta di laci ruang kerja Lukman dalam proses persidangan.

“Itu nanti akan dibuka di persidangan saya kira karena itu kan bagian dari uang atau benda yang kami sita dalam proses penyidikan tapi sejauh ini semua benda yang disita termasuk uang yang kami temukan di laci meja kerja Menag pada saat itu tentu diduga terkait dngn pokok perkara atau penangananan perkara ini, bisa saja itu nanti itu bagian dari proses pembuktian. Apakah nanti akan ada pengembangan atau tidak itu lain hal ya, nanti kita lihat di proses persidangan,” katanya.

Diberitakan, Jaksa KPK mendakwa Kakanwil Kemag Jawa Timur, Haris Hasanuddin telah menyuap Romahurmuziy alias Romy selaku anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP, dan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menag. Suap sebesar Rp 325 juta itu diberikan Haris kepada Romy dan Lukman agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemag Jatim.
Jaksa menyatakan, Romy dan Lukman berperan mengintervensi proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Jawa Timur. Padahal, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Tim)

Read more
Kapolri Tak Akan Izinkan Lagi Unjuk Rasa Sampai Malam

Kapolri Tak Akan Izinkan Lagi Unjuk Rasa Sampai Malam

EkspresNews.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pihaknya belajar dari kejadian rusuh pada 21 dan 22 Mei 2019, sehingga tak akan memberikan lagi diskresi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan unjuk rasa sampai malam.

Kapolri Tito Karnavian

“Jadi tidak melakukan diskresi lagi. Jadi kita tolak mengizinkan ada kegiatan mobilisasi massa yang melanggar aturan seperti di Bawaslu. Kita tidak akan izinkan, apalagi malam hari,” kata Tito di media center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Dia pun menegaskan, semuanya akan dikembalikan sesuai aturan yang ada. “Kita kembali pada aturan, bahwa aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban publik, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain,” ungkap Tito.

Dia juga sudah memberi tahu jajarannya, termasuk Kapolda Metro Jaya. “Maka saya sudah menyampaikan kepada Kapolda Metro, kita kembali kepada tegakkan aturan,” jelas Tito.

Dia juga menerangkan, banyak anggotanya yang terluka dari kejadian pada dua malam yang rusuh tersebut. Total mencapai 200 personel.

“Anggota kita pun kena luka. 237 sampai hari ini,” ungkap Tito.

Menurut dia, bukan hanya luka-luka ringan. Tapi ada yang sampai tangannya bergeser dari engselnya. “Sembilan orang di RS Polri, ada pecah giginya, ada yang lepas tangannya dari engselnya, tadi malam saya berkunjung. Lainnya masih rawat jalan,” tutup Tito. (AM)

Read more

Kapolri Diminta Tanggung Jawab Atas Kematian 8 Orang Saat Rusuh

EkspresNews.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian diduga telah melanggar HAM dalam menangani kerusuhan 22 Mei (225) yang menewaskan 8 warga. Atas alasan itu,  Ketua DPP KNPI, Choir Syarifudin mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Tito.

Choir menilai tindakan polisi yang represif terhadap pendemo dan warga itu sudah tidak punya rasa kemanusiaan, seperti terlihat dalam beberapa video yang viral. 

“Tindakan mereka sudah keterlaluan dan tidak menghargai asas penyampaian pendapat serta telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” Kata Choir dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Polisi tidak lagi sesuai dengan SOP pengamanan aksi. Seharusnya Kapolri segera mengamankan korlap aksi agar demo bisa segera diredam, bukan malah melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang kurang paham akan tujuan demonstrasi, kata dia, maka meminta presiden mencopot kapolri.

“Tito tidak mampu mengamankan jalannya aksi damai yang merenggut beberapa nyawa dan melukai ratusan lainnya. Apa yang kita saksikan jelas pelanggaran HAM dan Kapolri mesti bertanggung jawab penuh sebagai pimpinan institusi polri,” tegasnya.

Selain mendesak kapolri mundur, KNPI kata Choir juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di jakarta.

“Kami akan mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di Jakarta. Hal ini penting untuk menyeret para pelanggar HAM tersebut ke meja hijau atau bahkan ke meja pengadilan internasional yang menangani pelanggaran HAM,” tutupnya. (AM)

Read more
Rommy Mengeluh Lagi, KPK Jawab Dengan Sindiran

Rommy Mengeluh Lagi, KPK Jawab Dengan Sindiran

EkspresNews.com – Romahurmuziy kembali sambat. Lagi-lagi soal kehidupannya yang kini menjadi tahanan KPK yang menjadi akar keluhan mantan Ketua Umum PPP yang biasa disapa Rommy itu. “Teman-teman bergiliran diare di sana (rumah tahanan atau rutan KPK), makanya diminta (mengganti dispenser),” kata Rommy di sela pemeriksaannya di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

“Kayaknya dispensernya itu sudah sejak didirikan KPK belum pernah dikuras gitu lho. Jadi kita minta itu dikuras atau diganti dispensernya,” imbuh Rommy.

Atas keluhan Rommy tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memastikan rutan KPK sudah sesuai standar yang ditentukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Soal kebersihan rutan pun disebut Febri sudah sangat diperhatikan.

“Terkait dengan keluhan RMY (Romahurmuziy) di rutan, KPK memastikan perlengkapan, makanan, dan keamanan dalam pengelolaan rutan dilakukan sesuai dengan standar yang diatur di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk aspek kebersihan,” kata Febri.

Rommy pun disebut kerap mengeluhkan tentang rutan. Apa saja keluhannya? Dalam catatan, pertama kali keluhan Rommy disampaikannya pada Jumat, 22 Maret, lalu. Saat itu Rommy kegerahan di dalam rutan.

“Saya cuma mau pesen saja karena KPK masih banyak anggaran. Kan KPK serapan anggarannya rendah ya, paling tidak ventilasi itu ditambah supaya ruangan itu tidak sangat pengap,” ujar Rommy saat itu.

“Saya khawatir beberapa kawan agak tidak ini ya dengan itu, kurang memenuhi aspek,” imbuhnya.

Rupanya KPK pun mengamati hal tersebut. Bagi KPK, seorang tahanan memang haknya telah dibatasi sesuai dengan undang-undang, termasuk Rommy.

“Dalam proses penahanan, RMY memang beberapa kali mengeluh. Selain tentang air, juga pernah mengeluhkan rutan yang panas, kipas angin, ventilasi udara dan lain-lain,” ucap Febri.

“Jika berharap tinggal di rutan nyaman sesuai keinginan masing-masing tahanan, tentu tidak akan pernah bisa karena ada standar yang berlaku dan memang ada pembatasan hak-hak seseorang ketika ditahan. Oleh karena itu, justru KPK mengimbau pada semua pihak untuk tidak melakukan korupsi agar tidak perlu diproses sebagai tersangka, dilakukan penahanan hingga proses hukum lanjutan sebagai narapidana korupsi jika divonis bersalah di pengadilan,” imbuhnya.

Rommy telah menjalani penahanan sejak Maret 2019 setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Dia diduga menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Duit tersebut diduga diberikan Haris dan Muafaq agar Eks Ketum PPP itu membantu proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya.

Rommy juga diduga bekerja sama dengan pihak Kemenag terkait proses pengisian jabatan ini. Dugaan KPK itu muncul karena Rommy yang duduk di Komisi XI tak punya kewenangan pada pengisian jabatan di Kemenag. (AM)

Read more
Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

EkspresNews.com – Polda Sumbar sedang menelisik adanya indikasi korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Polda kian serius melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ?

Berbagai komentar menggelinding bak bola salju api ketika Polda Sumbar melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Umumnya, mereka para Aktivis Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang ada di daerah ini mengapresiasi upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar. “Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengungkap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara,” ujar Ady Surya SH MH yang juga tercatat dalam sejarah pemberantasan korupsi sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di Indonesia dalam sebuah pembicaraan telpon dengan EkspresNews, Kamis (6/3) siang.

Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, mengatakan, berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City maka patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City ini secara tuntas. Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengusut kasus ini secara tuntas dengan harapan Polda Sumbar melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan tidak diskriminasi,” ujar Vino Oktavia SH MH dalam sebuah pembicaraan, Kamis (6/3) siang, di Padang.

Vino, begitu Direktur LBH-Padang Dua Periode Vino Oktavia SH MH acap disapa, mengharapkan masyarakat Sumbar terutama masyarakat Kenagarian Kapalo Hilalang memberikan dukungan kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. “ Kita mengharapkan masyarakat Sumbar mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City,” papar Vino yang juga tercatat pernah menghadiri International Conference On Access To Legal Aid In Criminal Justice System di Johanes Burg South Africa 2014 lalu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City tersebut terungkap ketika Tim Polda Sumbar turun ke kawasan Tarok City, pada 3 Januari 2019, ditemukan sebuah spanduk informasi tentang pekerjaan pembangunan jalan lanjutan menuju kawasan Tarok City. Tertulis di papan pengumuman itu akan dibangun jalan lanjutan. Pertanyaannya sekarang, jika ada jalan lanjutan-berarti sebelumnya ada jalan yang sudah dibangun. Pertanyaannya lagi, sampai sejauhmana jalan yang telah dibangun itu-apakah sudah sesuai perencanaan dengan pelaksanaan atau tidak ? Dan, prosedur tendernya bagaimana-karena pembangunan jalan ini mengunakan uang negara.

Masih berdasarkan pengamatan EkspresNews di lapangan, ternyata, penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap pembukaan lahan Tarok City seluas 697 Ha di Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tidak hanya sebatas dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Akan tetapi, Polda juga mengarah adanya indikasi dugaan korupsi-dengan melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di Kawasan tarok City.

Kombes Pol Margiyanta, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrim-sus) Polda Sumbar, mengatakan, dalam proses penyelidikan semua pihak yang terkait dengan Tarok City yang akan diperiksa diharapkan tidak mempersulit proses pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan mudah dan lancar,tanpa adanya kendala. “Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, serta penyedia jasa atau kontraktor,” kata Margiyanta, Senin (6/3).

Nah…, bagaimana ending dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara-yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak ini ? Wait And See ! (Abdi)

Read more