Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus dugaan salah eksekusi objek perkara hingga adanya indikasi kesaksian palsu pada putusan Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 43/PDT/BTH/2012 makin terlihat. Kuasa hukum Nasrul Cs tetap akan melanjutkan perkara ini dengan melaporkan perkara pidana yang ada didalamnya.

EkspresNews.com – Suarno SH, pengacara kaum Nasrul Koto yang tanahnya dieksekusi pada 2 Oktober 2014 silam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 107/PDT.G/2003/PN.PDG, mengatakan akan tetap melanjutkan perkara tanah yang berada di Tanah Sirah Kalumbuk, Kuranji, Padang itu. “Kita akan berupaya untuk melaporkan perkara-perkara pidana yang ada didalamnya, seperti adanya kesaksian palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/PDT/BTH/2012 itu,” ujar Suarno SH dalam percakapan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (20/4/2017).

Diceritakannya bahwa perkara ini berawal dari persoalan surat pagang gadai tahun 1946 yang telah dijual oleh kakek Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang tahun 1911 dan digadaikan lagi oleh kakek serta mamak Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang pada tahun 1946, yang saat ini telah dibeli oleh Perumahan Astek.

Warga Tanah Sirah

Warga Tanah Sirah Kalumbuk Tuntut Keadilan Pasca Eksekusi 2014 silam.

“Eksekusi itu dilakukan atas dasar gambar bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padang tanggal 15 Oktober 2002 dan Surat Ukur No. 516/2003 tanggal 24 Januari 2003, bahwa gambar bidang tanah tersebut atas dasar permohonan H. Nawar Rajo Bujang, jelas tidak ada hubungannya dengan surat 1946 itu,” tegas Suarno SH.

Lalu, lebih jauh Suarno menjelaskan, jika benar ada kesaksian palsu tentu hal tersebut bersinggungan dengan ranah pidana. Dimana, Basyir dalam kesaksiannya mengatakan pernah berjumpa dengan Rifai, namun dalam surat kematiannya, Rifai tersebut meninggal pada tahun 1952 dengan usia 94 tahun. “Kesaksian palsu itu bermuara pada pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun, namun untuk Professor itu bisa dipidana dengan pasal 263 KHUP dengan ancaman 7 tahun penjara karena menggunakan surat palsu,” ungkap Suarno.

Sementara itu, dalam Daftar Bukti Tambahan Sidang tanggal 20 Juni 2016 lalu, Suarno SH juga memaparkan, bahwa ada surat dari Komnas HAM RI tanggal 11 September 2015 No.3.356/K/PMT/IX/2015 perihal: Dugaan salah eksekusi oleh PN Klas I A Padang. “Ini salah satu alat bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi terhadap kaum Nasrul dan Kepala Kantor Pertanahan telah dikuasai oleh Prof. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang karena tidak mengubris bukti-bukti yang telah kami lampirkan,” tulis Suarno.

Selanjutnya masih dalam surat Daftar Bukti Tambahan Sidang, pernyataan atau kesaksian Munir Burik yang saat ini berusia 96 tahun. Selain itu, juga terdapat surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX tanggal 17 April 2003 Nomor 30/KAN-P.IX/IV/2003 tentang Penyelesaian Damai Perkara H Nawar Dt Rajo Bujang dengan Prof. H. Zainuddin Husin Dt Rajo Lenggang yang menyatakan bahwa Professor tidak memiliki bukti sah saat dilakukan peninjauan ke lapangan.

Sementara itu, Nasrul yang tanahnya telah dieksekusi oleh pengadilan mempertanyakan secara adat persoalan ini. “Secara adat, kami jelas menguasai tanah ini, kami jelas memiliki pandam pakuburan di tanah ini. Kalau professor itu mana ada pandam pakuburannya disini? Kami juga tidak mengenal orang-orang (Prof. Zainuddin -red) tersebut,” urai Nasrul didampingi Amirdas, Bakri dan beberapa orang masyarakat lainnya.

Nasrul berharap pengadilan bisa lebih adil untuk membuka persoalan ini lebih jelas. Pada dasarnya, Nasrul memiliki bukti kongkret dengan adanya pandam pakuburan yang tertuang dalam Ranji di Tanah Kareh sebagai bukti kepemilikan tanah. “Pengakuan sepadan atau yang berbatasan dengan tanah saya, itu jelas, silahkan tanyakan langsung kepada empat batas penjuru tanah ini. Mereka mengakui bahwa ini adalah tanah kaum saya,” ungkapnya.

Namun, upaya konfirmasi persoalan tanah ini kepada pihak Professor Zainuddin tidak berhasil dilakukan karena alamatnya di jalan Tempua II tersebut kosong. (tim)

Read more
“Miskinkan Warga Kota Bukittinggi”

“Miskinkan Warga Kota Bukittinggi”

EkspresNews.com – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) Kota Bukittinggi nomor 06 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kota yang berkaitan dengan fungsi dan peruntukan ruang disekitar kawasan daerah aliran sungai (DAS) Tambuo, mendapat reaksi. Bahkan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Yusra Adek, menyatakan ketidaksetujuannya atas pengalihan kawasan terminal di Tambuo itu menjadi kawasan pertokoan dan perdagangan. Ia menilai, Perda itu nanti akan menyengsarakan masyarakat.

“Masyarakat Kota Bukittinggi, akan miskin bila revisi Perda 06 itu disahkan, khususnya yang menyangkut peralihan fungsi kawasan terminal yang akan dijadikan kawasan Pertokoan dan Perdagangan,” tutur Yusra Adek.

1Artinya, lebih lanjut dikatakan Yusra Adek, kalau yang membangun pusat pertokoan  itu warga kota Bukittinggi, tidak masalah dan kita mendukung. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada warga kota Bukittinggi yang saat ini tengah giatnya melakukan transaksi pembebasan lahan masyarakat, kemudian menjualnya kepada investor. “Investor yang akan membangun pusat pertokoan itu sendiri,” urai politikus Partai Golkar Bukittinggi itu, justru mereka yang melakukan reklamasi Kepulauan Seribu-Jakarta. Disinilah persoalannya.

Dalam rentang waktu dua bulan pembahasan Ranperda 06 itu di DPRD Kota Bukittinggi, Yusra Adek mengaku belum angkat bicara. “Tapi bila tiba saatnya, akan saya bentangkan secara keseluruhan, baik untung dan kerugian yang akan dialami masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kerugian itu tidak saja dialami warga kota, namun juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat tetangga. Lahan pertanian masyarakat airnya yang bersumber dari daerah aliran sungai (DAS) Tambuo akan terganggu, itu disebabkan karena batas sepadan pada DAS Tambuo itu akan diperkecil menjadi 3 meter dari 10 meter bibir DAS sebelumnya.

Pada bagian lainnya, katanya, juga akan berpengaruh terhadap agama dan budaya daerah. Diakui memang, selama ini kota Bukittinggi terdiri dari multi etnis. Keberagaman warga kota Bukittinggi selama ini tidak memengaruhi terhadap tatanan budaya kehidupan warga, malah sebaliknya. Keberagaman itu yang menjadi perekat ketentraman warga kota. Tapi, bila pembangunan kawasan perdagangan yang dikelola investor dari luar sudah beroperasi, diyakini akan berdampak terhadap adat dan budaya daerah. Tidak saja terhadap akidah mayoritas warga. “Adat basandi syara’, dan syara’ basandikan kitabullah, sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat terganggu. Namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi permutadan. Bukankah kekufuran umat terjadi karena kemiskinan?” ujar Yusra Adek balik bertanya.

Pertanyaannya, ujar Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi itu melanjutkan, kalau saja mayoritas anggota dewan menyetujui revisi pasal 35 itu menjadi kawasan perdagangan dan jasa, dengan sendirinya Pemerintah Kota juga harus menyediakan lahan penganti terminal seluas 5 Ha. Sebab, luas terminal Aur Kuning saat ini sangat tidak layak. “Masak sebuah terminal tipe A luasnya hanya 1,8 ha,” ujarnya.

Tidak hanya Yusra Adek. Ikatan Pedagang Aur Kuning, dalam pertemuan mereka Minggu malam (5/3) disebuah restoran mengaku revisi Perda 06 itu sudah terstruktur dan masif. “Sudah direncanakan secara terukur,” ujar Dt Palangkayo.

Untitled4Nyiak Dt Palangkayo mencontohkan, ketika revisi 06 itu mulai dibahas Jumat 11 Januari 2017. Selang beberapa hari kemudian, atau tepatnya Senin 14/1 sudah ada jawaban walikota. “Apakah itu namanya bukan terencana?” ujarnya balik bertanya.

“Untuk itulah kami menggalang lebih 1.700 tanda tangan penolakan rencana pembangunan kawasan perdagangan dan jasa di Tambuo itu,” timpal penasehat pedagang Aur Kuning drg. Rinaldo.

Menurutnya, kalau rencana alih fungsi lahan itu terealisasi. Ia tidak bisa membayangkan akan terjadi eksodus warga secara besar-besaran ke kota Bukittinggi. Dipastikan Bukittinggi tidak akan mampu menanggung beban warga baru. Dan itu belum termasuk jumlah kendaraan yang akan memadati ruas-ruas jalan. Ia mencontohkan, kalau saja 30% kendaraan pemilik toko itu berada di kota Bukittinggi. Itu artinya akan terjadi penambahan jumlah kendaraan 500 unit lebih. “Dan kita harus melakukan antisipasi,” kata Dt. Rj Mangkuto menimpali.

Antisipasi itu, urainya, kita harus mengkaji Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) alih fungsi lahan di Tambuo tersebut. Apakah Amdalnya sudah dikantongi oleh sang investor?. Kalau sudah, kapan amdal itu disosialisasikan. Sebab ini menyangkut harkat dan keselamatan umat. Imbasnya tidak hanya kota Bukittinggi yang merasakan, juga berdampak kedaerah tetangga yang memanfaatkan DAS Tambuo sebagai sumber pengairan lahan pertanian mereka. “Di hilir ratusan hektar lahan pertanian bergantung dengan pengairan DAS Tambuo,” ungkapnya.

Pertemuan warga Bukittinggi pekan lalu itu, selain mendeklarasikan penolakan alih fungsi lahan Tamuo, sekaligus juga membentuk tim advokasi yang akan mengkaji secara mendalam revisi Ranperda 06/2011 khususnya pasal 35, baik dilihat dari kacamata hukum, agama dan budaya. “Tim itu, dalam waktu dekat akan bekerja,” ujar drg Rinaldo.

Meskipun tidak diperoleh keterangan (konfirmasi) dari ketua DPRD Kota Bukittinggi Benny Yusrial, terkait revisi Perda 06 itu. Namun Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bukittinggi Asra Verry, menilai transaksi pembelian lahan masyarakat sudah sesuai dengan kaidah hukum. “Transaksi jual beli lahan dikawasan Tambuo itu sah dan tidak ada paksaan serta intimidasi. Masyarakat yang menjual, investor yang membeli. Pas kan?” tutur nyiak Verry.

Bahkan, katanya sosialisasi bahwa di kawasan Tambuo akan dibangun pusat pertokoan dan perdagangan, sudah umum diketahui masyarakat sebelum revisi ranperda 06 itu diajukan ke DPRD kota Bukittinggi. “Jadi apanya lagi yang salah,” urai nyiak Verry balik bertanya. (tim)

Read more
Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi, Penolakan Revisi Perda RTRW

Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi, Penolakan Revisi Perda RTRW

EkspresNews.com – Dinamika informasi dan perkembangan pembangunan Kota Bukittinggi setahun terakhir hingga terlaksananya sidang paripurna DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Januari 2017. Turut dihadiri oleh Walikota Bukittinggi dan jajarannya berkaitan dengan penyampaian usulan revisi dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Perda nomor 06 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi menyampaikan beberapa pandangan, pemikiran, dan sikap organisasi berkaitan dengan inisiatif Pemerintah Kota Bukittinggi untuk merevisi Perda nomor 06 tahun 2011.

1Dalam surat tertulisnya nomor 2021/IKKB/II/2017 yang diterima Indonesia Raya, Jumat (3/3/2017), memiliki beberapa pandangan dan pemikiran dasar untuk menolak usulan perubahan Perda tersebut. Seperti, Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 25.239 Km persegi dan jumlah penduduk hasil sensus 2014 sudah mencapai angka 120.491 orang dengan kepadatan rata-rata 4.773 orang/Km persegi. Namun, berbeda dengan jumlah penduduk saat siang hari yang mencapai 350.000 orang, karena banyaknya para pendatang yang berkunjung, bekerja, dan berusaha di kota ini.

Pandangan selanjutnya adalah sejarah panjang kota  yang diawali dengan keberadaan Nagari Kurai yang diurus oleh Pemerintahan Adat Nagari Kurai Limo Jorong, sampai kepada era reformasi dan demokratisasi saat ini. Selanjutnya, dalam surat tersebut juga mengambil dasar asal usul tanah pusako tinggi milik adat dan luas nagari yang masih sama dengan luas kota Bukittinggi didalam Naskah Kayu Kubu tanggal 29 Mei 1947 dan SK Gubernur Sumatera No 391 tanggal 9 Juni 1947.

Selanjutnya, potensi alam yang luar biasa dengan letak geografis yang strategis menjadikan kota Bukittinggi tumbuh sebagai kota transit dan wisata terpenting di kawasan Sumatera bagian tengah. Pada saat yang sama pengurus kota, dalam surat tersebut tertulis, agar berhati-hati dalam pelaksanaan pembangunan karena dari luas yang ada hanya 87 persen saja yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pembangunan efektif, sedangkan sisanya tidak bisa dimanfaatkan karena bersifat cagar alam.

Kendati pun demikian, masih dalam surat penolakan Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi, mengatakan bahwa ruang terbuka hijau kota hanya 61.357 meter persegi. Artinya hanya 0,243 persen dari luas Kota Wisata ini.

Ditinjau secara yuridis dan politis, kota Bukittinggi pernah mendapatkan legalitas untuk perluasan melalui PP No. 84 tahun 1999 namun hingga saat ini masih belum jelas kedudukan PP tersebut. Apakah masih berlaku atau sudah dicabut, bahkan tidak ada yang tahu.

Sementara itu, kebijakan Tata Ruang Nasional, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai Wilayah Perkebunan, Pariwisata, dan Pertanian sehingga pengembangan Tata Ruang Kota ini sepatutnya berjalan dengan Rencana Tata Ruang Nasional.

Adapun dalam surat penolakan itu, Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi menyatakan sikap bahwa menolak sebagian inisiatif pengajuan Ranperda Walikota Bukittinggi dan hasil pembahasan sidang tanggal 11 Januar 2017 yang lalu. “Khusus terkait dengan usulan garis sepadan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Tambuo dari 0-10 m menjadi 0-3 m, serta pembahasan fungsi dan peruntukan ruang disekitar kawasan Tambuo dari Pertanian, pelayanan umum menjadi kawasan perdagangan dan jasa, serta perubahan ketetapan terkait koefisien dasar bangunan (KDB)) dan koefisien lantai bangunan (KLB) terhadap bangunan dengan sejumlah alasan, yaitu yang terkait dengan kepatuhan Pemko Bukittinggi dalam pelaksanaan /penerapan berbagai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku,” tulis surat yang ditanda tangani oleh Ketua Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi, Drs. H. Amri Zamzam, MPAc Dt. Sampono Intan bersama Sekretaris Umum Ir. Joni G. Agus, MM St. Rajo Alam.

Adapun dasar peraturan dan perundangan tersebut adalah UU No 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar, Pokok-Pokok Agraria berserta PP dan Permen Terkait, UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan, beserta PP dan Permen terkait, UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta PP dan Permen terkait. Selanjutnya, UU No 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta PP dan Permen terkait dan UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan beserta PP dan Permen terkait, serta UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perda, PP dan Permen terkait.

Dari tujuh UU tersebut juga diatur fungsi, peran dan hak warga/masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder Kota. Disamping itu, dituliskannya, setiap penyimpangan/pelanggaran atas UU tidak saja menyalahi kaidah administratif melainkan memiliki implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata.

“Kami menghimbau agar pihak terkait untuk bertindak objektif, benar, dan profesional sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku di NKRI. Khusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittingi, Walikota Bukittinggi beserta jajaran pemerintah terkait kami minta untuk berkenan meninjau kembali Ranperda dimaksud dan menolak sebagian isi Ranperda tersebut khususnya usulan garis sepadan DAS Batang Tambuo,” tulis surat tersebut.

Selanjutnya, diminta juga untuk menolak pembahasan fungsi dan peruntukan ruang disekitar kawasan Tambuo dari Pertanian, Pelayanan Umum menjadi kawasan Perdagangan dan Jasa. “Selain itu, juga menolak perubahan ketetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) terhadap bangunan dengan sejumlah alasan yang terkait dengan kepatuhan Pemko Bukittinggi dalam pelaksanaan/penerapan berbagai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku di NKRI,” tulisnya.

Dalam surat tersebut, Ikatan Keluarga Kurai Limo Jorong Bukittinggi juga memberikan usulan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi pembangunan Kota Bukittinggi agar Pemko Bukittinggi dan DPRD memanfaatkan/berusaha untuk merealisasikan pelaksanaan PP 84 tahun 1999, Lembaran Negara RI tahun 1999 No 189 tentang Perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dan/atau bekerjasama dengan Kabupaten Agam membangun pusat layanan jasa dan perdagangan Bukittinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Agam.

“Kami selaku bagian dari masyarakat Kurai Limo Jorong Bukittinggi yang berada di perantauan akan tetap mengamati, memerhatikan serta mengawal proses dan hasil akhir dari Ranperda atas Perda No 16 tahun 2011 dimaksud. Diharapkan pandangan dan pernyataan sikap ini bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang terkait mengambil keputusan untuk menerima atau menolak usulan Ranperda tersebut,” tulisnya. (tim)

Read more
Debat Publik Pilkada Mentawai Berlangsung Alot

Debat Publik Pilkada Mentawai Berlangsung Alot

EkspresNews.com – Debat publik calon kepala daerah Kepulauan Mentawai putaran satu berjalan lancar dan damai. Dalam debat yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mentawai Senin, (16/1) di Hotel Graha Viona Tuapejat cukup alot. Debat yang dimoderatori Charles Simabura, Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon mengenai kesatuan hukum adat dalam konteks pengimplementasian UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Kortanius Sabeleake calon wakil bupati dari pasangan nomor urut satu dengan tegas mengatakan, subtansi dasar merupakan pelayaan kepada masyarakat. Dirinya memiliki alasan soal penetapan desa di daerah perkotaan untuk menampung segala kemampuan kapasitas sumber daya alam serta aturannya dan sumber daya manusia. DSC_0935“Mayoritas masyarakat adat dalam satu daerah itu kan terdiri dari beberapa suku atau klen-klen, efektif tentu desa adat, tapi di daerah perkotaan mungkin masih kita tetap pakai desa dalam pemerintaan. Kita akui dulu masyarakat hukum adat baru kita lanjutkan kepada pemerintaah dan pengelolaan sumber daya alamnya,” katanya.
Sementara calon wakil Bupati dari pasangan nomor urut dua Binsar Saleleubaja, mengatakan hukum adat harus dilihat karena suku di Mentawai yang majemuk dan jika perlu dijadikan hutan adat, maka yang dilakukan membentuk organisasi kelompoknya. “Suku Mentawai majemuk dan jika perlu kita membentuk organisasi kelompoknya,” jelasnya.

Pasangan calon Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake mendorong penetapan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Mentawai untuk memberi kepastian hukum soal masyarakat adat Mentawai dalam program kerjanya ke depan. Sementara paslon Rijel Samaloisa dan Binsar Saleleubaja memilih pembenahan organisasi dan sumber daya adat, namun tidak secara tegas mendorong pengesahaan PPMHA.

Sebelumnya calon Bupati Yudas Sabaggalet telah memaparkan visi dan misi yakni Mentawai yang mandiri, maju dan berkemakmuran.Ia menjabarkan visi dan misi mereka untuk memimpin Mentawai yakni Mentawai yang mandiri, Maju dan Berkemakmuran. Lebih lanjut ia mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan yakni membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurutnya jika SDM tidak duduk maka sesuatu yang diharapkan tidak tercapai. Sementara dari sisi infrastruktur Ia mengatakan, pembangunan jalan akan digenjot guna memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan dan meningkatkan akses ke daerah wisata. “Intinya berada pada sumber daya manusia yang berkualitas.Kita harus mandiri di bidang ekonomi dan harus menentukan kemandirian kita,” jelasnya.

Berbeda dari pasangan calon dari nomor urut dua Rijel Samaloisa yang mengusung visi Mentawai yang makmur bersama mengatakan, masyarakat Mentawai akan mendapatkan pekerjaan dan sumber pendapatan yang tetap, mendapatkan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan akses pelayanan publik tanpa ada perlakuan diskriminasi sehingga masyarakat mendapatkan akses pelayanan untuk kehidupan yang lebih baik.
Mengenai tata ruang wilayah ia mengatakan perlu adanya tata ruang yang memadukan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan mitigasi bencana. Kemudian mewujudkan birokrasi yang melayani dan dekat dengan masyarakat, lalu akan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan pemeritahan.

kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menyetujui Informasi Teknologi (IT) dan Pariwisata menjadi proggram yang perlu didukung dan dijalankan di Mentawai siapapun di antara mereka yang terpilih menjadi kepala daerah pada 15 Februari mendatang. (Nobel)

Read more
Pemimpin itu Harus Mau Mendengar Warganya

Pemimpin itu Harus Mau Mendengar Warganya

EkspresNews.com – “Warga Jakarta butuh didengar oleh pemimpinnya. Warga Jakarta jangan termarjinalkan dalam pembangunan kota dan pembangunan manusia.” Pernyataan itulah yang selalu disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam setiap kesempatan berdialog dengan warga Jakarta.

Mendegarkan warga adalah ciri khas model kampanye yang dilakukan Agus Harimurti, bersama pasangan duetnya, Sylviana Murni. Dalam setiap aksi blusukan, pasangan nomor urut 1 ini selalu mendengarkan keluh kesah warga, masukan dan juga kritik terhadap model pembangunan di Jakarta.

Dengan blusukan dan mendengar keluh kesah warga, Agus ingin membuat kebijakan yang benar-benar pro untuk rakyat Jakarta. Ketika blusukan di sejumlah wilayah pada akhir pekan lalu, Agus menegaskan bahwa lebih baik dirinya turun langsung, blusukan ke gang-gang menemui warga, daripada harus banyak menghabiskan energi untuk berdebat. Karena menurutnya, banyak berdebat dan adu argumen soal kebijakan, hanya sebatas retorika atau teori saja.

Beda halnya dengan mendengar langsung, kemudian mewujudkannya dalam bentuk kebijakan. Apa yang disampaikan Agus ini sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa dirinya tidak hadir dalam sejumlah debat yang diadakan media televisi. Menurutnya, ada saatnya berdebat, sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan KPUD DKI Jakarta. Karena bersifat aturan, Agus pasti akan berpatisipasi. “KPUD sudah menetapkan debat resmi yang harus diikuti oleh seluruh paslon. Jadi kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujar Agus dalam sebuah kesempatan.

Dia menambahkan, berbagai program seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan modal usaha, ketersediaan transportasi massal yang aman dan nyaman, serta kebijakan pro rakyat lainnya ditetapkan Agus bersama Sylvi, setelah sebelumnya berdialog dan mendengarkan keinginan masyarakat.

Agus menegaskan programnya yang dikritik sejumlah pihak itu bukan berada di awang-awang. Tidak susah untuk mewujudkan program-program tersebut, selama ada keterlibatan dari masyarakat. “Makanya dalam program kami adalah mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat Jakarta tidak boleh terpinggirkan oleh pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Masyarakat harus terlibat,” tegasnya.

Agus juga menampik bahwa janji menggelontorkan bantuan modal dan pemberdayaan RT/RW hanya sebagai bentuk iming-iming, bukan juga sebagai money politic. Karena basisnya adalah APBD DKI Jakarta. Jadi, semua program tersebut didukung oleh APBD yang akuntabel dan transparan.

Agus juga menambahkan masyarakat Jakarta sekarang menginginkan pemimpin yang dekat dengan mereka. Warga ingin pemimpin yang tidak memberikan rasa takut. Warga ingin pemimpin yang santun, yang mengayomi dan melindungi mereka.

(MM- tim kampanye Agus Sylvi)

Read more