Ramal Saleh Realisasikan Janji dengan Membentuk Tim 3

Ramal Saleh Realisasikan Janji dengan Membentuk Tim 3

IMG20171212164737

Pasca Musprov Kadin Sumbar masih menyisakan polemik antara kubu yang menang dan kalah. Ketua Umum terpilih Ramal Saleh diminta untuk merealisasikan janji untuk memasukkan nama mantan calon ketum Sengaja Budi Syukur sebagai ketua dewan pertimbangan. Ramal Saleh membentuk tim 3 untuk menindaklanjutinya.

EkspresNews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat Ramal Saleh menceritakan kembali kronologis pemilihan ketua umum dan pengurus Kadin Sumbar 2017-2022 di Sekretariat Kadin Sumbar, Selasa (12/12/2017) di GOR H. Agus Salim Padang.

Ramal Saleh menceritakan secara rinci proses pemilihan hingga Musyawarah Provinsi (Musprov) ke 6 dan Musprov ke 6 lanjutan. “Dalam Musprov ke 6 lanjutan itu, H Sengaja Budi Syukur memeroleh 37 suara dan H Ramal Saleh dengan 52 suara, pada dini harinya, Musprov yang dihadiri oleh utusan Kadin Indonesia T. Zulham yang juga menjabat sebagai Waketum Koordinator Wilayah Barat, M. Taufik dan Ruben,” ujar Ramal Saleh kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan Ramal, Sengaja Budi Syukur menggugat ke Pengadilan Negeri Padang. Namun gugatan tersebut, jelas Ramal, dicabut karena dirinya telah menyepakati perjanjian bersama Sengaja Budi Syukur yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslaini.

Baca Juga : Budi Syukur Merasa Dicurangi Ramal Saleh

“Terlepas dari isi perjanjian itu, dengan niat baik saya menandatangani perjanjian tersebut yang sudah disiapkan sebelumnya. Akan tetapi, untuk merealisasikan perjanjian itu, saya mengadakan pleno diperluas yang menghasilkan pembentukan tim kecil tiga orang. Ini saya lakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) organisasi,” ujar Ramal yang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang OKK Sam Salam dan Wakil Ketua Bidang Hukum Oktavianus Rizwa beserta pengurus Kadin Sumbar lainnya.




Dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Oktavianus Rizwa, jika perjanjian tersebut direalisasikan oleh Ramal Saleh tanpa rapat pleno, tentu Ketua Umum terpilih Ramal Saleh menyalahi aturan. “Oleh karena itu, berdasarkan AD ART Pasal 29 poin 12, Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh mengadakan rapat pleno yang membentuk tim kecil atau tim 3, yang terdiri dari H. Basril Djabar (Ketua Dewan Penasehat), H. Sam Salam (WKU Bid. OKK) dan Oktavianus Rizwa (WKU Bid. Hukum),” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan Oktavianus, Sengaja Budi Syukur harus memahami tata laksana organisasi. Sebab, menurutnya, organisasi harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. “Keinginan (Sengaja Budi Syukur) tersebut jika setelah perjanjian perdamaian ditandatangani, maka kepengurusan Kadin Sumbar cukup dibicarakan berdua saja. Akan tetapi, ini Kadin, yang punya bukan dua orang saja, tapi ada AD ART yang harus dilaksanakan, kalau mau gugat, gugat apa lagi,” ujar Oktavianus mempertanyakan.

Komite Tetap Pengembangan Asosiasi dan Himpunan Kadin Sumbar, Syolfiadi menyikapi persoalan kepengurusan Kadin Sumbar dengan tenang. Dirinya menggambarkan bahwa proses yang terjadi saat ini adalah proses dinamika berjalan yang harus diluruskan.

Sebelumnya, mantan calon Ketua Umum Kadin Sumbar Sengaja Budi Syukur mempertanyakan realisasi perjanjian Ramal Saleh untuk memasukkan dirinya ke dalam kepengurusan. Bahkan jika tidak, Sengaja Budi Syukur akan kembali menggugat Ramal Saleh ke Pengadilan. (Abdi)

Read more
“Leo Murphy” Tokoh Muda Yang Menginspirasi Seluruh Kalangan

“Leo Murphy” Tokoh Muda Yang Menginspirasi Seluruh Kalangan

EkspresNews.com – Meski pesta demokrasi Pemilihan anggota legislatif, hanya tinggal beberapa tahun lagi. Namun bagi daerah Kota Solok untuk menjadi bakal calon anggota legislatif  di daerah itu sudah mulai mengapung dan bermunculan ke permukaan.

Banyak para pakar politik,tokoh masyarakat, ormas, dan elemen masyarakat lainnya berucap, berilustrasi, berkata, dan mencermati. Bahwa kancah pemilhan anggota legislatif di Kota Solok tahun 2019 medatang akan berlangsung semakin seru dan semakin hangat. Karena untuk Balon penghuni lembaga pengawas  didaerah itu sudah menghapung beberapa nama, yang masing-masing punya potensi dan punya peluang besar.

Diantara nama tersebut adalah Leo Murphy, yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai Bendahara Partai PDIP Kota Solok dan berlatarkan seorang pengusaha.Putra daerah Kota Solok tersebut, menyatakan dirinya siap untuk bertarung di bursa pemilihan anggota Legislatif Kota Solok pada tahun 2019 mendatang.




Dari hasil pantauan dan penelusuran EkspresNews selama ini, Sosok Leo Murphy, dalam perkembangan karirnya diawali sejak mulai anggota KNPI Kota Solok, Anggota himpunan pengusaha muda indonesia (HIPMI), bendahar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok, dan menjadi bendahara PDIP Kota Solok serta menjadi ketua dewan pimpinan Cabang Taruna Merah Putih Kota Solok.

Pria kelahiran 10 Juni 1988 tersebut, adalah seorang seorang pemuda yang enerjik  yang disukai banyak orang, suka bergaul, amanah, bertanggungjawab, dan bijaksana, sedikit bicara dan banyak bekerja. Kecil kemungkinan sehingga suatu masalah tidak ada yang tak mampu dia selesaikan.

Sekarang, Kota Solok butuh Wakil rakyat  yang setengah dewa, handal, pro rakyat, tentunya yang berani, dan bijak sana, yakni mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadinya. Demikian dikatakan Leo Murpy, saat bicang dengan media ini, Senin, (27/11).

Ya, saat ini kota Solok butuh wakil rakyat yang mampu memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Mampu memunculkan bagaimana Usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi bisa menjadi lokomotif pembangunan. Perhitungan ini tentu saja didasarkan kepada kondisi riil daerah itu, yang 70 persen rakyatnya bergerak dibidang pertanian.

Kedepan, agar daerah Kota Solok lebih maju disegala aspek pembangunan. Tidak ada pilihan lain kecuali mempersiapkan seluruh potensi yang ada untuk bersaing. Agar terwujudnya, pembangunan ekonomi yang kuat, harus terlebih dahulu membangun sektor pertanian sebagai basis kekuatan perekonomian nasional. Ini beralasan, karena sektor pertanian  merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi proses perubahan, ujarnya.

Kalau kita lihat, saat ini untuk pekembangan dan kemajuan Kota Solok saat ini, sangat dihadapkan oleh berbagai problema yang berkepanjanagn. Padahal problema itu sangat menyimpan mutiara sumber PAD yang sangat besar. Sebut saja permasalahan  dibidang pariwisata Kota Solok sangat jauh tertinggal bagi daerah lain. Pada hal keberadaan Kota Solok berada dilintas sektoral, daerah yang menjadi tumpuan dari berbagai daerah lain, karena letaknya di jantung sumatra Barat dan strategis.

Dikatakan dia, Kota Solok punya alam pariwisata yang sangat handal, sebut saja objek wisata pulau belibis ampang kualo. Panorama alam puncak payo yang sangat indah, objek wisata air terjun sarasah batimpo dan banyak lagi yang lainnya.

Berangkat dari hal tersebutlah saya berkeinginan untuk memberikan perubahan dan seantiasa mengabdikan segala potensi diri untuk membangunan Kota Solok kearah yang lebih baik, tentu untuk mencapai kesemua itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada rasa memiliki dan kebersamaan diantara untuk maju, ungkapnya. (Edrin)

Read more
Bupati Mentawai Buka Secara Resmi Pesparawi Tingkat Kabupaten

Bupati Mentawai Buka Secara Resmi Pesparawi Tingkat Kabupaten

Mentawai

EkspresNews.com – Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet membuka secara resmi Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional ke- IV Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Acara berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin (27/11/2017) malam. Bupati Kepulauan Mentawai pada sambutannya akan tetap eksis dan melakukan evaluasi kegiatan berskala Nasional terlebih kegiatan keagamaan yang melibatkan setiap umat.

Ia juga berbagga dikarenakan Kontingen Pesparawi asal Bumi Sikerei sudah banyak menoreh prestasi dan telah mengharumkan nama Mentawai hingga di tingkat Nasional. “Kami akan terus melakukan evaluasi disetiap kegiatan keagamaan dan saya juga turut berbangga karena kontingen Mentawai sudah banyak meraih prestasi dan mengharumkan nama Mentawai ketingkat Nasional” katanya.




Yudas mengharapkan Pesparawi ini harus menjadi ajang untuk memberikan pelajaran keagamaan dan kerohanian melalui nyanyian kidung Jema’at di Bumi Sikerei. Ia juga memberikan motivasi agar seluruh peserta tetap berjuang keras untuk menunjukan yang terbaik.

Kepada para camat dari masing-masing kecamatan yang hadir, dirinya memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena selain bernyanyi kegiatan ini membentuk karakter dan untuk memberikan rasa kebersamaan antar umat.

Sementara Ketua LPPD Mentawai Seminar Siritoitet menuturkan, dalam kegiatan Pesparawi tahun 2017 berbeda dengan kegiatan Pesparawi sebelumnya, dikarenakan tahun ini telah dilakukan Pesparawi tingkat Kecamatan.

Pesparawi tingkat Kecamatan sendiri bertujuan mencari peserta terbaik yang akan mewakili masing-masing kecamatan menuju Pesparawi tingkat Kabupaten.

Ditempat yang sama, ketua panitia Pesparawi Naslindo Sirait memaparkan, pesparawi tahun 2017 akan memperlombakan 10 kategori.

Sementara dana kegiatan pasparawi bersumber dari APBD Mentawai tahun 2017 yang dihibahkan kepada LPPD dan diikuti 8 Kecamatan yakni Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Siberut Utara serta dihadiri sebanyak 836 orang peserta.

Adapun 10 kategori yang diperlombakan dalam kegiatan pesparawi antara lain, kategori solosong putra/I, kategori solosong remaja putra/I, Vokal remaja, paduan suara sekolah minggu, paduan suarah remaja, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria, dan paduan suarah dewasa campuran.

Dari beberapa ketegori tersebut yang akan mendapatkan hasil terbaik, diharapkannya bisa mewakili Kepulauan Mentawai diajang pesparawi tingkat Nasional di Pontianak pada 2018 mendatang.

Pembukaan Pesparawi yang akan diselenggarakan selama tiga hari dari 27-29 November 2017 turut dihadiri Wakil Bupati Kortanius Sabeleake, Wakil Ketua II DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, Kasdim 0319, perwakilan Polres Mentawai, jajaran SKPD, seluruh Camat,Pendeta, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat. (Nobel)

Read more
Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir, Siapa yang Diuntungkan?

Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir, Siapa yang Diuntungkan?

Hearing Ranperda Zonasi PesisirEkspresNews.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) sudah mulai membahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Wilayah Pantai Pesisir. Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman mengatakan, Ranperda tersebut sebetulnya berpijak agar menjadi payung bagi Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada di kabupaten dan kota di Sumbar. Ia katakan, dalam Perda yang tengah dirancang tersebut, akan diatur hal-hal yang belum diatur pada Perda yang sudah ada.

“Yang dibutuhkan adalah pengelolaan. Pengelolaan bagi masyarakat wisatakah atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan dibagi-bagi, mana yang zonasi wisata, Sumber Daya Alam, pengolahan penangkapan ikan, mana yang untuk menjaga terumbu karang, dan lain-lain,” katanya usai rapat dengan kepala daerah tujuh daerah yang mempunyai pesisir pantai di Sumbar pada Senin (11/9) lalu di kantor DPRD setempat.




Nantinya, lanjut Yuliarman, pengolahan-penglahan tersebut akan dipetakan, tapi saat ini belum bisa dijelaskan karena masih dalam tahap awal pemahaman. “Yang jelas itu semuanya sudah menghimpun terlebih dahulu peta pemanfaatan yang sudah ada saat ini. Itu peta dasar dan sudah dilindungi oleh undang-undang yang ada. Misalnya, pemanfaatan di Bungus, kan sudah ada mana wilayah perhubungan, TNI, dan yang lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam Ermanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung Perda tentang zonasi wilayah itu lahir dan segera. Karena, di wilayahnya banyak sekali terjadi penculikan ikan dengan bom. Dan juga, katanya, saat ini di Agam di tepi-tepi laut tersebut sudah ditanami dengan cemer laut. “Ini sudah menjadi tempat wisata. Saat ini yang dicemaskan adalah sampah. Wisatawan yang datang membuang smapah dengan sembarangan,” jelasnya.

Kemudian, ia berharap agar ada pelabuhan untuk kapal-kapal di Tiku. “Dulu, kapal yang ada berkisar antara 200 buah, tapi untuk saat ini hanya tinggal 50 saja. Ini tejadi karena tidak ada tempat pelabuhan di sana, jadi kapal diletakkan di sembarangan tempat saja,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang mengakui, untuk kota Padang pengelolaan zonasi wilayah pantai sudah cukup terakomodir.

Pesisir Selatan dan Mentawai Tidak Hadir

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman kecewa karena kepala daerah atau yang mewakili dua kepala daerah, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai tidak hadir dalam membahas Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) tahun 2017-2037. Ia mempertanyakan komitmen dari Pemerintah kedua wilayah itu. “Kita pertanyakan komitmen Pessel dan Mentawai dalam pembahasan Ranperda ini. Pembahasan kali ini sangat penting, menyangkut kewenangan kabupaten dan kota serta provinsi. Mereka tidak hadir sehingga bisa menimbulkan miskomunikasi di kemudian hari,” ujarnya. Menurut Yuliarman, Komisi II sudah mewanti-wanti tujuh daerah yang masuk dalam pembahasan Ranperda Zonasi tersebut. Undangan sudah dikirim jauh-jauh hari, namun ternyata dua daerah tersebut tidak datang.

Soal gonjang-ganjing tidak setujunya Pessel dan Mentawai terhadap Ranperda zonasi ini, Yuliarman menyebutkan pihaknya memberi warning untuk dua daerah tersebut. Pasalnya, Ranperda zonasi ini adalah tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014. “Pessel dan Mentawai masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi mereka harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Saya kira, mereka harus setuju dengan pembahasan Ranperda ini. Kita lihat saja dalam beberapa rapat pembahasan Ranperda zonasi ini ke depan. Jika tidak juga hadir, maka kita akan ambil sikap,” kata politisi PPP ini.




Dalam rapat pembahasan Ranperda tersebut Kepala DKP Sumbar, Yosmeri menyebutkan Sumbar memiliki memiliki kawasan laut seluas 186.500 kilometer persegi dengan garis pantai mencapai 1.973,25 kilometer.  “Total pulau-pulau kecil di Sumatera Barat yang berada di tujuh daerah tersebut adalah sebanyak 185 pulau, termasuk tiga diantaranya merupakan pulau terluar yaitu Pulau Niau, Pulau Sibaru Baru dan Pulau Pagai Utara,” tegasnya.

Menurutnya, tujuh daerah di Sumatera Barat memiliki wilayah perairan dan pulau-pulau yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Pasaman Barat. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4.860,22 kilometer persegi, Kepulauan Mentawai 6.011,35 kilometer persegi, Kota Padang 389,05 kilometer persegi, Padang Pariaman 420,46 kilometer persegi, Kota Pariaman 55,85 kilometer persegi, Agam 205,73 kilometer persegi dan Kabupaten Pasaman Barat 1.807,77.

Dalam rapat itu, hadir sejumlah anggota dewan. Selain Yuliarman juga tampak Nofrizon, Zigo Rolanda, Liswandi, Sudarmi Saogo, Zalman Zaunit dan Komi Chaniago. Kemudian juga hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri, Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto, serta sejumlah perwakilan dari Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Agam. (Asra)

Read more
Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018

Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018





EkspresNews.com – Sebelum berakhirnya penggunaan anggaran tahun  ini, Kota Payakumbuh ternyata sudah mulai duduk bersama untuk pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  tahun 2018. DPRD Kota Payakumbuh bersama mitra kerja mulai rapat perdana untuk pembahasan APBD 2018. Sejak pagi, rapat untuk pembahasan APBD 2018 sudah dimulai,” terang YB Dt Parmato Alam Ketua DPRD Kota Payakumbuh pada Senin (21/8) sore. Dalam rapat berdana tersebut, dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rapat yang dihadiri lengkap ke 25 angggota DPRD Kota Payakumbuh itu, berlangsung hingga sore hari. “Sekitar pukul 17.30 Wib, rapat baru selesai,” ucap Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yb Parmato Alam menerangkan, dalam rapat KUA-PPAS tersebut, lebih membahas soal kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh 2018 mendatang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh.

“Ini pembahasan baru tingkat komisi dan akan berlangsung selama 3 hari kedepan,”katanya. Setelah pembahasan tingkat komisi selesai, dilanjutkan paripurna KUA-PPAS hingga rapat bersama dengan Badan Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga disahkannya APBD 2018 mendatang. Setidaknya, ujar Parmato Alam, untuk pembahasan ABPD Kota Payakumbuh, tuntas dalam beberapa pekan kedepan. (Nahar Sago)

Read more