Advokat Dorong Eksekusi SPR Plaza, Beranikah Jurus Sita Pajak?

Advokat Dorong Eksekusi SPR Plaza, Beranikah Jurus Sita Pajak?

EkspresNews.com – Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Jhon Hendri Putra, berpendapat, dengan adanya temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan perjanjian kerja sama BOT Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 kantor Pajak Padang berkewajiban untuk melakukan penagihan terhadap PT CSR tersebut. Kalau kantor pajak padang tidak melakukan penagihan, tentu kantor pajak bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang penyalhgunaan wewenang. “Kantor Pajak Padang dengan adanya temuan BPK RI tentang penunggakan pajak ini harus melakukan penagihan  terhadap PT CSR. Jika tidak dilakukan penagihan oleh kantor pajak, ada peluang jaksa untuk masuk dari segi tidak dilakukan penagihan oleh kantor pajak itu tadi,” kata Jhon Hendri Putra dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, kamis (21/7) pagi.

Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tak berani berdemo, Ady Surya, minta kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah ada temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara. “Kita minta kejaksaan melakukan penyidikan sebagai tindaklanjut dari temuan BPK RI tentang tunggakan PPN yang belum disetorkan PT CSR hingga milyaran rupiah, dan berkurangnya penerimaan pemerintah pusat dari PPh pasal 4 ayat (2) yang nilainya juga milyaran. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada kerja sama antara oknum petugas pajak dengan PT CSR ?” Ujar Ady Surya yang juga pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (20/7) sore.

Pendiri LAM PK Fakultas Hukum Unand Padang ini lebih jauh meminta, Dirjen Pajak untuk melaporkan adanya indikasi pengemplangan pajak yang diduga dilakukan oleh PT CSR. Sehingga akan terlihat siapa pelaku dan oknum yang membantu kok pajak tersebut bisa menunggak hingga milyaran rupiah sesuai dengan temuan BPK RI. “Sekali lagi, kita minta kejaksaan untuk melakukan penyidikan mengapa sampai terjadi penunggakan pajak PPN dan PPh pasal 4 hingga milyaran rupiah, apakah ada kongkalingkong antara oknum dengan PT CSR?” Ujar Ady Surya yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang kesohor dengan gebrakannya mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah.

Dikatakan Ady Surya, harusnya sudah ditagih tidak juga membayar pajak maka petugas pajak berwenang melakukan penegakan hukum seperti menyita, bahkan bisa menahan wajib pajak. Pertanyaannya sekarangt, katanya lagi, ada apa antara petugas pajak dengan PT CSR hingga BPK dalam hasil pemeriksaannya2005-2013 menemukan hilangnya kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 3 Milyar lebih, dan kurangnya penerimaan pemerintah pusat terhadap PPN yang belum disetor oleh PT CSR sebesar Rp 5,2 Milyar, kenapa sampai luput dari pengawasan pajak padang. “Berdasarkan temuan BPK RI tersebut kita minta kantor Pajak Padang melakukan penagihan terhadap PT CSR tersebut,” ujar Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu.

Secara terpisah, Pendiri Badan Anti Korupsi (BAKO) Sumbar yang juga mantan aktivis YLBHI, Ardyan, berpendapat, kalau pajak terutang itu menjadi beban bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Terlepas dari bagaimanapun bentuk pembayarannya, namun utang pajak itu harus tetap disetorkan kepada negara. Kembali pada Nawacita Jokowi, katanya, reformasi kinerja birokrat. Birokrat seperti itu harus direformasi, dalam konteks itu ada funish and reward. “Kalau itu ada berkenaan dengan tindak pidana penggelapan pajak, maka di tahun 2016 motto pajak itu penegakan hukum, maka kita menunggu aparat perpajakan untuk melakukan upaya penegakan hukum,” ujar Ardyan dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Ulak Karang Padang.

Mantan Aktiis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, berpendapat bahwa penunggakan PT CSR sebagai factor kesengajaan. Karena, katanya lagi, PPh pasal 4 itu sifatnya final tidak bisa dibayar kemudian. Artinya, izin tidak bisa keluar tanpa adea pembayaran pajak karena itu menjadi semangat PPh pasal 4. Begitu juga dengan PPN, katanya melanjutkan, itu harus dilaporkan bukti setoran pajak penjualan. Artinya, tindakan ini ada indikasi disengaja yang merugikan keuangan Negara sebagaimana temuan BPK. “Dirjen Pajak bisa mempidanakan wajib pajak, karena hanya Dirjen Pajak yang bisa mempidanakan wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Selanjutnya dari pihak pemerintah, jika Negara dirugikan, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan  hukum pula sesuai dengan kapasitasnya,” ujar Eddy Mujahiddin AWS SH dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Kamis (21/7) siang, di pariaman.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Arief, saat ditemui Indonesia Raya untuk sebuah konfirmasi mengatakan bahwa persoalan pajak ini tidak ditangani oleh Kanwil, melainkan berada di bawah wewenang  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Satu. “Kami di Kanwil tidak memiliki informasi apa-apa terkait temuan BPK RI tersebut, namun jika ingin konfirmasi saya akan arahkan ke KPP Satu, dengan Kasi Pemeriksaan, Ibu Lintang,” ujar Arief kepada Indonesia Raya, Rabu (20/7) kemaren.

Sayangnya, Kasi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Satu Padang, Lintang, menolak saat dimintai Indonesia Raya konfirmasi seputar temuan BPK RI tersebut. “Sesuai undang-undang, saya harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang juga di ACC oleh pihak Kementerian. Sekalipun begitu, hasil temuan BPK RI itu sebenarnya telah kami balas dengan surat kepada BPK, dan saya lihat ini seharusnya bukan ke KPP dimintai konfirmasi tetapi ke Kanwil,” ujar Lintang menjawab konfirmasi Indonesia Raya, Rabu (20/7) siang, di ruang kerjanya.

Nah.., bagaimana tindaklanjut dari temuan BPK RI ihwal penunggakan pajak milyaran rupiah yang dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) ini ? Benarkah Gedung Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya ? Dan, beranikah juru sita pajak melakukan penyitaan ? Silakan masing-masing saling menerka dan menduga-duga. Yang terpenting sekali adalah, jangan sampai semua pemain akhirnya menembak kepalanya sendiri !

(Harianof)

Read more
Nunggak Pajak, SPR Plaza Berpotensi Disita

Nunggak Pajak, SPR Plaza Berpotensi Disita

Gedung Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza berpotensi disita apabila PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), Pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza, tidak melunasi tunggakan pajaknya ?

EkspresNews.com – Ironis ! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Built Operasional Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang. Dalam hasil pemeriksaan itu, BPK RI menemukan  hilangnya kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp 3.089.410.306,55 dan kekurangan penerimaan PPN pemerintah pusat yang belum disetorkan oleh CSR sebagai pengelola SPR Plaza sebesar Rp 5.261.982.326.00. Akibatnya, gedung SPR Plaza berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam hasil pemeriksaan itu BPK RI menjelaskan dengan rinci, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pajak penghasilan pasal 4 tentang pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) petak toko di gedung SPR Plaza pada tahun 2007-2009 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas sebanyak 201 sertifikat yang dilekatkan hak tanggungan berdasarkan data dari BPN Kota Padang menunjukan bahwa nilai jaminan piutang atas sertifikat tersebut sebesar Rp 71.519.230.831,00.

Berdasarkan data penerimaan negara dari  kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, pembayaran dan penyetoran PPh atas pengalihan hak atas petak toko dan PPh atas persewaan tanah dan / atau bangunan oleh PT CSR selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2013 seluruhnya sebesar Rp 486.551.235,00 yang dibayarkan dan disetorkan pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Apabila nilai hak tanggungan atas sebanyak 201 petak toko merupakan nilai transaksi, maka SPR Plaza berkewajiban untuk membayar PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp 3.575.961.541,55 (5 % X Rp 71.519.230.831,00). Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa terdapat selisih antara penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) dengan nilai transaksi dalam hak tanggungan di Bank sebesar Rp.3.089.410.306.55 (Rp 3.575.961.541,55-Rp 486.551.235,00).

PT CSR memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan petak toko tahun 2007 sampai dengan 2009 minimal sebesar Rp 5, 26 Milyar. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013, KPP Pratama Padang telah melakukan pemeriksaan atas pelaksaan kewajiban PPN dari PT CSR untuk masa/tahun pajak tahun 2005 sampai dengan 2010 dan menerbitkan 79 SKP/KB/STP sebesar Rp 8.095.532.846.00, terdiri dari nilai tunggakan PPN sebesar Rp 3.709.194.184,00 sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % dari PPN yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp.3.709.194.184.00, denda administrasi karena keterlambatan melaporkan SPT sebesar Rp 13.800.000.00, denda administrasi sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak terutang sebesar Rp 663.344.478.00, jumlah kurang bayar yang tercantum dalam SKP KB jatuh tempo dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan. Namun demikian, apabila WP mengajukan keberatan, maka kurang bayar tersebut belum dianggap sebagai utang pajak dan jatuh tempo pembayarannya ditunda hingga satu bulan setelah terbitnya surat keputusan keberatan. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 27 Desember 2013, SPR Plaza tidak pernah mengajukan keberatan atas SKP KB yang diterbitkan, sehingga nilai kurang bayar pajak sebagainya telah ditetapkan dalam SKP KB telah jatuh tempo dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan.

PT CSR dikenakan sanksi administrasi kenaikan 100 % karena telah memungut PPN namun tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajaknya tepat waktu. PT CSR dalam melaksanakan pembukuannya tidak tertib, sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak yang terutang atau melakukan konpensasi selisih lebih bayar yang seharusnya tidak dikonpensasikan. PT CSR memiliki kelebihan pembayaran PPN untuk masa pajak Desember 2010 yang ditetapkan dalam SKP LB Nomor 00077/10/201/12 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 2.833.550.520,00. Atas kelebihan tersebut PT CSR dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajaknya untuk SKP KB yang telah terbit. Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa PT CSR masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang PPN dan denda ke Kas Negara sebesar Rp 5.261.982.326.00 (Rp 8.095.532.845,00-Rp2.833.550.520,00).

Dugaan skandal penunggakan pajak yang dilakukan oleh PT CSR sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) hingga mencapai Rp 8,3 Milyar lebih ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka melihat bahwa terjadinya penunggakan pajak hingga myliaran rupiah oleh PT CSR ini tak terlepas dari adanya kongkalingkong antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sebab, di mata mereka, PPh pasal 4 atau PAJAK FINAL yang nilainya 4 % dari keseluruhan harga bangunan harus dibayarkan setelah IMB dikeluarkan, dan PPN atau PAJAK PENJUALAN harus disetorkan setiap penjualan.

(Harianof)

Read more
Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

EkspresNews.com – Peringatan hari lingkungan hidup tahun 2016 di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan di halaman kantor bupati, Senin (18/7) berlangsung khidmat dan lancar. Acara dipimpin Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan ikut dihadiri Wakil Bupati Ferizal Ridwan, para pejabat serta pegawai seluruh SKPD di lingkungan Pemkab setempat.

Dalam rangkaian acara yang mengangkat tema Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan.itu juga diserahkan penghargaan bagi sejumlah sekolah peraih Adiwiyata dan pemenang lomba peringatan hari lingkungan hidup tingkat kabupaten setempat, dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibacakan Bupati disebutkan Indonesia merupakan rumah bagi 17% total spesies yang ada di dunia. Namun, tidak sedikit persoalan yang dihadapi dalam keragaman hayati tersebut.

“Sebagian besar besar spesies diketahui menghadapi ancaman kepunahan karena perusakan habitat dan perburuan. Berdasarkan data IUCN, di Indonesia dua spesies satwa berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis dan 167 spesies kondisi genting,” papar Irfendi.

Begitu juga tumbuhan, satu spesies punah, dua spesies in situ, 115 spesies kritis dan 72 berstatus genting. Menyikapi ini pemerintah telah menegaskan upaya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar, dikatakan, Indonesia aktif memberantas kejahatan perdagangan TSL (wildlife crime). Sepanjang periode 2010-2014 jumlah kasus TSL yang berhasil diselesaikan sebanyak 146 kasus dari total 188 kasus, atau sebesar 77,6 persen.

“Meskipun jumlah kasus yang terselesaikan cukup tinggi, namun kecenderungan kasus kejahatan perdagangan dan peredaran ilegal TSL terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan upaya penegakan hukum saja belum cukup untuk menekan laju kejahatan TSL,” tutur Irfendi.

Lebih lanjut dijelaskan, wildlife crime telah menjadi Transnational Organized Crime dan diposisikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, senjata api ilegal, obat-obatan, dan terorisme. Kejahatan ini menarik bagi pelakunya karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

“Kita berharap momen hari lingkungan hidup ini dapat menjadi alarm tanda siaga kita untuk terus berupaya dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah lingkungan dan kehutanan yang banyak, komplek dan rumit,” ujar Irfendi ketika membacakan pidato menteri.

Dalam rangkaian acara itu Bupati Irfendi dan Wakil Bupati Ferizal juga menyerahkan piagam penghargaan Adiwiyata. Menurut Kabid Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Keragaman Hayati Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Anhar, penghargaan Adiwiyata itu diberikan masing-masingnya kepada SDN 07 Situjuah Gadang, SDN 06 Batu Payuang, SDN 04 Andaleh, MTsN Dangung-Dangung, SMAN 1 Akabiluru dan SMK PP Padang Mengatas. Sedangkan juara pertama lomba kebersihan kantor direbut Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Selain itu juga diserahkan tropy bagi sejumlah taman Kanak-kanak pemenang lomba mewarnai gambar dan penyerahan secara simbolis seribu bibit pohon bambu untuk konservasi daerah bantaran sungai atau tangkapan air di Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

(Arief Wisa)

Read more
Wapres Gantikan Presiden Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak

Wapres Gantikan Presiden Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak

EkspresNews.com – Memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Siak, Riau pada 22 Juli 2016 mendatang, Presiden Jokowi berhalangan hadir. Untuk itu, Wapres Jusuf Kalla yang menggantikannya. Namun, tidak satu itu saja agenda sang Wapres, nantinya Wapres juga akan meresmikan Taman Nasional Zamrud. “Alasannya saya kurang tahu, tapi Bapak Wakil Presiden yang akan menggantikan, kita maklum saja kesibukan Presiden,” ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (18/7) di Pekanbaru.

Menurut Andi, sapaan akrabnya, persiapan yang telah dilakukan akan terus dijalankan. “Persiapannya sama saja antara kedatangan Pak Presiden maupun Pak Wapres,” katanya. Dalam kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 di Siak dijadwalkan Wapres melepas bibit ikan di Sungai Siak dan penanaman pohon sekaligus meninjau Istana Siak Sri Indrapura.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day/WED) merupakan salah satu kampanye global terkait pelestarian lingkungan hidup untuk menginspirasi setiap orang untuk mengambil tindakan dalam melestarikan lingkungan alam sekitarnya.

Tema peringatan tahun ini adalah memerangi perdagangan ilegal satwa liar berslogan “melepasliarkan untuk kehidupan” (Go Wild for Life). Pemerintah Provinsi Riau juga mengusulkan kawasan Zamrud sebagai taman nasional sejak 2010, dan akan diresmikan pada 22 Juli 2016.

Kawasan Zamrud memiliki dua danau unik, yakni Danau Pulau Besar (2.416 hektare) dan Danau Bawah (360 hektare), sehingga populer dengan sebutan Danau Zamrud. Danau Zamrud tersebut berada di Desa Zamrud, Kecamatan Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang berjarak sekira 180 kilometer dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 350/MenLHK/Setjen/OLA/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 menetapkan perubahan fungsi suaka margasatwa Danau Pulau Besar atau Danau Bawah dan hutan produksi Tasik Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud.

(Ant/Hua)

Read more
Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

EkspresNews.com – Jimmy Tampi selaku owner PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tak menapik adanya temuan BPK RI seputar tunggakan royalti yang belum dibayarkan. Tapi, ia mengaku telah membayarkan tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008, masing-masing senilai Rp 27. 356. 000 sembari memberikan bukti setor ke kas daerah.

“Sudah, sudah saya bayarkan, untuk periode 2007 dan 2008 kami telah bayarkan,” ujar Jimmy saat bertandang ke redaksi Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) di Padang, pekan lalu.

Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa ia  telah mengirimkan surat permohonan penghapusan royalti yang terhitung sesuai temuan BPK RI pada tahun 2012-2013 dan 2013-2014 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. “Iya, benar, kami meminta kepada BPK untuk temuan tahun 2013 dan 2014 dihapuskan, karena kami mulai beroperasi pada tahun 2014, harusnya perhitungan start SPR itu tahun 2014, bukan 2013. Untuk 2013, hanya ada beberapa counter yang buka, mungkin itu dasar temuan BPK,” ulas Jimmy.

(Tim)

Read more