Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

EkspresNews.com – Peringatan hari lingkungan hidup tahun 2016 di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan di halaman kantor bupati, Senin (18/7) berlangsung khidmat dan lancar. Acara dipimpin Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan ikut dihadiri Wakil Bupati Ferizal Ridwan, para pejabat serta pegawai seluruh SKPD di lingkungan Pemkab setempat.

Dalam rangkaian acara yang mengangkat tema Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan.itu juga diserahkan penghargaan bagi sejumlah sekolah peraih Adiwiyata dan pemenang lomba peringatan hari lingkungan hidup tingkat kabupaten setempat, dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibacakan Bupati disebutkan Indonesia merupakan rumah bagi 17% total spesies yang ada di dunia. Namun, tidak sedikit persoalan yang dihadapi dalam keragaman hayati tersebut.

“Sebagian besar besar spesies diketahui menghadapi ancaman kepunahan karena perusakan habitat dan perburuan. Berdasarkan data IUCN, di Indonesia dua spesies satwa berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis dan 167 spesies kondisi genting,” papar Irfendi.

Begitu juga tumbuhan, satu spesies punah, dua spesies in situ, 115 spesies kritis dan 72 berstatus genting. Menyikapi ini pemerintah telah menegaskan upaya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar, dikatakan, Indonesia aktif memberantas kejahatan perdagangan TSL (wildlife crime). Sepanjang periode 2010-2014 jumlah kasus TSL yang berhasil diselesaikan sebanyak 146 kasus dari total 188 kasus, atau sebesar 77,6 persen.

“Meskipun jumlah kasus yang terselesaikan cukup tinggi, namun kecenderungan kasus kejahatan perdagangan dan peredaran ilegal TSL terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan upaya penegakan hukum saja belum cukup untuk menekan laju kejahatan TSL,” tutur Irfendi.

Lebih lanjut dijelaskan, wildlife crime telah menjadi Transnational Organized Crime dan diposisikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, senjata api ilegal, obat-obatan, dan terorisme. Kejahatan ini menarik bagi pelakunya karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

“Kita berharap momen hari lingkungan hidup ini dapat menjadi alarm tanda siaga kita untuk terus berupaya dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah lingkungan dan kehutanan yang banyak, komplek dan rumit,” ujar Irfendi ketika membacakan pidato menteri.

Dalam rangkaian acara itu Bupati Irfendi dan Wakil Bupati Ferizal juga menyerahkan piagam penghargaan Adiwiyata. Menurut Kabid Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Keragaman Hayati Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Anhar, penghargaan Adiwiyata itu diberikan masing-masingnya kepada SDN 07 Situjuah Gadang, SDN 06 Batu Payuang, SDN 04 Andaleh, MTsN Dangung-Dangung, SMAN 1 Akabiluru dan SMK PP Padang Mengatas. Sedangkan juara pertama lomba kebersihan kantor direbut Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Selain itu juga diserahkan tropy bagi sejumlah taman Kanak-kanak pemenang lomba mewarnai gambar dan penyerahan secara simbolis seribu bibit pohon bambu untuk konservasi daerah bantaran sungai atau tangkapan air di Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

(Arief Wisa)

Read more
Wapres Gantikan Presiden Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak

Wapres Gantikan Presiden Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak

EkspresNews.com – Memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Siak, Riau pada 22 Juli 2016 mendatang, Presiden Jokowi berhalangan hadir. Untuk itu, Wapres Jusuf Kalla yang menggantikannya. Namun, tidak satu itu saja agenda sang Wapres, nantinya Wapres juga akan meresmikan Taman Nasional Zamrud. “Alasannya saya kurang tahu, tapi Bapak Wakil Presiden yang akan menggantikan, kita maklum saja kesibukan Presiden,” ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (18/7) di Pekanbaru.

Menurut Andi, sapaan akrabnya, persiapan yang telah dilakukan akan terus dijalankan. “Persiapannya sama saja antara kedatangan Pak Presiden maupun Pak Wapres,” katanya. Dalam kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 di Siak dijadwalkan Wapres melepas bibit ikan di Sungai Siak dan penanaman pohon sekaligus meninjau Istana Siak Sri Indrapura.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day/WED) merupakan salah satu kampanye global terkait pelestarian lingkungan hidup untuk menginspirasi setiap orang untuk mengambil tindakan dalam melestarikan lingkungan alam sekitarnya.

Tema peringatan tahun ini adalah memerangi perdagangan ilegal satwa liar berslogan “melepasliarkan untuk kehidupan” (Go Wild for Life). Pemerintah Provinsi Riau juga mengusulkan kawasan Zamrud sebagai taman nasional sejak 2010, dan akan diresmikan pada 22 Juli 2016.

Kawasan Zamrud memiliki dua danau unik, yakni Danau Pulau Besar (2.416 hektare) dan Danau Bawah (360 hektare), sehingga populer dengan sebutan Danau Zamrud. Danau Zamrud tersebut berada di Desa Zamrud, Kecamatan Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang berjarak sekira 180 kilometer dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 350/MenLHK/Setjen/OLA/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 menetapkan perubahan fungsi suaka margasatwa Danau Pulau Besar atau Danau Bawah dan hutan produksi Tasik Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud.

(Ant/Hua)

Read more
Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

EkspresNews.com – Jimmy Tampi selaku owner PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tak menapik adanya temuan BPK RI seputar tunggakan royalti yang belum dibayarkan. Tapi, ia mengaku telah membayarkan tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008, masing-masing senilai Rp 27. 356. 000 sembari memberikan bukti setor ke kas daerah.

“Sudah, sudah saya bayarkan, untuk periode 2007 dan 2008 kami telah bayarkan,” ujar Jimmy saat bertandang ke redaksi Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) di Padang, pekan lalu.

Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa ia  telah mengirimkan surat permohonan penghapusan royalti yang terhitung sesuai temuan BPK RI pada tahun 2012-2013 dan 2013-2014 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. “Iya, benar, kami meminta kepada BPK untuk temuan tahun 2013 dan 2014 dihapuskan, karena kami mulai beroperasi pada tahun 2014, harusnya perhitungan start SPR itu tahun 2014, bukan 2013. Untuk 2013, hanya ada beberapa counter yang buka, mungkin itu dasar temuan BPK,” ulas Jimmy.

(Tim)

Read more
Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan terjadinya tunggakan bertahun-tahun royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang.

Sebab, di mata mereka, sesuai dengan pasal 5 huruf c perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya diseburkan bahwa pihak pertama (Pemko Padang) memperoleh kontribusi pengelolaan Sentral Pasar Raya (SPR) dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Artinya, seharusnya Pemko Padang sudah mendapatkan royalti pada tanggal 5 Desember setiap tahun-nya.

“Royalti yang sudah menjadi hak Pemko Padang sudah merupakan bagian dari PAD Kota Padang seharusnya dibayarkan oleh PT CSR. Royalti tidak dibayarkan, itu berarti merugikan keuangan daerah,” ujar Atino Ivana, mantan sailor yang telah melanglangbuana ke mancanegara, dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Miswar Jambak SH, mengatakan, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, katanya, Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Padahal, katanya lagi, soal royalti atau kontribusi itu sudah ada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang pembayarannya paling lambat tiap tanggal 5 Desember setiap tahun.

“PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) harus membayar royalti sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” ujar wakil rakyat itu melalui percakapan telepon.

Lebih jauh ia mengatakan, sesuai dengan temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang tidak dibayarkan oleh PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun –tahun, ia sebagai anggota DPRD Kota Padang meminta Dinas Pasar untuk menagih royalti yang harus dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya sebagaimana tertuang pada pasal 5 huruf c dalam perjanjian kerja tersebut.

“PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) harus segera mungkin membayar royalti tersebut kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari PAD Kota Padang,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Hukum & Kebijakan Publik LSM SOPAN, Okdonald, berpendapat, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun-tahun merugikan keuangan daerah. Karena, katanya lagi, royalti itu telah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Oleh karena itu, katanya melanjutkan, Pemko Padang harus menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumkbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR).

“Saya heran, sesuai kesepakatan royalti itu dibayarkan oleh PT CSR paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun. Anehnya, kok malah menunggak hingga bertahun-tahun. Seharusnya, Pemko Padang melakukan upaya preventif agar royalti dibayar setiap tahun sesuai dengan kesepakatan itu tadi,” ujar Okdonald di Kantor DPRD Padang.

Ia menegaskan, PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) harus sesegera mungkin membayar tunggakan royalti itu kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Sebaliknya, katanya lagi, Pemko Padang bagaimana pun jua  caranya harus menagih royalti itu kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Jika itu tidak dilakukan Pemko Padang, katanya menambahkan, maka ini akan menjadi kerugian besar untuk kota Padang.

“Pemko Padang harus menagih tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR kepada pemko bagaimana pun caranya. Jika PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya, Pemko Padang berhak memperkarakan perusahaan tersebut,” ucap Okdonald.

Dikatakan Okdonald, DPRD Kota Padang harus mendesak pihak Pemko Padang untuk menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Besar kemungkinan, DPRD Kota Padang tidak mengetahui seputar royalti yang sudah menjadi hak pemko yang tidak dibayarkan oleh PT CSR. “Saya yakin kalau DPRD Kota Padang mengetahui seputar persoalan royalti yang belum dibayarkan hingga bertahun –tahun ini, DPRD Kota Padang pasti akan mendesak Pemko padang. Maka dari itu, DPRD Kota Padang harus memanggil Pemko Padang yang melakukan kerja sama dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang tidak professional sehingga terjadi tidak adanya  pemenuhan royalti pada Pemko Padang,” ujarnya.

(Tim)

Read more
Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Benarkah tidak ada itikad baik PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tentang tunggakan royalti yang belum dibayarkan senilai Rp 2,9 Milyar lebih ?

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) itu ramai diperbincangkan setelah BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate And Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03/ LHP / X. VIII PDG / 05 / 2015, tanggal 6 Mei 2014, menemukan adanya tunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) yang belum dibayarkan kepada Pemko Padang yaitu, tunggakan royalti 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015, dengan total Rp 2,9 Milyar lebih. Tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008 sudah dibayarkan oleh PT CSR dengan bukti setor ke kas daerah kota Padang. Pasca-temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola SPR Pemerintah Kota Padang lewat Dinas Pasar melayangkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Direktur PT CSR, perihal tindak lanjut temuan BPK RI.

Dalam surat tertanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SH MM itu, disebutkan bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03 / LHP / X. VIII. PDG / 05 / 2015, tanggal 06 Mei 2014. Walikota Padang secara resmi telah menyampaikan surat ke PT CSR pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut : Laporan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 gedung SPR milik pemko Padang dengan nomor surat 700.20 / a.3 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan 240 SHM-SRS petak toko milik pemko Padang dengan nomor surat 700.21 / 02 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah melepas hak tanggungan 4 SHM-SRS milik pemko Padang dengan nomor surat 700.23 / 03 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian gedung SPR melaporkan penjelasan konsultan perencana,pelaksana dan konsultan pengawas serta menyerahkan laporan penjualan petak toko dengan nomor surat 700.24 / 04 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian kontrak sesuai jangka waktu dan pembayaran tunggakan royalti dengan surat nomor 700.26 / 05 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan pajak penghasilan  pasal 24 kepada instansi berwenang dengan surat bernomor 700.27 / 06 / BOT / Insp-1 / 2015.

Surat yang juga ditembuskan kepada Walikota Padang, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota Padang, dan Kepala DKPA Kota Padang itu, menegaskan bahwa PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak mengindahkan maksud surat Walikota Padang tersebut. Untuk itu, tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar dalam surat itu, ia mengharapkan agar PT CSR menindaklanjuti maksud surat-surat Walikota Padang tersebut. Dan, agar PT CSR menyampaikan secara tertulis kepada Pemko Padang melalui Dinas Pasar tentang tindaklanjut temuan BPK RI yang sudah dilaksanakan atau pun yang belum dilaksanakan beserta alasan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan substansi perjanjian kerja sama. “Laporan tertulis terhadap tindaklanjut temuan BPK RI dimaksud sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 30 April 2015,” tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar mengakhiri suratnya itu.

Merasa tidak ditanggapi, 26 Mei 2015, Dinas Pasar kembali menyurati Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), perihal pembayaran royalti. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jasman S.Sos MM, atas nama Kepala Dinas Pasar itu menyebutkan,  sebagai tindaklanjut dari Surat PT CSR Nomor 04. 187 / GM / CSR-SPR / IV / 2015 tanggal 28 April 2015 tentang tindaklanjut temuan BPK RI point 5 huruf b bahwa PT CSR akan membayar tunggakan royalti sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tahun 2015. Untuk itu, tulisnya dalam surat itu, mereka sampaikan rincian tunggakan PT CSR sebagai berikut : Tunggakan royalti 2007 Rp 27.356.000, 2008 Rp 27.356,000. Berdasarkan bukti setor ke kas daerah, tunggakan 2007 dan 2008 telah dibayarkan oleh PT CSR. Tunggakan 2013 Rp 936.014.784, 2014 Rp 955.309. 284, tunggakan royalti tahun 2015 Rp 1.018. 749. 600, total jumlah tunggakan royalti PT CSR tersebut adalah Rp 2.910.073. 668 – tunggakan 2007 dan 2008 yang telah dibayarkan = Rp 2. 756. 361.668.

Di penghujung surat itu, Dinas Pasar meminta kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) segera menyetorkan royalti / kontribusi tersebut di atas ke Kas Daerah Pemko Padang melalui Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 1001. 0101. 00202-8 Bank Nagari Kantor Kas Balaikota Padang. Lantas yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sudah membayarkan seluruh tunggakan royalti sebagai temuan BPK RI itu kepada Pemko Padang ? Yang jelas, Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SE MM, kepada Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) menyebutkan bahwa sampai saat ini PT CSR masih belum membayar royalti kepada pemko Padang.

(Tim)

Read more