Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang dengan membebaskan biaya masih saja dilanggar. Buktinya, praktek jual beli buku LKS yang diduga kuat akibat persekongkolan antara penerbit, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah masih saja berlangsung ?

EkspresNews.com – Berbagai komentar menggelinding bak bola liar ketika Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam hasil monitoringnya menemukan adanya sekolah yang masih melakukan praktek jual beli buku LKS (Lembaran Kerja Siswa) yakni, SDN Percobaan Ujung Gurun, SMPN 31 Padang, dan SMAN 4 Padang. Ada yang berpendapat ini adalah bukti nyata ketidakpedulian Walikota Padang yang mencanangkan pendidikan gratis terhadap pendidikan. Sebaliknya ada juga yang berpendapat, terjadinya praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku karena ada persekongkolan antara penerbit buku LKS, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. “Kita minta jaringan sindikasi buku LKS ini harus diputus dengan penegakan aturan,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tidak berani berdemo, Ady Surya, dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (3/8).

Dikatakan Ady Surya, praktek jual beli buku LKS yang dilakoni oleh jaringan sindikasi buku LKS di sekolah-sekolah itu, jelas melanggar PP NO : 17 Tahun 2010 dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku. Larangan penjualan buku LKS itu, katanya lagi, tertuang dalam PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menerangkan penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku LKS oleh pihak sekolah. “Ini sangat kontraproduktif dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemko Padang,” ucap pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) ini.

Oleh karena itu, kata Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu tidak main-main, untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap actor-aktor yang berada di balik praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP dan Permendiknas itu.  Seharusnya, katanya lagi, Walikota Padang Mahyeldi yang berkoar-koar dengan pendidikan gratisnya harus memberikan teguran dan apa bila tetap dilakukan walikota harus memberikan hukuman. “Walikota Padang Mahyeldi yang kesohor dengan pendidikan gratisnya harus memberikan hukuman terhadap para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli mbuku LKS di sekolah-sekolah ini,” ujar pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand padang ini. Lagi pula, katanya, DPRD Padang tidak boleh hanya diam dan membisu saja. DPRD Padang harus memanggil kepala Dinas Pendidikan Padang, dan bila perlu membentuk pansus LKS.

Puspa Dewi, Mahasiswi Pascasarjana salah satu PTS terkemuka di Jakarta, berpendapat, untuk memutus mata rantai jaringan praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh Permendiknas dan PP ini walikota harus bersikap tegas. “Walikota Padang harus mengoptimalkan Kepala Dinas Pendidikan, dan mengoptimalkan pengawas-pengawas sekolah. Saya yakin untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini tidak cukup hanya dengan himbauan, tapi harus dengan penegakan aturan. Bayangkan saja, aturan sudah ada jelas-jelas melarang tapi praktek jual beli buku LKS itu tetap terjadi di kota yang mencanangkan pendidikan gratis,” ujar perempuan melankholis yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “Belanda“ ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pasar Atas Bukittinggi, Selasa (2/8).

Perempuan berzodiac “Gemini“ pengagum berat Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Margareth Thacher ini lebih jauh dan serius mengatakan, DPRD Kota Padang sebagai representatif masyarakat harus kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berimplikasi terhadap kepentingan publik. “DPRD Kota Padang sebagai lembaga pengawas eksekutif harus secara serius menindaklanjuti praktek jual beli buku LKS yang jelas-jelas dilarang o;eh PP dan Permendiknas. Jika perlu, DPRD Kota Padang memanggil pihak-pihak terkait dalam praktek jual beli buku LKS untuk didengar keterangannya. Ini jelas dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 yang dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun koloektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan, dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku oleh pihak sekolah,” jelas Puspa mengakhiri.

(Harianof)

Read more
Walikota Hendri Arnis Ajak Masyarakat Dukung Penyelenggaraan TDS

Walikota Hendri Arnis Ajak Masyarakat Dukung Penyelenggaraan TDS

EkspresNews.com – Walikota Padang Panjang Hendri Arnis menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan Tour De Singkarak (TDS) Etape IV yang di selenggarakan di Kota Padang Panjang selasa mendatang (9/8).

“Mari kita dukung penyelenggaraan TDS ini dengan membuka diri terhadap tamu yang datang sehingga meraka merasa nyaman berada di Kota kita ini. Dukungan juga bisa diberikan secara langsung kepada para peserta TDS walaupun mereka bukan dari negara kita,” ungkapnya saat konfrensi pers, selasa (2/8) di ruangan pertemuan VIP lantai II Kantor Balai Kota Padang Panjang.

Dikatakannya, ada 25 negara yang mengikuti Event Internasional tersebut yang artinya terjadi peningkatan dibanding tahun yang lalu. Di tanggal 8 Agustus para pembalap dan oficial telah berada di Kota Padang Panjang . Kepada seluruh unsur lapisan masyarakat dia meminta untuk berbenah.

Kepada Masyarakat yang memliki hewan peliharaan dia meminta agar jangan membiarkan berkeliaran karena dikhawtirkan dapat mengganggu para pembalap TDS yang melintas. “Anak anak juga dijaga supaya jangan bermain di jalanan saat TDS berlangsung,” katanya.

Dia menyebutkan alasan di tunjuknya kota padang panjang sebagai bagian dari rangkaian etape tds adalah karena Pelayanan hotel dikota tersebut sudah memadai dan Kota itu memiliki akses jalan yang lancar.

Melalui moment TDS ini dia berharap dapat terjadi peningkatan di sektor ekonomi. “Seharusnya dalam TDS warga di kota Padang Panjang bisa mengambil kesempatan untuk meraut keuntungan, seperti menjual sovenir TDS dan hal lain , manfaatkan moment tersebut,” katanya.

Sementara itu Kepala PORBUDPAR Sri Syahwitri mengatakan bahwa untuk mendukung dan memeriahkan terlaksananya penyelenggaraan TDS itu maka Dinas PORBUDPAR telah mempersiapkan berbagai macam rangkaian Acara jelang TDS.

Seperti Lomba Fun Bike, Hiburan dan Pameran UMKM pada Minggu 7 Agustus mendatang yang dimulai dari jam 7.00 – 12.00. Lalu pada Senin 8 Agustus diadakan lomba melukis tingkat SD se Kota Padang Panjang dan Lomba mewarnai tingkat TK se Kota Padang Panjang.

Kedatangan para pembalap Tour De Singkarak nantinya akan dijamu pada malam harinya dan disuguhi dengan berbagai macam kesenian khas Sumatera Barat.

(Humas)

Read more
DPRD : Dana Hibah 3 Milyar Tidak Digunakan?

DPRD : Dana Hibah 3 Milyar Tidak Digunakan?

EkspresNews.com – Setelah mendengar dan menyimak nota penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Solok tahun anggaran 2015. Maka fraksi PKS DPRD Kabupaten Solok mempertanyakan realisasi belanja hibah sekitar 88,06%. Ada uang sekitar Rp. 3 milyar lebih yang tidak dipergunakan untuk kegiatan hibah. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar baik di kalangan masyarakat maupun dikalangan anggota DPRD Kab. Solok sendiri, kenapa anggaran tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hal demikian disampaikan oleh oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Solok, Harry Pawestrie, saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota penjelasan bupati Solok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Solok tahun anggaran 2015, beberapa waktu lalu. Fakta di lapangan sangat banyak kelompok masyarakat kita yang membutuhkan dana tersebut namun disisi lain ada kelompok calon penerima dana hibah ini justru mengambil dana tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikatakan Hary Pawestrie, seharusnya pemerintah daerah mendukung dan membantu segala kegiatan masyarakat maupun organisasi masyarakat dan dalam penyaluran dana hibah tersebut jangan tebang pilih sehingga tidak terjadi kecemburuan antara masyarakat. Dengan adanya sisa anggaran dana hibah yang besarnya labih dari 3 milyar tersebut agar dicairkan untuk kegiatan masyarakat yang membutuhkan, jangan dicairkan hanya untuk kegiatan yang bersifat mencari keuntungan bagi oknum-oknum yang tidak bertannggungjawab.

Diharapkannya, kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dibawah dan membantunya dari pada kelompok-kelompok yang hanya bisa mengambil uang tapi tidak aada kontribusi nyata untuk kemajuan daerah daerah ini.

(Edrin)

Read more
OPINI : Kejaksaan Harus Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

OPINI : Kejaksaan Harus Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Pemberantasan kejahatan pajak mengalami pasang surut. Ada kesan Pemerintahan Joko Widodo masih setengah hati ?

EkspresNews.com – Alcapone, Mantan Pimpinan Mafia Amerika, memang sulit untuk dijamah hukum. Karena itu, ia disebut-sebut The Untouchable Man, orang yang tak tersentuh hukum. Sekalipun begitu, Jaksa Agung Amerika tak mau kalah dengan penjahat, karena mereka berpijak pada teori criminal No Crime Is Perfect, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Persoalannya, terletak antara kemauan dan kemampuan para penjaga hukum. Kadangkala kemampuan ada tapi kemauan tidak ada, sebaliknya kemauan ada tapi kemampuan tidak ada. Tapi, bagi Jaksa Agung Amerika mereka memiliki kedua-duanya, kemauan dan kemampuan. Buktinya, bekas kejahatan Alcapone dapat ditelisik melalui kejahatan pajak. Alcapone tak berdaya pada saat Jaksa Agung Amerika menangkapnya dengan tuduhan melakukan kejahatan pajak. Dedengkot Mafia itu pun digiring ke balik jeruji besi, sekalipun ia masih bisa mengendalikan roda organisasi dari balik terali besi seperti apa yang dikatakannya, Though I Die To Die, Mafia Will Never Die, walaupun saya mati hari ini mafia tidak akan pernah mati.

Ilustrasi dari sebuah kebulatan tekad Jaksa Agung Amerika yang tidak boleh kalah dengan pengamplang pajak itu dapat dijadikan pintu masuk bagi kejaksaan kita yang konon katanya professional untuk mengungkap kejahatan-kejahatan pajak, atau pengamplang pajak yang diduga kuat bersekutu dengan oknum petugas pajak. Frankly speaking, kita agak sedikit kaget dengan temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BOT Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang. Tak tanggung-tanggung, dalam temuan itu disebutkan bahwa pemerintah pusat kehilangan kesempatan menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp3.089.410.306.55. pemerintah pusat kurang menerima PPN yang belum disetorkan oleh PT CSR sebesar Rp5.261.982.326,00. Jadi, pemerintah pusat kehilangan  PPh pasal 4 + PPN yang belum disetorkan, total sekitar Rp 8,3 Milyar lebih. Gedung SPR berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam, faktor apa yang menyebabkan pemerintah bisa kehilangan kesempatan penerimaan PPh pasal 4 dan kurangnya penerimaan PPN yang belum dibayarkan oleh PT CSR sebagai pengelola SPR ? Logika publik melihat hilangnya kesempatan pemerintah menerima PPh pasal 4 dan kurangnya PPN yang diterima pemerintah karena belum disetor oleh PT CSR tak terlepas dari dugaan praktek kongkalingkong antara wajib pajak dengan petugas pajak. Secara logika sederhana, PPh pasal 4 atau yang popular disebut pajak final dengan nilai 4 % dari harga keseluruhan bangunan, yang ditentukan ketika meminta izin di tata ruang. IMB keluar, berarti pajak terutang langsung atau dibayar langsung. Cuma saja, yang menjadi pertanyaan kita, dinas tata ruang bermain ndak dalam menentukan angka-angka ?

Yang kita tidak habis pikir, kurangnya penerimaan PPN yang diterima pemerintah pusat karena belum disetor oleh PT CSR sebesar Rp 5,2 Milyar lebih, memang agak aneh. PPN yang bahasa rakyatnya adalah “ PAJAK PENJUALAN “ harus disetorkan setiap ada penjualan. Pertanyaannya sekarang, kenapa PT CSR tidak menyetorkan padahal penjualan sudah terjadi ? Bisa jadi, petugas pajak kita yang professional lalai. Bisa jadi juga, ada permainan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Ini yang harus diungkap ke permukaan. Seharusnya jaksa melakukan penyidikan karena dasarnya sudah ada temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara. Pengemplangan pajak adalah tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sekali lagi, kita minta pihak kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan agar terungkap mengapa sampai terjadi penunggakan pajak PPN sebesar Rp 5,2 Milyar lebih, dan kehilangan kesempatan penerimaan PPh pasal 4 alias pajak final yang tidak disetorkan sebesar Rp 3 Milyar lebih. Apakah ada kerja sama antara oknum pajak dengan PT CSR ? Tidak tertutupkemungkinan adanya indikasi keterlibatan oknum pemerintah dan oknum pajak. Padahal, sekali lagi, PPN harus disetorkan setiap penjualan.

That’s why, wajar bila ada yang mempertanyakan kinerja kantor Pajak. Pasalnya, kantor pajak berwenang melakukan pengawasan dan penagihan. Harusnya, jika ada PPN yang belum disetorkan dan PPh pasal 4 kantor pajak harus mengambil tindakan tegas. Kantor Pajak dalam rangka pengawasan, berwenang melakukan penegakan hukum seperti menyita, menahan wajib pajak. Pertanyaannya lagi, ada apa antara PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) dengan oknum kantor pajak kok sampai luput dari pengawasan pajak ? Jawabnya, kata Ebit G. Ade, jangan Tanya pada rumput yang bergoyang.

Berdasarkan temuan BPK itu, kantor pajak berkewajiban untuk melakukan penagihan terhadap PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Kalau tidak dilakukan, tentu oknum pajaik bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi khususnya tentang penyalahgunaan wewenang. Tapi, yang terpenting sekali, agar ke depan tidak terjadi lagi hilangnya kesempatan pemerintah dalam penerimaan PPh pasal 4 dan berkurangnya penerimaan PPN, DPRD harus mempunyai staf ahli di bidang perpajakan. Dinas Tata Ruang bagaimanapun harus transparan. artinya, setiap pembangunan harus ada Plang Merek tentang IMB, Nilai Bangunan, Pajaknya 4% dari nilai seluruh bangunan. Ini harus tertulis di Plang IMB agar anggota DPRD dapat mengetahui. Tapi yang lebih penting lagi, kejaksaan harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai tindaklanjut dari temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

(Harianof)

Read more
Rianda Seprasia : PPNS Pajak dapat Memproses dengan Tindak Pidana Perpajakan

Rianda Seprasia : PPNS Pajak dapat Memproses dengan Tindak Pidana Perpajakan

EkpresNews.com – Saya melihat, harusnya dengan adanya temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Built Operasional Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang tentang penunggakan pajak yang dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR), PPNS (penyidik pajak) dapat melakukan proses tindak pidana perpajakan. Apalagi saya melihat dari temuan BPK RI itu bukan hanya terjadi penunggakan pajak, tapi juga kehilangan kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp 3 Milyar lebih. Pertanyaan sederhananya, kenapa kok kesempatan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pemerintah pusat  bisa menjadi hilang ? Inilah misteri yang harus diungkapkan.

Oleh karena itu, menurut saya,BPK RI harus mengumumkan hasil temuan itu kepada aparat penegak hukum. Kalau seandainya terjadi ada kesalahan administrasi, maka pihak pemerintah setempat harus memperbaiki dalam rentang waktu 60 hari. Akan tetapi, jika seandainya itu tidak bisa diperbaiki secara administrasi, maka aparat penegak hukum akan memproses secara hukum. Sekalipun begitu, harusnya kalau ada indikasi pajak yang tidak disetorkan, maka PPNS (Penyidik Pajak) sudah dapat melakukan proses tindak pidana perpajakan.

Kalau kita melihat alur proses izin yang mana harusnya ketika proses izin belum dilakukan, tentu harus diselesaika terlebih dahulu administrasi maupun kewajiban-kewajiban termasuk membayar pajak. Kalau seandainya dugaan kasus seperti ini tidak ada penyetoran pajak, ini memungkinkan aparat penegak hukum mengembangkan kasus ini untuk melihat pihak-pihak mana saja yang terlibat. Tapi kalau seandainya ada indikasi korupsi, maka kejaksaan atau kepolisian sudah bisa untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Dasarnya temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Sekali lagi, seharusnya jaksa sudah dapat melakukan penyelidikan karena dasarnya sudah ada temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yang merugikan keuangan negara. Salah satu unsur korupsi itu tadi adalah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, sekali lagi, ini sangat memungkinkan bagi kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini guna melihat ada apa kok PPh pasal 4 bisa tidak disetorkan dan PPN bisa berkurangnya penerimaan negara dari PPN yang seharusnya disetorkan setiap penjualan.

Ke depan, agar tidak ada lagi temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, maka pengawasan dari pihak-pihak yang terkait khususnya petugas pajak harus ditingkatkan. Jadi tidak ada lagi penerimaan negara yang berkurang karena PPh pasal 4 ayat (2) tidak disetorkan, dan ada lagi berkurangnya penerimaan negara dari PPN yang seharusnya setiap penjualan harus disetorkan. Kalau ada oknum-oknum yang terlibat bermain-main dengan wajib pajak, maka instansi harus menindak tegas oknum-oknum tersebut dengan tidak pandang bulu.

Di samping itu, DPRD harus meminta klarifikasi kepada Pemko Padang berkaitan dengan temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI ini. Kalau seandainya ada indikasi pengemplangan pajak, DPRD harus mendorong proses secara administrasi. Kalau seandainya proses secara administrasi tidak bisa, DPRD harus mendorong proses hukum dengan tetap mengawal kasus tersebut,” ujar Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), Kamis (21/7) pagi, di Padang.

(Harianof)

Read more