OPINI : Kejaksaan Harus Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

OPINI : Kejaksaan Harus Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Pemberantasan kejahatan pajak mengalami pasang surut. Ada kesan Pemerintahan Joko Widodo masih setengah hati ?

EkspresNews.com – Alcapone, Mantan Pimpinan Mafia Amerika, memang sulit untuk dijamah hukum. Karena itu, ia disebut-sebut The Untouchable Man, orang yang tak tersentuh hukum. Sekalipun begitu, Jaksa Agung Amerika tak mau kalah dengan penjahat, karena mereka berpijak pada teori criminal No Crime Is Perfect, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Persoalannya, terletak antara kemauan dan kemampuan para penjaga hukum. Kadangkala kemampuan ada tapi kemauan tidak ada, sebaliknya kemauan ada tapi kemampuan tidak ada. Tapi, bagi Jaksa Agung Amerika mereka memiliki kedua-duanya, kemauan dan kemampuan. Buktinya, bekas kejahatan Alcapone dapat ditelisik melalui kejahatan pajak. Alcapone tak berdaya pada saat Jaksa Agung Amerika menangkapnya dengan tuduhan melakukan kejahatan pajak. Dedengkot Mafia itu pun digiring ke balik jeruji besi, sekalipun ia masih bisa mengendalikan roda organisasi dari balik terali besi seperti apa yang dikatakannya, Though I Die To Die, Mafia Will Never Die, walaupun saya mati hari ini mafia tidak akan pernah mati.

Ilustrasi dari sebuah kebulatan tekad Jaksa Agung Amerika yang tidak boleh kalah dengan pengamplang pajak itu dapat dijadikan pintu masuk bagi kejaksaan kita yang konon katanya professional untuk mengungkap kejahatan-kejahatan pajak, atau pengamplang pajak yang diduga kuat bersekutu dengan oknum petugas pajak. Frankly speaking, kita agak sedikit kaget dengan temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BOT Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang. Tak tanggung-tanggung, dalam temuan itu disebutkan bahwa pemerintah pusat kehilangan kesempatan menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp3.089.410.306.55. pemerintah pusat kurang menerima PPN yang belum disetorkan oleh PT CSR sebesar Rp5.261.982.326,00. Jadi, pemerintah pusat kehilangan  PPh pasal 4 + PPN yang belum disetorkan, total sekitar Rp 8,3 Milyar lebih. Gedung SPR berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam, faktor apa yang menyebabkan pemerintah bisa kehilangan kesempatan penerimaan PPh pasal 4 dan kurangnya penerimaan PPN yang belum dibayarkan oleh PT CSR sebagai pengelola SPR ? Logika publik melihat hilangnya kesempatan pemerintah menerima PPh pasal 4 dan kurangnya PPN yang diterima pemerintah karena belum disetor oleh PT CSR tak terlepas dari dugaan praktek kongkalingkong antara wajib pajak dengan petugas pajak. Secara logika sederhana, PPh pasal 4 atau yang popular disebut pajak final dengan nilai 4 % dari harga keseluruhan bangunan, yang ditentukan ketika meminta izin di tata ruang. IMB keluar, berarti pajak terutang langsung atau dibayar langsung. Cuma saja, yang menjadi pertanyaan kita, dinas tata ruang bermain ndak dalam menentukan angka-angka ?

Yang kita tidak habis pikir, kurangnya penerimaan PPN yang diterima pemerintah pusat karena belum disetor oleh PT CSR sebesar Rp 5,2 Milyar lebih, memang agak aneh. PPN yang bahasa rakyatnya adalah “ PAJAK PENJUALAN “ harus disetorkan setiap ada penjualan. Pertanyaannya sekarang, kenapa PT CSR tidak menyetorkan padahal penjualan sudah terjadi ? Bisa jadi, petugas pajak kita yang professional lalai. Bisa jadi juga, ada permainan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Ini yang harus diungkap ke permukaan. Seharusnya jaksa melakukan penyidikan karena dasarnya sudah ada temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara. Pengemplangan pajak adalah tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sekali lagi, kita minta pihak kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan agar terungkap mengapa sampai terjadi penunggakan pajak PPN sebesar Rp 5,2 Milyar lebih, dan kehilangan kesempatan penerimaan PPh pasal 4 alias pajak final yang tidak disetorkan sebesar Rp 3 Milyar lebih. Apakah ada kerja sama antara oknum pajak dengan PT CSR ? Tidak tertutupkemungkinan adanya indikasi keterlibatan oknum pemerintah dan oknum pajak. Padahal, sekali lagi, PPN harus disetorkan setiap penjualan.

That’s why, wajar bila ada yang mempertanyakan kinerja kantor Pajak. Pasalnya, kantor pajak berwenang melakukan pengawasan dan penagihan. Harusnya, jika ada PPN yang belum disetorkan dan PPh pasal 4 kantor pajak harus mengambil tindakan tegas. Kantor Pajak dalam rangka pengawasan, berwenang melakukan penegakan hukum seperti menyita, menahan wajib pajak. Pertanyaannya lagi, ada apa antara PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) dengan oknum kantor pajak kok sampai luput dari pengawasan pajak ? Jawabnya, kata Ebit G. Ade, jangan Tanya pada rumput yang bergoyang.

Berdasarkan temuan BPK itu, kantor pajak berkewajiban untuk melakukan penagihan terhadap PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Kalau tidak dilakukan, tentu oknum pajaik bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi khususnya tentang penyalahgunaan wewenang. Tapi, yang terpenting sekali, agar ke depan tidak terjadi lagi hilangnya kesempatan pemerintah dalam penerimaan PPh pasal 4 dan berkurangnya penerimaan PPN, DPRD harus mempunyai staf ahli di bidang perpajakan. Dinas Tata Ruang bagaimanapun harus transparan. artinya, setiap pembangunan harus ada Plang Merek tentang IMB, Nilai Bangunan, Pajaknya 4% dari nilai seluruh bangunan. Ini harus tertulis di Plang IMB agar anggota DPRD dapat mengetahui. Tapi yang lebih penting lagi, kejaksaan harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai tindaklanjut dari temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

(Harianof)

Read more
Rianda Seprasia : PPNS Pajak dapat Memproses dengan Tindak Pidana Perpajakan

Rianda Seprasia : PPNS Pajak dapat Memproses dengan Tindak Pidana Perpajakan

EkpresNews.com – Saya melihat, harusnya dengan adanya temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Built Operasional Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang tentang penunggakan pajak yang dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR), PPNS (penyidik pajak) dapat melakukan proses tindak pidana perpajakan. Apalagi saya melihat dari temuan BPK RI itu bukan hanya terjadi penunggakan pajak, tapi juga kehilangan kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp 3 Milyar lebih. Pertanyaan sederhananya, kenapa kok kesempatan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pemerintah pusat  bisa menjadi hilang ? Inilah misteri yang harus diungkapkan.

Oleh karena itu, menurut saya,BPK RI harus mengumumkan hasil temuan itu kepada aparat penegak hukum. Kalau seandainya terjadi ada kesalahan administrasi, maka pihak pemerintah setempat harus memperbaiki dalam rentang waktu 60 hari. Akan tetapi, jika seandainya itu tidak bisa diperbaiki secara administrasi, maka aparat penegak hukum akan memproses secara hukum. Sekalipun begitu, harusnya kalau ada indikasi pajak yang tidak disetorkan, maka PPNS (Penyidik Pajak) sudah dapat melakukan proses tindak pidana perpajakan.

Kalau kita melihat alur proses izin yang mana harusnya ketika proses izin belum dilakukan, tentu harus diselesaika terlebih dahulu administrasi maupun kewajiban-kewajiban termasuk membayar pajak. Kalau seandainya dugaan kasus seperti ini tidak ada penyetoran pajak, ini memungkinkan aparat penegak hukum mengembangkan kasus ini untuk melihat pihak-pihak mana saja yang terlibat. Tapi kalau seandainya ada indikasi korupsi, maka kejaksaan atau kepolisian sudah bisa untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Dasarnya temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Sekali lagi, seharusnya jaksa sudah dapat melakukan penyelidikan karena dasarnya sudah ada temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yang merugikan keuangan negara. Salah satu unsur korupsi itu tadi adalah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, sekali lagi, ini sangat memungkinkan bagi kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini guna melihat ada apa kok PPh pasal 4 bisa tidak disetorkan dan PPN bisa berkurangnya penerimaan negara dari PPN yang seharusnya disetorkan setiap penjualan.

Ke depan, agar tidak ada lagi temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, maka pengawasan dari pihak-pihak yang terkait khususnya petugas pajak harus ditingkatkan. Jadi tidak ada lagi penerimaan negara yang berkurang karena PPh pasal 4 ayat (2) tidak disetorkan, dan ada lagi berkurangnya penerimaan negara dari PPN yang seharusnya setiap penjualan harus disetorkan. Kalau ada oknum-oknum yang terlibat bermain-main dengan wajib pajak, maka instansi harus menindak tegas oknum-oknum tersebut dengan tidak pandang bulu.

Di samping itu, DPRD harus meminta klarifikasi kepada Pemko Padang berkaitan dengan temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI ini. Kalau seandainya ada indikasi pengemplangan pajak, DPRD harus mendorong proses secara administrasi. Kalau seandainya proses secara administrasi tidak bisa, DPRD harus mendorong proses hukum dengan tetap mengawal kasus tersebut,” ujar Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), Kamis (21/7) pagi, di Padang.

(Harianof)

Read more
Advokat Dorong Eksekusi SPR Plaza, Beranikah Jurus Sita Pajak?

Advokat Dorong Eksekusi SPR Plaza, Beranikah Jurus Sita Pajak?

EkspresNews.com – Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Jhon Hendri Putra, berpendapat, dengan adanya temuan perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan perjanjian kerja sama BOT Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 kantor Pajak Padang berkewajiban untuk melakukan penagihan terhadap PT CSR tersebut. Kalau kantor pajak padang tidak melakukan penagihan, tentu kantor pajak bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang penyalhgunaan wewenang. “Kantor Pajak Padang dengan adanya temuan BPK RI tentang penunggakan pajak ini harus melakukan penagihan  terhadap PT CSR. Jika tidak dilakukan penagihan oleh kantor pajak, ada peluang jaksa untuk masuk dari segi tidak dilakukan penagihan oleh kantor pajak itu tadi,” kata Jhon Hendri Putra dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, kamis (21/7) pagi.

Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tak berani berdemo, Ady Surya, minta kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah ada temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara. “Kita minta kejaksaan melakukan penyidikan sebagai tindaklanjut dari temuan BPK RI tentang tunggakan PPN yang belum disetorkan PT CSR hingga milyaran rupiah, dan berkurangnya penerimaan pemerintah pusat dari PPh pasal 4 ayat (2) yang nilainya juga milyaran. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada kerja sama antara oknum petugas pajak dengan PT CSR ?” Ujar Ady Surya yang juga pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (20/7) sore.

Pendiri LAM PK Fakultas Hukum Unand Padang ini lebih jauh meminta, Dirjen Pajak untuk melaporkan adanya indikasi pengemplangan pajak yang diduga dilakukan oleh PT CSR. Sehingga akan terlihat siapa pelaku dan oknum yang membantu kok pajak tersebut bisa menunggak hingga milyaran rupiah sesuai dengan temuan BPK RI. “Sekali lagi, kita minta kejaksaan untuk melakukan penyidikan mengapa sampai terjadi penunggakan pajak PPN dan PPh pasal 4 hingga milyaran rupiah, apakah ada kongkalingkong antara oknum dengan PT CSR?” Ujar Ady Surya yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang kesohor dengan gebrakannya mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah.

Dikatakan Ady Surya, harusnya sudah ditagih tidak juga membayar pajak maka petugas pajak berwenang melakukan penegakan hukum seperti menyita, bahkan bisa menahan wajib pajak. Pertanyaannya sekarangt, katanya lagi, ada apa antara petugas pajak dengan PT CSR hingga BPK dalam hasil pemeriksaannya2005-2013 menemukan hilangnya kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 3 Milyar lebih, dan kurangnya penerimaan pemerintah pusat terhadap PPN yang belum disetor oleh PT CSR sebesar Rp 5,2 Milyar, kenapa sampai luput dari pengawasan pajak padang. “Berdasarkan temuan BPK RI tersebut kita minta kantor Pajak Padang melakukan penagihan terhadap PT CSR tersebut,” ujar Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu.

Secara terpisah, Pendiri Badan Anti Korupsi (BAKO) Sumbar yang juga mantan aktivis YLBHI, Ardyan, berpendapat, kalau pajak terutang itu menjadi beban bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Terlepas dari bagaimanapun bentuk pembayarannya, namun utang pajak itu harus tetap disetorkan kepada negara. Kembali pada Nawacita Jokowi, katanya, reformasi kinerja birokrat. Birokrat seperti itu harus direformasi, dalam konteks itu ada funish and reward. “Kalau itu ada berkenaan dengan tindak pidana penggelapan pajak, maka di tahun 2016 motto pajak itu penegakan hukum, maka kita menunggu aparat perpajakan untuk melakukan upaya penegakan hukum,” ujar Ardyan dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Ulak Karang Padang.

Mantan Aktiis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, berpendapat bahwa penunggakan PT CSR sebagai factor kesengajaan. Karena, katanya lagi, PPh pasal 4 itu sifatnya final tidak bisa dibayar kemudian. Artinya, izin tidak bisa keluar tanpa adea pembayaran pajak karena itu menjadi semangat PPh pasal 4. Begitu juga dengan PPN, katanya melanjutkan, itu harus dilaporkan bukti setoran pajak penjualan. Artinya, tindakan ini ada indikasi disengaja yang merugikan keuangan Negara sebagaimana temuan BPK. “Dirjen Pajak bisa mempidanakan wajib pajak, karena hanya Dirjen Pajak yang bisa mempidanakan wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Selanjutnya dari pihak pemerintah, jika Negara dirugikan, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan  hukum pula sesuai dengan kapasitasnya,” ujar Eddy Mujahiddin AWS SH dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Kamis (21/7) siang, di pariaman.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Arief, saat ditemui Indonesia Raya untuk sebuah konfirmasi mengatakan bahwa persoalan pajak ini tidak ditangani oleh Kanwil, melainkan berada di bawah wewenang  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Satu. “Kami di Kanwil tidak memiliki informasi apa-apa terkait temuan BPK RI tersebut, namun jika ingin konfirmasi saya akan arahkan ke KPP Satu, dengan Kasi Pemeriksaan, Ibu Lintang,” ujar Arief kepada Indonesia Raya, Rabu (20/7) kemaren.

Sayangnya, Kasi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Satu Padang, Lintang, menolak saat dimintai Indonesia Raya konfirmasi seputar temuan BPK RI tersebut. “Sesuai undang-undang, saya harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang juga di ACC oleh pihak Kementerian. Sekalipun begitu, hasil temuan BPK RI itu sebenarnya telah kami balas dengan surat kepada BPK, dan saya lihat ini seharusnya bukan ke KPP dimintai konfirmasi tetapi ke Kanwil,” ujar Lintang menjawab konfirmasi Indonesia Raya, Rabu (20/7) siang, di ruang kerjanya.

Nah.., bagaimana tindaklanjut dari temuan BPK RI ihwal penunggakan pajak milyaran rupiah yang dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) ini ? Benarkah Gedung Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya ? Dan, beranikah juru sita pajak melakukan penyitaan ? Silakan masing-masing saling menerka dan menduga-duga. Yang terpenting sekali adalah, jangan sampai semua pemain akhirnya menembak kepalanya sendiri !

(Harianof)

Read more
Nunggak Pajak, SPR Plaza Berpotensi Disita

Nunggak Pajak, SPR Plaza Berpotensi Disita

Gedung Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza berpotensi disita apabila PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), Pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza, tidak melunasi tunggakan pajaknya ?

EkspresNews.com – Ironis ! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan temuan perpajakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Built Operasional Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2005-2013 pada Pemko Padang. Dalam hasil pemeriksaan itu, BPK RI menemukan  hilangnya kesempatan pemerintah pusat menerima PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp 3.089.410.306,55 dan kekurangan penerimaan PPN pemerintah pusat yang belum disetorkan oleh CSR sebagai pengelola SPR Plaza sebesar Rp 5.261.982.326.00. Akibatnya, gedung SPR Plaza berpotensi disita apabila PT CSR tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam hasil pemeriksaan itu BPK RI menjelaskan dengan rinci, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pajak penghasilan pasal 4 tentang pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) petak toko di gedung SPR Plaza pada tahun 2007-2009 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas sebanyak 201 sertifikat yang dilekatkan hak tanggungan berdasarkan data dari BPN Kota Padang menunjukan bahwa nilai jaminan piutang atas sertifikat tersebut sebesar Rp 71.519.230.831,00.

Berdasarkan data penerimaan negara dari  kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, pembayaran dan penyetoran PPh atas pengalihan hak atas petak toko dan PPh atas persewaan tanah dan / atau bangunan oleh PT CSR selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2013 seluruhnya sebesar Rp 486.551.235,00 yang dibayarkan dan disetorkan pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Apabila nilai hak tanggungan atas sebanyak 201 petak toko merupakan nilai transaksi, maka SPR Plaza berkewajiban untuk membayar PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp 3.575.961.541,55 (5 % X Rp 71.519.230.831,00). Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa terdapat selisih antara penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) dengan nilai transaksi dalam hak tanggungan di Bank sebesar Rp.3.089.410.306.55 (Rp 3.575.961.541,55-Rp 486.551.235,00).

PT CSR memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan petak toko tahun 2007 sampai dengan 2009 minimal sebesar Rp 5, 26 Milyar. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013, KPP Pratama Padang telah melakukan pemeriksaan atas pelaksaan kewajiban PPN dari PT CSR untuk masa/tahun pajak tahun 2005 sampai dengan 2010 dan menerbitkan 79 SKP/KB/STP sebesar Rp 8.095.532.846.00, terdiri dari nilai tunggakan PPN sebesar Rp 3.709.194.184,00 sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % dari PPN yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp.3.709.194.184.00, denda administrasi karena keterlambatan melaporkan SPT sebesar Rp 13.800.000.00, denda administrasi sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak terutang sebesar Rp 663.344.478.00, jumlah kurang bayar yang tercantum dalam SKP KB jatuh tempo dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan. Namun demikian, apabila WP mengajukan keberatan, maka kurang bayar tersebut belum dianggap sebagai utang pajak dan jatuh tempo pembayarannya ditunda hingga satu bulan setelah terbitnya surat keputusan keberatan. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 27 Desember 2013, SPR Plaza tidak pernah mengajukan keberatan atas SKP KB yang diterbitkan, sehingga nilai kurang bayar pajak sebagainya telah ditetapkan dalam SKP KB telah jatuh tempo dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan.

PT CSR dikenakan sanksi administrasi kenaikan 100 % karena telah memungut PPN namun tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajaknya tepat waktu. PT CSR dalam melaksanakan pembukuannya tidak tertib, sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak yang terutang atau melakukan konpensasi selisih lebih bayar yang seharusnya tidak dikonpensasikan. PT CSR memiliki kelebihan pembayaran PPN untuk masa pajak Desember 2010 yang ditetapkan dalam SKP LB Nomor 00077/10/201/12 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 2.833.550.520,00. Atas kelebihan tersebut PT CSR dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajaknya untuk SKP KB yang telah terbit. Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa PT CSR masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang PPN dan denda ke Kas Negara sebesar Rp 5.261.982.326.00 (Rp 8.095.532.845,00-Rp2.833.550.520,00).

Dugaan skandal penunggakan pajak yang dilakukan oleh PT CSR sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) hingga mencapai Rp 8,3 Milyar lebih ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka melihat bahwa terjadinya penunggakan pajak hingga myliaran rupiah oleh PT CSR ini tak terlepas dari adanya kongkalingkong antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sebab, di mata mereka, PPh pasal 4 atau PAJAK FINAL yang nilainya 4 % dari keseluruhan harga bangunan harus dibayarkan setelah IMB dikeluarkan, dan PPN atau PAJAK PENJUALAN harus disetorkan setiap penjualan.

(Harianof)

Read more
Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

Tambang Liar Perusak Lingkungan Mulai Marak, Bupati Ajak Selamatkan Hayati

EkspresNews.com – Peringatan hari lingkungan hidup tahun 2016 di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan di halaman kantor bupati, Senin (18/7) berlangsung khidmat dan lancar. Acara dipimpin Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan ikut dihadiri Wakil Bupati Ferizal Ridwan, para pejabat serta pegawai seluruh SKPD di lingkungan Pemkab setempat.

Dalam rangkaian acara yang mengangkat tema Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan.itu juga diserahkan penghargaan bagi sejumlah sekolah peraih Adiwiyata dan pemenang lomba peringatan hari lingkungan hidup tingkat kabupaten setempat, dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibacakan Bupati disebutkan Indonesia merupakan rumah bagi 17% total spesies yang ada di dunia. Namun, tidak sedikit persoalan yang dihadapi dalam keragaman hayati tersebut.

“Sebagian besar besar spesies diketahui menghadapi ancaman kepunahan karena perusakan habitat dan perburuan. Berdasarkan data IUCN, di Indonesia dua spesies satwa berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis dan 167 spesies kondisi genting,” papar Irfendi.

Begitu juga tumbuhan, satu spesies punah, dua spesies in situ, 115 spesies kritis dan 72 berstatus genting. Menyikapi ini pemerintah telah menegaskan upaya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar, dikatakan, Indonesia aktif memberantas kejahatan perdagangan TSL (wildlife crime). Sepanjang periode 2010-2014 jumlah kasus TSL yang berhasil diselesaikan sebanyak 146 kasus dari total 188 kasus, atau sebesar 77,6 persen.

“Meskipun jumlah kasus yang terselesaikan cukup tinggi, namun kecenderungan kasus kejahatan perdagangan dan peredaran ilegal TSL terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan upaya penegakan hukum saja belum cukup untuk menekan laju kejahatan TSL,” tutur Irfendi.

Lebih lanjut dijelaskan, wildlife crime telah menjadi Transnational Organized Crime dan diposisikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, senjata api ilegal, obat-obatan, dan terorisme. Kejahatan ini menarik bagi pelakunya karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

“Kita berharap momen hari lingkungan hidup ini dapat menjadi alarm tanda siaga kita untuk terus berupaya dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah lingkungan dan kehutanan yang banyak, komplek dan rumit,” ujar Irfendi ketika membacakan pidato menteri.

Dalam rangkaian acara itu Bupati Irfendi dan Wakil Bupati Ferizal juga menyerahkan piagam penghargaan Adiwiyata. Menurut Kabid Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Keragaman Hayati Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Anhar, penghargaan Adiwiyata itu diberikan masing-masingnya kepada SDN 07 Situjuah Gadang, SDN 06 Batu Payuang, SDN 04 Andaleh, MTsN Dangung-Dangung, SMAN 1 Akabiluru dan SMK PP Padang Mengatas. Sedangkan juara pertama lomba kebersihan kantor direbut Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Selain itu juga diserahkan tropy bagi sejumlah taman Kanak-kanak pemenang lomba mewarnai gambar dan penyerahan secara simbolis seribu bibit pohon bambu untuk konservasi daerah bantaran sungai atau tangkapan air di Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

(Arief Wisa)

Read more