Nestapa Penutupan Jalan Simpang Tinju Padang

Nestapa Penutupan Jalan Simpang Tinju Padang

Jalan vital yang strategis sebagai jalan utama lintas tengah Air Pacah, Balai Baru, Siteba, Lapai ditutup sudah hampir satu bulan. Kecelakaan di jalan cacing sudah menjadi tontonan dalam keseharian, wakil rakyat sibuk dengan urusan jalan-jalan berjubah kunker, Pengawas Dinas PU Padang tunduk di bawah kehendak kontraktor pelaksana yang tak profesional, rakyat mengelus dada. Korban kecelakaan akibat penutupan dan pengalihan jalan ini akan mempidanakan Kepala Dinas PU Padang Fatriaman Noer dan Kontraktor Pelaksana, yang diduga berselingkuh dengan PU Padang ?

EkspresNews.com – Penutupan jalan vital dan strategis sebagai jalan ekonomi jalur tengah Siteba-Lapai dan pengalihan ke jalan cacing yang dipenuhi lobang karena penggalian drainase di jalan utama yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam rentang waktu paling lama 2 hari ini, nyaris luput dari perhatian media massa baik TV Nasional maupun TV Lokal, baik media cetak nasional maupun lokal, fungsi pers sebagai pengawal kepentingan publik (Watch Dog Of Public Interest) seakan tenggelam dalam kehendak kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang. Kejadiannya memang bukan di Jakarta, melainkan di Kota Padang. Pekerjaan penggalian drainase dengan menggunakan eskapator di jalan utama sepanjang lebih kurang 15 meter yang seharusnya bisa dikerjakan dalam 2 hari, sudah hampir satu bulan belum juga siap. Diduga kuat ini terjadi akibat lemahnya pengawasan Dinas PU Kota Padang dan Kontraktor Pelaksana PT Ruhul Fateya Contrator yang tidak professional. Akibatnya, nyaris tiap hari terjadi kecelakaan lalulintas ringan akibat penutupan dan pengalihan jalan dari jalan nasional ke jalan cacing yang bau dan berlobang.

dsc_1132Ady Surya, aktivis 98 yang berandil besar menumbangkan Rezim Otoriter ORBA di bawah kepemimpinan Soeharto ini malah menyoroti, lemahnya kinerja pengawasan Dinas PU Kota Padang. Kinerja Dinas PU Kota Padang, katanya lagi, perlu dievaluasi. Masyak iya, katanya menambahkan, pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari, sudah berminggu-minggu belum juga siap dikerjakan. “Seharusnya sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase yang menyengsarakan masyarakat banyak akibat ditutup totalnya jalan nasional sebagai jalur utama yang sudah mendekati satu bulan ini, pengawas dari Dinas PU Kota Padang menekankan apa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor,” ujar Pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand Padang ini dalam pembicaraan telpon dengan wartawan ini, Rabu (5/10) pagi.

Ditegaskan Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu, bahwa dalam kondisi seperti sekarang pasti tidak ada pengawas dari Dinas PU Kota Padang yang memberikan rekomendasi soal teknis yang harus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Ruhul Fateya Contractor. Seharusnya, katanya melanjutkan, pengawas Dinas PU Kota Padang harus melaksanakan pengawasan secara terus menerus. “Melihat fakta seperti yang terjadi sekarang ini, terkesan pengawas Dinas PU Kota Padang bekerja sesuai dengan keinginan kontraktor pelaksana. Seharusnya, apabila terjadi permasalahan yang merugikan masyarakat banyak seperti sekarang ini pengawas dari Dinas PU Kota Padang harus dievaluasi. Dan, Kepala Dinas PU Kota Padang harus bertanggung jawab,” kata pengagum berat Bapak Republik “Tan Malaka“ ini.

Sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di republik ini Ady Surya menghimbau, agar korban kecelakaan yang mendapat kecelakaan di jalan cacing karena pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase dengan penutupan total jalan utama atau jalan nasional yang dilakukan kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang dengan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang untuk menggugat Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer. Caranya, kata Ady menjelaskan, korban kecelakaan karena pelaksanaan proyek tersebut melakukan gugatan perdata. “Dampak dari pekerjaan proyek saluran drainase di jalan utama yang menimbulkan kerugian bagi pengendara lalulintas dapat melakukan gugatan ganti kerugian kepada Kepala Dinas PU Kota Padang,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas PU Kota Padang dan pekerjaan kontraktor yang tidak professional. PU dalam membangun proyek harus ada perencanaan yang jelas, hingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan masyarakat, apalagi merugikan keuangan negara. Terhadap pekerjaan proyek saluran drainase yang menutup jalan nasional dan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang-lobang, Walikota Padang Mahyeldi harus segera mengevaluasi pelaksanaan proyek oleh Dinas PU Kota Padang di jalan ini. “Pekerjaan pembangunan proyek tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, apalagi menutup jalan hasil hingga berminggu,” ujar Vino Oktavia SH MH kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Kamis (6/10) pagi, di Padang.

Dikatakan Vino, mkarena proyek itu selain sudah merugikan kepentingan masyarakat banyak kemudian juga tidak berjalan dengan baik, termasuk pekerjaannya berpotensi mengancam keselamatan lalulintas. Oleh karena itu, Walikota Padang harus mengkaji ulang kerja sama dengan kontraktor pelaksana yang tidak professional ini. Masyarakat korban kecelakaan yang diakibatkan penutupan jalan dan pengalihan ke jalan cacing yang berlumpur ini karena pelaksanaan pekerjaan proyek Dinas PU Kota Padang ini bisa menggugat secara hukum, baik kepada kontraktor maupun Dinas PU Kota Padang. Caranya, secara perdata itu dianggap perbuatan melawan hukum. Secara pidana, kontraktor pelaksana bisa juga dilaporkan apabila pekerjaannya itu menimbulkan kecelakaan lalulintas.

Vino menyarankan kepada orang-orang pintar yang disebut “wakil rakyat“  di DPRD Padang agar aktif untuk mempertanyakan penutupan jalan akibat pekerjaan pembuatan saluran drainase di jalan utama itu ke Dinas PU Padang melalui walikota. “DPRD harus meminta walikota untuk merekomendasikan agar kontraktor pelaksana dievaluasi, termasuk memutus kontraknya. Dan memulihkan kembali hak-hak rakyat yang terganggu karena proyek dengan membuat perencanaan proyek ke depan yang lebih baik dengan prinsip proyek berjalan dengan baik kepentingan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Sayangnya, Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer yang ditemuai tabloid ini untuk sebuah konfirmasi mengenai penutupan jalan nasional atau jalan utama secara keseluruhan tanpa mengkaji dampak yang akan ditimbulkan seperti keselamatan masyarakat pengguna jalan, kemacetan, karena itu sudah diatur dalam UU lalulintas, tidak berada di tempat. “Bapak tidak ada, Bapak ke Jakarta,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi Dinas PU Kota Padang seputar penutupan total jalan utama yang sudah hampir satu bulan ini tidak bisa dipublikasikan ke publik.

(Harianof)

Read more
Kelas Inspirasi Padang #4 Sukses; Membangun Mimpi Anak Indonesia

Kelas Inspirasi Padang #4 Sukses; Membangun Mimpi Anak Indonesia

Gerakan Kelas Inspirasi Padang yang ke empat, serentak mengadakan Hari Inspirasi di sembilan Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kota Padang pada 5 September 2016.

EkspresNews.com – Gerakan yang merupakan bagian dari Komunitas Indonesia Mengajar ini sudah keempat kali mengadakan kegiatan Hari Inspirasi di Kota Padang. Kelas Inspirasi adalah kegiatan yang menghadirkan berbagai macam profesi ke dalam kelas untuk memperluas pengetahuan cita-cita anak Indonesia.

Komunitas Kelas Inspirasi menjelaskan, setelah kegiatan briefing pada 28 Agustus 2016 lalu di Sekolah Alam Minangkabau Ulak Karang, para relawan pengajar dari berbagai macam profesi bersama relawan pendamping dan relawan dokumenter melaksanakan Hari Inspirasi di sekolah dasar masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pegiat Kelas Inspirasi Padang.

Untuk tahun ini, Kelas Inspirasi akan diadakan di SDN 31 Pasar Ambacang, SDN 23 Pasir Sebelah, SDN 09 Berok, SDN 38 Seberang Padang, SDN 05 Jaruai, SDN 10 Lubuk Begalung, SDN 21 Bandar Buat, SDN 17 Gunung Pangilun, SDN 32 Andalas.

Bentuk kegiatan ini adalah para profesional (Polisi, Dokter, Dosen, Pegawai, Apoteker, dan lainnya) mengambil cuti satu hari, untuk masuk ke kelas sekolah dasar dan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang profesinya masing-masing kepada para siswa. “Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan siswa terhadap profesi yang ada di Indonesia bahkan dunia,” tulis Kelas Inspirasi.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mengenal lebih banyak lagi proesi yang ada di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Billy Harnaldo Putra, M.Si yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Bukittinggi. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak sekolah dasar dan kegiatan seperti ini sebaiknya dilanjutkan dan dikembangkan dari segi relawan pengajar, persiapan kegiatan dan sekolah yang akan dituju,” ujarnya.

Walaupun hujan turun hampir di seluruh wilayah Kota Padang pada hari kegiatan, namun tidak menyurutkan para relawan untuk melaksanakan kegiatan yang diakhiri dengan penulisan cita-cita dan diaplikasikan pada media yang telah disiapkan oleh masing-masing relawan di sekolah.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini, karena berdamapk positif bagi siswa-siswinya. “Kami dari pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan Kelas Inspirasi ini, kalau bisa satu kali per bulan kita adakan kegiatan ini,” kata Krisnaini Burhan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 10 Lubuk Begalung.

Kegiatan Kelas Inspirasi Padang ini diakhiri dengan kegiatan refleksi yang diadakan dihari yang sama di aula Pustaka Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Koordinator Umum Kelas Inspirasi Padang, Rica Julia F, SE mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan. “Saya mewakili seluruh Pegiat Kelas Inspirasi Padang mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh relawan yang mendukung  pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan lancar,” ujarnya.

(Jul)

Read more
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Meninjau Ruas Jalan di Raja Ampat

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Meninjau Ruas Jalan di Raja Ampat

Basuki Raja AmpatEkspresNews.com – Agar terkoneksi dengan jalur wisata di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Raja Ampat yang memiliki total panjang 342 kilometer. Dari jumlah itu, sepanjang 152 kilometer jalan telah berhasil ditembus, dan sepanjang 30 kilometer sudah diaspal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan secara bertahap. “Tentunya agar bisa terkonektivitas ke kawasan wisata yang ada di sini,” kata Basuki pada hari ketiga kunjungannya  Papua Barat salah satunya adalah Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (3/9) lalu.

Selain jalan, menurut Menteri PUPR, Pelabuhan Waisai perlu juga dilakukan pembenahan agar menjadi benar-benar intrans sebagai pintu masuk ke daerah kawasan destinasi wisata yang bertaraf nasional bahkan internasional.

Basuki menegaskan, destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata nasional yang menjadi fokus pembangunan Kementerian PUPR.

Selain jalan, pelabuhan di Raja Ampat juga mendapat dukungan sarana yang baik. “Pelabuhan masuknya, di Waisai itu perlu ada. Saya akan programkan untuk pembenahannnya. Sehingga itu benar-benar menjadi entrance ke destinasi wisata yang bertaraf nasional atau bahkan internasional,” jelas Basuki

Di Pianemo, salah satu pulau karang di Raja Ampat, Kementerian PUPR juga tengah melakukan penataan kawasan wisata tersebut. “Seperti toilet, tempat pedagang penjual sovenir, serta pedagang hasil masyarakat setempat diperlukan tempat yang baik,” ungkap Basuki.

Sebelumnya Menteri Basuki beserta rombongan berkesempatan untuk meninjau pembangunan 50 unit rumah di Distrik Teluk Mayalibit, Kampung Warsambin Kabupaten Raja Ampat yang diperuntukan gratis untuk masyarakat miskin  seperti tukang batu, nelayan, dan petani yang dikerjakan oleh PT Talago Raya dengan dana APBN tahun 2016 sebesar 9,6 milyar.

Selain di Kampung Warsambin juga dibangun Rumah Khusus lainnya sebanyak 50 unit di Kampung Waiman, Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Ditargetkan pembangunan rumah khusus tersebut dapat selesai pada November tahun ini.

Turut mendampingi Menteri Basuki antara lain Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus, Direktur Pembangunan Jalan A Gani Gazali, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja.

(Humas PUPR)

Read more
JK Dapat Gelar Kehormatan di Unand, Mahasiswa Demo Kembali Dibungkam

JK Dapat Gelar Kehormatan di Unand, Mahasiswa Demo Kembali Dibungkam

14231190_10210800208107161_7998629055518217025_o

Pembubaran mahasiswa yang melakukan aksi damai di kampus Unand oleh pihak kepolisian. Diduga hal tersebut dilakukan agar citra kampus hijau ini aman saat dikunjungi oleh Wapres JK. (Foto : FB)

EkspresNews.com – Agenda Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Sumatera Barat salah satunya akan menerima gelar kehormatan dalam bidang hukum. Namun, pagi ini, Senin (5 September 2016) mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) dan UKM PHP Unand melakukan aksi damai di kampus hijau tersebut.

Mahasiswa melakukan aksi damai untuk mengutarakan perihal pendidikan. Sebelumnya, BEM KM Unand telah mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk melakukan aksi damai, namun pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan dan pembubaran aksi tersebut.

Mahasiswa juga menolak pemberian gelar ini, karena dinilai Jusuf Kalla memiliki catatan buruk terkait sikapnya yang tidak pro Agenda Pemberantasan Korupsi di negeri ini. Belum jelas alasan pembubaran dan penangkapan yang dilakukan terhadap peserta unjuk rasa ini. Jelas ini sangat bertentangan dengan jaminan kebebasan memyampaikan pendapat sebaimana di jamin Pasal 28E UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat….”

Bahkan menurut peserta aksi di kampus Unand, mereka yang tetap bertahan mendapat ancaman Drop Out dari kampus jika tetap melanjutkan demo.

Berikut petikan imbauan BEM KM Unand :

Hidup Mahasiswa!!!
Hidup Rakyat Indonesia!!!

Himbauan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Andalas menyikapi kedatangan RI-2.

BEM KM UNAND mengajak kepada seluruh Mahasiswa UNAND agar berkumpul di sekretariat BEM KM UNAND mulai pukul 07.00 WIB. (Info : jam 08.00 gerbang unand sudah di tutup)

Di harapkan tidak ada tindakan gegabah tanpa intruksi, karna kita akan bergerak dinamis dan intelek.

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
(Bung Karno)

ttd :
Presiden Mahasiswa
BEM KM UNAND
Edi Kurniawan

(Wina)

Read more
Bola Panas Mosi Tak Percaya DPD Partai Golkar Sumbar

Bola Panas Mosi Tak Percaya DPD Partai Golkar Sumbar

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim menghadapi krisis kepemimpinan yang parah. Selain mosi tak percaya yang disampaikan 16 dari 19 DPD II terhadap kepemimpinannya, DPP pun menginstruksikan dilaksanakannya Musdalub sebagai tindaklanjut dari mosi tak percaya tersebut.

EkspresNews.com – Hendra Irwan Rahim, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, pasti tak pernah bermimpi namanya akan dimuat besar-besar di media massa dan ramai diperbincangan khalayak. Itu bukan karena nasibnya yang sedang mujur, melainkan justeru terpuruk di pusaran bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar di Sumbar yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru Setya Novanto dengan menginstruksikan kepada Sang-Ketua untuk melaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Sumbar paling lambat akhir bulan ini. “Surat instruksi DPP Partai Golkar itu meminta Ketua DPD Partai Golkar Sum bar Hendra Irwan Rahim untuk segera melaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Sumbar paling lambat akhir bulan ini,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, seusai pengukuhan Dekopin Wilayah Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa ( 23/8 ) kemaren.

Bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang berujung pada instruksi DPP kepada ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim untuk melaksanakan Musdalub ini mengundang komentar para pengamat politik yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka berpendapat bahwa mosi tak percaya ini adalah cerminan dari kegagalan Hendra Irwan Rahim dalam memimpin Partai Golkar di Sumbar. Sebab, di mata mereka, untuk mengevaluasi keberhasilan kepemimpinan seseorang itu harus dilihat persentase yang lebih besar tingkat kesukaan orang-orang yang dipimpinya terhadap bentuk kepemimpinannya. Kalau persentase yang tidak menyukai bentuk kepemimpinannya lebih besar dari pada yang menyukai, itu berarti kepemimpinnya sudah gagal.

Dr Ristapawa Indra P.Pd, Pengamat Politik & Pendidikan,berpendapat, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar sekarang Hendra Irwan Rahim adalah hasil Musda ARB yang belum mengakomodir kepentingan ke dua belah pihak. Makanya ia melihat, mosi tak percaya yang diusung 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ada di Sumbar ini sudah berangkat dari perspektif hasil Munaslub yang melahirkan kepemimpinan baru di partai berlambang pohon beringin itu yaitu, Setya Novanto. “Saya melihat mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar dan ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk melaksanakan Musdalub paling lambat akhir bulan ini, berangkat dari perspektif hasil Munaslub yang melahirkan pimpinan baru di Partai Golkar itu,” ujar Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik & Pendidikan, dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews) ini, Kamis (25/8) sore.

Pengamat Politik & Pendidikan yang brilien itu lebih jauh mengatakan, secara organisasi kalau memang mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) partai, berarti sudah sulit bagi Hendra Irwan Rahim untuk mempertahankan kepemimpinannya di Partai Golkar Sumbar. Secara organisasi, katanya lagi, pimpinan pusat sudah bersatu, seharusnya daerah-daerah tentu menyesuaikan hasil kesepakatan Munaslub itu. “Setelah Munaslub Partai Golkar yang menghasilkan kepemimpinan baru Setya Novanto, tentu daerah-daerah juga mengusulkan pimpinan yang baru hasil Musyawarah daerah (Musda). Jadi kalau ada pimpinan daerah yang dihasilkan sebelum Munaslub, tentu sangat wajar untuk diremajakan kembali agar bisa mengakomodir kedua belah pihak yaitu, kelompok Abu Rizal Bakhri dan kelompok Agung Laksono,” katanya.

Dr Ristapawa Indra M.Pd melihat, mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini sebagai cerminan tidak berjalannya demokrasi di DPD Partai Golkar Sumbar. Maka dari itu, wajar bila 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini mengajukan mosi tak percaya yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim untuk melaksanakan Musdalub sesegera mungkin. “Di sini saya melihat kepemimpinan Hendra Irwan Rahim sedang diuji, apakah dia bisa lolos dari lobang jarum ini dengan cantik ?” ujar pengagum berat Imam Khomeni, Pemimpin Iran yang semasa hidupnya sangat dibenci dan ditakuti oleh barat ini.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim menolak memberikan tanggapan seputar bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk melaksanakan Munaslub paling lambat akhir bulan ini ketika dipertanyakan wartawan. “Sekarang acara koperasi yang lain tidak boleh ditanyakan,” katanya pada wartawan di Auditorium Gubernuran Sumbar usai Pengukuhan Dekopin Wilayah Sumbar, Selasa (23/8).

(Harianof)

Read more