Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Meninjau Ruas Jalan di Raja Ampat

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Meninjau Ruas Jalan di Raja Ampat

Basuki Raja AmpatEkspresNews.com – Agar terkoneksi dengan jalur wisata di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Raja Ampat yang memiliki total panjang 342 kilometer. Dari jumlah itu, sepanjang 152 kilometer jalan telah berhasil ditembus, dan sepanjang 30 kilometer sudah diaspal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan secara bertahap. “Tentunya agar bisa terkonektivitas ke kawasan wisata yang ada di sini,” kata Basuki pada hari ketiga kunjungannya  Papua Barat salah satunya adalah Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (3/9) lalu.

Selain jalan, menurut Menteri PUPR, Pelabuhan Waisai perlu juga dilakukan pembenahan agar menjadi benar-benar intrans sebagai pintu masuk ke daerah kawasan destinasi wisata yang bertaraf nasional bahkan internasional.

Basuki menegaskan, destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata nasional yang menjadi fokus pembangunan Kementerian PUPR.

Selain jalan, pelabuhan di Raja Ampat juga mendapat dukungan sarana yang baik. “Pelabuhan masuknya, di Waisai itu perlu ada. Saya akan programkan untuk pembenahannnya. Sehingga itu benar-benar menjadi entrance ke destinasi wisata yang bertaraf nasional atau bahkan internasional,” jelas Basuki

Di Pianemo, salah satu pulau karang di Raja Ampat, Kementerian PUPR juga tengah melakukan penataan kawasan wisata tersebut. “Seperti toilet, tempat pedagang penjual sovenir, serta pedagang hasil masyarakat setempat diperlukan tempat yang baik,” ungkap Basuki.

Sebelumnya Menteri Basuki beserta rombongan berkesempatan untuk meninjau pembangunan 50 unit rumah di Distrik Teluk Mayalibit, Kampung Warsambin Kabupaten Raja Ampat yang diperuntukan gratis untuk masyarakat miskin  seperti tukang batu, nelayan, dan petani yang dikerjakan oleh PT Talago Raya dengan dana APBN tahun 2016 sebesar 9,6 milyar.

Selain di Kampung Warsambin juga dibangun Rumah Khusus lainnya sebanyak 50 unit di Kampung Waiman, Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Ditargetkan pembangunan rumah khusus tersebut dapat selesai pada November tahun ini.

Turut mendampingi Menteri Basuki antara lain Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus, Direktur Pembangunan Jalan A Gani Gazali, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja.

(Humas PUPR)

Read more
JK Dapat Gelar Kehormatan di Unand, Mahasiswa Demo Kembali Dibungkam

JK Dapat Gelar Kehormatan di Unand, Mahasiswa Demo Kembali Dibungkam

14231190_10210800208107161_7998629055518217025_o

Pembubaran mahasiswa yang melakukan aksi damai di kampus Unand oleh pihak kepolisian. Diduga hal tersebut dilakukan agar citra kampus hijau ini aman saat dikunjungi oleh Wapres JK. (Foto : FB)

EkspresNews.com – Agenda Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Sumatera Barat salah satunya akan menerima gelar kehormatan dalam bidang hukum. Namun, pagi ini, Senin (5 September 2016) mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) dan UKM PHP Unand melakukan aksi damai di kampus hijau tersebut.

Mahasiswa melakukan aksi damai untuk mengutarakan perihal pendidikan. Sebelumnya, BEM KM Unand telah mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk melakukan aksi damai, namun pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan dan pembubaran aksi tersebut.

Mahasiswa juga menolak pemberian gelar ini, karena dinilai Jusuf Kalla memiliki catatan buruk terkait sikapnya yang tidak pro Agenda Pemberantasan Korupsi di negeri ini. Belum jelas alasan pembubaran dan penangkapan yang dilakukan terhadap peserta unjuk rasa ini. Jelas ini sangat bertentangan dengan jaminan kebebasan memyampaikan pendapat sebaimana di jamin Pasal 28E UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat….”

Bahkan menurut peserta aksi di kampus Unand, mereka yang tetap bertahan mendapat ancaman Drop Out dari kampus jika tetap melanjutkan demo.

Berikut petikan imbauan BEM KM Unand :

Hidup Mahasiswa!!!
Hidup Rakyat Indonesia!!!

Himbauan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Andalas menyikapi kedatangan RI-2.

BEM KM UNAND mengajak kepada seluruh Mahasiswa UNAND agar berkumpul di sekretariat BEM KM UNAND mulai pukul 07.00 WIB. (Info : jam 08.00 gerbang unand sudah di tutup)

Di harapkan tidak ada tindakan gegabah tanpa intruksi, karna kita akan bergerak dinamis dan intelek.

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
(Bung Karno)

ttd :
Presiden Mahasiswa
BEM KM UNAND
Edi Kurniawan

(Wina)

Read more
Bola Panas Mosi Tak Percaya DPD Partai Golkar Sumbar

Bola Panas Mosi Tak Percaya DPD Partai Golkar Sumbar

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim menghadapi krisis kepemimpinan yang parah. Selain mosi tak percaya yang disampaikan 16 dari 19 DPD II terhadap kepemimpinannya, DPP pun menginstruksikan dilaksanakannya Musdalub sebagai tindaklanjut dari mosi tak percaya tersebut.

EkspresNews.com – Hendra Irwan Rahim, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, pasti tak pernah bermimpi namanya akan dimuat besar-besar di media massa dan ramai diperbincangan khalayak. Itu bukan karena nasibnya yang sedang mujur, melainkan justeru terpuruk di pusaran bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar di Sumbar yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru Setya Novanto dengan menginstruksikan kepada Sang-Ketua untuk melaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Sumbar paling lambat akhir bulan ini. “Surat instruksi DPP Partai Golkar itu meminta Ketua DPD Partai Golkar Sum bar Hendra Irwan Rahim untuk segera melaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Sumbar paling lambat akhir bulan ini,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, seusai pengukuhan Dekopin Wilayah Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa ( 23/8 ) kemaren.

Bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang berujung pada instruksi DPP kepada ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim untuk melaksanakan Musdalub ini mengundang komentar para pengamat politik yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka berpendapat bahwa mosi tak percaya ini adalah cerminan dari kegagalan Hendra Irwan Rahim dalam memimpin Partai Golkar di Sumbar. Sebab, di mata mereka, untuk mengevaluasi keberhasilan kepemimpinan seseorang itu harus dilihat persentase yang lebih besar tingkat kesukaan orang-orang yang dipimpinya terhadap bentuk kepemimpinannya. Kalau persentase yang tidak menyukai bentuk kepemimpinannya lebih besar dari pada yang menyukai, itu berarti kepemimpinnya sudah gagal.

Dr Ristapawa Indra P.Pd, Pengamat Politik & Pendidikan,berpendapat, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar sekarang Hendra Irwan Rahim adalah hasil Musda ARB yang belum mengakomodir kepentingan ke dua belah pihak. Makanya ia melihat, mosi tak percaya yang diusung 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ada di Sumbar ini sudah berangkat dari perspektif hasil Munaslub yang melahirkan kepemimpinan baru di partai berlambang pohon beringin itu yaitu, Setya Novanto. “Saya melihat mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar dan ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk melaksanakan Musdalub paling lambat akhir bulan ini, berangkat dari perspektif hasil Munaslub yang melahirkan pimpinan baru di Partai Golkar itu,” ujar Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik & Pendidikan, dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews) ini, Kamis (25/8) sore.

Pengamat Politik & Pendidikan yang brilien itu lebih jauh mengatakan, secara organisasi kalau memang mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) partai, berarti sudah sulit bagi Hendra Irwan Rahim untuk mempertahankan kepemimpinannya di Partai Golkar Sumbar. Secara organisasi, katanya lagi, pimpinan pusat sudah bersatu, seharusnya daerah-daerah tentu menyesuaikan hasil kesepakatan Munaslub itu. “Setelah Munaslub Partai Golkar yang menghasilkan kepemimpinan baru Setya Novanto, tentu daerah-daerah juga mengusulkan pimpinan yang baru hasil Musyawarah daerah (Musda). Jadi kalau ada pimpinan daerah yang dihasilkan sebelum Munaslub, tentu sangat wajar untuk diremajakan kembali agar bisa mengakomodir kedua belah pihak yaitu, kelompok Abu Rizal Bakhri dan kelompok Agung Laksono,” katanya.

Dr Ristapawa Indra M.Pd melihat, mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini sebagai cerminan tidak berjalannya demokrasi di DPD Partai Golkar Sumbar. Maka dari itu, wajar bila 16 dari 19 DPD II Partai Golkar ini mengajukan mosi tak percaya yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim untuk melaksanakan Musdalub sesegera mungkin. “Di sini saya melihat kepemimpinan Hendra Irwan Rahim sedang diuji, apakah dia bisa lolos dari lobang jarum ini dengan cantik ?” ujar pengagum berat Imam Khomeni, Pemimpin Iran yang semasa hidupnya sangat dibenci dan ditakuti oleh barat ini.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim menolak memberikan tanggapan seputar bola panas mosi tak percaya 16 dari 19 DPD II Partai Golkar yang ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar dengan menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan rahim untuk melaksanakan Munaslub paling lambat akhir bulan ini ketika dipertanyakan wartawan. “Sekarang acara koperasi yang lain tidak boleh ditanyakan,” katanya pada wartawan di Auditorium Gubernuran Sumbar usai Pengukuhan Dekopin Wilayah Sumbar, Selasa (23/8).

(Harianof)

Read more
Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Jaringan Sindikasi LKS Masih Merajalela

Pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang dengan membebaskan biaya masih saja dilanggar. Buktinya, praktek jual beli buku LKS yang diduga kuat akibat persekongkolan antara penerbit, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah masih saja berlangsung ?

EkspresNews.com – Berbagai komentar menggelinding bak bola liar ketika Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam hasil monitoringnya menemukan adanya sekolah yang masih melakukan praktek jual beli buku LKS (Lembaran Kerja Siswa) yakni, SDN Percobaan Ujung Gurun, SMPN 31 Padang, dan SMAN 4 Padang. Ada yang berpendapat ini adalah bukti nyata ketidakpedulian Walikota Padang yang mencanangkan pendidikan gratis terhadap pendidikan. Sebaliknya ada juga yang berpendapat, terjadinya praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku karena ada persekongkolan antara penerbit buku LKS, petinggi dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. “Kita minta jaringan sindikasi buku LKS ini harus diputus dengan penegakan aturan,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tidak berani berdemo, Ady Surya, dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (3/8).

Dikatakan Ady Surya, praktek jual beli buku LKS yang dilakoni oleh jaringan sindikasi buku LKS di sekolah-sekolah itu, jelas melanggar PP NO : 17 Tahun 2010 dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku. Larangan penjualan buku LKS itu, katanya lagi, tertuang dalam PP NO : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menerangkan penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku LKS oleh pihak sekolah. “Ini sangat kontraproduktif dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemko Padang,” ucap pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) ini.

Oleh karena itu, kata Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu tidak main-main, untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap actor-aktor yang berada di balik praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh PP dan Permendiknas itu.  Seharusnya, katanya lagi, Walikota Padang Mahyeldi yang berkoar-koar dengan pendidikan gratisnya harus memberikan teguran dan apa bila tetap dilakukan walikota harus memberikan hukuman. “Walikota Padang Mahyeldi yang kesohor dengan pendidikan gratisnya harus memberikan hukuman terhadap para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli mbuku LKS di sekolah-sekolah ini,” ujar pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand padang ini. Lagi pula, katanya, DPRD Padang tidak boleh hanya diam dan membisu saja. DPRD Padang harus memanggil kepala Dinas Pendidikan Padang, dan bila perlu membentuk pansus LKS.

Puspa Dewi, Mahasiswi Pascasarjana salah satu PTS terkemuka di Jakarta, berpendapat, untuk memutus mata rantai jaringan praktek jual beli buku LKS yang dilarang oleh Permendiknas dan PP ini walikota harus bersikap tegas. “Walikota Padang harus mengoptimalkan Kepala Dinas Pendidikan, dan mengoptimalkan pengawas-pengawas sekolah. Saya yakin untuk memutus mata rantai jaringan sindikasi buku LKS ini tidak cukup hanya dengan himbauan, tapi harus dengan penegakan aturan. Bayangkan saja, aturan sudah ada jelas-jelas melarang tapi praktek jual beli buku LKS itu tetap terjadi di kota yang mencanangkan pendidikan gratis,” ujar perempuan melankholis yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “Belanda“ ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pasar Atas Bukittinggi, Selasa (2/8).

Perempuan berzodiac “Gemini“ pengagum berat Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Margareth Thacher ini lebih jauh dan serius mengatakan, DPRD Kota Padang sebagai representatif masyarakat harus kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berimplikasi terhadap kepentingan publik. “DPRD Kota Padang sebagai lembaga pengawas eksekutif harus secara serius menindaklanjuti praktek jual beli buku LKS yang jelas-jelas dilarang o;eh PP dan Permendiknas. Jika perlu, DPRD Kota Padang memanggil pihak-pihak terkait dalam praktek jual beli buku LKS untuk didengar keterangannya. Ini jelas dilarang oleh PP NO : 17 Tahun 2010 yang dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun koloektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan, dan Permendiknas NO : 2 Tahun 2008 tentang buku yang juga menegaskan tidak diperbolehkan penjualan buku oleh pihak sekolah,” jelas Puspa mengakhiri.

(Harianof)

Read more
Walikota Hendri Arnis Ajak Masyarakat Dukung Penyelenggaraan TDS

Walikota Hendri Arnis Ajak Masyarakat Dukung Penyelenggaraan TDS

EkspresNews.com – Walikota Padang Panjang Hendri Arnis menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan Tour De Singkarak (TDS) Etape IV yang di selenggarakan di Kota Padang Panjang selasa mendatang (9/8).

“Mari kita dukung penyelenggaraan TDS ini dengan membuka diri terhadap tamu yang datang sehingga meraka merasa nyaman berada di Kota kita ini. Dukungan juga bisa diberikan secara langsung kepada para peserta TDS walaupun mereka bukan dari negara kita,” ungkapnya saat konfrensi pers, selasa (2/8) di ruangan pertemuan VIP lantai II Kantor Balai Kota Padang Panjang.

Dikatakannya, ada 25 negara yang mengikuti Event Internasional tersebut yang artinya terjadi peningkatan dibanding tahun yang lalu. Di tanggal 8 Agustus para pembalap dan oficial telah berada di Kota Padang Panjang . Kepada seluruh unsur lapisan masyarakat dia meminta untuk berbenah.

Kepada Masyarakat yang memliki hewan peliharaan dia meminta agar jangan membiarkan berkeliaran karena dikhawtirkan dapat mengganggu para pembalap TDS yang melintas. “Anak anak juga dijaga supaya jangan bermain di jalanan saat TDS berlangsung,” katanya.

Dia menyebutkan alasan di tunjuknya kota padang panjang sebagai bagian dari rangkaian etape tds adalah karena Pelayanan hotel dikota tersebut sudah memadai dan Kota itu memiliki akses jalan yang lancar.

Melalui moment TDS ini dia berharap dapat terjadi peningkatan di sektor ekonomi. “Seharusnya dalam TDS warga di kota Padang Panjang bisa mengambil kesempatan untuk meraut keuntungan, seperti menjual sovenir TDS dan hal lain , manfaatkan moment tersebut,” katanya.

Sementara itu Kepala PORBUDPAR Sri Syahwitri mengatakan bahwa untuk mendukung dan memeriahkan terlaksananya penyelenggaraan TDS itu maka Dinas PORBUDPAR telah mempersiapkan berbagai macam rangkaian Acara jelang TDS.

Seperti Lomba Fun Bike, Hiburan dan Pameran UMKM pada Minggu 7 Agustus mendatang yang dimulai dari jam 7.00 – 12.00. Lalu pada Senin 8 Agustus diadakan lomba melukis tingkat SD se Kota Padang Panjang dan Lomba mewarnai tingkat TK se Kota Padang Panjang.

Kedatangan para pembalap Tour De Singkarak nantinya akan dijamu pada malam harinya dan disuguhi dengan berbagai macam kesenian khas Sumatera Barat.

(Humas)

Read more