Perjalanan Panjang Menuntut Keadilan : Pembebasan Tanah By Pass KM 24, Pemko Digugat Rp. 4,9 M

Perjalanan Panjang Menuntut Keadilan : Pembebasan Tanah By Pass KM 24, Pemko Digugat Rp. 4,9 M

Abdul Wahab Malin Marajo pemilik tanah KM 24 yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass sampai sekarang belum mendapatkan ganti rugi dari Pemko Padang sementara itu, Walikota Mahyeldi Ansharullah meminta Wahab menggugat ke Pengadilan. Kalah di PN dan PT, Pemko melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Anehnya Wako telah mengklaim menang di MA, padahal Memori Kasasi dan Memori Kontra Kasasi belum dikirim ke MA. Ada apa ?

EkspresNews.com – Abdul Wahab yang bergelar Malin Marajo sudah menginjak usia senja, 76 tahun, diusia senja ini, Wahab suku Balaimansiang pemilik tanah seluas 4942 m2 yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass KM 24 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, merasa dipermainkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Raya, dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.PDG itu Abdul Wahab bersama 8 orang lainnya yaitu Syahrial, Asnita, Ridwan, Afwarni AW, Arlina, Azwar, Sri Wahyuni, dan Elsa Yunita melayangkan gugatan kepada pihak Walikota Padang yang diwakili oleh kuasa hukum Syuhandra, Nawarlis Yunas, Sri Hartati, dan Gusra Aliza. Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Padang mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan penggugat selaku pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass KM 24.

Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Padang menyebutkan bahwa perbuatan dan tindakan tergugat, dalam hal ini Walikota Padang, yang tidak mengembalikan sisa tanah konsolidasi milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pihak tergugat juga harus membayar kerugian sebesar Rp. 2.471.000.000. Jumlah kerugian dihitung sebesar Rp. 500.000/m2.

Menurut sumber Indonesia Raya menjelaskan proses persidangan ini berawal dari keinginan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri. Waktu itu Wahab datang menemui Wako, mempertanyakan pembayaran sisa tanah konsolidasi. “Namun Wako saat itu berkata bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, kalau mau gugat ke Pengadilan, kalau menang saya bayarkan,” jelasnya, Kamis (10/11) di kawasan GOR H Agus Salim.

Dijelaskannya lagi bahwa Wahab memenuhi permintaan Wako Padang untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.PDG. “Gugatan tersebut dimenangkan oleh Wahab, sehingga pria tua itu menghadap ke Walikota untuk menagih janjinya, namun wako saat itu bersama Biro Hukum Pemko Padang naik banding, Wahab masih menang dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 65/PDT/2016/PT.PDG tanggal 19 Juli 2016, datang lagi ke Wako. Dan Biro Hukum Pemko Padang melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Tentu dengan adanya Kasasi dari Wako Padang Mahyeldi Ansharullah ke Mahkamah Agung, dikatakan narasumber, Wahab cs juga mempersiapkan Kontra Memori Kasasi yang telah diserahkan melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. “Pada saat itu, 4 November 2016 Wako menyampaikan bahwa keputusannya sudah turun dari MA, kalau tanah tersebut adalah tanah negara,” ujarnya.

Sementara itu, Wahab mempertanyakan persoalan putusan MA tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata Memori Kasasi dan Memori Kontra Kasasi belum dikirimkan ke MA. “Ini Walikota Padang Mahyeldi berbohong kepada Wahab. Padahal Memori Kasasi dan Memori Kontra Kasasi masih di Pengadilan Negeri Padang sementara Mahyeldi mengatakan putusan dari Mahkamah Agung telah keluar,” tambahnya.

Merasa dipermainkan, didalam Kontra Memori Kasasi tertanggal 13 September 2016 menyebutkan bahwa Wahab telah meminta ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000/m2 dengan alasan harga NJOP tanah hasil konsolidasi di By Pass telah mencapai Rp. 2.000.000 sehingga total keseluruhan harga sisa tanah menjadi Rp. 4.942.000.000 (empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah).

Bahkan dalam Memori Kontra Kasasi tersebut juga menyebutkan bahwa Walikota Padang tidak memiliki hati nurani dan kebijakan dalam perkara ganti rugi ini. Menurutnya, perkara a quo seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup kebijaksanaan Pemko saja karena buka perkara kepemilikan tanah.

Lebih lanjut, Wahab cs dalam Memori Kontra Kasasinya mengatakan perkara ini sudah berlarut-larut, bahkan pihak Walikota Padang memakai jasa pengacara seolah-olah telah menjadi PNS di lingkungan Walikota Padang. Padahal, menurut Wahab, Walikota memiliki bidang khusus bagian hukum yang dikepalai oleh Kabag Hukum dan Kejaksaan.

“Maka untuk menghemat biaya negara sebaiknya bagian hukum Pemko ditiadakan saja, sesuai yang disampaikan oleh Presiden RI untuk penghematan anggaran,” tulisnya yang juga disambung amar putusan Pengadilan Tinggi Padang.

Kendati demikian, tertanggal 17 Agustus 2016, Wahab cs juga telah mengirimkan surat dengan perihal “Mohon HATI NURANI Bapak” untuk menuntut dilakukannya pembayaran sisa ganti rugi sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor : 65/PDT/2016/PT.PDG tanggal 19 Juli 2016.

“Perlu bapak ketahui, saya memperjuangkan hak saya ini semenjak tahun 1991 sampai sekarang, lebih kurang 25 tahun. Sertifikatnya diterbitkan, namun tanahnya tidak ada, saya telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak, telah menyita banyak waktu saya, lagi pula jalan By Pass di atas tanah yang telah saya serahkan telah selesai dan telah pula dapat dilalui oleh kendaraan umum milik orang banyak,” tulis Wahab dalam surat yang memiliki 22 tembusan tersebut. (tim)

Read more
‘Jendela’ Permukiman Dunia di Kota Depok

‘Jendela’ Permukiman Dunia di Kota Depok

Tempat berlindung dari hujan dan panas, sekaligus tempat berkembang adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Apalagi pada manusia, tempat yang disebut rumah, sekaligus menjadi tempat membangun budaya dan peradaban. Semakin berkembang manusia, semakin bermutu rumah yang mereka bangun. Berbeda dengan binatang, rumah mereka adalah sarang, dibikin sesuai insting.

EkspresNews.com – Bagi masyarakat perkotaan yang umumnya perantau, ternyata setelah beroleh impian memiliki rumah, muncul kebutuhan akan lingkungan yang baik. Azwar dan Mukono (dalam Keman 2005:30) rumah selain tempat berlindung, dan menyimpan barang berharga, tapi juga status dari lambang sosial. Itulah yang dialami Rin, adik saya.  Dimana setiap tiba hari Ahad, dia sudah bergegas ke lapangan senam. Tujuannya satu perumahan di pinggir jalan Depok-Parung, tepatnya Pengasinan Raya namanya.

pemukiman-padat-pendudukIa sendiri sudah sepuluh tahun terakhir tinggal di satu perumahan di Sawangan. Perumahannya sebenarnya cukup dikenal, Bunga Sekuntum 1 (bukan nama sebenarnya) komplek ia tinggal, dan ada lagi Bunga Sekuntum 2, yang lebih luas di lokasi masuk ke dalam arah jalan alternatif ke Bogor dari Pengasinan.

Dari BS 1, begitu ia menyebut kompleks perumahannya itu, ia berangkat senam pukul 06.30. Dengan sepeda motor, ia meluncur sendiri ke tempat senam tersebut. Bila pulang pukul 09.00 dari senam tersebut, ia tampak lelah. Keringat bercururan nampak dari punggungnya yang basah. Ia tentu lelah. Tapi semangat baru muncul bila setiap pekan, ia sudah berolahraga. Di rumahnya tipe RSS  tipe 27 dengan luas tanah tak lebih 60 meter persegi, ia tampak gembira. Padahal, dalam  dua tahun terakhir, rumah itu makin terasa sempit.

Soalnya, sudah ada Akbar, berusia 5 tahun, dan Hanif, 2 tahun, dua anaknya yang membuat rumah kian ramai, sekaligus sesak. Soalnya oksigen terbatas di semua perumahan. Apalagi jendela hanya ada depan menghadap ke jalan. Di samping kiri dan kanan tidak ada ruang udara masuk (ventilasi). Untungnya di belakang, masih ada lobang angin ukuran kecil, sepanjang tetangga dibalik rumah itu belum membangun rumah. Bila mereka membangun juga, dipastikan angin masuk ke kamar mandi dan dapur di belakang itu juga akan ditutup.

Jadi di perumahan yang sederhana (RSS), relevan dengan pameo SS-nya sangat sempit, udara dan angin yang berhembus ke dalam rumah pun terasa makin mahal. Bila musim kemarau tiba, siang hari yang terik, panasnya serasa membakar setiap jengkal tubuh. Di saat situasi itulah, berolahraga sekali sepekan, bagai wajib ia lakukan.

Kemanakah lapangan olahraga favorit yang ia tuju? Seakan rutin tiap pekan, kecuali bila sedang tugas di luar kota, ia berada di lapangan olahraga Telaga Golf Sawangan (TGS). TGS yang berlokasi di Depok Jabar, adalah salah satu dari proyek perumahan Sinar Mas Group dikembangkan PT Cisadane Perdana. Selain dekat dengan rumahnya di BS 1, di sana juga tinggal, Dian, teman sekantor di Depertemen Pertanian. Namun bukan warga komplek TGS saja yang ramai ke sana. Masyarakat sekitar menjadikan hari libur tersebut sebagai tempat berkumpul, juga bersosialisasi.

Tak heran bila secara bertahap, maksudnya berjalan bagaimana adanya, tempat tersebut sudah menjadi pasar kaget. Istilah yang banyak dipakai di berbagai lokasi di Jakarta, dimana pedagang ‘jemput bola’ mendatangi tempat tempat warga berkumpul. Lantas, terkait dengan lokasi olahraga yang luas, jalan yang bersih dan menyenangkan, pepohonan yang tumbuh teratur dan rimbun, tanah yang tertata datarannya (landscape),  mengundang banyak warga untuk berjualan di sela-sela olahraga pagi.

Pada jamaknya pedagang yang datang berjualan makanan dan minuman. Lontong, sate padang, ketoprak, gorengan, air minum kemasan, jus, dan lain lain. Lalu berkembang terus orang menjual pakaian, alat rumah tangga, asesoris, dan sedikit buah serta sayuran. Kadang kala terdapat pula yang mengiklankan mobil, dengan cara menempel tulisan di kaca belakang: “Dijual: Hub 08xx xxx xxxx,” nomor telpon pemilik.

Potensi menjadi perumahan yang nyaman dapat dikatakan tersedia dan dimiliki oleh seluruh perumahan yang ada di Sawangan dan Citayam. Pasalnya, daerah ini merupakan hamparan lahan pertanian yang luas dengan alam yang sejuk. Akan tetapi tidak mudah menemukan perumahan yang benar-benar nyaman, melebihi sekadar memiliki rumah tempat tinggal. Seperti dialami Rin.

Begitu banyaknya tumbuh perumahan dari Sawangan sampai ke arah Parung di Barat, atau ke arah Citayam di selatan, mengapa tidak banyak ditemui perumahan menjadi pusat-pusat pertumbuhan  kegiatan sosial warga? Bukankah Rin, adik saya, juga tinggal dikomplek yang luas malah sebagian lahannya belum dibangun. Mengapa ia betah tiap pekan ke TGS?

Seperti TGS, pemukiman-pemukiman Sinar Mas Group berhasil menjadi pemukiman yang nyaman. Bukti nyata adalah berkumpulnya penduduk dari berbagai lapisan pada hari libur tersebut. Bila perumahan diminati dan menjadi tempat bermain dapat dikatakan harga rumah aka meningkat terus dan cocok menjadi lahan investasi. Dari laman Sinar Mas Land disebutkan : Bumi Serpong Damai (BSD) saja, dulu adalah lahan terlantar yang berhasil disulap menjadi kota baru.

Sebagai perbandingan di arah Depok ada Komplek M yang berdampingan dengan mall yang besar dan luas sampai ke belakangnya. Di Citayam banyak sekali komplek, termasuk komplek-komplek baru, namun tidak terdapat ruang untuk orang berkumpul, dan bersosialisasi. Kecuali di Komplek Atsiri, Perumahan Pertanian, yang relatif lebih baik, karena tersedia lapangan bola di tengahnya. Akan tetapi, komplek TGS menjadi tujuan bermain adik saya dan keluarga, berbeda.

Bedanya terletak pada suasana yang dihadirkan saat berada di dalamnya. Menurut Siregar,  dan Saratri (dalam Sudarwanto, 2014:105) adanya kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan perumahan disebabkan tidak adanya komitmen dan keberpihakan pada pembangunan itu sendiri. Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Keunggulan

Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat (lihat Ditjen Cipta Karya, 1997). Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002).

Terkait dengan itu, ada fakta-fakta menjadikan proyek Sinar Mas Group menjadi unggul.  Keunggulan itu disebut sebagai perumahan berkelanjutan yang dapat disigi atas fakta-fakta di bawah ini.

Pertama, Inovasi adalah kunci dari pertumbuhan yang besar selama hampir 40 tahun sejak proyek pertamanya, 1988, Tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kemampuan manusia membangun dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana mendorong berinovasi adalah syarata yang mutlak.

Sinar Mas Group telah menjadi permukiman baru yang layak dan nyaman. Itu terbukti dari perkembangan harga rumahnya yang terus naik, sehingga menjadi pilihan untuk berinvestasi. Kapitalisasi pasar (market cap) yang melebihi US$2 miliar. Sesuai pula dengan visinya menjadi perumahan terkemuka di Asia Tenggara, dipercaya konsumen, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders)

Kedua, prosentase memadai antara lahan yang terpakai dan lahan yang tersedia/kosong. Kedua, penataan masih layak dan nyaman dihuni untuk jangka panjang kendati pertumbuhan penduduk makin pesat. TGS bahkan memiliki system cadangan air dilengkapi ruang untuk mengembangbiakan tanaman langka, bunga-bunga, serta keaneka-ragaman hayati. Perumahan salah satunya ini mendapat penghargaan Best Construction (2009) sebagai rumah alami dan harmoni dengan alam. Tahun 2010 juga beroleh CSR Green Award.

Ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia dalam kompleks perumahan yang memadai. Fasilitas umum dan sosial berjarak 1-3 km. seperti rumah sakit, sekolah, pasar modern dan pasar tradisional, serta masjid. Bahkan di masa yang akan datang disyaratkan pula dekat dengan universitas.

Keempat, masyarakat terlindung dari praktik kecurangan, monopoli dan praktik penguasaan tanah yang merugikan. Sebagai perusahaan terpercaya hal ini penting karena banyak pula masyarakat yang mengidamkan rumah, malah merugi karena mereka masuk ke jaringan pengembang yang mengecewakan.

Kelima, perumahan juga menerapkan prinsip ekologi, dimana orang menjadi nyaman karena alami oleh pohon rindang, aliran air di lingkungan hijau dan segar. Di sini tersedia tidak sekadar lingkungan tempat tinggal, tapi juga prasarana lingkungan dasar penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, sehingga lingkungan pemukiman berfungsi optimal untuk kenyamanan warga. Bahkan,  sebagai makhluk sosial, terselenggara pula kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Terlihat dari fasilitas taman bermain, lapangan olahraga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta fasilitas umum lainnya. (Andi Mulya)

Read more
Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi ?

EkspresNews.com – Kisah sedih pemilihan rektor di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negeri ini, agaknya, membuat banyak orang tak percaya bahwa ternyata calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan senat universitas yang demokratis, tapi karena tidak mendapatkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir bisa dikalahkan oleh calon yang perolehan suaranya terendah dalam pemilihan di senat universitas. Buktinya, dapat terlihat dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) calon dengan prolehan suara terbanyak yaitu Yanuar Kiram sebanyak 36 suara, dikalahkan calon dengan perolehan suara terendah Ganefri yaitu 19 suara. Ganefri ditetapkan sebagai rektor karena berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. “Besarnya hak suara menteri dalam pemilihan  rektor bisa menjadi celah korupsi,” ujar Mantan Aktivis 98 yang berandil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter ORBA, Zulkifli Jailani dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sambil coffe afternoon di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Rabu (2/11) sore.

1615378-ilustrasi-korupsi-780x390Dikatakan Zulkifli Jailani yang juga pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini, pemilihan rektor tercantum dalam Permenristekdikti nomor 1 tahun  2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, direktur pada PTN. Dalam pasal 7 peraturan tersebut, katanya menjelaskan lebih serius, disebutkan, dalam penentuan rektor, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat, katanya lagi, memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu, katanya menambahkan, tak salah jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, beranikah KPK mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN tersebut ?” Ujar pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ itu.

Menurut Zulkifli Jailani yang juga pendiri dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar pertama ini, ketentuan tentang suara menristekdikti 35 % ini adalah proses mematikan intelektual kampus yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Akibatnya, katanya lagi, kampus tidak lagi mengajarkan proses demokrasi ke luar kampus. “Jadi tidak ada lagi harapan terhadap perguruan tinggi untuk perbaikan republik ini, kalau sepanjang para guru besar tidak melawan peraturan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi M Nasir ini,” kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumbar ini.

img_1522-1-kcl-1200x800Zulkifli Jailani meyakini, ada permainan di pemilihan rektor. Cuma saja, katanya, ia tidak meyakini KPK mampu mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor tersebut. “Sangat salah jika kita berharap kepada KPK untuk mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN ini. Yang harus dilakukan, gerakan dari kampus itu sendiri untuk melawan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini, sehingga tidak ada lagi celah orang luar untuk masuk intervensi dalam pemilihan rektor. Saya melihat intelektual kampus sekarang sudah banyak yang hedonis, sudah mengejar jabatan-jabatan seperti komisaris misalnya,” ujar mantan aktivis 98 itu.

Ketua KPK Agus Raharjo pun melontarkan hal senada. Ia menyebutkan, 35% hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karena itu, katanya lagi, KPK akan melakukan kajian terkait penentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor tersebut. “ Kita akan  diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau pak Menteri datang ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi menteri yang 35 % itu terlalu tinggi,” kata Agus Raharjo, Kamis (27/10) di Jakarta.

Tetapi Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik dan Pendidikan, tidak sependapat dengan Rangga Sari. Pengamat yang brilien itu justeru mengatakan, intervensi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk membendung sistem dinasty di PTN. “Kalau tidak ada intervensi menteri kayaknya pemilihan rektor itu akan melanggengkan sistem dinasty yang berkelanjutan dari satu rezim ke rezim berikutnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis (3/11).

Artinya, katanya lebih jauh dan serius, kalau tidak ada ketentuan suara menteri 35 persen biasanya sangat sulit calon lawan untuk mengalahkan rektor yang sedang berkuasa, dengan kekuasaan dia bisa mengatur segalanya dan menjadikan anggota senat loyal padanya. “Katakanlah rektor yang telah berkuasa dua periode, maka untuk penggantinya dia akan mewariskan kekuasaan kepada rezim atau kelompoknya. Sistem ini akan berlanjut terus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Maka dengan adanya 35 persen hak suara menteri, sistem tersebut bisa diputus,” ujar Doktor jebolan University Kebangsaan Malaysia ini.

Dengan sistem seperti sekarang, kata Dr Ristapawa Indra M.Pd, menteri juga berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya yang dipandang dapat melaksanakan program kementerian di PTN. Sebab, katanya lagi, pengelolaan PTN masih sentralistik. “Kekhawatiran adanya potensi transaksional dengan sistem sekarang, jika diawasi dengan betul-betul itu akan sulit terlaksana. Maka dari itu, diminta kontribusi semua pihak untuk mengawasi pemilihan rektor supaya tidak terjadi praktek transaksional,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, pemilihan rektor itu seharusnya melibatkan seluruh komponen kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai. Tapi yang terjadi sekarang, katanya lagi, pemilihan rektor hanya diikuti oleh dosen dan guru besar sementara mahasiswa tidak terlibat. “35 persen hak suara menteri yang seharusnya tidak ada dalam pemilihan rektor, karena dia bukan bahagian internal dari perguruan tinggi,” ujar Vino dalam sebuah pembicaraan telpon, Kamis (3/11) siang.

Menurut aktivis anti korupsi bertubuh willow tree itu, keterlibatan menteri dalam pemilihan rektor ini akan menimbulkan potensi transaksional yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Kemudian akan menyebabkan terjadinya intervensi. Ada kekuatan atau intervensi terhadap kampus-kampus sehingga rektor yang terpilih bukanlah aspirasi dari civitas akademik perguruan tinggi tapi tergantung selera menteri. Selain itu, katanya lagi, pemilihan rektor juga sudah mematikan suara dari mahasiswa. Mahasiswa di sebagian besar kampus tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor. Padahal, mahasiswa adalah intelektual yang merupakan komponen demokrasi di perguruan tinggi.

“Ke depan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar tentang proses pemilihan rektor yang demokratis. Pemilihnya adalah semua komponen kampus, tanpa melibatkan menteri atau pihak lain untuk mengatasi transaksional dan intervensi itu tadi,” kata Vino dalam perjalanan menuju Payakumbuh.

Nah.., kini KPK telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Akankah pemilihan rektor yang berpotensi korupsi ini terkuak nyata ? Hanya waktulah yang dapat menjawab ! (Harianof)

Read more
Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Kepulauan Mentawai sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan  periode 2011-2016 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Mentawai Selasa, (25/10).

EkspresNews.com – Pembangunan yang dinilai telah membawa perubahan untuk Kabupaten Mentawai selama lima tahun yakni pembangunan trans Mentawai, pembangunan perumahan masyarakat, program air bersih di setiap desa, program Mentawai terang dan program transportasi kapal.

DPRD juga mengapresiasi pembangunan jalan yang merata, pendidikan yang semakin maju, program beasiswa, peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, program ketahanan pangan, keberhasilan, kemudahan mengurus perizinan, kelancaran komunikasi dan program kerja sama Pemda Mentawai pembinaan putra putri Mentawai dengan TNI, Polri. “Kami sangat mengapresiasi hasil pembangunan yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Alisandre Zalukhu yang membacakan rekomendasi.

Dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah menyorot beberapa bidang diantaranya bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan ekonomi.

Di bidang pemerintahan, DPRD menyorot rangkap jabatan dan Plt pada sejumlah SKPD, hal ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Sementara putra-putri Mentawai yang sudah disekolahkan Pemda tidak bisa dipekerjakan karena terganjal aturan.

DPRD juga mencatat sejumlah pembangunan yang tidak selesai dan terbengkalai serta putus kontrak. Rendahnya disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Mentawai menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang saat ini belum ada dan masih kurangnya keterbukaan publik Pemda Mentawai.

Di bidang perencanaan dan pembangunan, ditemukan pembangunan seperti anggaran BUMD telah dianggarkan senilai Rp4 miliar namun belum terbentuk.

Lalu ada pasar di beberapa kecamatan yang belum jelas, ada pembangunan beberapa sekolah dan kantor cabang yang tidak matang sehingga tidak bisa dimanfaatkan, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Lalu soal program cetak sawah yang tidak sesuai dengan target dan tidak maksimal.

Di bidang ekonomi, adanya aset Pemda Mentawai tidak terinventarisir dengan baik, yang mengakibatkan setiap tahun pada laporan BPK tidak pernah menempatkan Mentawai pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak terkendalinya harga bahan pokok di pasaran, belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam industri Pariwisata, tidak tertatanya pedagang di tepi jalan raya Tuapeijat seperti pedagang ayam, pedagang ikan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Rekomendasi DPRD di bidang perencanaan dan pembangunan, kepala daerah diminta memperjelas status pasar yang dibangun. Untuk cetak sawah, diharapkan kepala daerah melakukan perencanaan terpadu.

Di bidang ekonomi, kepala daerah diminta menyelesaikan persoalan beberapa aset antara lain Perumnas Kilometer 2, Kapal MV. Mentawai Ekspres, pasar Ibu, jembatan di kilometer 19 Pagai Selatan dan pabrik sabut kelapa.

Kepala daerah juga harus lebih proaktif dalam mengendalikan harga pasar dengan melakukan operasi pasar sampai harga stabil. DPRD meminta DKP Mentawai, Perindakop dan Kasat Pol PP melalui Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menertibkan masyarakat yang berdagang di tepi jalan.

Selain itu DPRD juga meminta kepala daerah menyelesaikan RPJPD, agar pembangunan Mentawai lebih terarah, jelas dan pasti, kemudian memperbaiki keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat mendukung program pemerintah. (Nobel)

Read more
Workshop UU Nomor 23 Tahun 2014, “Membahas Masa Depan Tambang”

Workshop UU Nomor 23 Tahun 2014, “Membahas Masa Depan Tambang”

EkspresNews.com – Banyak temuan terkait 97.014,06 Ha kawasan hutan konservasi dan lindung dibebani oleh izin pertambangan dengan 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada dikawasan konservasi dan 67 IUP berada dikawasan lindung. Potensi kerugian negara dari land rent mencapai 4,6 miliar.

14753885_373778583011444_8088001028976053595_o
Herry selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, dari sekitar 278 IUP yang ada di Sumbar sebanyak 153 IUP statusnya belum clear and clean (CnC). Sementara itu dari perspektif akademisi UNAND Yuslim, adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi pasca UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi terhadap penyelenggaraan urusan sumber daya mineral dan pertambangan salah satunya tentang pemberian IUP dengan peralihan konsentrasi ke provinsi. “Hendaknya karena peralihan konsentrasi tersebut jangan terjadi pula pergeseran penyalahgunaan kewenangan,” ujar Yuslim saat workshop di Grand Inna Muara, Selasa (18/10).

Sebenarnya, menurut Rinaldi Adam selaku Kasubdit Pembinanaan Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa UU No 23 tahun 2014 tersebut memberikan peluang untuk menyelesaikan persoalan CnC IUP diseluruh Indonesia yang diketahui memiliki persoalan. “Nah, tumpukan  persoalan ini yang kemudian harus selesai  2 januri 2017 dan bagi IUP yang tidak berstatus CNC per tanggal tersebut maka otomatis dapat dibatalkan,” tegasnya.

14612377_373778519678117_7502310379736001841_oWendra Rona Putra mewakili aliansi CSO Sumatera Barat perlu dilakukan tindakan untuk mereview dan menata kembali izin-izin yang terindikasi berada dalam kawasan lindung dan konservasi. “Tentu melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan evaluasi CnC IUP yang terdapat di Sumatera Barat dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti aktif dan menelantarkan konsesi yang berujung pada perusakan lingkungan,” tegas Wendra.

Hadir pada kegiatan workshop tersebut aliansi CSO Sumatera Barat yang terdiri dari Qbar, LBH Padang, PBHI, WALHI, YCMM serta didukung oleh TAF. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para stakeholder seperti Biro Hukum Provinsi, Bapedalda, Bappeda, dinas ESDM, dinas Kehutanan dan BLH baik yang ada di level provinsi Sumatera Barat dan di enam kabupaten seperti Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 Kota, serta dari perwakilan masyarakat. (Abdi)

Read more