Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

Pengelola SPR Minta Temuan BPK itu Dihapus

EkspresNews.com – Jimmy Tampi selaku owner PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tak menapik adanya temuan BPK RI seputar tunggakan royalti yang belum dibayarkan. Tapi, ia mengaku telah membayarkan tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008, masing-masing senilai Rp 27. 356. 000 sembari memberikan bukti setor ke kas daerah.

“Sudah, sudah saya bayarkan, untuk periode 2007 dan 2008 kami telah bayarkan,” ujar Jimmy saat bertandang ke redaksi Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) di Padang, pekan lalu.

Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa ia  telah mengirimkan surat permohonan penghapusan royalti yang terhitung sesuai temuan BPK RI pada tahun 2012-2013 dan 2013-2014 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. “Iya, benar, kami meminta kepada BPK untuk temuan tahun 2013 dan 2014 dihapuskan, karena kami mulai beroperasi pada tahun 2014, harusnya perhitungan start SPR itu tahun 2014, bukan 2013. Untuk 2013, hanya ada beberapa counter yang buka, mungkin itu dasar temuan BPK,” ulas Jimmy.

(Tim)

Read more
Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

Pengamat : Tak Terima Royalti, Pemko Padang Gigit Jari

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat menyesalkan terjadinya tunggakan bertahun-tahun royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola Sentral Pasar Raya kepada Pemko Padang.

Sebab, di mata mereka, sesuai dengan pasal 5 huruf c perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya diseburkan bahwa pihak pertama (Pemko Padang) memperoleh kontribusi pengelolaan Sentral Pasar Raya (SPR) dari pihak ke dua (PT Cahaya Sumbar Raya) setiap tahun paling lambat tanggal 5 Desember. Artinya, seharusnya Pemko Padang sudah mendapatkan royalti pada tanggal 5 Desember setiap tahun-nya.

“Royalti yang sudah menjadi hak Pemko Padang sudah merupakan bagian dari PAD Kota Padang seharusnya dibayarkan oleh PT CSR. Royalti tidak dibayarkan, itu berarti merugikan keuangan daerah,” ujar Atino Ivana, mantan sailor yang telah melanglangbuana ke mancanegara, dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews), sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Miswar Jambak SH, mengatakan, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, katanya, Pemko Padang harus memanggil PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Padahal, katanya lagi, soal royalti atau kontribusi itu sudah ada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang pembayarannya paling lambat tiap tanggal 5 Desember setiap tahun.

“PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) harus membayar royalti sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” ujar wakil rakyat itu melalui percakapan telepon.

Lebih jauh ia mengatakan, sesuai dengan temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang tidak dibayarkan oleh PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun –tahun, ia sebagai anggota DPRD Kota Padang meminta Dinas Pasar untuk menagih royalti yang harus dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tentang pembangunan kembali Sentral Pasar Raya sebagaimana tertuang pada pasal 5 huruf c dalam perjanjian kerja tersebut.

“PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) harus segera mungkin membayar royalti tersebut kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari PAD Kota Padang,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Hukum & Kebijakan Publik LSM SOPAN, Okdonald, berpendapat, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun-tahun merugikan keuangan daerah. Karena, katanya lagi, royalti itu telah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Oleh karena itu, katanya melanjutkan, Pemko Padang harus menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumkbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR).

“Saya heran, sesuai kesepakatan royalti itu dibayarkan oleh PT CSR paling lambat tanggal 5 Desember setiap tahun. Anehnya, kok malah menunggak hingga bertahun-tahun. Seharusnya, Pemko Padang melakukan upaya preventif agar royalti dibayar setiap tahun sesuai dengan kesepakatan itu tadi,” ujar Okdonald di Kantor DPRD Padang.

Ia menegaskan, PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) harus sesegera mungkin membayar tunggakan royalti itu kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari sumber PAD Kota Padang. Sebaliknya, katanya lagi, Pemko Padang bagaimana pun jua  caranya harus menagih royalti itu kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Jika itu tidak dilakukan Pemko Padang, katanya menambahkan, maka ini akan menjadi kerugian besar untuk kota Padang.

“Pemko Padang harus menagih tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR kepada pemko bagaimana pun caranya. Jika PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya, Pemko Padang berhak memperkarakan perusahaan tersebut,” ucap Okdonald.

Dikatakan Okdonald, DPRD Kota Padang harus mendesak pihak Pemko Padang untuk menagih royalti tersebut kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR). Besar kemungkinan, DPRD Kota Padang tidak mengetahui seputar royalti yang sudah menjadi hak pemko yang tidak dibayarkan oleh PT CSR. “Saya yakin kalau DPRD Kota Padang mengetahui seputar persoalan royalti yang belum dibayarkan hingga bertahun –tahun ini, DPRD Kota Padang pasti akan mendesak Pemko padang. Maka dari itu, DPRD Kota Padang harus memanggil Pemko Padang yang melakukan kerja sama dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) yang tidak professional sehingga terjadi tidak adanya  pemenuhan royalti pada Pemko Padang,” ujarnya.

(Tim)

Read more
Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Kisruh Royalti Sentral Pasar Raya Padang

Benarkah tidak ada itikad baik PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tentang tunggakan royalti yang belum dibayarkan senilai Rp 2,9 Milyar lebih ?

EkspresNews.com – Dugaan skandal pengemplangan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) itu ramai diperbincangkan setelah BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate And Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03/ LHP / X. VIII PDG / 05 / 2015, tanggal 6 Mei 2014, menemukan adanya tunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) yang belum dibayarkan kepada Pemko Padang yaitu, tunggakan royalti 2007, 2008, 2013, 2014, dan 2015, dengan total Rp 2,9 Milyar lebih. Tunggakan royalti tahun 2007 dan 2008 sudah dibayarkan oleh PT CSR dengan bukti setor ke kas daerah kota Padang. Pasca-temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR sebagai pengelola SPR Pemerintah Kota Padang lewat Dinas Pasar melayangkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Direktur PT CSR, perihal tindak lanjut temuan BPK RI.

Dalam surat tertanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SH MM itu, disebutkan bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Perjanjian Kerja Sama Built Operate Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Tahun 2005-2013 Nomor 03 / LHP / X. VIII. PDG / 05 / 2015, tanggal 06 Mei 2014. Walikota Padang secara resmi telah menyampaikan surat ke PT CSR pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut : Laporan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 gedung SPR milik pemko Padang dengan nomor surat 700.20 / a.3 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan 240 SHM-SRS petak toko milik pemko Padang dengan nomor surat 700.21 / 02 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah melepas hak tanggungan 4 SHM-SRS milik pemko Padang dengan nomor surat 700.23 / 03 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian gedung SPR melaporkan penjelasan konsultan perencana,pelaksana dan konsultan pengawas serta menyerahkan laporan penjualan petak toko dengan nomor surat 700.24 / 04 / BOT / Insp-1 / 2015, perintah penyelesaian kontrak sesuai jangka waktu dan pembayaran tunggakan royalti dengan surat nomor 700.26 / 05 / BOT / Insp-1 / 2015, penyerahan pajak penghasilan  pasal 24 kepada instansi berwenang dengan surat bernomor 700.27 / 06 / BOT / Insp-1 / 2015.

Surat yang juga ditembuskan kepada Walikota Padang, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota Padang, dan Kepala DKPA Kota Padang itu, menegaskan bahwa PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) tidak mengindahkan maksud surat Walikota Padang tersebut. Untuk itu, tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar dalam surat itu, ia mengharapkan agar PT CSR menindaklanjuti maksud surat-surat Walikota Padang tersebut. Dan, agar PT CSR menyampaikan secara tertulis kepada Pemko Padang melalui Dinas Pasar tentang tindaklanjut temuan BPK RI yang sudah dilaksanakan atau pun yang belum dilaksanakan beserta alasan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan substansi perjanjian kerja sama. “Laporan tertulis terhadap tindaklanjut temuan BPK RI dimaksud sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 30 April 2015,” tulis Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar mengakhiri suratnya itu.

Merasa tidak ditanggapi, 26 Mei 2015, Dinas Pasar kembali menyurati Direktur Utama PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR), perihal pembayaran royalti. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jasman S.Sos MM, atas nama Kepala Dinas Pasar itu menyebutkan,  sebagai tindaklanjut dari Surat PT CSR Nomor 04. 187 / GM / CSR-SPR / IV / 2015 tanggal 28 April 2015 tentang tindaklanjut temuan BPK RI point 5 huruf b bahwa PT CSR akan membayar tunggakan royalti sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tahun 2015. Untuk itu, tulisnya dalam surat itu, mereka sampaikan rincian tunggakan PT CSR sebagai berikut : Tunggakan royalti 2007 Rp 27.356.000, 2008 Rp 27.356,000. Berdasarkan bukti setor ke kas daerah, tunggakan 2007 dan 2008 telah dibayarkan oleh PT CSR. Tunggakan 2013 Rp 936.014.784, 2014 Rp 955.309. 284, tunggakan royalti tahun 2015 Rp 1.018. 749. 600, total jumlah tunggakan royalti PT CSR tersebut adalah Rp 2.910.073. 668 – tunggakan 2007 dan 2008 yang telah dibayarkan = Rp 2. 756. 361.668.

Di penghujung surat itu, Dinas Pasar meminta kepada PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) segera menyetorkan royalti / kontribusi tersebut di atas ke Kas Daerah Pemko Padang melalui Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 1001. 0101. 00202-8 Bank Nagari Kantor Kas Balaikota Padang. Lantas yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sudah membayarkan seluruh tunggakan royalti sebagai temuan BPK RI itu kepada Pemko Padang ? Yang jelas, Kepala Dinas Pasar Hendrizal Azhar SE MM, kepada Indonesia Raya (Affiliasi EkspresNews) menyebutkan bahwa sampai saat ini PT CSR masih belum membayar royalti kepada pemko Padang.

(Tim)

Read more
LKPJ APBD Sawahlunto 2015, Realisasi Penerimaan Rendah

LKPJ APBD Sawahlunto 2015, Realisasi Penerimaan Rendah

EkspresNews.com – Pemerintah daerah terus melakukan kajian terkait strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pada kas daerah. Salah satunya dengan melakukan survey awal terhadap potensi objek-objek wisata yang mungkin dikembangkan serta memaksimalkan potensi destinasi yang sudah banyak dikunjungi agar lebih menarik untuk menarik minat kunjungan.

Hal itu disampaikan Ali Yusuf pada sidang paripurna nota jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Sawahlunto terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD 2015 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hasjoni Sy di gedung dewan, Selasa (12/7).

Dalam penyampaian Nota jawaban tersebut Walikota Sawahlunto Ali Yusuf berjanji akan melakukan pengembangan dan inovasi di  bidang kepariwisataan. Secara umum pelaksanaan APBD 2015 sudah berjalan dengan baik sesuai kaidah pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dibuktikan dengan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran tersebut dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Sementara terkait pendapatan daerah wako mengatakan realisasinya sebesar Rp537 miliar lebih atau sebesar 98,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp545 miliar lebih. Tidak terealisasinya target tersebut, salah satunya dikarenakan rendahnya target penerimaan dari Pusat dari sisi bagi hasil dan sektor pajak.

Sementara itu, tentang alokasi dana pendidikan yang masih belum terserap pada pos anggaran belanja tidak langsung sebesar 12 persen dari Rp122 miliar lebih yang menjadi sorotan fraksi Demokrat-PDI Perjuangan, dia mengatakan, pemicunya adalah tidak terserapnya secara maksimal alokasi dana sertifikasi guru.

(Eraflah)

Read more
50 Persen Hutan Pasaman Dibabat Habis

50 Persen Hutan Pasaman Dibabat Habis

EkspresNews.com – Dua puluh tahun yang lalu, kawasan Rimbo Malampah hingga Simpang menuju Lurah Barangin sangat terasa nyaman, dengan udara sejuk yang dingin dapat dinikmati oleh siapapun. Hal tersebut dikarenakan lokasi itu adalah cagar alam yang dijaga kelestariannya.

Namun sangat disayangkan, saat Indonesia Raya (affiliate EkspresNews) melalukan perjalanan kembali ke lokasi Cagar Alam, nyatanya telah gundul alias dibabat habis. Padahal jika dibandingkan pada saat dahulu, anggaran masih sangat terbatas dan saat ini anggaran untuk cagar alam sangat banyak, ada apa?

Menurut salah tokoh warga Pasaman, bahwa Dinas Kehutanan yang bertanggun jawab saat ini banyak melakukan kegiatan seremonial tangkap pelaku illegal logging saja. “Seperti ada tiga kubik kayu yang dijarah oleh orang tidak dikenal, tapi Dinas Kehutanan seakan tutup mata,” ungkap Edy Bonjol kepada Indonesia Raya beberapa waktu lalu di Rimbo Malampah.

Baca : Korupsi Tambang Dilaporkan ke KPK

Lebih lanjut dikatakan Edy Bonjol, jika saat nanti banjir bandang datang, maka Dinas Kehutanan bergegas menuju lokasi seperti yang terjadi 4 tahun silam. “Pada saat itu, dinas bergegas menuju lokasi dan mengklaim bahwa itu murni benca alam, bukan ilegal logging ataupun penebangan hutan secara liar, padahal kalau boleh berkata jujur, bencana itu terjadi karena ilegal logging kan?” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan pembiaran, masyarakat Pasaman yang akan menjadi korban jika banjir kembali terjadi. “Siap-siap saja menerima banjir bandang, karena penahan air di hutan telah habis ditebang,” ungkapnya.

Keindahan dan keasrian cagar alam tinggal kenangan, keamanan lingkunganpun menjadi tanggungjawab bersama. Kendati demikian, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman tidak dapat ditemui untuk perihal konfirmasi.

(Ismed Badun)

Read more