Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi ?

EkspresNews.com – Kisah sedih pemilihan rektor di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negeri ini, agaknya, membuat banyak orang tak percaya bahwa ternyata calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan senat universitas yang demokratis, tapi karena tidak mendapatkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir bisa dikalahkan oleh calon yang perolehan suaranya terendah dalam pemilihan di senat universitas. Buktinya, dapat terlihat dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) calon dengan prolehan suara terbanyak yaitu Yanuar Kiram sebanyak 36 suara, dikalahkan calon dengan perolehan suara terendah Ganefri yaitu 19 suara. Ganefri ditetapkan sebagai rektor karena berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. “Besarnya hak suara menteri dalam pemilihan  rektor bisa menjadi celah korupsi,” ujar Mantan Aktivis 98 yang berandil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter ORBA, Zulkifli Jailani dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sambil coffe afternoon di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Rabu (2/11) sore.

1615378-ilustrasi-korupsi-780x390Dikatakan Zulkifli Jailani yang juga pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini, pemilihan rektor tercantum dalam Permenristekdikti nomor 1 tahun  2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, direktur pada PTN. Dalam pasal 7 peraturan tersebut, katanya menjelaskan lebih serius, disebutkan, dalam penentuan rektor, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat, katanya lagi, memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu, katanya menambahkan, tak salah jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, beranikah KPK mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN tersebut ?” Ujar pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ itu.

Menurut Zulkifli Jailani yang juga pendiri dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar pertama ini, ketentuan tentang suara menristekdikti 35 % ini adalah proses mematikan intelektual kampus yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Akibatnya, katanya lagi, kampus tidak lagi mengajarkan proses demokrasi ke luar kampus. “Jadi tidak ada lagi harapan terhadap perguruan tinggi untuk perbaikan republik ini, kalau sepanjang para guru besar tidak melawan peraturan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi M Nasir ini,” kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumbar ini.

img_1522-1-kcl-1200x800Zulkifli Jailani meyakini, ada permainan di pemilihan rektor. Cuma saja, katanya, ia tidak meyakini KPK mampu mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor tersebut. “Sangat salah jika kita berharap kepada KPK untuk mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN ini. Yang harus dilakukan, gerakan dari kampus itu sendiri untuk melawan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini, sehingga tidak ada lagi celah orang luar untuk masuk intervensi dalam pemilihan rektor. Saya melihat intelektual kampus sekarang sudah banyak yang hedonis, sudah mengejar jabatan-jabatan seperti komisaris misalnya,” ujar mantan aktivis 98 itu.

Ketua KPK Agus Raharjo pun melontarkan hal senada. Ia menyebutkan, 35% hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karena itu, katanya lagi, KPK akan melakukan kajian terkait penentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor tersebut. “ Kita akan  diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau pak Menteri datang ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi menteri yang 35 % itu terlalu tinggi,” kata Agus Raharjo, Kamis (27/10) di Jakarta.

Tetapi Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik dan Pendidikan, tidak sependapat dengan Rangga Sari. Pengamat yang brilien itu justeru mengatakan, intervensi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk membendung sistem dinasty di PTN. “Kalau tidak ada intervensi menteri kayaknya pemilihan rektor itu akan melanggengkan sistem dinasty yang berkelanjutan dari satu rezim ke rezim berikutnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis (3/11).

Artinya, katanya lebih jauh dan serius, kalau tidak ada ketentuan suara menteri 35 persen biasanya sangat sulit calon lawan untuk mengalahkan rektor yang sedang berkuasa, dengan kekuasaan dia bisa mengatur segalanya dan menjadikan anggota senat loyal padanya. “Katakanlah rektor yang telah berkuasa dua periode, maka untuk penggantinya dia akan mewariskan kekuasaan kepada rezim atau kelompoknya. Sistem ini akan berlanjut terus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Maka dengan adanya 35 persen hak suara menteri, sistem tersebut bisa diputus,” ujar Doktor jebolan University Kebangsaan Malaysia ini.

Dengan sistem seperti sekarang, kata Dr Ristapawa Indra M.Pd, menteri juga berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya yang dipandang dapat melaksanakan program kementerian di PTN. Sebab, katanya lagi, pengelolaan PTN masih sentralistik. “Kekhawatiran adanya potensi transaksional dengan sistem sekarang, jika diawasi dengan betul-betul itu akan sulit terlaksana. Maka dari itu, diminta kontribusi semua pihak untuk mengawasi pemilihan rektor supaya tidak terjadi praktek transaksional,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, pemilihan rektor itu seharusnya melibatkan seluruh komponen kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai. Tapi yang terjadi sekarang, katanya lagi, pemilihan rektor hanya diikuti oleh dosen dan guru besar sementara mahasiswa tidak terlibat. “35 persen hak suara menteri yang seharusnya tidak ada dalam pemilihan rektor, karena dia bukan bahagian internal dari perguruan tinggi,” ujar Vino dalam sebuah pembicaraan telpon, Kamis (3/11) siang.

Menurut aktivis anti korupsi bertubuh willow tree itu, keterlibatan menteri dalam pemilihan rektor ini akan menimbulkan potensi transaksional yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Kemudian akan menyebabkan terjadinya intervensi. Ada kekuatan atau intervensi terhadap kampus-kampus sehingga rektor yang terpilih bukanlah aspirasi dari civitas akademik perguruan tinggi tapi tergantung selera menteri. Selain itu, katanya lagi, pemilihan rektor juga sudah mematikan suara dari mahasiswa. Mahasiswa di sebagian besar kampus tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor. Padahal, mahasiswa adalah intelektual yang merupakan komponen demokrasi di perguruan tinggi.

“Ke depan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar tentang proses pemilihan rektor yang demokratis. Pemilihnya adalah semua komponen kampus, tanpa melibatkan menteri atau pihak lain untuk mengatasi transaksional dan intervensi itu tadi,” kata Vino dalam perjalanan menuju Payakumbuh.

Nah.., kini KPK telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Akankah pemilihan rektor yang berpotensi korupsi ini terkuak nyata ? Hanya waktulah yang dapat menjawab ! (Harianof)

Read more
Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Kepulauan Mentawai sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan  periode 2011-2016 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Mentawai Selasa, (25/10).

EkspresNews.com – Pembangunan yang dinilai telah membawa perubahan untuk Kabupaten Mentawai selama lima tahun yakni pembangunan trans Mentawai, pembangunan perumahan masyarakat, program air bersih di setiap desa, program Mentawai terang dan program transportasi kapal.

DPRD juga mengapresiasi pembangunan jalan yang merata, pendidikan yang semakin maju, program beasiswa, peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, program ketahanan pangan, keberhasilan, kemudahan mengurus perizinan, kelancaran komunikasi dan program kerja sama Pemda Mentawai pembinaan putra putri Mentawai dengan TNI, Polri. “Kami sangat mengapresiasi hasil pembangunan yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Alisandre Zalukhu yang membacakan rekomendasi.

Dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah menyorot beberapa bidang diantaranya bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan ekonomi.

Di bidang pemerintahan, DPRD menyorot rangkap jabatan dan Plt pada sejumlah SKPD, hal ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Sementara putra-putri Mentawai yang sudah disekolahkan Pemda tidak bisa dipekerjakan karena terganjal aturan.

DPRD juga mencatat sejumlah pembangunan yang tidak selesai dan terbengkalai serta putus kontrak. Rendahnya disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Mentawai menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang saat ini belum ada dan masih kurangnya keterbukaan publik Pemda Mentawai.

Di bidang perencanaan dan pembangunan, ditemukan pembangunan seperti anggaran BUMD telah dianggarkan senilai Rp4 miliar namun belum terbentuk.

Lalu ada pasar di beberapa kecamatan yang belum jelas, ada pembangunan beberapa sekolah dan kantor cabang yang tidak matang sehingga tidak bisa dimanfaatkan, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Lalu soal program cetak sawah yang tidak sesuai dengan target dan tidak maksimal.

Di bidang ekonomi, adanya aset Pemda Mentawai tidak terinventarisir dengan baik, yang mengakibatkan setiap tahun pada laporan BPK tidak pernah menempatkan Mentawai pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak terkendalinya harga bahan pokok di pasaran, belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam industri Pariwisata, tidak tertatanya pedagang di tepi jalan raya Tuapeijat seperti pedagang ayam, pedagang ikan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Rekomendasi DPRD di bidang perencanaan dan pembangunan, kepala daerah diminta memperjelas status pasar yang dibangun. Untuk cetak sawah, diharapkan kepala daerah melakukan perencanaan terpadu.

Di bidang ekonomi, kepala daerah diminta menyelesaikan persoalan beberapa aset antara lain Perumnas Kilometer 2, Kapal MV. Mentawai Ekspres, pasar Ibu, jembatan di kilometer 19 Pagai Selatan dan pabrik sabut kelapa.

Kepala daerah juga harus lebih proaktif dalam mengendalikan harga pasar dengan melakukan operasi pasar sampai harga stabil. DPRD meminta DKP Mentawai, Perindakop dan Kasat Pol PP melalui Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menertibkan masyarakat yang berdagang di tepi jalan.

Selain itu DPRD juga meminta kepala daerah menyelesaikan RPJPD, agar pembangunan Mentawai lebih terarah, jelas dan pasti, kemudian memperbaiki keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat mendukung program pemerintah. (Nobel)

Read more
Workshop UU Nomor 23 Tahun 2014, “Membahas Masa Depan Tambang”

Workshop UU Nomor 23 Tahun 2014, “Membahas Masa Depan Tambang”

EkspresNews.com – Banyak temuan terkait 97.014,06 Ha kawasan hutan konservasi dan lindung dibebani oleh izin pertambangan dengan 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada dikawasan konservasi dan 67 IUP berada dikawasan lindung. Potensi kerugian negara dari land rent mencapai 4,6 miliar.

14753885_373778583011444_8088001028976053595_o
Herry selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, dari sekitar 278 IUP yang ada di Sumbar sebanyak 153 IUP statusnya belum clear and clean (CnC). Sementara itu dari perspektif akademisi UNAND Yuslim, adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi pasca UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi terhadap penyelenggaraan urusan sumber daya mineral dan pertambangan salah satunya tentang pemberian IUP dengan peralihan konsentrasi ke provinsi. “Hendaknya karena peralihan konsentrasi tersebut jangan terjadi pula pergeseran penyalahgunaan kewenangan,” ujar Yuslim saat workshop di Grand Inna Muara, Selasa (18/10).

Sebenarnya, menurut Rinaldi Adam selaku Kasubdit Pembinanaan Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa UU No 23 tahun 2014 tersebut memberikan peluang untuk menyelesaikan persoalan CnC IUP diseluruh Indonesia yang diketahui memiliki persoalan. “Nah, tumpukan  persoalan ini yang kemudian harus selesai  2 januri 2017 dan bagi IUP yang tidak berstatus CNC per tanggal tersebut maka otomatis dapat dibatalkan,” tegasnya.

14612377_373778519678117_7502310379736001841_oWendra Rona Putra mewakili aliansi CSO Sumatera Barat perlu dilakukan tindakan untuk mereview dan menata kembali izin-izin yang terindikasi berada dalam kawasan lindung dan konservasi. “Tentu melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan evaluasi CnC IUP yang terdapat di Sumatera Barat dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti aktif dan menelantarkan konsesi yang berujung pada perusakan lingkungan,” tegas Wendra.

Hadir pada kegiatan workshop tersebut aliansi CSO Sumatera Barat yang terdiri dari Qbar, LBH Padang, PBHI, WALHI, YCMM serta didukung oleh TAF. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para stakeholder seperti Biro Hukum Provinsi, Bapedalda, Bappeda, dinas ESDM, dinas Kehutanan dan BLH baik yang ada di level provinsi Sumatera Barat dan di enam kabupaten seperti Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 Kota, serta dari perwakilan masyarakat. (Abdi)

Read more
Nestapa Penutupan Jalan Simpang Tinju Padang

Nestapa Penutupan Jalan Simpang Tinju Padang

Jalan vital yang strategis sebagai jalan utama lintas tengah Air Pacah, Balai Baru, Siteba, Lapai ditutup sudah hampir satu bulan. Kecelakaan di jalan cacing sudah menjadi tontonan dalam keseharian, wakil rakyat sibuk dengan urusan jalan-jalan berjubah kunker, Pengawas Dinas PU Padang tunduk di bawah kehendak kontraktor pelaksana yang tak profesional, rakyat mengelus dada. Korban kecelakaan akibat penutupan dan pengalihan jalan ini akan mempidanakan Kepala Dinas PU Padang Fatriaman Noer dan Kontraktor Pelaksana, yang diduga berselingkuh dengan PU Padang ?

EkspresNews.com – Penutupan jalan vital dan strategis sebagai jalan ekonomi jalur tengah Siteba-Lapai dan pengalihan ke jalan cacing yang dipenuhi lobang karena penggalian drainase di jalan utama yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam rentang waktu paling lama 2 hari ini, nyaris luput dari perhatian media massa baik TV Nasional maupun TV Lokal, baik media cetak nasional maupun lokal, fungsi pers sebagai pengawal kepentingan publik (Watch Dog Of Public Interest) seakan tenggelam dalam kehendak kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang. Kejadiannya memang bukan di Jakarta, melainkan di Kota Padang. Pekerjaan penggalian drainase dengan menggunakan eskapator di jalan utama sepanjang lebih kurang 15 meter yang seharusnya bisa dikerjakan dalam 2 hari, sudah hampir satu bulan belum juga siap. Diduga kuat ini terjadi akibat lemahnya pengawasan Dinas PU Kota Padang dan Kontraktor Pelaksana PT Ruhul Fateya Contrator yang tidak professional. Akibatnya, nyaris tiap hari terjadi kecelakaan lalulintas ringan akibat penutupan dan pengalihan jalan dari jalan nasional ke jalan cacing yang bau dan berlobang.

dsc_1132Ady Surya, aktivis 98 yang berandil besar menumbangkan Rezim Otoriter ORBA di bawah kepemimpinan Soeharto ini malah menyoroti, lemahnya kinerja pengawasan Dinas PU Kota Padang. Kinerja Dinas PU Kota Padang, katanya lagi, perlu dievaluasi. Masyak iya, katanya menambahkan, pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari, sudah berminggu-minggu belum juga siap dikerjakan. “Seharusnya sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase yang menyengsarakan masyarakat banyak akibat ditutup totalnya jalan nasional sebagai jalur utama yang sudah mendekati satu bulan ini, pengawas dari Dinas PU Kota Padang menekankan apa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor,” ujar Pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand Padang ini dalam pembicaraan telpon dengan wartawan ini, Rabu (5/10) pagi.

Ditegaskan Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu, bahwa dalam kondisi seperti sekarang pasti tidak ada pengawas dari Dinas PU Kota Padang yang memberikan rekomendasi soal teknis yang harus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Ruhul Fateya Contractor. Seharusnya, katanya melanjutkan, pengawas Dinas PU Kota Padang harus melaksanakan pengawasan secara terus menerus. “Melihat fakta seperti yang terjadi sekarang ini, terkesan pengawas Dinas PU Kota Padang bekerja sesuai dengan keinginan kontraktor pelaksana. Seharusnya, apabila terjadi permasalahan yang merugikan masyarakat banyak seperti sekarang ini pengawas dari Dinas PU Kota Padang harus dievaluasi. Dan, Kepala Dinas PU Kota Padang harus bertanggung jawab,” kata pengagum berat Bapak Republik “Tan Malaka“ ini.

Sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di republik ini Ady Surya menghimbau, agar korban kecelakaan yang mendapat kecelakaan di jalan cacing karena pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase dengan penutupan total jalan utama atau jalan nasional yang dilakukan kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang dengan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang untuk menggugat Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer. Caranya, kata Ady menjelaskan, korban kecelakaan karena pelaksanaan proyek tersebut melakukan gugatan perdata. “Dampak dari pekerjaan proyek saluran drainase di jalan utama yang menimbulkan kerugian bagi pengendara lalulintas dapat melakukan gugatan ganti kerugian kepada Kepala Dinas PU Kota Padang,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas PU Kota Padang dan pekerjaan kontraktor yang tidak professional. PU dalam membangun proyek harus ada perencanaan yang jelas, hingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan masyarakat, apalagi merugikan keuangan negara. Terhadap pekerjaan proyek saluran drainase yang menutup jalan nasional dan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang-lobang, Walikota Padang Mahyeldi harus segera mengevaluasi pelaksanaan proyek oleh Dinas PU Kota Padang di jalan ini. “Pekerjaan pembangunan proyek tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, apalagi menutup jalan hasil hingga berminggu,” ujar Vino Oktavia SH MH kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Kamis (6/10) pagi, di Padang.

Dikatakan Vino, mkarena proyek itu selain sudah merugikan kepentingan masyarakat banyak kemudian juga tidak berjalan dengan baik, termasuk pekerjaannya berpotensi mengancam keselamatan lalulintas. Oleh karena itu, Walikota Padang harus mengkaji ulang kerja sama dengan kontraktor pelaksana yang tidak professional ini. Masyarakat korban kecelakaan yang diakibatkan penutupan jalan dan pengalihan ke jalan cacing yang berlumpur ini karena pelaksanaan pekerjaan proyek Dinas PU Kota Padang ini bisa menggugat secara hukum, baik kepada kontraktor maupun Dinas PU Kota Padang. Caranya, secara perdata itu dianggap perbuatan melawan hukum. Secara pidana, kontraktor pelaksana bisa juga dilaporkan apabila pekerjaannya itu menimbulkan kecelakaan lalulintas.

Vino menyarankan kepada orang-orang pintar yang disebut “wakil rakyat“  di DPRD Padang agar aktif untuk mempertanyakan penutupan jalan akibat pekerjaan pembuatan saluran drainase di jalan utama itu ke Dinas PU Padang melalui walikota. “DPRD harus meminta walikota untuk merekomendasikan agar kontraktor pelaksana dievaluasi, termasuk memutus kontraknya. Dan memulihkan kembali hak-hak rakyat yang terganggu karena proyek dengan membuat perencanaan proyek ke depan yang lebih baik dengan prinsip proyek berjalan dengan baik kepentingan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Sayangnya, Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer yang ditemuai tabloid ini untuk sebuah konfirmasi mengenai penutupan jalan nasional atau jalan utama secara keseluruhan tanpa mengkaji dampak yang akan ditimbulkan seperti keselamatan masyarakat pengguna jalan, kemacetan, karena itu sudah diatur dalam UU lalulintas, tidak berada di tempat. “Bapak tidak ada, Bapak ke Jakarta,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi Dinas PU Kota Padang seputar penutupan total jalan utama yang sudah hampir satu bulan ini tidak bisa dipublikasikan ke publik.

(Harianof)

Read more
Kelas Inspirasi Padang #4 Sukses; Membangun Mimpi Anak Indonesia

Kelas Inspirasi Padang #4 Sukses; Membangun Mimpi Anak Indonesia

Gerakan Kelas Inspirasi Padang yang ke empat, serentak mengadakan Hari Inspirasi di sembilan Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kota Padang pada 5 September 2016.

EkspresNews.com – Gerakan yang merupakan bagian dari Komunitas Indonesia Mengajar ini sudah keempat kali mengadakan kegiatan Hari Inspirasi di Kota Padang. Kelas Inspirasi adalah kegiatan yang menghadirkan berbagai macam profesi ke dalam kelas untuk memperluas pengetahuan cita-cita anak Indonesia.

Komunitas Kelas Inspirasi menjelaskan, setelah kegiatan briefing pada 28 Agustus 2016 lalu di Sekolah Alam Minangkabau Ulak Karang, para relawan pengajar dari berbagai macam profesi bersama relawan pendamping dan relawan dokumenter melaksanakan Hari Inspirasi di sekolah dasar masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pegiat Kelas Inspirasi Padang.

Untuk tahun ini, Kelas Inspirasi akan diadakan di SDN 31 Pasar Ambacang, SDN 23 Pasir Sebelah, SDN 09 Berok, SDN 38 Seberang Padang, SDN 05 Jaruai, SDN 10 Lubuk Begalung, SDN 21 Bandar Buat, SDN 17 Gunung Pangilun, SDN 32 Andalas.

Bentuk kegiatan ini adalah para profesional (Polisi, Dokter, Dosen, Pegawai, Apoteker, dan lainnya) mengambil cuti satu hari, untuk masuk ke kelas sekolah dasar dan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang profesinya masing-masing kepada para siswa. “Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan siswa terhadap profesi yang ada di Indonesia bahkan dunia,” tulis Kelas Inspirasi.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mengenal lebih banyak lagi proesi yang ada di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Billy Harnaldo Putra, M.Si yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Bukittinggi. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak sekolah dasar dan kegiatan seperti ini sebaiknya dilanjutkan dan dikembangkan dari segi relawan pengajar, persiapan kegiatan dan sekolah yang akan dituju,” ujarnya.

Walaupun hujan turun hampir di seluruh wilayah Kota Padang pada hari kegiatan, namun tidak menyurutkan para relawan untuk melaksanakan kegiatan yang diakhiri dengan penulisan cita-cita dan diaplikasikan pada media yang telah disiapkan oleh masing-masing relawan di sekolah.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini, karena berdamapk positif bagi siswa-siswinya. “Kami dari pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan Kelas Inspirasi ini, kalau bisa satu kali per bulan kita adakan kegiatan ini,” kata Krisnaini Burhan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 10 Lubuk Begalung.

Kegiatan Kelas Inspirasi Padang ini diakhiri dengan kegiatan refleksi yang diadakan dihari yang sama di aula Pustaka Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Koordinator Umum Kelas Inspirasi Padang, Rica Julia F, SE mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan. “Saya mewakili seluruh Pegiat Kelas Inspirasi Padang mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh relawan yang mendukung  pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan lancar,” ujarnya.

(Jul)

Read more