Salat Idulfitri Presiden di Padang, Ini Momen Silaturahmi

Salat Idulfitri Presiden di Padang, Ini Momen Silaturahmi

EkspresNews.com – Sahut-sahutan takbir bergema di seluruh penjuru dunia, termasuk di Kota Padang. Rabu (6/7) umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Mengenakan sarung dan jas berwarna abu-abu‎ bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan busana muslimah berwarna putih ‎langsung menempati tempat yang telah disediakan dan berbaur bersama ribuan warga masyarakat.

Tepat pukul 07.35 WIB, Presiden dan Ibu Iriana bersama ribuan jemaah lainnya melaksanakan Salat Id yang dipimpin oleh Imam Masjid Raya Sumatera Barat H. Indra Hadi, S.IQ dan  khotbah Idul Fitri dengan tema “Silaturahmi,” Dr. H. Urwatul Wusqa, Lc, MA. Presiden bersama Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersalaman dengan masyarakat dan berjalan menuju Lantai dua Masjid Raya Sumatera Barat.

Presiden mengatakan bahwa hal ini merupakan kali pertama dirinya berlebaran di Padang. “Saya melihat keramahtamahan masyarakat, melihat antusias dari pemudik yang dari rantau. Semuanya di sini berjalan aman, berjalan dengan baik. Tadi salat Id bersama dengan seluruh masyarakat juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah,” ucap Presiden.‎

Presiden menjelaskan bahwa dirinya memilih Padang sebagai tempat berlebaran pada tahun ini karena Indonesia bukan hanya Jakarta. “Dari Sabang sampai Merauke dan mungkin nanti sekali di Jakarta, yang lain di daerah-daerah. Baik nanti di Idul Fitri, Idul Adha, dan juga di tahun baru, di Natal, semuanya di daerah, ini momen silaturahmi,” ucap Presiden.‎‎

Makna Lebaran sendiri bagi Presiden adalah ‎silaturahmi. “Silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi dengan masyarakat,” kata Presiden.‎ ‎Dari Padang, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan pada siang nanti akan bertolak ke Bandara Adi Soemarmo, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.‎

(Imam AR)

Read more
Rapor Merah PT Semen Padang, Pertimbangkan Kesehatan masyarakat

Rapor Merah PT Semen Padang, Pertimbangkan Kesehatan masyarakat

EkspresNews.com – Sebagai pelayanan publik baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ataupun swasta harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat yang berada di sekelilingnya.

Beberapa waktu lalu, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) melakukan peninjauan terhadap beberapa institusi pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan atau penilaian kepatuhan terhadap lingkungan pada instansi tersebut. Hasilnya, ada beberapa instansi yang mendapat rapor merah dan hitam pada kategori pengelolaan limbah.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap hotel, industri agro, rumah sakit. Di antaranya, PT Semen Padang, Rumah Sakit Semen Padang (SPH), Rumah Sakit Siti Rahmah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda, Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi, TP Ombilin Sawah Lunto, Hotel Basko, Pusako, Pangeran, dan lain-lainnya.

Bagi PT Semen Padang rapor merah tersebut didapatkan karena adanya tuntutan dari mantan pekerja pada institusi tersebut bahwa debunya merusak kesehatan dan mengenai rumahnya. Dalam tuntutan tersebut, penuntut menyatakan bahwa PT Semen Padang dengan sengaja membuka corongnya pada malam hari. Sehingga debu yang keluar lebih banyak dari biasanya.

Bahkan menurut data yang dimiliki oleh Indonesia Raya, dampak debu tersebut sudah menimbulkan korban jiwa dikawasan Ranah Cubadak Indarung, Padang. Penyengajaan pembukaan corong asap tersebut ditenggarai membawa debu yang berdampak tidak hanya pada rumah warga, namun juga pada jalan.

“Jalanan kami kalau hujan pasti licin karena terdampak debu itu, lebih parah lagi, sudah berbilang kendaraan roda dua yang terjatuh dan beberapa korban meninggal akibat jalanan yang licin,” ujar salah seorang warga Ranah Cubadak kepada Indonesia Raya, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa perkara tersebut sejatinya sudah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang menyatakan bahwa PT Semen Padang bertanggungjawab penuh atas masalah yang timbul akibat debu tersebut. Masyarakat meminta ganti rugi atas rumah mereka yang hancur. “Salah satunya atap ya, kami minta PT Semen Padang mengganti kerugian kami pada waktu itu,” tambahnya lebih jauh menceritakan.

Namun, masyarakat merasa heran, penilaian yang berikan oleh KLH juga menginstruksikan PT Semen Padang untuk memberikan ganti rugi, tapi pihak perusahaan meminta waktu tambah. “Padahal jeda waktu yang ada waktu itu sudah mencapai 4 bulanan,” tambahnya lagi.

Kendati demikian, PT Semen Padang menolak dan tidak mengakui kalau mereka dengan sengaja membuka corong asapnya. Perwakilan PT Semen Padang menyatakan bahwa membuka corong tersebut juga merugikan perusahaan. “Tidak mungkin PT Semen Padang melakukan itu. Karena akan merugikan perusahaan,” katanya.

Tidak hanya PT Semen Padang, tetapi juga Rumah Sakit Semen Padang (SPH). Akan tetapi, mereka mengatakan saat ini Rumah Sakit Semen Padang dalam mengelola limbah bekerja sama dengan biodeteknika. Sementara itu, katanya, sampai saat ini sedang mengurus izin terkait Tempat Pengolahan Sampah.

Selain itu, Rumah Sakit Siti Rahmah menyatakan bahwa mereka akan membangun tempat pengelolaan sampah baru setelah lebaran ini. Saat ini, terkait hal itu Rumah sakit tersebut sedang bekerja sama dengan pihak lain.

Mursidah (49) warga Muaro Lasak kepada Indonesia Raya mengatakan limbah hasil produksi hotel Pangeran memang butuh perhatian yang lebih, pasalnya aliran air yang mengarah ke pembuang tentu akan bermuara kembali ke laut dan akan menyebabkan polusi di laut.

Limbah tersebut dapat mengandung bahan yang bersifat racun dan berbahaya karena isinya mengandung anorganik atau organik yang bersifat racun. “Tentu berbahaya tidak hanya bagi organisme yang ada di air, bisa juga kepada manusia,” ujar ibu dua anak tersebut, Kamis (23/6) di Padang.

Menurutnya rata-rata hotel di Padang seperti itu semua, belum memiliki kesadaran atas limbah mereka sendiri. “Hotel Pangeran, Hotel Basko, Hotel Pusako sama saja. Seharusnya mereka belajar untuk mengembalikan air ke bumi untuk kelangsungan hidup, bukan untuk meracuni bumi,” terang alumni angkatan 98 Universitas Indonesia ini.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumetera Barat Marlis menyayangkan bahwa masih kurangnya antisipasi isntitusi tersebut dalam mengelola limbah.

Meski begitu, kata Marlis, tidak menampik adanya persoalan-persoalan dalam pengolahan limbah. Namun, kalau pihak tersebut tidak dapat menanganinya secara baik, maka pelaku bisa saja dipidanakan.

“Untuk mencegah itu, kita mengundang mereka. Berharap rapor merah tersebut dapat berubah menjadi biru. Sehingga kita terbebas dari persoalan-persoalan limbah itu,” tutur Marlis.

Di samping itu, Marlis juga mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti ke lapangan. Ia berkomitmen untuk mengawasi dan melihat perkembangannya. “Kita tidak bisa percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Kita harus melihat langsung ke lapangan. Jadi tidak bisa percaya saja dengan informasi yang mereka katakan. Ini bisa saja, karena kita tidak punya data,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Marlis juga mengancam kalau pihak yang memiliki persoalan limbah tersebut tidak memperbaikinya, ia akan mengekspos ke masyarakat bahwa hal itu adalah sebuah sanksi sosial.

Hal itu terungkap dalam hearing Komisi IV DPRD Sumatera Barat bersama Bapedalda dan perwakilan hotel, industry agro, dan Rumah Sakit di kantor DPRD pada Senin (20/6) lalu. Dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(Asra/Abdi)

Read more

Ketua BPK Tersandung di Panama Papers

EkspresNews.com – Amerika Serikat saat ini menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap nama-nama pemangku jabatan publik mereka yang masuk dalam dokumen Panama Papers. Bagaimana di Indonesia, apakah aparat penegak hukum kita juga akan melakukan hal serupa terhadap pemangku jabatan publik kita yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers seperti Ketua BPK RI Harry Azhar Azis ?

Ini peringatan bagi para pemangku jabatan publik atau para penyelenggara negara. Berhati-hatilah menyimpan harta kekayaan di negara lain. Sebab, lambat atau cepat, akan terkuak juga seperti Skandal Dokumen Panama Papers yang mengungkap rekening-rekening undername tokoh-tokoh penting dan kaya dunia, termasuk banyak pemangku jabatan publik dari seantero negeri di jagat ini. Ambil contoh misalnya, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang namanya tercantum di Dokumen Panama Papers. Desakan mundur buat pemangku jabatan publik atau penyelenggara negara yang ditenggarai tercatat dalam dokumen Panama Papers ini menggelinding bak bola salju nyaris ke pojok-pojok negeri. “ Demi mengklirkan namanya, Ketua BPK Harry Azhar Azis sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar Atino Ivana, mantan sailor yang telah melanglangbuana ke mancanegara, kepada EkspresNews dalam sebuah perbincangan, Kamis (19/4) pagi, di kawasan Pecinaan Padang.

Lelaki parlente yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “ Belanda “ ini, menilai, perbuatan Ketua BPK RI Haryy Azhar Azis itu jelas melanggar etika seorang pemangku jabatan publik atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, ia mendesak agar Komite Etik BPK RI menyelidiki seputar kemunculan nama Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam Dokumen Panama Papers. “ Komite Etik BPK RI harus mencari tahu apakah Ketua BPK RI Harry Azhar Azis melanggar etik atau tidak. Kalau memang melanggar etik, maka Ketua BPK RI Harry Azhar Azis harus mundur dari jabatannya,” ucap man in black pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ ini.

Tetapi Ady Surya, Mantan Aktivis 98 yang juga pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR), memberikan pandangan seirama dengan Atino Ivana. Malah menurut Advokat & Aktivis Anti Korupsi ini, seharusnya dengan tercantumnya namanya di Dokumen Panama Papers Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya seperti yang dilakukan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlangsson dan Menteri Industri, Energi, dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria, keduanya mundur dari jabatannya masing-masing sehari setelah namanya muncul dalam Dokumen Panama Papaers. “ Tetapi pejabat publik kita seperti Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang namanya tercantum di Dokumen Panama Papers, enggan mundur dari jabatan sembari berdalih bahwa hukum belum membuktikan mereka bersalah,” ujar Mantan Raja Demo yang pernah menduduki DPRD Padang pada saat orang-orang tak berani berdemo ini kepada EkspresNews, Rabu (18/4) siang, di payakumbuh.

Menurut Ady yang juga salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama kali membongkar dugaan korupsi berjemaah di Indonesia ini, boleh saja Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengaku bahwa perusahaan itu sudah dilimpahkan kepada anaknya. Cuma saja yang menjadi pertanyaan banyak pihak, katanya lagi, hal itu tetap harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Harus dicari tahu, apakah pada tahun 2010 Harry Azhar Azis melaporkan hartanya itu ke KPK atau tidak. “ Waktu itu Harry Azhar Azis juga sebagai penyelenggara Negara yang punya keharusan melaporkan hartanya. Saya meminta Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengambil langkah serupa dengan Perdana Menteri Islandia dan Menteri Industry, Energi, dan Pariwisata Spanyol,” pintanya.

Ady Surya yang juga pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand Padang ini, mengakui bahwa budaya mengundurkan diri bagi pemangku jabatan publik di negeri ini sangat langka sekali. Kalau ada, katanya lagi, langkah itu lebih untuk memuaskan kepentingan pribadi bukan semata sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Malah di negeri ini, katanya menambahkan, meski jelas-jelas terjerat kasus mereka tidak akan mundur dengan berbagai dalih seperti presumption of innocence. Ada kesan, menurutnya, bagi para penyelenggara Negara di negeri ini jabatan itu wajib dipertahankan, tak peduli sekalipun itu melabrak dan meminggirkan standar moralitas. “ Apakah pantas pejabat negara menyimpan harta kekayaannya di negara lain ? “ Tanyanya nyleneh.

Lebih jauh dan serius Ady mengatakan, bahwa itu jelas merupakan pelanggaran terhadap UU NO : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Oleh sebab itu, katanya lagi, KPK harus melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh para pemangku jabatan publik atau penyelenggara negara yang namanya tercantum di Dokumen Panama Papers. ‘ KPK harus menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap nama-nama pejabat publik seperti Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang namanya tercantum di Dokumen Panama Papers,” ujar Ady. Lagi pula, katanya lagi, kalau seandainya skandal Dokumen Panama Papers ini tidak diungkap oleh wartawan investigasi dan dibocorkan kepada publik, tentu publik tidak akan pernah tahu siapa-siapa pemangku jabatan publik atau penyelenggara negara yang namanya tercantum dalam Dokumen Panama Papers itu.

Sedangkan di mata Ardisal SH MH, sebagai bentuk pertanggung jawaban publik sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers mengundurkan diri dengan suka rela dari jabatannya. Sekalipun, katanya lagi, budaya mengundurkan diri bagi pejabat publik kita amatlah langka di negeri ini. Di negeri ini, katanya lagi, jabatan itu wajib dipertahankan, tak peduli apakah standar moralitas sebagai pejabat publik harus dipinggirkan. “ Aparat penegak hukum harus bergerak cepat menelusuri dan melakukan penyelidikan seputar munculnya nama-nama pemangku jabatan public seperti Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Dokumen Panama Papers,” ujar Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu kepada EkspresNews dalam sebuah temu ramah, kamis (19/4) sore, di Padang.

(Harianof)

Read more
8 Program Strategis Pembangunan Infrastruktur Sumbar

8 Program Strategis Pembangunan Infrastruktur Sumbar

EkspresNews.com – Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam konsep ekonomi, infrastruktur merupakan tempat bertumpu kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mungkin dapat dicapai tanpa tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Disprasjal Tarkim) Sumbar, Ir Suprapto, M.Si mengatakan perlunya kebijakan pembangunan infrastruktur yang tepat. Ketepatan pembangunan infrastruktur ini diukur dari optimalisasi sumber daya alam yang ada serta penggunaan sumber daya manusianya.

“Oleh karena itu, untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Disprasjal Tarkim) telah menyusun Program Utama Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Pembangunan direncanakan terdiri dari beberapa buah bidang, diantaranya Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Bangunan dan Gedung, Bidang Permukiman dan Bidang Persampahan,” urainya.

Di Bidang Jalan dan Jembatan, Disprasjal Tarkim memprogramkan beberapa buah jaringan jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Diantaranya Jalan Air Bangis-Bunga Tanjung-Teluk Ketapang-Tapanuli Selatan (Sumut) sepanjang 105 Km. Jalan Simpang Empat-Panti-Rao-Rokan (Batas Riau) ditambah dengan 3 jembatan dengan total panjang 80 Km.

Selanjutnya, Jalan Padang-Muko Muko (Batas Bengkulu) sepanjang 230 Km. Jalan Tol Padang-Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau dengan panjang jalan 139 Km. Adapun untuk jalan Kelok Sembilan-Pangkalan-Sialang-Gelugur-Batas Riau sepanjang 105 Km.

Dijelaskan Suprapto, untuk jalanTiku-Sasak-Air Bangis-Batas Provinsi Sumut infrastruktur jalan terhubung nantinya ada sepanjang 160 Km. Sementara itu, jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung-Sungai Dareh-Simpang Koto Baru-Tj. Simalidu-hingga batas Jambi ada sepanjang 100 Km.

“Lubuk Selasih hingga Batas Jambi sekitar 179 Km, Muaro Kalaban hingga Batas Jambi 125 Km dan jalan Pasar Baru Alahan Panjang hingga Batas Riau melalui Teluk Kuantan sepanjang 120 Km serta jalan Trans Mentawai sepanjang 378 Km,” urai Kepala Dinas Suprapto secara detil kepada Indonesia Raya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, program strategis infrastruktur jalan yang akan menghubungkan hingga provinsi tetangga ini memerlukan dana mencapai Rp 45.797.500.000.000. Kendati demikian, Suprapto mengatakan rincian jalan tersebut termasuk pengembangan infrastruktur jalan penunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. “Ini semua bertujuan guna menunjang pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera Barat seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Teluk Ketapang, Pelabuhan Panasahan dan Bandara Internasional Minangkabau,” terang Suprapto.

Selain itu, juga diprogramkan infrastruktur jalan penunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dan dua buah jaringan jalan penunjang Kota Padang menjadi Kota Metropolitan. “Yaitu jalan pantai dan jalan lingkar timur Kota Padang. Akses jalannya mulai dari Jalan Teluk Bayur-Nipah-Padang-BIM (jalan pantai) dan Bungus-hingga Simpang Kalumpang (jalan lingkar timur),” jelasnya.

Untuk panjangnya, Kadis Prasjal Tarkim mengatakan total dari dua jalur tersebut adalah 65 Km dengan total kebutuhan anggaran masing-masing Rp 750 miliar dan Rp 600 miliar.

Selain pembangunan jaringan jalan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memprogramkan Rehabilitasi/Rekonstruksi beberapa buah bangunan gedung pemerintah yang rusak dan runtuh akibat gempa bumi tanggal 30 September 2009 silam. Sekaligus akan membangun shelter-shelter dibeberapa buah Kabupaten/Kota di sepanjang pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat.

“Ada banyak gedung pemerintah yang rusak dan runtuh akibat gempa 2009 lalu, sehingga kebutuhan anggaran mencapai Rp 1.097.100.000.000,” terang Suprapto.

Beberapa shelter yang dibangun seperti shelter di Koto Tangah, Korem Kota Padang, Lantamal Kota Padang, Mesjid di Kelurahan Batang Kubung Ganting, Perempatan Jalan Jhoni Anwar Lapai, shelter di Gunung Pangilun serta di LP Muaro Padang. “Sementara itu, di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Mentawai juga dibangun shelter,” katanya.

Dan terakhir, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Barat, pemerintah juga memprogramkan bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni, fasilitas air bersih dan pembangunan dua buah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman, yang sebelumnya telah dibangun juga dua buah TPA Sampah Regional di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok.

“Adapun kebutuhan dana untuk membangun TPA Sampah Regional Sijunjung dengan luas 10 Ha dan TPA Sampah Regional Padang Pariaman dengan luas yang sama, masing-masing menghabiskan anggaran Rp 20 miliar sehingga total Rp 40 miliar,” ujar Suprapto.

Khusus untuk bidang permukiman, adanya bantuan teknis, sosialisai, fasilitas dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 10000 unit, pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi, Solok-Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota-Payakumbuh. Lebih lanjut, Suprapto mengatakan pembangunan Rusunami dan Rusunawa serta pengelolaan air minum Sumatera Barat yang akan menghabiskan dana 2,8 triliun.

“Tentu semuanya akan berujung pada peningkatan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih baik ke depannya. Harapannya semua masyarakat dapat membantu kelancaran program strategis pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat ini bisa berjalan dengan baik dan sukses,” tutup Suprapto.

(Abdi)

Read more