Kota Solok Satu-Satunya Lumbung Inovasi Di Sumbar

EkspresNews.com – Kota Solok Gelar Display Inovasi dengan tujuan kegiatan ini sebagai deklarasi dari Pemerintah Kota Solok, yang memproklamirkan Kota Solok sebagai lumbung inovasi di Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 08-09 Mei 2018, direncanakan bertempat di Terminal Bareh Solok. Melalui kegiatan Laboratorium Inovasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) dibawah Koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Solok.
Kota Solok telah me-launching 158 inovasi yang berasal dari OPD se-Kota Solok.

“Secara khusus pagelaran ini dimaksudkan. untuk memberitahukan kepada masyarakat bentuk-bentuk inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok,”ujar Nurzal Gustim melalui Pressnya kepada berbagai media di Kota Solok, Kamis (03/05)..

Nurzal Gustim menjeladkan, secara umum keberhasilan Kota Solok dalam berinovasi, melalui pagelaran ini diharapkan Kota Solok dapat menyebarkan virus-virus inovasi ke pemda lainnya, bahwa inovasi itu ternyata mudah bahkan dapat ditiru dan dimodifikasi.

Nurzal memaparkan, adapun rencana agenda hari pertama dihadiri oleh Walikota dan seluruh jajarannya, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri PAN RB dan undangan secara terbuka bagi masyarakat. Direncanakan Menteri PAN RB akan membuka Display Inovasi Kota Solok dilanjutkan dengan talkshow Inovasi Kota Solok.

“Sedangkan untuk hari kedua, Walikota Solok akan memberikan penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Inovator yang berhasil masuk 10 besar dalam konvensi inovasi daerah yang dinilai oleh tim juri yang berasal dari Kemen PAN RB dan LAN,”paparnya.

Lebiih meriah dan menarik, kegiatan ini ditutup dengan semarak budaya kota Solok, peserta dianjurkan untuk memakai baju adat setempat serta juga akan diadakan Festival Rendang dan bazaar murah.

Beberapa inovasi terkait pelayanan publik yang akan ditampilkan dalam display, LANGKOK (Lahir Pulang OK) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. bayi yang baru lahir langsung memperoleh akta kelahiran. SMASH CARE’S (Solok Madinah Sehat Cara Revolusi untuk Sehat) – Dinas Kesehatan. integrasi program pemerintah pusat yakni PSC 119 dengan program Pemko Solok, jemput bola pelayanan kesehatan saat darurat secara langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya kata Nurzall Gustim, inovasi terkait tata pemerintahan, SCANDAL TALAK (Scan Dokumen Anti Hilang – Tata Laksana) – Bagian Organisasi, efektivitas pengelolaan surat-surat masuk dan keluar, sebelum inovasi surat-surat sering hilang, tercecer. Setelah berinovasi permasalahan teratasi. Ketika dokumen dibutuhkan tinggal mencari di database surat-surat yang di scan. SATE LOKAN (Selesai Kegiatan Langsung Laporkan Pertanggungjawaban) – Balitbang : sebelum inovasi, laporan keuangan sering terlambat karena PPTK terlambat menyelesaikan administrasi, berdampak bendahara sering telat pulang dan lembur.

“Maka setelah adanya inovasi, bendahara rutin membuat pengumuman melalui aplikasi whatsapp pada grup balitbang, permasalahan dapat diatasi, FASTREN (Fasilitator Perencana Teladan Tingkat Kota) – Bappeda sebelum adanya inovasi, peran fasilitator perencana kurang optimal. Dengan inovasi, fasilitator yang ditunjuk menjadi lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya.

Inovasi terkait urusan-urusan pemerintahan, KAMPUNG BERDASI (Bersih, Indah, Sehat dan Berseri) – Dinas Lingkungan Hidup : aktiivitas/kegiatan dalam menjadikan Kota Solok Bersih, Indah, Sehat, dan Berseri. TAPASO JARWO (Tanam Padi Solok Jajar Legowo) – Dinas Pertanian : upaya dalam meningkatkan ketersediaan varietas beras anak daro yang asli dan murni dengan berinovasi membudayakan teknologi jajar legowo di sebahagian besar lahan sawah yang ada di Kota Solok.

JAKA SUPER (Jadikan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga) – Dinas Pangan. upaya dalam pemanfaatan pekarangan untuk dipergunakan sebagai sumber pangan dan tambahan penghasilan keluarga. SIMESRA (Sistem Informasi Ruang Pertemuan Bersama). (*)

Read more
Penanggulangan Hoax dan Paham Radikalisme di Kota Solok

Penanggulangan Hoax dan Paham Radikalisme di Kota Solok

EkspresNews.com – Gendrang Pileg 2019 di seluruh wilayah Indonesia sudah menggema, begitu juga bagi daerah Kota/Kabupaten Solok. Untuk mengantisipasi bahaya hoax dan paham radikal serta redikalisme muncul di tengah masyarakat. Disini sangat dibutuhkan peran Para Penyuluh Agama dan pengurus Masjid yang ada di wilayah hukum Mapolres Solok Kota, dan Kabupaten Solok.

Hal demikian diungkapkan Kapolres Solok Kota AKBP, Dony Setiawan, S,I,K, MH, dalam sambutanya pada acara Silaturahmi dan Deklarasi Pengurus Madjid Kab/Kota Solok dalam Penanggulangan bahaya hoax dan paham radikalisme di daerah Kabupaten/Kota Solok Senin, (30/04) di Mapolres Solok Kota.

Dony Setiawan menilai, berhubung tahapan Pilet saat ini sudah diambang pintu. Para bacalek untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Kota, DPRD Propinsi, bahkan di DPR RI/ MPR RI, dan DPD RI. Menghalaikan berbagai cara untuk mempengaruhi warga, dengan cara mendatangi Rumah Warga, dalam merai simpatisan.

Malah bisa saja datang melalui Masjid dan Suarau-surau, serta tempat ibadah lainya dan juga sekolah-sekolah untuk mencari simpati warga dengan berita bohong atau hoax. “Untuk mengantisipasi permasalahan itu, peran pemangku agama, seperti pengurus Masjid, Mushalla, para ustad dan ustazah, kiyai, da,i, dan pemangku agama lainya jangan sampai tertipu oleh cara-cara yang merusak akhidah, dan nilai-nilai Agama,” ujar Dony.

Dony meminta, peran para Pengurus Masjid dan pemangku agama lainya, yang ada di Kabupaten/Kota Solok menjadi salah satu tokoh kunci yang akan membantu mewujudkan terkendalinya sikap radikal dan berita hoax. Sikap radikal, pada hakekatnya biasa saja, Akan tetapi paham radikal yang menjadi radikalisme bisa merusak tatanan masyarakat yang mestinya tentram dan damai. Dimana paham Radikalisme bisa berujung pada Terorisme yang bisa memecah belah ummat.

” Oleh karena itu para penyuluh agama di daerah diminta untuk ikut mendorong terciptanya ketenteraman dengan memberi penjelasan tentang bahaya hoax dan radikalisme dan terorisme ditengah masyarakat,” pinta Kapolres Solok Kota.

Dony Setiawan mengharapkan, melalui sosialisasi dan silaturahmi ini. Yang diikuti ratusan para Pengurus Masjid/Mushalla, para Da,i, ustad, buya, dan pembesar agama itu. Dia meminta, pilihan yang tepat lah bagi para pengurus Masjid, da,i, dan pemangku agama lainya. untuk menumpangkan harapan kepada para penyuluh untuk mencegah dan menangkal bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat. Karena para penyuluh berhadapan langsung secara face and to face dengan Masyarakat luas.

Sementara itu Ketua MUI Solok
Afrizal Tahib menyebutkan, upaya melakukan dan memerangi hoaz dan radikalisne ditengah masyarakat luas. Sangat petlu prran kita bersama pemangku agama, agar lebih berjalan maksimal. Sangat petlu sinerjisasi dengan pemerintah dan aparat lainya. Dan sangat memerlukan sinergi antarelemen dan bahkan antar institusi terkait lainya.

Sebagai ketua Mui Solok, Afrizal Tahip sangat mengapresiasi pertemuan yang di gagas oleh Kapolres Solok Kota dan jajaranya, semoga kedepan akan menjadi bekal bagi para pemangku agama dalam memerangi hoax dan munculnya paham radikalisme di Jajaran Wilayah Kota/Kabupaten Solok kedepanya.

Pengurus agama dan penyuluh agama di setiap daerah itu cukup banyak. Baik yang struktural yang di SK kan oleh Kementerian Agama maupun yang Non-struktural. “Kami berterimakasih kepada para pemangku dan penyuluh agama di daerah ini, yang telah berjuang dan bahu-membahu menegakan nilai-nilai agama di tengah masyarakat Solok srlama ini,”jelasnya.

Ditempat yang sama Ketua Panwaslu Kota Solok Triati mengatakan, tokoh agama punya peran penting dalam mencounter paham radikal ini dan meluruskan kembali mereka yang sudah tarsasar paham itu.

Sebagai Ketua Panwaslu kata Triati, berhubung tahapan pemilihan legis Latif sudah semakin dekat dan termasuk di Kabupaten dan Kota Solok. Triati menghimbau, para Pengurus Masjid/Muushalla, Da,i, Ustad, Buya, dan pemangku agama lain yang ada untuk dapat menjadi garda terdepan menerangi terjadinya berita hoax dan munculnya paham radikalisme di Kota Kabupaten Solok.

“Jangan nanti Masjid dan Mushalla dan tempat ibadah lainya dijadikan sebagai sarana bagi orang-orang tertentu dalam mencari simpatisan. Untuk kepentingan diri sendiri untuk meraih tempat yang diibginkan,”papar Triati.

Melalui acara ini kata Triati, saya yakin dengan kekohonan semua pemangku agama, dan kepaduan pemerintah dan aparat kepolisian dan aparat lainya. Tahapan pilet 2019 di Solok akan berjalan aman dan tertib dan lancar.

Acara itu para Pengurus Masjid Kota/Kabupaten Solok, kesepakatan bersama Menolak. Faham Radikalisme dan berita hoax di Solok. Dan sepakat memberantasnya secara bersama. (Roni Natase)

Read more
Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan Sundata Didapatkan

Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan Sundata Didapatkan

EkspresNews.com – Komisi Informasi Publik Sumatera Barat memutus perkara sengketa informasiNomor: 27/X/KISB-PS/2017, melalui putusan Nomor 26/PTSN-PS/KISB/IV/2018 antara Masyarakat Nagari Sundata Kab Pasaman sebagai pemohon terhadapPejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)Provinsi Sumatera Barat.Putusan yang dibacakan pada Rabu 25 April 2018 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Syamsu Rizal, S.E (Ketua Majelis), Adrian Tuswandi, S.H (Anggota) dan Sondri, S.Pd (Anggota)menyatakan kemenangan atas permohonan informasi bagi masyarakat.

DSC_0587Givial Apris sebagai perwakilan masyarakat Nagari Sundata dan Beni Iryan Purna, S.H sebagai kuasa pemohon yang hadir pada sidang pembacaan putusan tersebut tampak senangmendengar putusan tersebut. Suasana ruang sidang utama Komisi Informasi Publik Sumatera Barat sontak berubah menjadi haru bahagia, karena informasi publik yang dicari sebagai dasar mengetahui Usaha pertambangan yang dikabarkan masuk ke wilayah masyarakat didapatkan kepastiannya.

Setelah melalui berbagai persidangan Permohonan dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 27/X/KISB-PS/2017 sidang Ajudikasi tanggal 9 Maret 2018 lalu, kemudian sidang mediasi pertama dilakukan pada hari Rabu 21 Maret 2018, selanjutnya sidang mediasi kedua dilaksanakan pada hari Rabu 28 Maret 2018 dengan hasil (1) Pihak Kedua (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat) akan menyerahkan dokumen yang ada dan dikuasi kepada Pihak Pertama (2) Sebagai dokumen yang diminta tidak bisa diserahkan karena prosesnya belum selesai sehingga dokumen tersebut tidak ada secara otomatis (3) Kedua belah pihak sepakat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini berakhir dengan penyerahan dokumen sebagaimana pada poin nomor 1 (satu) sesuai Berita Acara Mediasi.

Putusan tersebut akhirnya memberikan  data salinan seperti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Salinan Surat Pemohonan Peningkatan PT Anugerah Batu Hirang ketahapan Operasi Produksi, Salinan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-447-2015 Tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a.n PT.Anugerah Batu Hirang di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Salinan Dokumen pembayaran iyuran tetap (landrent) dan royalti PT. Anugerah Batu Hirang.

Givial Apris Masyarakat Nagari Sundata yang hadir dalam sidang putusan ini menyatakan putusan ini penting bagi kami untuk mengetahui informasi pembangun ataupun investasi yg akan masuk ke wilayah kami, dalam hal ini usaha pertambangan PT.Anugerah Batu Hirang, melalui putusan KIP dan dokumen yang diserahkan ini akan kami jadi pegangan untuk menentukan sikap terhadap pembangunan investasi yang akan masuk jika berdampak buruk jelas akan kami tolak, terangnya.

Kuasa Pemohon Beni Iryan Purna, S.H menyatakan, memang ada empat dokumen yang didapatkan dan itu sangat penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat, Sedangkan Dokumen seperi Izin Usaha Operasi Produksi, AMDAL dan Dokumen Izin Lingkungan, Dokumen Laporan Kegiatan dari kegiatan Eksplorasi PT.Anugerah Batu Hirang tidak dapat diberikan oleh pihak Dinas ESDM karena prosesnya belum selesai sehingga dokumen tersebut tidak ada secara otomatis, itu juga sesuai dengan hasil berita acara mediasi kedua pada angka (5). Beni menambahkan untuk perusahannya izin eksplorasi sudah ada, dan diurus untuk peningkatan, tapi tidak selesai hingga sekarang untuk mendapatkan izin operasi produksi, penting diingat keberadan status usaha perusahaan ini mengikuti pada dokumen perizinan terakhir yang mereka miliki, dan untuk izin eksplorasi yang dilihat disini sudah berakhir, yang ini juga dibenarkan oleh perwakilan Dinas ESDM Provinsi ketika persidangan mediasi kedua, tutupnya.

Putusan Komisi Informasi ini kembali membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkait rencana pembangunan. Syamsu Rizal Komisioner Komisi Informasi Publik yang ditemui seusai sidang putusan, berkaitan dengan pertanyaan tantangan pelembagaan informasi publik di Sumetera Barat saat ini menyatakan kesadaran instansi terkait informasi publik hari ini masih lemah, mereka tahu tentang kewajiban mereka mengenai keterbukaan informasi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya PPID Utama dan PPID Pembantu di masing masing instansi, namun cenderung tidak memberikan data yang dimintakan yang dikarenakan beberapa alasan seperti dokumentasi data di instansi tidak bagus.

Di Sumatera Barat saat ini berlaku Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-595-2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memberikan pembatasan konten informasi, yang salah satunya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengecualikan Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP), karena dianggap dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan manfaat jika ditutup akan melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat.

Menanggapi itu, Adrian Tuswandi Komisioner salah seorang komisioner Komisi Informasi Publik seusai sidang saat ditanyai tentanga SK GubenurNo. 480-595-2017 mengatakan terhadap aturan yang dibuat daerah tentang data-data yang dikecualikan termasuk di Sumatera Barat dengan SK Gubernur No. 480-595-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecuali di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, memang hak mereka untuk membuat aturan seperti itu. Akan tetapi jika ada masyarakat atau badan hukum yang meminta data atau informasi dan itu dinyatakan data yang dikecualikan, sementara dinilai itu data umum, maka mereka bisa melakukan sengketa ke Komisi Informasi. Dan di Komisi Informasi inilah dinilai apakah data atau informasi tersebut data umum dan bisa diakses publik atau memang data yang dikecualian.

Nora Hidayati Direktur Perkumpulan Qbar mengatakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 480-595-2017tersebut berseberangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa, sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf b yang mengatur ketentuan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaiangan usaha tidak sehat. Lebih lanjut jelas Nora ketentuan pengecualian itu merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha, sehingga ketentuan pengecualian tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang meminta informasi dan kejelasan dokumen-dokumen perizinan perusahaan yang masuk kewilayah mereka.

Begitu juga terhadap pengecualian dokumen izin usaha pertambangan (IUP), juga tidak singkron dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu menyatakan hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara merupakan keputusan badan publik, oleh karena itu seharusnya terhadap IUP yang diatur SK Gubernur  480-595-2017 tersebut tidak dikecualikan tutupnya. (Rel/Abdi)

Read more
Coffee Morning di GOR H Agus Salim

Coffee Morning di GOR H Agus Salim

EkspresNews.com – Rabu, 25 April 2018 disalah satu cafe di kawasan GOR H Agus Salim Padang, berkumpul belasan wartawan senior dalam acara diskusi bersama terkaig kasus kriminalisasi wartawan.

Menurut Asroel BB, wartawan senior dari Kabupaten Agam warataaan muda harus patuh dengan kode etik jurnalistik. Ia mengatakan kitab suci seorang wartawan adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode etik jurnalistik wajib dipatuhi.

Read more
Pelaksanaan TMMD Mayjen TNI Irwan : Kegiatan Ini Sangat Membantu Masyarakat

Pelaksanaan TMMD Mayjen TNI Irwan : Kegiatan Ini Sangat Membantu Masyarakat

EkspresNews.com – Memasuki hari ke 15 TMMD ke 101 tahun 2018 di nagari Sulit Air Kab. Solok, membuat kasad TNI AD Mayor Jendral TNI Irwan, mengunjungi langsung Pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Daerah (TMMD) yang dilaksanakan oleh seluruh personil Kodim 0309 Solok, kunjungan Jendral Bintang dua ini di sambut secara antusias oleh masyarakat Sulit Air beserta seluruh personil baik TNI maupun Polri, selain itu juga terlihat Dandim 0309 Solok letkol Arh Priyo Iswahyudi bersama Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan serta Forkompida Kabupaten solok mengiringi kunjungannya.

Kunjungan tersebut diawali dengan meninjau Posko pengobatan gratis yang di buka dan di selenggarakan di lapangan sulit air, pengobatan gratis ini sebagai wujud kepedulian TNI pada masyarakat terutama di bidang Kesehatan.

Ini kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari posko pengobatan gratis ini,seperti apa yang dominan penyakit yang di derita oleh masyarakat sulit air,selain itu apa apa saja tindakan yang di ambil untuk pasien ini.

Setelah kunjungan di Posko Pengobatan Gratis,Mayjen TNI Irawan melanjutkan peninjauannya ke pelaksanaan TMMD yakni pengecoran jalan, di mana pengecoran jalan sepanjang 700 meter ini secara bersama sama di bangun dan dilaksanakan oleh masyarakat dan TNI.

Di lokasi Pengecoran jalan tersebut terlihat,Mayjen TNI Irawan bersama Dandim 0309 Solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi bersama Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, tidak segan turun tangan melaksanakan pengerjaan pengecoran jalan tersebut.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Irwan, menyampaikan kunjungannya kesini dalam rangka melindaklanjuti kegiatan TMMD yang dilakukan oleh seluruh personil Kodim 0309 Solok di nagari Sulit Air, dan alhamdulillah pelaksanaan TMMD ini sangat meriah dan membanggakan karna Kegiatan yang di kerjakan oleh TMMD ini sangat membantu masyarakat dan tampak secara jelas dengan adanya kerjasama antara TNI dan masyarakat.

Diharapkannya, Dengan adanya kegiatan kerjasama ini pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik, mudah mudahan kedepan dilanjutkan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunannya seperti pembangunan jembatan dan kelanjutan pembangunan jalan ini, ujarnya.

Selanjutnya, kunjungan Mayjen TNI Irwan dilanjutkan ke lokasi bedah rumah salah seorang warga sulit air bernama Yusnimar yang mana rumah tak layak huni ini dibedah dibantu biaya pembangunannya oleh Basnas dan pemkab solok yang mana untuk pelaksanaan pembangunannya oleh TNI .

Kita sangat bangga melihat TNI dan masyarakat yang telah mengobarkan semangat bergotong royong dalam membantu pembangunan rumah ini. Dan pada kesempatan tersebut beliau berharap pada tuan rumah agar bisa menjaga dan menempati rumah ini dengan baik. (Edrin)

Read more