Presiden RI Jokowi Resmikan Program Lisdes di 74 Desa Papua-Papua Barat dan Dua Pembangkit

Presiden RI Jokowi Resmikan Program Lisdes di 74 Desa Papua-Papua Barat dan Dua Pembangkit

EkspresNews.com – Nabire, 20 Desember 2017, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 70 MW, yang terletak di Jayapura dan Nabire, serta listrik desa sebanyak 74 desa di Papua dan Papua Barat. Peresmian ini dilaksanakan di PLTMG Nabire, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Rabu ini (20/12).

Berlokasi di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua, PLTMG Nabire 20 MW ini mempunyai nilai investasi sekitar Rp 444 miliar. Dalam kontrak proyek, selain membangun pembangkit listrik (EPC Contract) juga termasuk pelaksanaan Operation & Maintenance (O&M) selama lima tahun dengan kontraktor pelaksana Konsorsium PT PP (Persero) Tbk, Wartsila Finland Oy dan PT Wartsila Indonesia. Dengan masa konstruksi delapan bulan dan menyerap tenaga kerja sejumlah 479 orang, pembangkit sudah mulai dioperasikan di sistem Nabire sejak 8 Desember 2017.

WhatsApp Image 2017-12-21 at 08.35.22Tambahan 20 MW dari pembangkit tersebut maka daya mampu sistem Nabire akan meningkat 105%. Peningkatan ketersediaan listrik ini akan meningkatkan rasio elektrifikasi dengan potensi pertambahan jumlah pelanggan baru sebanyak 25.000 pelanggan.

Sementara itu, PLTMG Jayapura 50 MW kontrak proyeknya terdiri atas pekerjaan pembangunan (EPC) dan pekerjaan Operation & Maintenance (O&M) selama 5 tahun yang dikerjakan oleh kontraktor Konsorsium PT PP (Persero) Tbk, Wartsila Finland Oy dan PT Wartsila Indonesia.

Proyek yang mempunyai nilai investasi sebesar 866 miliar rupiah ini telah beroperasi sejak 24 November 2017 dengan masa konstruksi selama 7,5 bulan dan mampu menyerap 538 orang tenaga kerja.

Masuknya PLTMG Jayapura 50 MW akan meningkatkan kurang lebih 60% daya mampu di Sistem Jayapura dan berpotensi menambah kurang lebih 62.000 pelanggan baru.

Dengan peningkatan kapasitas pembangkit di sistem kelistrikan Nabire dan Jayapura, diharapkan dapat semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Tanah Papua.




Dalam hal ini, Bupati Nabire Isaias Douw menyampaikan rasa syukurnya dengan hadirnya PLTMG di Nabire. “Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Nabire menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas pembangunan PLTMG ini. Pembangunan PLTMG ini menjawab kerinduan masyarakat Kab. Nabire akan kebutuhan energi listrik di Kab. Nabire.

Kami berkeyakinan dengan adanya PLTMG ini pemerintah daerah dan PLN pada 2018 akan berupaya memperluas jaringan sejumlah kampung dan distrik. Kami minta agar listrik di sini nyala terus karena ini kepentingan rakyat,” ujar Bupati Nabire Isaias Douw.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyampaikan kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini. “Kondisi kelistrikan di Indonesia sekarang sudah semakin baik, di mana pemadaman karena defisit sudah jauh berkurang dan seluruh sistem besar kelistrikan PLN juga telah mengalami surplus daya listrik, bahkan beberapa di antaranya mempunyai reserve margin lebih dari 30 persen,” ujar Sofyan.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa memang sulit untuk membangun kelistrikan di Tanah Papua, namun hal tersebut harus menjadi semangat untuk tetap menerangi negeri.

“Di Papua ada 2000 desa yang belum berlistrik.Tapi tahun depan semua desa di Tanah Papua harus terang benderang. memang tidak mudah mengerjakan pekerjaan listrik di Papua. Medannya sangat berat sekali. Seberat apapun medan harus bisa kita taklukan dan desa-desa harus terang benderang,” ucap Jokowi.

Jokowi juga menambahkan bahwa untuk urusan listrik harus terus dikebut pembangunannya. “Papua kita kebut terus untuk urusan listrik. pembangunan di PLTMG Nabire 20 MW cepat hanya 8 bulan, padahal sepertinya barusan saya groundbreaking. Listrik menjadi kunci bagi investasi yang ada di Papua,” tambah Jokowi.

Pada tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan dua pembangkit sebesar 70 MW di Provinsi Papua, yaitu Jayapura 50 MW dan Nabire 20 MW. Tahun 2018 akan diselesaikan 115 MW di Provinsi Papua, Merauke 40 MW, Biak 15 MW, Serui 10 MW, Timika 10 MW, Jayapura 40 MW, dan 80 MW di Provinsi Papua Barat, Manokwari 20 MW, Raja Ampat 10 MW, Sorong 30 MW, Fakfak 10 MW, Kaimana 10 MW. Sedangkan untuk Listrik Desa ada 191 desa yang terlistriki pada tahun 2017. Direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 255 desa akan terlistriki oleh PLN.

PLN memiliki Program Papua Terang 2020 yang menargetkan rasio elektrifikasi di Pulau Papua mencapai lebih dari 85.96% dan listrik dapat menjangkau seluruh desa, kecamatan, dan kabupaten. Pembangunan ini juga menyiapkan Papua agar suplai listrik dapat tercukupi untuk kegiatan PON 2020. Dengan tambahan 70 MW di Provinsi Papua, investor dapat mengembangkan bisnisnya ke Bumi Cendrawasih ini dan memutar roda perekonomian. Kebutuhan listrik untuk pemasangan baru dan penambahan daya untuk pelanggan PLN juga dapat tercukupi. Dengan masuknya listrik dari PLTMG MPP Jayapura sebesar 50 MW, sistem kelistrikan Jayapura dapat menyuplai sebesar 205 MW. Sementara itu, masuknya listrik dari PLTMG MPP Nabire sebesar 20 MW, maka sistem kelistirkan Nabire dapat menyuplai sebesar 42 MW.

Dalam peresmian ini juga dilaksanakan pembagian sembako total sebanyak 1.000 paket, dengan rincian PLTMG Nabire 500 paket, PLTMG Holtekamp 100 paket, Desa Parauto 100 paket, Desa Bomopay 100 paket, Desa Kosimega 100, Desa Pamaha 100 paket. Pembagian sembako ini merupakan perwujudan dari kepedulian PLN kepada warga di sekitar aset. Diharapkan warga sekitar aset selalu mendukung kegiatan pembangunan dan operasional PLN karena listrik merupakan kebutuhan primer dan kepentingan bersama. (Humas PLN)

Read more
Wagub Hadiri Seminar Nasional Kelistrikan di Sumbar

Wagub Hadiri Seminar Nasional Kelistrikan di Sumbar

EkspresNews.com – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit buka Seminar Nasional Kelistrikan dengan tema “Potensi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan di Sumatera Barat” dalam rangka Pelantikan pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar Priode 2017-2020 di salah satu Hotel di Kota Padang, Selasa (19/12).




Hadir dalam acara tersebut Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, wakil ketua MKI pusat Andri Doni, dan Insanul Kamil ketua MKI Sumbar yang baru dilantik. 

Dalam sambutannya Wiluyo Kusdwiharto mengatakan bahwa  PT. PLN tengah mempercepat pembangunan tol listrik 275 kV dan 500 kV di Sumatera. Sebelumnya, jumlah jaringan transmisi dari pembangkit program 35.000 MW mencapai 46.000 kilometer sirkit (kms) dan 19.000 kms, di antaranya berada di Sumatera.

“Tujuan kita melakukan pembangunan tol listrik ini agar semua masyarakat mendapat aliran listrik, hingga pelosok pedalaman sehingga akan berdampak positif terdahadap perekonomian dan kehidupan masyarakat,” ujar Wiluyo.

Dalam kesempatan itu Wiluyo Kusdwiharto juga menginformasikan pada tahun 2021 PLN menargetkan Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat berada diangka 99 %. 

“Kita berharap MKI mampu menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah untuk menyukseskan program tol listrik sehingga target Rasio Elektrifikasi Sumbar pada tahun 2021 diangka 99% dapat tercapai,” ujar Wiluyo.

Saat ini Rasio Elektrifikasi listrik terendah di Sumbar adalah kabupaten Mentawai, lanjut Wiluyo.

Nasrul Abit nengatakan kalau ingin melepaskan Mentawai dari ketertinggalan, harus ada jalan trans di Mentawai karena mayoritas pekerjaan masyarakat Mentawai berada disektor pertanian, dan juga dengan adanya jalan trans Mentawai tersebut akan memudahkan listrik masuk hingga ke pelosok Mentawai.

Pada kesempatan tersebut Nasrul Abit mengharapkan MKI bisa membantu Pemda Sumatera Barat dalam menyelesaikan masalah listrik.

“Pada zaman sekarang listrik merupakan hal yg sangat penting bagi manusia, dengan gaya hidup yang semakin berkembang mengharuskan manusia untuk menggunakan teknologi yang membutuhkan listrik. Sekarang ini listrik merupakan nyawa kedua bagi manusia,” kata Nasrul Abit.

Pada kesempatan tersebut Nasrul Abit menititipkan harapan kepada instansi dan organisasi yg bergerak dibidang kelistrikan untuk mensukseskan pembangunan Sumatera Barat kedepannya. (Asra)

Read more
Sosialisasi Kependudukan KB Pembangunan Keluarga di Pasaman

Sosialisasi Kependudukan KB Pembangunan Keluarga di Pasaman

EkspresNews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat menggelar Sosialisasi Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Pasaman, Sumatera Barat, Minggu 17 Desember 2017.

Di Sumatera Barat (Sumbar), baru Kabupaten Pasaman yang pertama memiliki kelembagaan KB berdiri sendiri dan lembaga PIK-R tersebar di sekolah-sekolah. Kemudian, memiliki beberapa Kampung Keluarga Berencana. “Atas dasar capaian inilah kami dari BKKBN memilih daerah Pasaman mewakili Sumbar dalam kegiatan ini,” kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal.




Ia meminta, Pemda untuk terus melahirkan kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap ketahanan keluarga di Pasaman. “Jangan berhenti disini, masih banyak PR kita bersama untuk mewujudkan keluarga yang terencana dan sejahtera. Kapan perlu jadikan PIK-R sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler disetiap sekolah,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Pasaman, Atos Pratama mengucapkan rasa terimakasih kepada Sestama BKKBN Pusat yang telah memilih Kabupaten Pasaman sebagai perwakilan Sumbar dalam kegiatan Sosialisasi KKBPK Tahun 2017.

“Tadi saya dengar dalam Tahun 2017 ini, hanya 15 Provinsi saja yang dijadwalkan kegiatan sosialisasi KKBPK dari BKKBN Pusat, Pasaman mewakili Sumbar. Kami selaku Pemerintah Daerah sangat berterima kasih. Semoga ini dapat memacu semangat kader-kader PPKBD, BKB, BKL, BKR, dan UPPKS di Pasaman kedepannya,” sebutnya.

Menurut Wabup, ia menyadari akhir-akhir ini semakin maraknya terjadi kasus asusila, perkelahian, narkoba, bahkan perbuatan kriminal yang melibatkan remaja. Sementara pemuda-pemudi inilah diharapkan akan menggantikan peran pemerintah di masa depan.

“Kita telah membuktikan bahwa forum remaja seperti PIK-R ini telah memberikan kontribusi dalam pembinaan sikap mental dan perilaku remaja di Pasaman khususnya,” sebutnya. (Robby)

Read more
Satu Unit Daihatsu Grand Max di Pasaman Disikat Maling

Satu Unit Daihatsu Grand Max di Pasaman Disikat Maling





EkspresNews.com – Satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8037 AR raib dibawa pencuri di daerah pasar Inpres  Kumpulan Nagari Koto Kaciak Kecamatan  Bonjol Kabupaten Pasaman, Kamis, (14 /12).

Menurut, keterangan informasi korban  Tommy Jepiza (32) kejadian ini berawal saat ia memarkirkan mobilnya didekat jembatan, daerah pasar Kumpulan kemudian, setelah memarkirkan kendaraan tersebut ia pergi ke dalam pasar Kumpulan dengan tujuan menjual kaset bersama temannya.

Akan tetapi lama setelah membongkar barang jualan sekira pukul 08.00 wib, ia merasa badannya kurang sehat dan mengatakan kepada temannya untuk istirahat diatas mobil. Namun, setiba di lokasi tempat mobil yang telah diparkirkan sebelumnya, ia terkejut melihat mobilnya sudah tidak ada lagi.

“Saya terkejut dan langsung melaporkannya ke Mako Polsek Bonjol,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kapolsek Bonjol Iptu Tirto Edhi, SH. saat diwawancarai membenarkan adanya laporan salah seorang yang bernama Tommy Jepiza umur 32 tahun.

Ia melaporkan tentang perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Grand Max Pick up warna hitam bernomor Polisi BA 8037 AR , yang diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat jembatan daerah pasar Inpres Kumpulan Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

“Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dengan memanggil korban dan saksi untuk dimintai keterangan. Dan, terhadap ranmor kasus ini tetap kita adakan upaya pencarian dengan mencari info ditengah-tengah masyarakat,” ujar Iptu Tirto Edhi.

Kapolsek berharap, mudahan-mudahan kasus  ini dapat terungkap dan mobil ini dapat diketahui keberadaannya. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat jangan lalai dan eksrra hati-hati memarkirkan kendaraannya supaya tidak terjadi lagi hal yang sama. (Met/by)

Read more
Ramal Saleh Realisasikan Janji dengan Membentuk Tim 3

Ramal Saleh Realisasikan Janji dengan Membentuk Tim 3

IMG20171212164737

Pasca Musprov Kadin Sumbar masih menyisakan polemik antara kubu yang menang dan kalah. Ketua Umum terpilih Ramal Saleh diminta untuk merealisasikan janji untuk memasukkan nama mantan calon ketum Sengaja Budi Syukur sebagai ketua dewan pertimbangan. Ramal Saleh membentuk tim 3 untuk menindaklanjutinya.

EkspresNews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat Ramal Saleh menceritakan kembali kronologis pemilihan ketua umum dan pengurus Kadin Sumbar 2017-2022 di Sekretariat Kadin Sumbar, Selasa (12/12/2017) di GOR H. Agus Salim Padang.

Ramal Saleh menceritakan secara rinci proses pemilihan hingga Musyawarah Provinsi (Musprov) ke 6 dan Musprov ke 6 lanjutan. “Dalam Musprov ke 6 lanjutan itu, H Sengaja Budi Syukur memeroleh 37 suara dan H Ramal Saleh dengan 52 suara, pada dini harinya, Musprov yang dihadiri oleh utusan Kadin Indonesia T. Zulham yang juga menjabat sebagai Waketum Koordinator Wilayah Barat, M. Taufik dan Ruben,” ujar Ramal Saleh kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan Ramal, Sengaja Budi Syukur menggugat ke Pengadilan Negeri Padang. Namun gugatan tersebut, jelas Ramal, dicabut karena dirinya telah menyepakati perjanjian bersama Sengaja Budi Syukur yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslaini.

Baca Juga : Budi Syukur Merasa Dicurangi Ramal Saleh

“Terlepas dari isi perjanjian itu, dengan niat baik saya menandatangani perjanjian tersebut yang sudah disiapkan sebelumnya. Akan tetapi, untuk merealisasikan perjanjian itu, saya mengadakan pleno diperluas yang menghasilkan pembentukan tim kecil tiga orang. Ini saya lakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) organisasi,” ujar Ramal yang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang OKK Sam Salam dan Wakil Ketua Bidang Hukum Oktavianus Rizwa beserta pengurus Kadin Sumbar lainnya.




Dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Oktavianus Rizwa, jika perjanjian tersebut direalisasikan oleh Ramal Saleh tanpa rapat pleno, tentu Ketua Umum terpilih Ramal Saleh menyalahi aturan. “Oleh karena itu, berdasarkan AD ART Pasal 29 poin 12, Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh mengadakan rapat pleno yang membentuk tim kecil atau tim 3, yang terdiri dari H. Basril Djabar (Ketua Dewan Penasehat), H. Sam Salam (WKU Bid. OKK) dan Oktavianus Rizwa (WKU Bid. Hukum),” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan Oktavianus, Sengaja Budi Syukur harus memahami tata laksana organisasi. Sebab, menurutnya, organisasi harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. “Keinginan (Sengaja Budi Syukur) tersebut jika setelah perjanjian perdamaian ditandatangani, maka kepengurusan Kadin Sumbar cukup dibicarakan berdua saja. Akan tetapi, ini Kadin, yang punya bukan dua orang saja, tapi ada AD ART yang harus dilaksanakan, kalau mau gugat, gugat apa lagi,” ujar Oktavianus mempertanyakan.

Komite Tetap Pengembangan Asosiasi dan Himpunan Kadin Sumbar, Syolfiadi menyikapi persoalan kepengurusan Kadin Sumbar dengan tenang. Dirinya menggambarkan bahwa proses yang terjadi saat ini adalah proses dinamika berjalan yang harus diluruskan.

Sebelumnya, mantan calon Ketua Umum Kadin Sumbar Sengaja Budi Syukur mempertanyakan realisasi perjanjian Ramal Saleh untuk memasukkan dirinya ke dalam kepengurusan. Bahkan jika tidak, Sengaja Budi Syukur akan kembali menggugat Ramal Saleh ke Pengadilan. (Abdi)

Read more