Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir, Siapa yang Diuntungkan?

Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir, Siapa yang Diuntungkan?

Hearing Ranperda Zonasi PesisirEkspresNews.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) sudah mulai membahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Wilayah Pantai Pesisir. Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman mengatakan, Ranperda tersebut sebetulnya berpijak agar menjadi payung bagi Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada di kabupaten dan kota di Sumbar. Ia katakan, dalam Perda yang tengah dirancang tersebut, akan diatur hal-hal yang belum diatur pada Perda yang sudah ada.

“Yang dibutuhkan adalah pengelolaan. Pengelolaan bagi masyarakat wisatakah atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan dibagi-bagi, mana yang zonasi wisata, Sumber Daya Alam, pengolahan penangkapan ikan, mana yang untuk menjaga terumbu karang, dan lain-lain,” katanya usai rapat dengan kepala daerah tujuh daerah yang mempunyai pesisir pantai di Sumbar pada Senin (11/9) lalu di kantor DPRD setempat.




Nantinya, lanjut Yuliarman, pengolahan-penglahan tersebut akan dipetakan, tapi saat ini belum bisa dijelaskan karena masih dalam tahap awal pemahaman. “Yang jelas itu semuanya sudah menghimpun terlebih dahulu peta pemanfaatan yang sudah ada saat ini. Itu peta dasar dan sudah dilindungi oleh undang-undang yang ada. Misalnya, pemanfaatan di Bungus, kan sudah ada mana wilayah perhubungan, TNI, dan yang lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam Ermanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung Perda tentang zonasi wilayah itu lahir dan segera. Karena, di wilayahnya banyak sekali terjadi penculikan ikan dengan bom. Dan juga, katanya, saat ini di Agam di tepi-tepi laut tersebut sudah ditanami dengan cemer laut. “Ini sudah menjadi tempat wisata. Saat ini yang dicemaskan adalah sampah. Wisatawan yang datang membuang smapah dengan sembarangan,” jelasnya.

Kemudian, ia berharap agar ada pelabuhan untuk kapal-kapal di Tiku. “Dulu, kapal yang ada berkisar antara 200 buah, tapi untuk saat ini hanya tinggal 50 saja. Ini tejadi karena tidak ada tempat pelabuhan di sana, jadi kapal diletakkan di sembarangan tempat saja,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang mengakui, untuk kota Padang pengelolaan zonasi wilayah pantai sudah cukup terakomodir.

Pesisir Selatan dan Mentawai Tidak Hadir

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman kecewa karena kepala daerah atau yang mewakili dua kepala daerah, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai tidak hadir dalam membahas Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) tahun 2017-2037. Ia mempertanyakan komitmen dari Pemerintah kedua wilayah itu. “Kita pertanyakan komitmen Pessel dan Mentawai dalam pembahasan Ranperda ini. Pembahasan kali ini sangat penting, menyangkut kewenangan kabupaten dan kota serta provinsi. Mereka tidak hadir sehingga bisa menimbulkan miskomunikasi di kemudian hari,” ujarnya. Menurut Yuliarman, Komisi II sudah mewanti-wanti tujuh daerah yang masuk dalam pembahasan Ranperda Zonasi tersebut. Undangan sudah dikirim jauh-jauh hari, namun ternyata dua daerah tersebut tidak datang.

Soal gonjang-ganjing tidak setujunya Pessel dan Mentawai terhadap Ranperda zonasi ini, Yuliarman menyebutkan pihaknya memberi warning untuk dua daerah tersebut. Pasalnya, Ranperda zonasi ini adalah tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014. “Pessel dan Mentawai masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi mereka harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Saya kira, mereka harus setuju dengan pembahasan Ranperda ini. Kita lihat saja dalam beberapa rapat pembahasan Ranperda zonasi ini ke depan. Jika tidak juga hadir, maka kita akan ambil sikap,” kata politisi PPP ini.




Dalam rapat pembahasan Ranperda tersebut Kepala DKP Sumbar, Yosmeri menyebutkan Sumbar memiliki memiliki kawasan laut seluas 186.500 kilometer persegi dengan garis pantai mencapai 1.973,25 kilometer.  “Total pulau-pulau kecil di Sumatera Barat yang berada di tujuh daerah tersebut adalah sebanyak 185 pulau, termasuk tiga diantaranya merupakan pulau terluar yaitu Pulau Niau, Pulau Sibaru Baru dan Pulau Pagai Utara,” tegasnya.

Menurutnya, tujuh daerah di Sumatera Barat memiliki wilayah perairan dan pulau-pulau yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Pasaman Barat. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4.860,22 kilometer persegi, Kepulauan Mentawai 6.011,35 kilometer persegi, Kota Padang 389,05 kilometer persegi, Padang Pariaman 420,46 kilometer persegi, Kota Pariaman 55,85 kilometer persegi, Agam 205,73 kilometer persegi dan Kabupaten Pasaman Barat 1.807,77.

Dalam rapat itu, hadir sejumlah anggota dewan. Selain Yuliarman juga tampak Nofrizon, Zigo Rolanda, Liswandi, Sudarmi Saogo, Zalman Zaunit dan Komi Chaniago. Kemudian juga hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri, Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto, serta sejumlah perwakilan dari Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Agam. (Asra)

Read more
Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018

Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018





EkspresNews.com – Sebelum berakhirnya penggunaan anggaran tahun  ini, Kota Payakumbuh ternyata sudah mulai duduk bersama untuk pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  tahun 2018. DPRD Kota Payakumbuh bersama mitra kerja mulai rapat perdana untuk pembahasan APBD 2018. Sejak pagi, rapat untuk pembahasan APBD 2018 sudah dimulai,” terang YB Dt Parmato Alam Ketua DPRD Kota Payakumbuh pada Senin (21/8) sore. Dalam rapat berdana tersebut, dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rapat yang dihadiri lengkap ke 25 angggota DPRD Kota Payakumbuh itu, berlangsung hingga sore hari. “Sekitar pukul 17.30 Wib, rapat baru selesai,” ucap Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yb Parmato Alam menerangkan, dalam rapat KUA-PPAS tersebut, lebih membahas soal kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh 2018 mendatang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh.

“Ini pembahasan baru tingkat komisi dan akan berlangsung selama 3 hari kedepan,”katanya. Setelah pembahasan tingkat komisi selesai, dilanjutkan paripurna KUA-PPAS hingga rapat bersama dengan Badan Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga disahkannya APBD 2018 mendatang. Setidaknya, ujar Parmato Alam, untuk pembahasan ABPD Kota Payakumbuh, tuntas dalam beberapa pekan kedepan. (Nahar Sago)

Read more
Bapati dan Wabup Hadiri Pisah Sambut Ketua PN Dharmasraya

Bapati dan Wabup Hadiri Pisah Sambut Ketua PN Dharmasraya

EkspresNews.com – Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan menghadiri malam pisah sambut ketua pengadilan negeri Muaro Sijunjung yang digelar di Balai ruang Lansek Manih kantor Bupati Sijunjung pada Senin (14/8) malam. Pisah sambut ketua pengadilan negeri Muaro Sijunjung dari Kamijon kepada Rendra Yozar Dharma Putra tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Irsyad, Kabag Hukum Yaswirno, Kabag Humas Atrizal, Kabag Protokol Naldi.

Dalam sambutannya, Bupati Dharmasraya dan wakil Bupati Dharmasraya memberikan ucapan selamat kepada Rendra Yozar Dharma Putra beserta keluarga yang telah mendapat amanah dan kepercayaan dari pemerintah untuk menjabat ketua pengadilan Muaro Sijunjung, dan juga mengucapkan terimakasih, kepada Kamijon yang telah menjabat dan memimpin pengadilan negeri Muaro Sijunjung.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, ia berharap kepada ketua pengadilan negeri Muaro Sijunjung yang baru agar dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta karena pengadilan negeri merupakan lembaga yang berwenang di bidang hukum.

Menurutnya, koordinasi baik antara pemerintah daerah Sijunjung dengan pengadilan Muaro Sijunjung yang selama terjalin dapat terjaga. “Saya yakin dan percaya koordinasi yang telah terbangun selama ini antara Pemerintah Daerah dengan jajaran Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung akan tetap berjalan dengan baik, bahkan dapat lebih ditingkatkan lagi,” harap Bupati. (van/Age)




Read more
Memorandum Sertijab Danlantamal II Padang

Memorandum Sertijab Danlantamal II Padang

EkspresNews.com – Menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Danlantamal) II Padang dari Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., kepada Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc sebagai calon pengganti Danlantamal dilaksanakan pembacaan dan penyerahan naskah memorandum Sertijab Danlantamal II di ruang rapat Markas Komando Lantamal II Padang, Selasa (8/8/2017).

Baca Juga : Latihan SAR dan Kontijensi Bencana Alam oleh Lantamal II Padang.

Diawal memorandum Danlantamal II Padang Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., memperkenalkan seluruh pejabat Lantamal II mulai dari Wadan Lantamal II, Para Asisten Danlantamal II hingga Kadis/Kasatker Lantamal II serta memaparkan tugas dan tanggung jawab Lantamal II yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan dan permasalahan kepada calon pengganti Memorandum Danl1Danlantamal II Padang.

Baca Juga : Lantamal II Padang Peringati HUT ke 11.

Selanjutnya Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc sebagai calon pengganti dalam sambutannya mengatakan akan melanjutkan program dan rencana yang telah dibuat pendahulunya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Baca Juga : Kibarkan Bendera Palestina, Sriwijaya Didenda PSSI.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan naskah memorandum sertijab Danlantamal II dari Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., kepada Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc disaksikan seluruh pejabat Lantamal II dan diakhiri dengan acara ramah tamah. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Dispen/Abdi)

Read more
Latihan SAR dan Kontijensi Bencana Alam

Latihan SAR dan Kontijensi Bencana Alam

EkspresNews.com – Komandan pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Danlantamal) II Padang Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., membuka acara latihan SAR (Search And Rescue) dan Kontijensi Bencana Alam Lantamal II bertempat di gedung serbaguna Nanggala, Senin (7/8/2017).

Dalam sambutan Danlantamal II mengatakan, pelatihan SAR dan kontijensi bencana ala mini bertujuan untuk meningkatkan dan menguji tingkat kesiapsiagaan operasional Lantamal II dalam merespon kontijensi yang mungkin terjadi seperti pencarian dan penyelamatan di laut dalam pelaksanaan latihan dapat saling bekerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut.

Dan Buka Latihan1Lebih lanjut, kedepan dari hasil penyelenggaraan latihan SAR dan kontijensi bencana alam Lantamal II mampu meningkatkan keterampilan dan maneuver prajurit baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok yang handal dan professional sesuai tujuan dibentuknya tim SAR dan Kontijensi bencana alam Lantamal II yaitu untuk membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan di wilayah kerja Lantamal II secara cepat serta selama kegiatan latihan dilaksanakan harus mengutamakan Zero Accident.

Dalam latihan tersebut diikuti oleh 100 personel Lantamal II Padang yang nantinya akan diberikan materi baik pelajaran teori maupun praktek dilapangan selama dua minggu yang akan dilatih dari intern Lantamal II Padang sendiri serta instansi terkait.

Hadir pada pembukaan latihan SAR dan Kontijensi Bencana alam Lantamal II antara lain Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono, para Asisten Danlantamal II, para Kadis/Kasatker, Perwira, Bintara dan Tamtama Lantamal II Padang. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Rel)

Read more