Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

EkspresNews.com – Sebuah proyek mercusuarnya kota Payakumbuh yakni penormalisasian sungai Batang Agam yang membelah kota Payakumbuh itu, kini tahap kedua telah dimulai pengerjaannya. Proyek ini didanai dengan APBN ratusan milyar itu, dikerjakan secara bertahap, karena konsep dari walikota Payakumbuh Riza Falepi, proyek ini terus dikerjakan setiap tahunnya, karena tidak mungkin kita menunggu masyarakat yang belum mau dibebaskan tanah mereka. Intinya, mana lokasi yang sudah selesai dibebaskan, langsung dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender.

NormalisasiSebagai tanda proyek normalisasi Batang Agam dilanjutkan, Selasa (15/08-2017), di ruas proyek Sungai Pinago, telah dilaksanakan launcing yang ditandai dengan menghidupkan loader oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi, didampingi Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky Pratama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama , serta Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah (KPD) Pemko Payakumbuh, Tokoh Masyarakat, para Pemilik lahan sepanjang Batang Agam yang tanahnya dibebaskan serta undangan lain.

Walikota berharap proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kawasan Batang Agam khususnya dan masyarakat Payakumbuh umumnya. “Dalam perencanaannya, area ini juga akan dilengkapi dengan sarana Olah Raga, Stadion sepakbola yang representatif, jogging track, landscape pertamanan sebagai lokasi pariwisata, taman bermain, rumah godang dan sarana lainnya. Kami mengucapkan terima kasih dan berharap proyek ini dapat didukung dengan sebaik-baiknya,” ungkap Riza Falepi.

Mewakili tokoh masyarakat, Asma Kahar Dt. Asa Dirajo, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Payakumbuh, dengan adanya proyek normalisasi Batang Agam.”Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemko Payakumbuh dengan adanya proyek ini. Kami berharap dengan terbukanya akses ke Batang Agam, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” harap Asa Dirajo. Ditempat yang sama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama dan Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky, sama-sama berpesan agar proyek ini dapat dipelihara dengan sebaik mungkin, dengan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya.

“Dulu, sungai dianggap halaman belakang, kini, persepsi tersebut kita rubah. Sungai-sungai di kota Payakumbuh akan kita jadikan halaman depan dan sekaligus menjadi ‘Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru’ di Kota Payakumbuh. Untuk itu, Pemko Payakumbuh pada tahun 2017 melalui perangkat daerah Dinas PU&PR, memanfaatkan APBN (Balai  Wilayah Sungai Sumatera V) sebesar Rp. 195 Milyar dan APBD Payakumbuh Rp. 13,5 Milyar sedang dan akan membangun kawasan Sungai Batang Agam sampai 2019,” ungkap Muslim, Kepala Dinas PU&PR.




Untuk Pembangunan dan Penataan Kawasan Batang Agam, Pemerintah Kota Payakumbuh, sejak 2015 – 2017, telah direalisasikan Ganti Wajar  Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan yang terkena proyek ini. “Dari lima kelurahan yang dilalui proyek ini, telah dibayarkan 85 persil dan masih tersisa  3 persil lagi yang belum,” katanya.

Ditambahkan, untuk 2015 telah dibayar 9 persil yang terletak di Kelurahan Sungai Pinago dan 1 persil di Kelurahan Tanjung Pauh dengan dana lebih kurang 1,8 M. Sebanyak 45 persil telah dibebaskan di tahun 2016. Pembebasan tahun 2017 sebanyak 30 persil. “Secara keseluruhan, status pembebasan lahan batang agam, segmen I dan II, sebanyak 85 persil. Masih ada 3 persil lagi yang belum dibayarkan dengan luas 1970 M2,” urai muslim.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, Proyek pembangunan Kawasan Batang Agam ini, Panjang menurut Peta Bidang 4020,3 Meter. Dengan lebar rata-rata antara 16 – 20 Meter. Sampai Agustus 2017 telah dikeluarkan Biaya ganti Wajar sebanyak Rp. 13.476.622.500. dengan luas total 79278 M2. (Nahar Sago)

Read more
Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

EkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian (Distan) gelar Sosialisasi Teknis Budidaya Padi Inpago dan Jagung Hibrida di Lahan Sawah Kering, Sabtu (12/8). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Auditorium itu dibuka langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan dihadiri oleh para camat, wali nagari, Kepala BP3K dan anggota kelompok tani se Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, salah satu agenda pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini adalah membangun ekonomi yang tangguh dan kesejahteraan masyarakat melalui pembagunan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.




Maka dari itu, sambungnya, untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian, pertanian Dharmasraya telah didukung dengan sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian atau alsintan). “Pada tahun 2017 sekarang ini daerah kita mendapatkan alokasi alsintan sebanyak 357 unit, ini naik 300 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita harap ini betul-betul dapat memacu peningkatan produktivitas dan indeks pertanian di daerah kita,” harap bupati.

Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, menjelaskan, di kalangan masyarakat padi inpago lebih dikenal dengan sebutan padi ladang. Menurutnya, seiring perkembangan, padi jenis ini mampu panen dalam waktu yang lebih singkat. “Dulu, padi ini masa tanamnya mencapai enam bulan. Tapi sekarang hanya membutuhkan waktu 115 hari, sudah siap panen,” pungkasnya. (hms/Age)




Read more
Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma : Semarakkan Lagi Koperasi

Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma : Semarakkan Lagi Koperasi

Sebanyak 3.231 koperasi di Sumatera Barat (Sumbar) yang bergerak di Bidang Simpan Pinjam (SP) hanya 464 koperasi yang mengantongi izin untuk beroperasi di bidang tersebut. Bergerak di bidang SP atau tidaknya koperasi tersebut dapat terlihat dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga koperasi itu.

Kadis Zirma YusriEkspresNews.com – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumbar Zirma Yusri mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk koperasi yang aktif ataupun yang kurang aktif. Totalnya, kata Zirma ada sebanyak 4.047 unit koperasi yang tersebar di 19 kota dan kabupaten di Sumbar. Di antara yang sebanyak itu, 1.156 berada dalam kategori kurang aktif dan tidak aktif.

“Yang aktif sebanyak 2.891 unit koperasi. Sekitar 71,9 Persen koperasi Sumbar sudah aktif. Ini sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 69,36 persen,” katanya di Padang saat ditemui Indonesia Raya pada Selasa (8/8) lalu.

Ia katakan, izin tersebut sangat penting diurus bagi koperasi yang bersangkutan karena sudah kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, izin tersebut diurus di dinas terkait pada daerah masing-masing koperasi tersebut ada.

Dengan kondisi yang seperti itu, Zirma berharap, kepala daerah di setiap kabupaten dan kota semakin menggelorakan pentingnya koperasi. Dengan begitu, dinas terkait akan semakin terpacu. Di samping itu, masyarakat pelaku koperasi pun semakin semangat. Ini tidak bisa dipungkiri, bahwa untuk mengeluarkan izin-izin tersebut adalah kewenangan dinas terkait di kabupaten dan kota. Provinsi memantau dan menyosialisasikan. “Bila tidak bisa berdesa, per nagari juga tidak apa-apa. Kelola dengan baik koperasi satu dalam satu nagari tersebut, pasti hasilnya akan baik,” katanya.

Melihat kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi saat ini, menurut Zirma, yang harus bergerak dulu adalah tokoh, baik tokoh masyarakat, nagari ataupun pemerintah. Bila sudah dimulai dari tokoh, orang yang dipandang dan bisa diikuti oleh masyarakat, maka masyarakat akan mengikutinya. Misalnya, perantau, lanjutnya. Perantau hendaknya, juga bisa membantu dalam menghidupkan koperasi di daerah.

Kata Zirma, momok yang menakutkan di masyarakat untuk berkoperasi adalah takut bila nanti ditipu. Sementara itu, kata Zirma, saat ini dinas Koperasi Sumbar sedang mendata koperasi unggulan di setiap daerah di Sumbar. Saat ini, sudah ada 19 koperasi unggulan yang tersebar di 19 kota dan kabupaten.

Ia mengakui, 19 koperasi unggulan tersebut sudah memperlihatkan adanya tanda-tanda pengelolaan yang bagus. Bahkan, katanya, volume usahanya sudah di atas 2 Miliar, bahkan sudah ada yang 29 Miliar. Ini bisa menjadi contoh bagi koperasi yang lain. “Ini adalah tanda-tanda koperasi itu dikelola dengan baik. Bila pengurus dan anggotanya mengelola dengan baik hasilnya pasti akan baik juga dan dapat manjadi contoh bagi yang lain,” jelasnya.

Selain itu, akhir-akhir ini, ia sangat menyayangkan dengan adanya pembubaran koperasi. Ia mengakui, sudah membubarkan sebanyak 605 koperasi yang tidak aktif. Koperasi-koperasi yang sudah dibubarkan tersebut memang sudah tidak ada jejak dan bekasnya. “Hanya namanya saja yang terdaftar. Setelah kita ke lapangan, mereka tidak ditemui. Sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa melanjutkan jalan koperasi tersebut, bila pengurusnya saja tidak ada,” katanya.

Selain itu, kata Zirma saat ini setiap koperasi juga harus mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK). Ini merupakan peraturan menteri yang dikeluarkan sejak 2015 lalu. Mengenai jumlah koperasi Sumbar yang sudah ber-NIK, Staff bagian Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Edwar mengatakan, jumlah koperasi yang sudah bersertifikat berdasarkan data Agustus tahun 2017 adalah sebanyak 310 unit dan yang belum bersertifikat sebanyak 2611 dari data koperasi yang aktif. (Asra/Abdi)




Read more
Kementerian PUPR Takar Nilai Potensi Investasi Rp 54 T Jembatan Suramadu

Kementerian PUPR Takar Nilai Potensi Investasi Rp 54 T Jembatan Suramadu

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah rencana Pengembangan Kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur yang masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 Malang-Surabaya-Bangkalan, yakni melalui percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan tersebut. Diperkirakan, potensi investasi Suramadu mencapai Rp 53 triliun. Adapun dua lokasi yang  potensial ditawarkan kepada investor, yaitu Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) yang masing-masing seluas 600 hektar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah dengan ketersediaan pendanaan. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi swasta untuk masuk ke berbagai proyek yang dilelang. Pemerintah juga membuka peluang bagi pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengingat kemampuan Pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan infrastruktur.

suramadu2Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, untuk WPS 13 khususnya wilayah Madura, direncanakan berbagai pengembangan infrastruktur dasar, antara lain peningkatan jalan lintas utara Madura, peningkatan Jembatan Medaeng dan rehabilitasi jalan serta pembangunan jalan baru yang menghubungkan kawasan utara  dan selatan, serta akses kawasan strategis  seperti Pelabuhan laut,” jelas Rido di Jakarta.

Rido menambahkan saat ini proyek peningkatan konektivitas yang tengah dalam pembangunan adalah Jalan Tol Gempol – Pasuruan sepanjang 34,15 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 2,76 triliun dan Gempol-Pandaan tahap II sepanjang 1,56 kilometer yang saat ini dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan dan persiapan konstruksi. Sebelumnya, pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I dengan panjang 12,05 kilometer, dari rencana keseluruhan sepanjang 13,61 kilometer telah diresmikan dan mulai beroperasi sejak 2015 lalu.

Selanjutnya pada sektor sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan, Kementerian PUPR juga berencana membangun Embung Cangkerman, Embung Samiran di Pamekasan, Embung Batolebar di Sampang, dan Embung Air Baku Poja Parsanga di Sumenep serta pengamanan Pantai Slopeng di Sumenep.

Menurut Pejabat Pelaksana Kepala BPWS Herman Hidayat, terdapat beberapa proyek yang ditawarkan antara lain jalan tol dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan kea rah Jembatan Suramadu sepanjang 15,3 kilometer dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp 2,6 triliun, pengembangan rest area seluas total 40 hektar dengan total nilai investasi Rp 150 miliar dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di KKM seluas 250 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp17,2 triliun. Sementara akan dibangun perumahan  didua area dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp2,9 triliun dan Rp1,1 triliun. Untuk pengembangan wisata juga rencananya akan dibangun kawasan wisata seluas 18 hektar dengan kebutuhan investasi Rp 662 miliar.

Selain itu, menurut Herman juga terdapat rencana pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu (Central Business District) di KKM seluas 138 hektar dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dan CBD di Labang dengan luas 54 hektar senilai Rp2,2 triliun, serta Kawasan Industri di KKJSM seluas 284 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp17,5 triliun dan Kawasan Industri di Klampis seluas 356,7 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp6,6 triliun. (Jay)

Read more
Buka-Bukaan Soal Kondisi Utang Indonesia

Buka-Bukaan Soal Kondisi Utang Indonesia

EkspresNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui banyak orang khawatir akan kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi utang Indonesia dan kenapa pemerintah harus berutang. Sri Mulyani mengatakan, pada 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian pada 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut.

“Namun, fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi pasca-krisis menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun Twitter resmi Kementerian Keuangan dikutip Minggu (30/7/2019).

Sri MulyaniKondisi infrastruktur di Indonesia kini jauh tertinggal. Dikhawatirkan, jika tidak segera mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia akan mengalami masalah yang lebih besar. Infrastruktur yang tertinggal berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, rentan inflasi, daya saing rendah dan ketimpangan ekonomi dan sosial. “Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia butuh anggaran besar, salah satunya melalui pinjaman,” tuturnya.

Dijelaskan Sri Mulyani, pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional, dan bijaksana. Dijelaskan Sri Mulyani, ada tiga hal yang harus diketahui mengenai utang. Pertama, rasio utang Indonesia saat ini 27,7 persen dari PDB dan defisit anggaran berada di kisaran 2,5 persen. “Hal itu masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang,” tuturnya yang dilansir Liputan6.

Kedua, penggunaan dana utang yang produktif. Dana utang yang dulu diperuntukkan untuk subsidi energi, kini dialihfungsikan untuk mendanai pembangunan nasional. Dalam satu dekade terakhir dengan defisit fiskal 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,6 persen, salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2018.

Kemudian yang ketiga adalah risiko gagal bayar yang rendah. Sebagian besar utang Indonesia saat ini dalam bentuk rupiah dan dimiliki oleh investor domestik. “Sehingga aman dari pengaruh ekonomi global,” ia menambahkan. Sri Mulyani mengatakan, tiga lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi. “Hal tersebut berarti Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah,” tuturnya. (Les)

Read more