Tol Padang Pariaman – Pekanbaru Jangan Sampai Gusur Warga

Tol Padang Pariaman – Pekanbaru Jangan Sampai Gusur Warga

EkspresNews.com –Pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru tahap II pada kilometer 4,2 hingga 30 diharapkan berlanjut tanpa adanya penggusuran terhadap pemukiman warga sepanjang trase yang telah ditetapkan.

Gerbang Tol Padang Pariaman – Pekanbaru.

“Trase yang ditetapkan saat ini mungkin sudah tepat secara teknis, tetapi ada 246 kepala keluarga yang bermukim di situ dan akan terimbas. Ini juga harus jadi pertimbangan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, Jumat akhir pekan lalu.

Ia mengatakan itu terkait kelanjutan pembangunan jalan tol di Sumbar yang merupakan sirip dari tol trans Sumatera. Nasrul menyebut pembangunan tol di provinsi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu dalam prosesnya juga harus mempertimbangkan rakyat. “Kita usulkan agar trase tol itu digeser sedikit jangan kena pemukiman,” ujarnya.

Pada dasarnya masyarakat di Padang Pariaman mendukung penuh pembangunan tol itu, tetapi trasenya jangan melewati pemukiman warga dan lahan produktif yang sebagian besar adalah persawahan dan menjadi tulang punggung pendapatan mereka.

Ia berharap usulan untuk menggeser trase itu bisa diterima sehingga proses ganti kerugian bisa dilaksanakan secepatnya dan pekerjaan pembangunan tol bisa dilanjutkan. (Red)

Read more
Siaran Pers : Stabilitas Jasa Keuangan Triwulan I Tetap Terjaga

Siaran Pers : Stabilitas Jasa Keuangan Triwulan I Tetap Terjaga

EkspresNews.com – Jakarta, 24April 2019. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan Rabu ini menilai stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan selama triwulan I dalam kondisi terjaga, sejalan dengan penguatan kinerja intermediasi dan perbaikan profil risiko lembaga jasa keuangan.

International Monetary Funds memangkas proyeksi pertumbuhan perekonomian global, terutama didorong oleh penurunan pertumbuhan di advanced economies(AE) atau negara ekonomi maju. Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan moneter global akan lebih akomodatif, seperti yang disampaikan oleh The Fed maupun European Central Bank (ECB) mereafirmasi tidak akan menaikkan suku bunga kebijakannya pada 2019 ini.

Pelonggaran kebijakan moneter di AE turut mendorong meningkatnya likuiditas ke emerging markets (EM), terlebih secara relatif pertumbuhan EM lebih kuat. IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2019 dari 5,12% menjadi 5,24%.

Sejalan dengan sentimen tersebut, pasar keuangan di Q1 2019 terpantau menguat. IHSG meningkat sebesar4,43% qtqdengan investor nonresiden membukukan net buy sebesar Rp12,1 triliun. Secara sektoral, kontributor terbesar kenaikan IHSG berasal dari sektor keuangan, infrastruktur, dan perdagangan.Penguatan juga terjadi di pasar obligasi. Yield di pasar SBN turun di semua tenor secara rata-rata sebesar 38bps, dengan investor nonresiden membukukan net buysebesar Rp73,9triliun.

Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan meneruskan tren pertumbuhan di Q1 2019. Kredit perbankan tumbuh sebesar 11,55% yoy, sementara piutang pembiayaan tumbuh 5,17% yoy, menguat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan konstruksi meningkat signifikan masing-masing tumbuh 31,5% yoy dan 27,1% yoy. Kredit kepada industri pengolahan, salah satu sektor dengan porsi kredit terbesar tumbuh sebesar 9,5% yoy.

Penghimpunan dana juga menunjukan kinerja yang positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan meningkat dibanding kuartal sebelumnya, per Q1 2019 tumbuh sebesar 7,18% yoy. Sementara itu, asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi berhasil menghimpun premi masing-masing sebesar Rp44,3 triliun dan Rp25 triliun padaQ1 2019. Di pasar modal, korporasi berhasil menghimpun dana Rp28 triliun, dengan jumlah emiten baru sebanyak 6 perusahaan. Sementara itu, total dana kelolaan investasi tercatat sebesar Rp762triliun, meningkat 5,8% dibandingkan posisi yang sama tahun 2018.

Profil risiko lembaga jasa keuangan juga terjaga pada level yang manageable. Risiko kredit berada pada level yang rendah, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankansebesar 2,51% (NPL net: 1,12%). Sementara itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan stabil pada level 2,71% (NPF net: 0,62%). Risiko pasar perbankan juga berada pada level yang rendah, dengan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan sebesar 2,16%, di bawah ambang batas ketentuan.
Pertumbuhan intermediasi didukung likuiditas perbankan yang terjaga pada level yang memadai, tercermin dari liquidity coverage ratio dan rasio alat likuid/non-core deposit masing-masing sebesar 201,03% dan 113,18%. Jumlah total aset likuid perbankan yang mencapai sebesar Rp1.250 triliunpada akhir Maret 2019, dinilai berada pada level yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

Pertumbuhan industri jasa keuangan juga masih didukung oleh permodalan yang kuat.Capital Adequacy Ratio perbankanmeningkat menjadi sebesar 23,97% pada Maret 2019. Sementara itu, Risk-Based Capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 315% dan 457%, jauh diatas ambang batas ketentuan.

Ke depan, OJK akan terus memantau perkembangan di pasar keuangan global dan domestik, serta dampaknya terhadap pertumbuhan intermediasi sektor jasa keuangan nasional. OJK juga akan senantiasa memantau potensi risiko yang mungkin timbul untuk tetap menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK senantiasa memperkuat koordinasi dengan para stakeholderterkait untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dalam mendukungpeningkatan kinerja intermediasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. (Rel/Abdi)

Read more
Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas

Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas

EkspresNews.com – Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Pemerintah berencana akan menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Pemerintah menjamin pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.

Wamen ESDM Arcandra Tahar

“Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (18/4), sebagaimana siaran pers Kementerian ESDM kemarin.

Menurut Wamen ESDM itu, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei mendatang, sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru.

“Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra.

Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.

“Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra.

Wakil Menteri ESDM itu menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena menurut Arcandra data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini.

“Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi, negara tetap mengontrol data itu. Ini kita menjual data atau mencari minyak? Kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja,” tandas Archandra.

Ia menyebutkan, kebijakan open data sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte.

“Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar. Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri,” pungkas Arcandra.

Kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru. (BKP Kementerian ESDM)

Editor : Abdi

Read more
Jalan Nasional di Sijunjung Butuh Rp. 96 Miliar

Jalan Nasional di Sijunjung Butuh Rp. 96 Miliar

EkspresNews.com – Sejak Januari 2018 sampai sekarang badan jalan pada KM 150 Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung telah terjadi 10 kali lebih penurunan badan jalan.

Penurunan vertikal badan jalan tersebut terjadi sepanjang 40 meter secara tiba-tiba. Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) II telah melakukan pemantauan sejak awal tahun 2018. Sebelumnya, pada tanggal 1 November 2018 dilakukan pemantauan bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tim teknis Satker PJN II telah menangani sehingga ruas tersebut dinyatakan mantap.

Namun, pada tanggal 3 hingga 4 November 2018 terjadi penurunan vertikal badan jalan sedalam 40 cm dengan panjang 50 meter. Apalagi jalan tersebut akan dilalui oleh pebalap Tour de Singkarak (TdS) dan sudah ditangani sehingga berstatus fungsional kembali. Ivent TdS berlangsung sukses dan lancar saat melewati ruas jalan tersebut.

Sayangnya, pada tanggal 7 Desember 2018 kembali terjadi penurunan 2 kali pada siang dan malam sekitar pukul 22.00 WIB. Penurunan badan jalan sampai 1 meter hingga lalu lintas pada saat itu mengalami kemacetan. Akan tetapi, sikap tanggap dari Satker PJN II berhasil mengatasi secara fungsional dan lalulintas kembali lancar.

“Melihat lokasi dan data historis dari peristiwa tersebut, dikhawatirkan penurunan badan jalan akan kembali terjadi secara berulang-ulang. Rekanan sudah kewalahan karena volume penanganan sudah berlebih,” kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN II Agung Setiawan kepada Indonesia Raya, Jumat (7/12/2018) di Sijunjung.

Sebagai informasi bahwa di ruas Muara Kalaban – Batas Jambi setelah dihitung bersama tim PPK, Satker PJN, Satker P2JN dan seksi program balai, dibutuhkan dukungan dana sekitar 96 Miliar. Namun, melihat alokasi pada tahun 2018 sebesar 16 Miliar dan alokasi 2019 yang akan dilelang hanya sebesar 21 Miliar, dinilai belum mampu secara maksimal menangani ruas jalan tersebut.

“Pada dasarnya akses transportasi ini akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Akses jalan yang lancar akan mempercepat distribusi barang dan hasil pertanian. Sehingga kita sangat membutuhkan dukungan dana 96 Miliar apalagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sering menanyakan perihal ini,” kata Agung.

Lebih jauh disampaikan Agung, dirinya berharap Kementerian PUPR dapat merealisasikan anggaran tersebut. “Agar harapan dari masyarakat Dharmasraya, Sijunjung, dan Sumatera Barat ini dapat terwujudkan. Apalagi dukungan dan bantuan dari seluruh pihak terkait serta support dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar – Bengkulu,” ujar Agung Setiawan. (Abdi)

Read more
Bupati Sutan Riska Sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabu

Bupati Sutan Riska Sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabu

EkspresNews.com – Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan solusi untuk meningkatkan produksi pertanian, dengan menerapkan sistim mina padi . Mina Padi yang merupakan bentuk integrasi antara pertanian dan perikanan yang dikembangkan dalam satu lahan tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi petani.

“Dengan menerapkan pola ini, selain bisa panen padi, petani juga bisa menghasilkan ikan dari budidaya yang dilakukan pada satu hamparan sawah yang sama, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” ujar bupati dalam kegiatan sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabau, Senin (10/09).

Saat ini, sebut bupati, dengan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah melakukan uji coba program Mina Padi untuk 10 hektar lahan sawah yang ada di Kanagarian Sikabau. Melalui program ini, pemerintah ingin mendorong masyarakat agar lebih kreatif dalam pemanfaatan lahan, terutama para petani.

“Petani jangan khawatir, pemerintah daerah akan mendampingi pelaksanaan program ini. Kita punya penyuluh, baik dari pertanian maupun dari perikanan, yang akan mengontrol. Yang penting petani semangat, punya kemauan yang tinggi serta optimis pola Mina Padi ini bisa berhasil. Jika berhasil, nanti akan kita kembangkan lebih luas lagi,” tambahnya bupati.

Untuk program ini, imbuh bupati lagi, petani akan dibantu benih ikan 200 ribu ekor untuk setiap hektarnya. Kemudian juga ada bantuan pakan 1 ton perhektar. (kukuh/hms)

Read more