Bupati Sutan Riska Sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabu

Bupati Sutan Riska Sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabu

EkspresNews.com – Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan solusi untuk meningkatkan produksi pertanian, dengan menerapkan sistim mina padi . Mina Padi yang merupakan bentuk integrasi antara pertanian dan perikanan yang dikembangkan dalam satu lahan tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi petani.

“Dengan menerapkan pola ini, selain bisa panen padi, petani juga bisa menghasilkan ikan dari budidaya yang dilakukan pada satu hamparan sawah yang sama, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” ujar bupati dalam kegiatan sosialisasi Mina Padi di Bukit Mindawa Nagari Sikabau, Senin (10/09).

Saat ini, sebut bupati, dengan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah melakukan uji coba program Mina Padi untuk 10 hektar lahan sawah yang ada di Kanagarian Sikabau. Melalui program ini, pemerintah ingin mendorong masyarakat agar lebih kreatif dalam pemanfaatan lahan, terutama para petani.

“Petani jangan khawatir, pemerintah daerah akan mendampingi pelaksanaan program ini. Kita punya penyuluh, baik dari pertanian maupun dari perikanan, yang akan mengontrol. Yang penting petani semangat, punya kemauan yang tinggi serta optimis pola Mina Padi ini bisa berhasil. Jika berhasil, nanti akan kita kembangkan lebih luas lagi,” tambahnya bupati.

Untuk program ini, imbuh bupati lagi, petani akan dibantu benih ikan 200 ribu ekor untuk setiap hektarnya. Kemudian juga ada bantuan pakan 1 ton perhektar. (kukuh/hms)

Read more
Jokowi Minta Kajian Mandatori Campuran B-30 untuk BBM

Jokowi Minta Kajian Mandatori Campuran B-30 untuk BBM

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji kemungkinan percepatan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 30 persen (B-30) di dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Kajian diyakini akan meningkatkan utilisasi produksi dan konsumsi biodiesel.

3fe327b2-d5fc-4eff-919b-800388fc0513_169“Presiden Joko Widodo sampaikan terkait biodiesel, dimana penggunaan B-20 sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke B-30 karena itu akan meningkatkan konsumsi dari biodesel sebesar 500 ribu ton per tahun. Ini yang diminta Bapak Presiden (Jokowi) dibuatkan kajiannya,” terang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Senin (9/7) yang dilansir CNNIndonesia.com.

Seharusnya, mandatori B-30 ini sudah bisa berjalan pada 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015. Menurut beleid itu, mandatori B15 harus dimulai pada April 2015, B-20 pada 2016, dan B-30 pada Januari 2020.

Namun, mandatori biodiesel ke tingkatan lebih tinggi saat ini diperlukan demi menekan impor migas, yang ternyata membebani defisit neraca perdagangan Indonesia.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan impor migas sepanjang Januari hingga Mei tercatat US$11,88 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya US$10,02 miliar. Ini lantaran harga minyak yang naik serta depresiasi rupiah yang makin dalam. Walhasil, neraca perdagangan harus mencatat defisit US$2,83 miliar.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor migas perlu diperlambat supaya defisit neraca perdagangan tak semakin parah. Salah satu antisipasinya adalah dengan menggiatkan penggunaan biodiesel.

“Migas ini yang bikin negatif neraca perdagangan. Lalu bagaimana caranya diperlambat? Ya bisa mcam-macam, mungkin dari (campuran) biodiesel dinaikkan,” jelasnya.

Data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menunjukkan produksi biodiesel sepanjang lima bulan pertama tahun ini ada di angka 3,46 juta kilo liter (kl). Dari angka itu, sebanyak 2,57 juta kl dipasarkan di dalam negeri dan 187.349 kl sisanya dialokasikan untuk ekspor. (Tik)

Read more
Antara Presiden dan Harga Minyak Dunia, Menyoal Kenaikan Harga BBM ?

Antara Presiden dan Harga Minyak Dunia, Menyoal Kenaikan Harga BBM ?

EkspresNews.com – Senin pagi, 4 Mei 1998, Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Perhubungan Giri Suseno duduk di ruang tunggu Bina Graha. Keduanya siap menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan berbagai skenario kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan umum.

Jokowi Oke LagiTiga hari sebelumnya, di hadapan DPR dia berkeras untuk tidak menaikkan harga BBM mengingat kondisi krisis yang akan sangat memberatkan masyarakat. Tapi Presiden Soeharto rupanya punya pertimbangan lain. Kepada kedua menteri itu dia meminta agar kenaikan harga BBM dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 diumumkan siang hari itu juga. Meski terkejut dan bertolak belakang dengan pendapatnya mengingat dampak yang akan dihadapi masyarakat, dia tak bisa berkelit.

“Jujur, saya dan beberapa teman Menteri di sektor ekonomi tidak tahu alasannya. Tapi yang pasti penaikan harga BBM saat itu bukan menggunakan formula yang umum dipakai oleh Kementerian saya,” ucap Kuntoro mengenang situasi kala itu kepada CNNIndonesia, 21/05/2015.

Keputusan itu disambut masyarakat dan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di tanah air dengan marah. Mereka berunjuk rasa, bentrokan dengan aparat tak terhindarkan. Guna meredam situasi, Soeharto meminta kembali Kuntoro untuk menurunkan harga BBM selang beberapa hari kemudian. Tapi situasi sudah di luar kendali. Penurunan harga tak menurunkan tensi tekanan mahasiswa. Puncaknya, 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden.

Kementerian ESDM mencatat sepanjang Soeharto berkuasa selama 32 tahun, dia telah menaikkan harga BBM 19 kali, dari Rp 2 per liter hingga Rp 1.200 per liter.

Memasuki era reformasi 1998, kondisi perekonomian yang masih labil dan politik yang masih liar membuat tiap-tiap presiden cenderung menjauhi kebijakan tak populer ini. Presiden BJ Habibie termasuk beruntung tak perlu mengambil kebijakan kenaikan BBM karena usia kekuasaan yang singkat, 18 bulan.

Presiden Abdurahman Wahid yang menggantikan Habibie pasca Pemilu 1999 tak bisa berkelit. Dia sempat menunda rencana kenaikan harga pada Maret 2000 karena tekanan public. Tapi pada Oktober 2000, Gus Dur akhirnya menaikkan harga BBM sebesar 12 persen, dan 20 persen pada April 2001. Demonstrasi mahasiswa menyambut kebijakan tersebut.

Di era Megawati Soekarnoputri, harga BBM sempat naik empat kali. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski dipilih langsung oleh rakyat, nyatanya juga selalu gamang saat harus menaikkan harga BBM. Selama berkuasa, 2004-2014, dia tercatat tujuh kali menaikkan harga BBM. Pengumuman lazimnya dilakukan oleh menteri terkait.

Tapi terkait penurunan harga menjelang masa kepemimpinannya di periode pertama, Januari 2009, SBY sendiri yang melakukannya. Para pengamat pun mengkritik langkah tersebut sebagai pencitraan semata.

Lain lagi dengan Jokowi. Selang beberapa pekan usai dilantik sebagai Presiden, dia tampil mengumumkan kenaikan harga BBM. “Kalau dulu yang mengumumkan kenaikan BBM itu kalau tidak saya, ya menteri. Kalau sekarang langsung Pak Jokowi seperti yang Anda lihat semalam,” ujar Kalla saat membuka acara Risk and Governance Summit 2014, 18 November 2014.

Hal itu dimungkinkan karena elektabilitas dan popularitas Jokowi masih berada di puncak. Media pun masih mengelu-elukannya sebagai pemimpin yang merakyat. Selain itu, ada jaminan bahwa dana subsidi yang biasa untuk BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur.

Untuk BBM yang tak disubsidi, kenaikan harga diserahkan kepada Pertamina sesuai mekanisme pasar. Jokowi membuat Peraturan Nomor 191 Tahun 2014, yang bunyinya,’harga eceran BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan dilaporkan kepada Menteri. Dengan ketentuan tersebut, kenaikan harga BBM non subsidi tidak harus menunggu persetujuan dari DPR.

Tapi ketika 1 Juli kemarin, harga Pertamax naik karena harga minya dunia sejak beberapa waktu lalu sudah lebih dari 70 dolar AS perbarel, ada sebagian masyarakat yang mengkritiknya. “Kenapa diam-diam, kenapa pemerintah tak berani mengumumkannya,” begitu kurang lebih protes mereka. Padahal kenaikan harga Pertamax pada 1 Juli itu merupakan yang empat kalinya sejak 13 Januari, 20 Januari, dan 24 Februari 2018.

Selain itu, sebagai bukti bahwa harga Pertamax fluktuatif mengikuti harga pasar minyak dunia, detik.com mencatat setidaknya bbm yang ini pernah turun 11 kali. Sepuluh diantaranya tentu saja di era Jokowi yang mulai memimpin sejak 20 Oktober 2010. (Rel/ayo/jat)

Read more
Usai Pertamax, Pemerintah Naikkan Harga Pertalite

Usai Pertamax, Pemerintah Naikkan Harga Pertalite

EkspresNews.com – PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertalite sebesar Rp200 per liter. Kenaikan BBM beroktan 90 itu berlaku mulai sejak hari Sabtu (24/3). Sebelumnya, pada 20 Januari lalu, perseroan telah menaikkan harga Pertalite sebesar Rp100 per liter. Artinya, kenaikan pertalite telah mencapai Rp300 per liter.

Mengutip situs resmi perseroan, Sabtu (24/3), kenaikan harga pertalite terjadi merata di seluruh wilayah pemasaran di Indonesia.

Kendati demikian, harga pertalite di Daerah Istimewa Aceh naik dari Rp7.800 per liter menjadi Rp8.000 per liter. Di DKI Jakarta, harga pertalite ditetapkan sebesar Rp7.800 per liter dari sebelumnya Rp7.600 per liter. Di Papua, pertalite kini dibanderol Rp8.000 per liter dari Rp7.800 per liter.

Mengutip laman resmi persero Pertamina, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan kenaikan harga pertalite dipicu oleh tren menanjaknya harga minyak dunia yang saat ini telah berada di atas US$60 per barel. Sebagai pembanding, tahun lalu, rata-rata harga minyak dunia masih di bawah US$60 per barel.

Adiatma mengatakan perseroan telah melakukan evaluasi harga BBM secara berkala. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014, pertalite termasuk kategori Bahan Bakar Umum (BBU) yang bisa disesuaikan harganya oleh perseroan tanpa persetujuan pemerintah. Artinya telah terjadi koreksi/penyesuaian terhadap bahan bakar jenis Pertalite tersebut.

Namun, perseroan tidak khawatir kenaikan harga pertalite bakal membuat masyarakat beralih ke BBM jenis premium di mana untuk wilayah di luar Jawa-Madura-Bali pemerintah menetapkan harganya hanya Rp6.450 per liter.

Pasalnya, masyarakat sekarang sudah banyak yang beralih ke BBM yang memiliki oktan tinggi dengan menjaga performa mesin kendaraan. (Abdi)

Read more
Beras Bersertifikasi Sumbar Akan Beredar di Riau

Beras Bersertifikasi Sumbar Akan Beredar di Riau

Beras

EkspresNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyiapkan kerangka kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam di bidang pangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk tahap awal, komoditi beras yang setiap tahunnya surplus di Sumbar akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Heri Nofiardi mengatakan, untuk menindaklanjuti kerja sama Pemprov Sumbar dengan Pemerintah kota Batam, Sumbar akan mengirim beras. Karena, setiap tahunnya di Sumbar, produksi beras terus meningkat.

“Beras menjadi salah satu komoditas pangan  dari Sumbar yang disiapkan. Ini sebagai bahagian dari kerjasama yang sedang kita rancang dengan Pemerintah Batam. Untuk berasnya nanti adalah beras yang dihasilkan kelompok tani di Sumbar. Namun terlebih dahulu dilakukan diseleksi dan disertifikasi Dinas Ketahanan Pangan Sumbar,” sebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Heri Nofiardi, Rabu (7/3) lalu.

Terkait dijadikan beras untuk prioritas bahan pangan dari Sumbar yang akan didistribusikan ke Batam, Heri Nofiardi menyebutkan hal ini disebabkan produksi beras di Sumbar yang selalu surplus setiap tahunnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Sumbar. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga kestabilan inflasi akibat gejolak harga pangan, khususnya beras.

“Tahun 2017, produksi padi Sumbar mencapai 2,7 Juta Ton. Ketersedian  beras 1,5 juta ton, sementara kebutuhan beras di Sumbar hanya 628 ribu ton. Jika dikalkulasikan sekitar 884 ribu kita surplus pada tahun lalu. Kondisi ini tentunya peluang besar bagi Sumbar agar kelebihan produksi beras tersebut dapat dipasarkan di daerah Batam nantinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, tentunya beras  yang dijual ke Batam memiliki standarisasi. Tidak hanya soal harga, tapi juga mutu dan kualitasnya perlu diperhatikan. Hal ini menyikapi kerjasama yang akan dilakukan nanti, tidak hanya untuk komoditas beras tapi juga pangan lainnya.

“Untuk itu sertifikasi sangat perlu dilakukan agar jelas  standar dari beras yang didistribusikan dari Sumbar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini  agar tidak membuat kecewa pembeli di Batam, maka dilakukan sertifikasi beras oleh Dinas Ketahanan Pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kerjasama dalam pengiriman komoditas pangan ke Batam merupakan bagian dari kerjasama di bidang pangan dan pariwisata yang dilakukan Pemprov Sumbar dengan Provinsi Kepulauan Riau yang penandatangan nota kesepemahaman (MoU) yang telah dilakukan di November 2017 lalu. “Kita upayakan dalam waktu dekat beras Sumbar segera didistribusikan. Bisa jadi nanti  PT Grafika Jaya Sumbar yang Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar yang menanganinya terkait penyaluran beras ke Batam tersebut,” pungkasnya. (Asra)

Read more