Bantuan Sosial Belum Diterima ?

Bantuan Sosial Belum Diterima ?

evolusi-bantuan-sosial-dalam-bentuk-nontunai-TDO

EkspresNews.com – Sejumlah masyarakat miskin penerima bantuan Dinas Sosial  dari program keluarga harapan mengeluh, dimana selama tahun 2017 ini mereka belum menerima bantuan tersebut. Demikian di sampaikan oleh salah seorang penerima bantuan  dari program keluarga harapan pada Indonesia Raya di Lubuk Basung, Agam, akhir pekan lalu.

Menurut dia yang enggan ditulis namanya itu, selama tahun 2017 ini belum pernah menerima bantuan tersebut yang mana seharusnya  setiap 3 bulan bantuan tersebut diterimanya. “Namum sejak Januari sampai sekarang bantuan tersebut tak pernah diterima, semenrtara dari daerah lain dana tersebut telah cair dan telah di terima oleh yang berhak,” katanya.




Kepala Dinas Sosial Agam, Kurniawan Syahputra didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Arfi Yunaldi di Lubuk Basung mengatakan, memang untuk Kecamatan Lubuk Basung bantuan untuk keluarga haran tersebut belum cair dikarenakan belum cair di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lubuk Basung.

Permasalahannya, dimana data yang ada di BRI tersebut tidak sesuai dengan data penerima dimana data penerima hawa semua, ungkapnya lagi, karna itu dana tersebut belum dapat dicairkan dan masih menunggu peroses pencairan.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk tahun 2018 mendatang dimana penerima bntuan keluarga harapan (PKH) ini bertambah sebanyak 16.209 keluarga, penambahan penerima PKH ini berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia beberapa minggu yang lalu.

Ia menambahkan, ke 16.209 KPM itu tersebar di Kecamatan Palupuh sebanyak 1.121 KPM, Baso 1.374, Ampek Angkek 680, Canduang 584, Tilatang Kamang 787, Kamangmagek 620 KPM, Banuhampu 828 KPM.

Sementara di Kecamatan Sungai Pua 629, Ampek Koto 1.191, Malalak 492 , Matur 971  Palembayan 1.757, Tanjung Raya 1.125, Lubuk Basung 2.323, Ampek Nagari 878 dan Tanjung Mutiara 849 Keluarga Penerima Manfaat,(KPM) dari program Keluarga harapan(PKH).




Penambahan KPM itu bukan usulan dari Dinas Sosial Agam, tetapi bedasarkan Basis Data Teradu (BDT) dari Badan Pusat Statostik (BPS) Agam pada 2012. Dengan penambahan itu, tambahnya, maka jumlah penerima PKH di Agam berjumlah sebanyak 23.529 KPM, karena pada 2017 jumlah penerima PKH di daerah itu 7.320 KPM.

Saat ini, katanya, Dinas Sosial Agam sedang melakukan verifikasi ke 16.209 KPM dengan melibatkan pendaping PKH yang ada setiap kecamatan.Verifikasi tersebut untuk mencocokan data KPM dengan syarat penerima PKH seperti, ibu hamil, menyusui, memiliki balita dan lainnya.

Sementara itu Kepala BRI unit Lubuk Basung Hardian menjawab Indonesia Raya di ruang kerjanya Selasa pekan lalu, membenarkan bahwa dana bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan tersebut belum dapat dicairkan karna nama penerima di ATM dengan data belum cocok sehingga dilakukan pencocokan dengan data yang ada di pusat. “Pihak pusat yang mencegah untuk sementara dana tersebut belum dicairkan,” ujarnya.

Kini pihaknya masih menunggu konfirmasi serta kartu baru dari pusat, jika kartu baru tersebut tiba pihaknya akan langsung mencairkan dana tersebut. Dia mengimbau kepada masyarakat penerima PKH agar bersabar jangan gelisah Insha Allah akir tahun ini bantuan tersebut akan cair keseluruhannya. (Dt TM) 

Read more
Mentawai Berkomitmen Lepas Dari Belenggu Ketertinggalan

Mentawai Berkomitmen Lepas Dari Belenggu Ketertinggalan

EkspresNews.com – Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet  terus mantapkan 10 program kerja untuk melepaskan belenggu ketertinggalan Bumi Sikerei 5 tahun ke depan. Ke sepuluh program kerja yang disebut 10 Agenda Dasa Cita itu diantaranya adalah penataan menyeluruh pembangunan bidang pendidikan atau yang disebut dengan program Mentawai Cerdas, kemudian program Mentawai Sehat yaitu mengoptimalkan pembangunan dibidang kesehatan, dan Mentawai Mantap atau program kerja dibidang pembangunan infrastruktur yang merata.

IMG-20171006-WA0005 - Copy“Pembangunan jalan trans Mentawai  sepanjang 297 kilo meter, dan untuk tahun 2017 sampai tahun 2022 nanti kita targetkan akan dibangun 200 kilometer beserta pembangunan pelabuhan penyebrangan dan pembangunan pelabuhan laut,” ujar Yudas Sabaggalet pada pidatonya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mentawai, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 18 Tahun  di halaman kantor Bupati Mentawai, Rabu (4/10/2017).

Sebagai daerah wisata, melalui program Mentawai Emas, yang dipadukan dengan program Mentawai Beradab dibidang pembangunan kebudayaan, kami berupaya mendorong investor untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Peipei Siberut Barat Daya, sehingga pengembangan pariwisata Mentawai menjadi Pariwisata Kelas Dunia.

Program-program untuk pengentasan ketertinggalan lainnya, menurut Yudas berupa program Mentawai Kerja, yaitu pembangunan dibidang industri, usaha kecil menengah, pembangunan industri pengolahan hasil hasil pertanian dan perikanan, serta membangun kelembagaan BUMD dan BUMDes maupun Koperasi untuk  membentuk jiwa kewirausahaan bagi pemuda.




Dibidang  kelistrikan, menurut Yudas, pihaknya telah menjalankan pembangunan energi baru terbarukan, dengan cara membangun biomassa berbahan bambu. Dibidang layanan birokrasi pemerintah Mentawai telah melakukan penataan birokrasi Pemerintahan dan kerangka kelembagaan. “Melalui program Mentawai Prima, kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik akan menajdi efektif dan efesien,” ujarnya.

Yudas dan wakilnya Kortanius Sabeleake berkomitmen memacu pembangunan hingga pada akhir jabatannya pada tahun 2022 mendatang. Puncak perayaan hari jadi Mentawai ke 18 yang digelar dengan didahului rapat paripurna istimewa DPRD Mentawai dimulai pada pukul 11.00 Wib, dan berakhir pukul 15.00 Wib.

Hadir pada acara tersebut antara lain  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Ketua, wakil ketua dan para anggota DPRD Mentawai, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, unsur pimpinan Forkopimda Mentawai, Sekda Mentawai Syaiful Djannah, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Mentawai. (Nobel)

Read more
Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

Normalisasi Batang Agam Tahap II Dimulai

EkspresNews.com – Sebuah proyek mercusuarnya kota Payakumbuh yakni penormalisasian sungai Batang Agam yang membelah kota Payakumbuh itu, kini tahap kedua telah dimulai pengerjaannya. Proyek ini didanai dengan APBN ratusan milyar itu, dikerjakan secara bertahap, karena konsep dari walikota Payakumbuh Riza Falepi, proyek ini terus dikerjakan setiap tahunnya, karena tidak mungkin kita menunggu masyarakat yang belum mau dibebaskan tanah mereka. Intinya, mana lokasi yang sudah selesai dibebaskan, langsung dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender.

NormalisasiSebagai tanda proyek normalisasi Batang Agam dilanjutkan, Selasa (15/08-2017), di ruas proyek Sungai Pinago, telah dilaksanakan launcing yang ditandai dengan menghidupkan loader oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi, didampingi Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky Pratama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama , serta Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah (KPD) Pemko Payakumbuh, Tokoh Masyarakat, para Pemilik lahan sepanjang Batang Agam yang tanahnya dibebaskan serta undangan lain.

Walikota berharap proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kawasan Batang Agam khususnya dan masyarakat Payakumbuh umumnya. “Dalam perencanaannya, area ini juga akan dilengkapi dengan sarana Olah Raga, Stadion sepakbola yang representatif, jogging track, landscape pertamanan sebagai lokasi pariwisata, taman bermain, rumah godang dan sarana lainnya. Kami mengucapkan terima kasih dan berharap proyek ini dapat didukung dengan sebaik-baiknya,” ungkap Riza Falepi.

Mewakili tokoh masyarakat, Asma Kahar Dt. Asa Dirajo, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Payakumbuh, dengan adanya proyek normalisasi Batang Agam.”Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemko Payakumbuh dengan adanya proyek ini. Kami berharap dengan terbukanya akses ke Batang Agam, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” harap Asa Dirajo. Ditempat yang sama, Kepala Balai Air V Sumatera Barat Aryadi Utama dan Anggota Komisi V DPR RI Ade Rizky, sama-sama berpesan agar proyek ini dapat dipelihara dengan sebaik mungkin, dengan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya.

“Dulu, sungai dianggap halaman belakang, kini, persepsi tersebut kita rubah. Sungai-sungai di kota Payakumbuh akan kita jadikan halaman depan dan sekaligus menjadi ‘Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru’ di Kota Payakumbuh. Untuk itu, Pemko Payakumbuh pada tahun 2017 melalui perangkat daerah Dinas PU&PR, memanfaatkan APBN (Balai  Wilayah Sungai Sumatera V) sebesar Rp. 195 Milyar dan APBD Payakumbuh Rp. 13,5 Milyar sedang dan akan membangun kawasan Sungai Batang Agam sampai 2019,” ungkap Muslim, Kepala Dinas PU&PR.




Untuk Pembangunan dan Penataan Kawasan Batang Agam, Pemerintah Kota Payakumbuh, sejak 2015 – 2017, telah direalisasikan Ganti Wajar  Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan yang terkena proyek ini. “Dari lima kelurahan yang dilalui proyek ini, telah dibayarkan 85 persil dan masih tersisa  3 persil lagi yang belum,” katanya.

Ditambahkan, untuk 2015 telah dibayar 9 persil yang terletak di Kelurahan Sungai Pinago dan 1 persil di Kelurahan Tanjung Pauh dengan dana lebih kurang 1,8 M. Sebanyak 45 persil telah dibebaskan di tahun 2016. Pembebasan tahun 2017 sebanyak 30 persil. “Secara keseluruhan, status pembebasan lahan batang agam, segmen I dan II, sebanyak 85 persil. Masih ada 3 persil lagi yang belum dibayarkan dengan luas 1970 M2,” urai muslim.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, Proyek pembangunan Kawasan Batang Agam ini, Panjang menurut Peta Bidang 4020,3 Meter. Dengan lebar rata-rata antara 16 – 20 Meter. Sampai Agustus 2017 telah dikeluarkan Biaya ganti Wajar sebanyak Rp. 13.476.622.500. dengan luas total 79278 M2. (Nahar Sago)

Read more
Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

EkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian (Distan) gelar Sosialisasi Teknis Budidaya Padi Inpago dan Jagung Hibrida di Lahan Sawah Kering, Sabtu (12/8). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Auditorium itu dibuka langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan dihadiri oleh para camat, wali nagari, Kepala BP3K dan anggota kelompok tani se Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, salah satu agenda pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini adalah membangun ekonomi yang tangguh dan kesejahteraan masyarakat melalui pembagunan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.




Maka dari itu, sambungnya, untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian, pertanian Dharmasraya telah didukung dengan sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian atau alsintan). “Pada tahun 2017 sekarang ini daerah kita mendapatkan alokasi alsintan sebanyak 357 unit, ini naik 300 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita harap ini betul-betul dapat memacu peningkatan produktivitas dan indeks pertanian di daerah kita,” harap bupati.

Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, menjelaskan, di kalangan masyarakat padi inpago lebih dikenal dengan sebutan padi ladang. Menurutnya, seiring perkembangan, padi jenis ini mampu panen dalam waktu yang lebih singkat. “Dulu, padi ini masa tanamnya mencapai enam bulan. Tapi sekarang hanya membutuhkan waktu 115 hari, sudah siap panen,” pungkasnya. (hms/Age)




Read more
Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma : Semarakkan Lagi Koperasi

Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma : Semarakkan Lagi Koperasi

Sebanyak 3.231 koperasi di Sumatera Barat (Sumbar) yang bergerak di Bidang Simpan Pinjam (SP) hanya 464 koperasi yang mengantongi izin untuk beroperasi di bidang tersebut. Bergerak di bidang SP atau tidaknya koperasi tersebut dapat terlihat dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga koperasi itu.

Kadis Zirma YusriEkspresNews.com – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumbar Zirma Yusri mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk koperasi yang aktif ataupun yang kurang aktif. Totalnya, kata Zirma ada sebanyak 4.047 unit koperasi yang tersebar di 19 kota dan kabupaten di Sumbar. Di antara yang sebanyak itu, 1.156 berada dalam kategori kurang aktif dan tidak aktif.

“Yang aktif sebanyak 2.891 unit koperasi. Sekitar 71,9 Persen koperasi Sumbar sudah aktif. Ini sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 69,36 persen,” katanya di Padang saat ditemui Indonesia Raya pada Selasa (8/8) lalu.

Ia katakan, izin tersebut sangat penting diurus bagi koperasi yang bersangkutan karena sudah kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, izin tersebut diurus di dinas terkait pada daerah masing-masing koperasi tersebut ada.

Dengan kondisi yang seperti itu, Zirma berharap, kepala daerah di setiap kabupaten dan kota semakin menggelorakan pentingnya koperasi. Dengan begitu, dinas terkait akan semakin terpacu. Di samping itu, masyarakat pelaku koperasi pun semakin semangat. Ini tidak bisa dipungkiri, bahwa untuk mengeluarkan izin-izin tersebut adalah kewenangan dinas terkait di kabupaten dan kota. Provinsi memantau dan menyosialisasikan. “Bila tidak bisa berdesa, per nagari juga tidak apa-apa. Kelola dengan baik koperasi satu dalam satu nagari tersebut, pasti hasilnya akan baik,” katanya.

Melihat kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi saat ini, menurut Zirma, yang harus bergerak dulu adalah tokoh, baik tokoh masyarakat, nagari ataupun pemerintah. Bila sudah dimulai dari tokoh, orang yang dipandang dan bisa diikuti oleh masyarakat, maka masyarakat akan mengikutinya. Misalnya, perantau, lanjutnya. Perantau hendaknya, juga bisa membantu dalam menghidupkan koperasi di daerah.

Kata Zirma, momok yang menakutkan di masyarakat untuk berkoperasi adalah takut bila nanti ditipu. Sementara itu, kata Zirma, saat ini dinas Koperasi Sumbar sedang mendata koperasi unggulan di setiap daerah di Sumbar. Saat ini, sudah ada 19 koperasi unggulan yang tersebar di 19 kota dan kabupaten.

Ia mengakui, 19 koperasi unggulan tersebut sudah memperlihatkan adanya tanda-tanda pengelolaan yang bagus. Bahkan, katanya, volume usahanya sudah di atas 2 Miliar, bahkan sudah ada yang 29 Miliar. Ini bisa menjadi contoh bagi koperasi yang lain. “Ini adalah tanda-tanda koperasi itu dikelola dengan baik. Bila pengurus dan anggotanya mengelola dengan baik hasilnya pasti akan baik juga dan dapat manjadi contoh bagi yang lain,” jelasnya.

Selain itu, akhir-akhir ini, ia sangat menyayangkan dengan adanya pembubaran koperasi. Ia mengakui, sudah membubarkan sebanyak 605 koperasi yang tidak aktif. Koperasi-koperasi yang sudah dibubarkan tersebut memang sudah tidak ada jejak dan bekasnya. “Hanya namanya saja yang terdaftar. Setelah kita ke lapangan, mereka tidak ditemui. Sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa melanjutkan jalan koperasi tersebut, bila pengurusnya saja tidak ada,” katanya.

Selain itu, kata Zirma saat ini setiap koperasi juga harus mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK). Ini merupakan peraturan menteri yang dikeluarkan sejak 2015 lalu. Mengenai jumlah koperasi Sumbar yang sudah ber-NIK, Staff bagian Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Edwar mengatakan, jumlah koperasi yang sudah bersertifikat berdasarkan data Agustus tahun 2017 adalah sebanyak 310 unit dan yang belum bersertifikat sebanyak 2611 dari data koperasi yang aktif. (Asra/Abdi)




Read more