Sekjen DPD RI: Siap Dukung Pelaksanaan Tugas Anggota DPD RI 2019-2024

Sekjen DPD RI: Siap Dukung Pelaksanaan Tugas Anggota DPD RI 2019-2024

EkspresNews.com – Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan Sekretariat Jenderal DPD RI siap memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada Anggota DPD RI. Hal tersebut disampaikan dalam acara Orientasi Anggota DPD RI Terpilih periode 2019-2024 di Jakarta, Jumat (20/9).

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek.

Donny panggilan akrab Reydonnyzar menjelaskan dukungan kesekjenan dalam pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI, Alat Kelengkapan dan Anggota DPD RI dalam menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan dalam bidang anggaran, kepegawaian, keprotokoleran dan pengelolaan barang.

“Jadi orientasi ini sangat penting buat kami agar ada persamaan persepsi dengan seluruh anggota DPD RI terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI serta hak, kewajiban dan larangan bagi anggota untuk diketahui mana yg boleh dan mana yg tidak boleh dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Donny.

Donny menambahkan bahwa kewajiban Sekretariat Jenderal DPD RI harus memberikan dukungan yang maksimal sesuai Tupoksi terkait penyelenggaraan dukungan administrasi dan keahlian, sehingga betul-betul apa yang telah dikerjakan dapat memberikan yang terbaik bagi pimpinan dan anggota DPD RI ke depan. “Terpenting bagaimana membangun transparasi dan akuntabilitas, serta efisien dalam pengelolan anggaran negara,” pungkasnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI di bidang keahlian khususnya terkait persidangan DPD RI, Donny menyatakan bahwa “Tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan persidangan DPD RI didukung pula oleh Tenaga Ahli, Kelompok Pakar, Tim Ahli Anggota DPD RI yang mencakup Staf Anggota Bidang Keahlian dan Administrasi baik yang ada di ibukota maupun di provinsi” ucap Donny.

Donny juga percaya bahwa Anggota DPD RI terpilih 2019-2024 memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat mumpuni. Namun saat ini tinggal bagaimana menyamakan pemahaman karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. “Saya percaya mereka mempunyai komitmen bagaimana memperkuat peran DPD RI kedepannya,” ujarnya.

Selanjutnya, Donny mengapresiasi antusias anggota terpilih yang hadir mengikuti kegiatan orientasi ini. Artinya mereka mempunyai komitmen kuat untuk membangun DPD RI yang lebih baik lagi ke depan. (ABDI)

Read more

Di Penghujung Masa Jabatan, DPD RI Tetap Komitmen Perjuangkan Daerah

EkspresNews.com – DPD RI berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat daerah meskipun Anggota DPD RI periode 2019-2024 menampilkan banyak wajah baru. Setiap aspirasi yang dibawa oleh Anggota DPD RI periode 2014-2019, akan tetap diperjuangkan oleh Anggota DPD RI yang baru. Karena setiap anggota DPD RI selalu berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI (15/8), Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan meski sebagian besar Anggota DPD RI saat ini tidak terpilih lagi, setiap Anggota DPD RI tetap semangat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dan perjuangan aspirasi daerah tersebut akan diteruskan oleh Anggota DPD RI di periode 2019-2024.

“Walaupun yang terpilih lagi sekitar 46, artinya masih lebih dari 30%. Mudah-mudahan masih menjadi kekuatan, bergabung dengan teman-teman yang baru kedepan, akan mengoptimalisasikan dan memperkuat fungsi kelembagaan DPD RI. Ini akan berlanjut, setiap periode tidak akan berhenti, bagaikan mata rantai. Apa yang sudah dilakukan periode lalu, tentu dilakukan lanjutan oleh yang sekarang,” ucap Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, Nono menambahkan, Anggota DPD RI saat ini tetap berkomitmen menunaikan kewajiban sebagai wakil daerah sampai penghujung periode. Setiap Anggota DPD RI akan selalu mengikuti agenda kegiatan DPD RI yang bertujuan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Kita berharap tetap mengakhiri di penghujung di periode ini dengan maksimal. Karena masih ada Sidang Bersama besok, Sidang MPR, dan mendengar pidato kenegaraan. Di Masa persidangan kelima ini akan ada dua kali sidang paripurna khusus, karena masih ada proses RAPBN dan menyeleksi anggota BPK,” imbuh Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam, menjelaskan bahwa sebenarnya Anggota di periode 2014-2019 dengan periode 2019-2024 itu hal yang berbeda. Namun dirinya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh DPD RI di periode 2014-2019 dapat memberikan masukan dan inspirasi bagi DPD RI periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Sebagaimana kami dulu di periode 2014-2019, kita mengeskplor apa yang sudah dilakukan DPD RI sebelumnya, yang kemudian juga dipertimbangkan sebagai masukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPD RI ini. Harapannya kami adalah semoga Sekretariat Jenderal dan teman-teman yang masih berlanjut, membawa apa yang berkembang hari ini bisa menjadi bagian pertimbangan dan masukan bagi DPD RI yang akan datang,” tegas Muqowam.

Berdasar laporan kunjungan kerja Anggota DPD RI di daerah pemilihanya, Muqowam melihat terdapat beberapa persoalan yang menarik. Untuk Komite I, dirinya menyoroti masalah pilkada serentak, seperti perubahan beberapa Undang-Undang Pilkada, pengawasan terhadap UU Desa, dan soal administrasi kependudukan. Untuk Komite II, masih berkaitan infrastruktur, sarana prasarana, industri, pertanian dan perkebunan.

Komite III saat ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji, mulai dari daerah sampai hari ini masih ada yang melakukan pengawasan haji di Tanah Suci. Dirinya juga menyoroti berbagai persoalan yang terkait tentang BPJS yang berupa adanya defisit dana untuk rumah sakit-rumah sakit rujukan. Dan untuk Komite IV masalah keuangan daerah, soal revisi UU Pajak Bumi dan Bangunan, RAPBN 2020. (DPD RI)

Read more
Akhmad Muqowam Kunjungi Kampus-Kampus Untuk Menemukenali  Paham Radikalisme

Akhmad Muqowam Kunjungi Kampus-Kampus Untuk Menemukenali Paham Radikalisme

EkspresNews.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam merasa risau dengan munculnya berbagai aliran radikalisme yang akan sangat mengganggu eksistensi dan masa depan NKRI.

Pernyataan Presiden RI Ir. H. Jokowi di berbagai kesempatan (termasuk dalam Pembukaan Munas PDIP yang sekarang sedang berlangsung di Bali-red), dan pernyataan Institusi yang menangani terorisme dan radikalisme memastikan keharusan adanya tindakan untuk meniadakan potensi terorisme dan radikalisme tersebut.

“Di tingkat lapangan diindikasikan pengembangan jaringan dan kekuatan radikalisme berjalan sangat massif, rapi, terstruktur, tertutup dan intensif, yang terkadang menyulitkan pihat aparat untuk menemukenali gerakan tersebut,” kata Akhmad Muqowam saat berkunjung ke Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Kamis (8/8).

Untuk memastikan dan mengkonfirmasi gerakan radikalisme di Semarang, Muqowam melakukan kunjungan ke beberapa universitas dan organisasi mahasiswa di Jawa Tengah antara lain PMII Jawa Tengah, Perkumpulan Madani Jawa Tengah, Dewan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Tidar Magelang.

Kunjungan tersebut dilakukan guna menemukenali ada atau tidaknya paparan radikalisme dan memperoleh masukan dari Perguruan Tinggi mengenai regulasi yang harus disusun oleh Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari paham radikalisme dan memberi pemahaman para mahasiswa bagaimana gerakan radikal tersebut masuk dan tumbuh menjadi ancaman bagi Negara.

Dalam kunjungan ke berbagai Kampus di Semarang, Muqowam menengerai kampus merupakan pintu masuk strategis dalam penyebaran paham radikalisme tersebut.

“Hal ini perlu segera direspon dengan langkah-langkah taktis strategis dalam pencegahan penyebaran radikalisme, pemerintah perlu untuk lebih serius menangani radikalisme dengan sosialisasi pemahaman idelologi Negara atau ideologisasi warga negara, yaitu pemahaman dan pengajaran bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara NKRI,” ujar Muqowam .

Muqowam menjelaskan, memang ada sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun secara faktual, setelah dicabutnya Tap 2/MPR/1978 tentang P4 dalam Sidang MPR RI Tahun 2001, sadar atau tidak berbagai gerakan/ aliran yang anti Pancasila dan anti NKRI bermunculan secara sistematis. Ini yang patut diduga sebagai salah satu stimulasi bagi munculnya gerakan a-nasionalis dan anti Pancasila.

“Untuk sementara, sosialisasi 4 pilar memang dilakukan oleh MPR RI dalam dukungan lingkup yang terbatas, dan tidak mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat,” jelasnya.

Disisi lain, Muqowam memastikan adanya keinginan kuat dari masyarakat akan adanya Lembaga (semacam BP7) yang bertugas melakukan ideologisasi Pancasila, tidak hanya oleh MPR.

Selanjutnya, Muqowam menengarai gerakan radikalisme telah dilakukan secara lebih masif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai kanak-kanak hingga remaja milenial. “Perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemuda dan komunitas-komunitas remaja,” ujar Muqowam.

Dalam kesempatan yang sama Muqowam juga menyampaikan pentingnya langkah operasionalisasi di berbagai Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 secara konsisten, yang intinya adalah upaya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan kampus.

Sebagai bagian dari MPR RI, DPD RI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman Bela Negara, cinta tanah air dan empat pilar kebangsaan terhadap generasi muda penerus bangsa sebagai solusi penangkal bahaya paham radikalisme.

“Sudah terbukti bahwa hingga saat ini Pancasila merupakan ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 1340 suku, 17.504 pulau dan sekitar 1.200 bahasa,” tegas Muqowam. (DPD/Abdi)

Read more
Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan

Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan

EkspresNews.com – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan. Nono menganggap RUU tersebut merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kepulauan.

Dalam FGD dengan tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Lemhanas (8/8), Nono Sampono mengatakan bahwa kehadiran RUU yang diinisiasi oleh DPD RI tersebut, mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditermui di daerah kepulauan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini dianggap belum bisa memberikan solusi kepada daerah kepulauan atas masalah-masalah tersebut.

“Kalau tidak dalam wujud undang-undang, tentu menjadi persoalan. Pertama, kalau hanya merevisi-merevisi (peraturan) yang ada, terlalu banyak yang harus direvisi. Kalau turunnya PP, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa saat ini RUU Daerah Kepulauan sudah dibahas di DPR RI, dan bahkan semua fraksi di DPR RI telah menyetujui akan RUU ini. Namun saat ini pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan selanjutnya secara tripartit, antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah mengenai RUU ini. Padahal dengan disahkan RUU ini, masyarakat di daerah akan merasakan kehadiran negara yang turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah kepulauan.

“Kita sudah dengar tadi dari Bappenas sudah membuat DIM, mungkin ada beberapa kementerian yang belum, agar segera mempercepat DIM-nya. Karena kami dari Senayan, baik dari DPD atau DPR, menghendaki ini selesai paling tidak di periode ini. Dan saya kira ini spiritnya bagaimana hadirnya negara untuk menyelesaikan problem di daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” tukas Nono.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengatakan meskipun sampai saat ini telah terdapat sembilan UU yang mengatur pemerintah daerah, berbagai tuntutan akan disparitas kesejahteraan di daerah masih banyak. Hal itu dikarenakan undang-undang yang ada saat ini belum memadai dan implementasinya belum ada. Dirinya beranggapan RUU Daerah Kepulauan tersebut sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang muncul dari daerah.

“Kita sudah berada dalam tahap ini, kita tidak boleh mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa otonomi daerah menjadi perekat NKRI. Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut,” jelasnya

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, menganggap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan modal pembangunan yang layak di daerah kepulauan. Pengelolaan atas sumber daya yang terdapat di daerah kepulauan juga masih terpusat, padahal sumber daya-sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar.

“Secara de facto UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi azas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut. Kita sudah punya UU Desa, tapi daerah-daerah belum merasakan. Kita melihat dengan kepala sendiri soal disparitas. Menurut saya RUU ini perlu disahkan untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” ucap Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini. (DPD/Abdi)

Read more
Meningkatkan Daya Saing, Rektor dan Pengajar Asing Menjadi Pilihan Rasional

Meningkatkan Daya Saing, Rektor dan Pengajar Asing Menjadi Pilihan Rasional

EkspresNews.com – Jakarta 4 Agustus 2019, Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menegaskan bahwa dunia sedang berubah, tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karenanya, peningkatan SDM menjadi tumpuan dan prioritas Nawacita II, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin 5 tahun ke depan.

Seiring dengan hal tersebut, kunci utama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi inilah yang akan menjadi harapan untuk membawa Indonesia maju dan mampu bersaing, baik dalam konteks kawasan maupun lingkungan global.

Gagasan untuk mendatangkan pimpinan perguruan tinggi dan pengajar asing oleh Menristek akhir-akhir ini mendapat respon beragam, pro dan kontra dari publik. Saya pribadi sependapat dengan gagasan progresif ini, dan Presiden Jokowi yang visioner dapat dipastikan juga mengamini ide ini untuk mengakselerasi competitiveness perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat bersaing di kancah global.

Rekrutmen rektor asing dan tenaga pengajar asing sebenarnya jamak dilakukan di negara-negara Eropa, bahkan di negara jiran kita, Singapura. Nanyang Technological University (NTU) Singapura, misalnya yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia.

Singapura dengan kemajuan fasilitas medis di rumah-rumah sakit yang handal dengan dukungan para tenaga medis berstandar internasional, patut menjadi contoh bagaimana Singapura mengembangkan pendidikan kedokterannya, salahsatunya dengan mengijinkan rektor dan dosen asing memimpin dan mengajar perguruan tinggi di Singapura.

Pengalaman Dubai dengan lompatan kemajuan seperti sekarang ini juga tidak lepas dari intervensi dunia pendidikan tinggi. “Pada tahun 60an untuk perjalanan antar kota di sekitar Dubai masih jalan kaki, padahal Indonesia sudah mengenal moda transportasi mobil, bahkan Mercy salahsatu merek terkenal sudah ada di Indonesia” ungkap Benny Rhamdani. Tapi lihat kemajuan Dubai sekarang ini, perguruan tingginya juga menjadi percontohan, dan semuanya itu, salah satunya karena perguruan tinggi yang memiliki kualitas tinggi dan produktif” tambahnya.

Dalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, dari 4700 PT yang kita miliki, harapannya akan mampu bersaing menjadi 20 besar PT dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura. Atau setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) dari negara jiran kita. Nyatanya, sampai saat ini dari ribuan PT kita belum ada yang mampu berada di level tersebut. Sejauh ini, baru ada 3 PT yang telah mencatatkan dirinya di level internasional versi QS-WUR, itupun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (ranking 296), UGM (320) dan ITB (331).

Berkacara dari kondisi di atas wajar kiranya kemudian Menristek dan Presiden melontar gagasan tersebut. Gagasan itu tidak akan melunturkan sedikitpun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita. Namun juga menjadi bukti kecintaan kita untuk menyiapkan para kader penerus bangsa untuk menghadapi dunia yang berubah pesat.

Para lulusan perguruan tinggi mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran yang sesuai dengan kebutuan pasar kerja, dan juga harus dibekali dengan wawasan global untuk melihat trend yang sedang berkembang. Sehingga para lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi pemasok tenaga kerja yang handal tapi juga mampu berpikir kreatif menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan bisnis-bisnis yang berbasis teknologi dan mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Namun demikian, kebijakan pengadaan rektor asing mesti didahului dengan kajian yang matang, penyiapan insfrastruktur dan pranata kebijakan serta dukungan insentif yang memadai. Kebijakan ini juga mesti dilakukan secara gradual dengan piloting beberapa perguruan tinggi yang relatif memiliki kesiapan.

Pada akhirnya, semua kebijakan pemerintah akan tidak banyak artinya tanpa dukungan publik. Oleh karenanya pemerintah perlu menguatkan pranata regulasi dengan meminta masukan berbagai pemangku kepentingan, baik kalangan akademisi, parlemen (DPR dan DPD) dan organ-organ kemahasiswaan.

Benny Rhamdani
Ketua Komite l
DPD RI

Read more