Seorang Gubernur Harus Bisa Melobi Pemerintah Pusat

Seorang Gubernur Harus Bisa Melobi Pemerintah Pusat

EkspresNews.com – Sukri Bey, praktisi dan tokoh Minang yang juga merupakan politisi Gerindra mengatakan Provinsi Sumbar memiliki APBD hanya 5 Trilyun, itupun 70 persen sudah habis buat belanja pegawai.

“Nah, bagaimana biar bisa membangun kalau anggaran minim begini?, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat, dia mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka. Saya lihat yg cocok ke gubernur Sumbar adalah orang yang punya link dengan pusat. Gubernur Sumbar harus pandai melobi pusat. Dialah Bapak Donny Moenek,” ujar mantan Kepala BPKD DKI Jakarta yang mendapat tepukan meriah hadirin yang hadir.

Hal itu diungkapkannya saat hadir dalam acara
Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF) menggelar Halal Bihalal dengan tema “melalui semangat silaturahmi MWF kita tingkatkan kepedulian bagi ranah dan rantau” di Gedung Gunawarman 30 Kebayoran Baru Jakarta. Minggu 14 Juli 2019.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang akrab disapa Uda Donny turut hadir sebagai tokoh Minang yang dinilai berhasil di perantauan dan peduli terhadap organisasi kemasyarakatan Minangkabau baik di ranah dan di rantau.

Lebih lanjut Syukri Bey, yang merupakan pendiri MWF, dalam sambutannya menyebutkan bahwa MWF cukup eksis saat ini, bahkan sudah memiliki kantor selain di Gunawarman 30 juga ada kantor di Khatib Sulaiman Padang. “salah satu terobosan kami adalah mendorong produk-produk Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat Internasional salah satunya dengan mencantumkan label halal food.”

Lebih lanjut, mantan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta ini mengatakan bahwa ada tokoh minang tingkat Nasional yang prestasinya bagus. “Dia pernah jadi Dirjen Keuangan Daerah, sekarang Sekjen DPD RI. Pernah pula jadi PJ Gubernur Sumbar. Ini prestasi yang membanggakan kita.”
Sekjen DPD RI selaku tokoh minang perantauan Reydonnyzar Moenek menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan dari MWF, “Saya menaruh hormat dan bangga pada seluruh pengurus dan anggota MWF yang kendati belum genap berusia dua tahun namun telah banyak berbuat untuk Sumatera Barat, terutama dalam menggalang kekuatan rantau untuk Nagari.”

Pria yang pernah menjabat Pj Gubernur Sumbar 2015 ini lebih jauh menyebutkan bahwa tantangan Sumbar ke depan adalah leadership. “Jadi benar kata Pak Syukri. Tanpa bermaksud apa-apa, kami sewaktu jabat Pj Gubernur melakukan langkah koordinatif untuk percepatan pembebasan tanah dari Sicicin sampai Malalak. Saya koordinasi langsung dengan Menteri terkait, alhamdulillah selesai.”

“Kami juga hadirkan PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia, untuk memeriahkan peresmian Kawasan Mandeh. Saya bahkan telpon langsung Mensesneg Pratikno untuk meyakinkan Bapak Presiden hadir dalam peresmian Kawasan Mandeh menjadi Kawasan Wisata Andalan Sumatera Barat.”

Menurut Sekjen DPD RI yang akrab dengan wartawan ini, bahwa semua pemerintah provinsi memiliki potensi pajak yang signifikan,” disini perlu keberanian. Contoh untuk penyelesaia Masjid Raya Sumbar, saya carikan solusi untuk percepatan pembanguanannya, saya tak malu-malu melobi sejumlah gubernur demi pembangunan Sumbar tapi saya akan malu bila yang saya lakukan hanya untuk kepentingan pribadi.” Tegas Donny.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Donny Moenek lalu ikut menyumbangkan suara dengan menyanyikan sebuah lagu judul Minangkabau yang diikuti para undangan.

Acara dilanjutkan dengan berfoto dan makan ketan durian bersama. Turut hadir dalam acara bergengsi ini, Ketua Dewan Pengurus MWF, Revri Aroes. Wakil Ketua Dewan Pembina MWF Budi Mitra.
Sekjen MWF Syahrudin. Wakil Sekjen MWF Iqbal, dan Wakil Walikota Payakumbuh H. Erwin Yunaz SE, MM. (DPD/Abdi)

Read more
Kaum Milenial Sumbar Curhat ke Donny Moenek

Kaum Milenial Sumbar Curhat ke Donny Moenek

EkspresNews.com – Pengurus Ampera (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau) Sumatera Barat, datang menghadap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Pengurus Ampera yang merupakan sebuah organisasi pemuda Minang di perantauan curhat terkait kurang signifikannya pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

Dengan senyum khasnya, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menyambut rombongan mahasiswa di ruang kerjanya dan memberikan kesempatan para mahasiswa bicara satu per satu.

Rizki, ketua Ampera menyampaikan kegelisahannya akan perkembangan Sumatera Barat 9 tahun terakhir ini. Kurang gregetnya pembangunan yang signifikan dan menyentuh kepentingan publik. “Terutama yang menggunakan anggaran pusat. Juga banyak ketimpangan hukum. Hak asasi manusia kerap dilanggar,” ujarnya, Jumat, 12 Juli 2019.

Rizki melanjutkan contohnya saja Simpang Tonang di Solok. Tambang emas ilegal. Ada masyarakat berontak, tapi malah ditahan. Sampai sekarang 5 orang belum ke luar. Kami mengadu ke provinsi tidak ada respon.

“Kalian mengharapkan apa dari saya?. Kami ingin ada Bapak maju jadi Gubernur yang bisa memperhatikan ini Pak.” Ungkap Rizki lugas, disambut tepuk tangan kawan-kawannya.

Husnul Qori menjelaskan 2020 itu kan Pilkada Sumbar. Awak melihat potensi pertanian di Sumbar, awak tinggal di Indrapuro, Pesisir Selatan, perbatasan dengan Bengkulu. Masyarakat banyak tanam jagung, dan bersawah. “Sekarang harga sawit anjlok. Bagaimana mau upah orang, harganya enggak cocok. Masyarakat jadi tambah susah,” tuturnya.

Arfino, mahasiswa asal Sungai Geringgiang mengatakan dirinya terinspirasi akan keberanian urang minang untuk merantau, “saya baca tentang Pak Donny, saya salut akan tulisan-tulisan Pak Donny hingga masuk di jurnal internasional. Punya jaringan luas. Orang birokrasi yang disiplin. Saya berharap, Bapak juga maju di Pilkada Sumbar 2020. Dan bisa memajukan pendidikan Sumbar.”

Sejumlah keluhan, saran dan kritik dari mahasiswa didengarkan pria yang menguasai beberapa bahasa ini dengan serius. Beberapa harapan tak lupa dicatatnya dengan cermat.

“Kami ingin ada gubernur yg memperhatikan ekonomi masyarakat. Pemerataan antar Daerah, Pak” kata M.Ridwan.

Donny menanggapi bahwa gunakan konsep regional economic development sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekonomi antar Daerah. Harus ada pemerataan fiskal. Harus ada subsidi. Subsidi harga jual dari biaya produksi yang dilakukan petani tak ada. “Yang terjadi adalah regional inbalances,. Itulah makanya perlu ada intervensi dari gubernur. Gubernur harus respon cepat,” kata Donny

Sewaktu masih menjabat Pj Gubernur Sumbar, Donny pria kelahiran Padang 14 November 1962 ini mengatakan Bandara Internasional Minangkabau sudah keren, tapi lampu jalan sering mati.

“Loh Ini gimana? Saya adakan rapat, kumpulkan seluruh pihak. Ingat koordinasi kewilayahan ini di tangan gubernur. Rupanya yang jadi masalah adalah denga adanya tunggakan akibat aset gak jelas, belum diserahkan ke pemerintah daerah. BIM ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tapi PJU nya milik aset pusat. Saya komunikasikan, alhasil disepakati sebuah solusi yakni bantuan keuangan dari Pemprov ke Pemkab Padang Pariaman,” kata Donny

Donny menambahkan, bahwa tak ada keruh yang tak akan jernih asal kita mau berbicara, berkomunikasi, duduk bersama, sepakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Saya dulu juga aktifis mahasiswa. Saya senang dengan semangat adik-adik mahasiswa yang kritis dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ulas dia.

Diskusi semakin berkembang dalam suasana akrab dan hangat. Persoalan seperti ekonomi, pariwisata, peluang investasi, kebudayaan, kesehatan, serta pendidikan Sumbar menjadi perhatian khusus. Mahasiswa sepakat untuk terus memberikan informasi dan menjalin komunikasi dengan Donny Moenek, urang awak di perantauan yang sangat memperhatikan Sumatera Barat.

Turut mendampingi Donny Moenek, Staf Ahli Sekjen DPD RI Jose Rizal dan Ahmad Averus. (DPD/Abdi)

Read more
Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

EkspresNews.com – Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah. DPD RI melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari daerah dan tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan, pada rapat audiensi membahas pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

Ini tugas konstitusional DPD RI terutama di Komite I dalam hal pemekaran dan pembentukan daerah baru. DPD RI sudah sangat intensif membahas terkait masalah penataan daerah juga sudah bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla pada tanggal 18 Juli 2017. DPD RI juga sudah melakukan pertemuan dengan Bupati/Walikota pengusul DOB Se-Indonesia dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama pada tanggal 4 Oktober 2016. DPD RI sudah mengevaluasi dan merekomendasikan kepada pemerintah 173 usulan DOB, yang terdiri dari 16 provinsi dan 157 kabupaten/kota, salah satunya merekomendesaikan dalam RPP Desain Besar Penataan Daerah yaitu Sumatera Tenggara sebagai pemekaran dari Sumatera Utara.

“Komite I sudah membahas ini berkali-kali dengan pemerintah, juga sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPOD yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan secara resmi sudah menyurati secara kelembagaan dari Pimpinan DPD RI bulan Februari lalu untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan 2 (dua) PP Pelaksanaan aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru, bisa segera dibahas,” ujar Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, saat memimpin rapat.

Pembahasan DOB sudah masuk dalam dan membutuhkan regulasi kuat dan kepastian hukum, jika memperhatikan amanat pasal 55 dan 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Ketetntuan lebih lanjut mengenai Penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dan “Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dan lebih dipertegas dalam Pasal 410 berbunyi “Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.” Namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut.

“Komitmen DPD RI akan Calon DOB ini kuat, 27 Februari lalu kita melalui Ketua DPD RI Oesman Sapta sudah menyurati secara resmi kepada Presiden, semangatnya adalah untuk pemerataan pembangunan, namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut,” kata Anggota DPD RI Sumatera Utara Badikenita Sitepu.

Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman menuturkan bahwa perjuangan daerah dalam memperjuangkan DOB terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama terkait luas wilayah, jumlah penduduk sebagai persyaratan utama pemekaran daerah baru.

“Menurut kami UU Pemda tersebutlah yang menghambat pemekaran, kalau prasyarat hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk jelas itu tidak bisa diaplikasikan, bahkan DOB bakalan tidak terwujud, hanya wilayah Jawa saja yang bisa memenuhi prasayarat tersebut, ada daerah yang luas nya memenuhi persyaratan tetapi penduduknya tidak, begitu pula sebaliknya,kami mendukung DPD RI untuk menyuarakan aspirasi pemekaran daerah ini kepada pemerintah,” pungkas Wagirin Arman.

Namun demikian diperlukan upaya dan dorongan semua pihak agar pemerintah segera mengeluarkan 2 (dua) PP Pelaksana aturan penataan daerah agar ususlan-ususlan calon daerah baru bsia segera dibahas. Selain itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hendaknya juga harus benar-benar dipersiapkan dengan cermat seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. (DPD/Abdi)

Read more
OSO Akan Kuliah Umum Sambut Mahasiswa Baru UNRI

OSO Akan Kuliah Umum Sambut Mahasiswa Baru UNRI

EkspresNews.com – Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Mahasiswa baru tahun 2019 akan memasuki tahap Perkenalan Kegiatan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Riau. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh setiap fakultas yang bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas masing-masing.

Seperti yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (BEM FKIP Unri). BEM FKIP akan menghadirkan Dr Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI pada penyambutan Mahasiswa Baru Universitas Riau 2019.

Oesman Sapta Odang akan memberikan Kuliah Umum dengan tema “Pancasila dan Narasi Kebangsaan Kita” sekaligus memberikan sharing pengalaman kepada mahasiswa baru Universitas Riau agar bisa tekun dan sukses dalam dunia pendidikan dan yang lainnya.

Kegiatan yang akan menghadirkan salah satu ketua Lembaga Tinggi Negara ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 di Laman Seni FKIP Universitas Riau.

Gubernur Mahasiswa FKIP Universitas Riau Nofrian Fadhil Akbar mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan rencana penyambutan mahasiswa baru yang akan dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Universitas Riau.

“Apalagi yang hadir Pak OSO, beliau salah satu tokoh bangsa yang memulai kesuksesannya dari bawah hingga berhasil memimpin Lembaga Tinggi Negara seperti sekarang ini,” jelasnya, Selasa (9/7/2019) dari riaumandiri.com.

Pihak panitia kegiatan ini juga akan menyediakan 3.000 kursi untuk 3.000 orang peserta. Penerimaan mahasiswa baru sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2019 di lapangan FKIP Universitas Riau. (Red/DPD)

Read more
Dorong Peningkatan Kualitas Haji, DPD RI Lakukan Pengawasan Haji di NTB

Dorong Peningkatan Kualitas Haji, DPD RI Lakukan Pengawasan Haji di NTB

EkspresNews.com – Komite III DPD RI melakukan pengawasan haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (8/7). Bertempat di Asrama Haji Provinsi NTB, para Anggota Komite III DPD RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji di NTB.

Kunjungan kerja Komite III DPD RI dipimpin oleh ketua delegasi Dr. Abdul Aziz Khafia, senator asal DKI Jakarta yang juga merupakan Wakil Ketua Komite III DPD RI. Didampingi oleh Senator tuan rumah dari NTB, yaitu Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy.

Dalam sambutannya, Abdul Aziz Khafia menyatakan kami hadir untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji sesuai amanat UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Kami berharap agar setiap tahun jamaah haji dapat dilayani dengan lebih baik”, tutur Abdul Aziz Khafia.

Dari pihak tuan rumah, senator asal NTB, Drs H Lalu Suhaimi Ismy turut menyatakan: “Kehadiran kami untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah haji. Dan menyerap aspirasi dan permasalahan yang timbul di lapangan.”

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dalam sambutannya memaparkan “Kuota haji NTB berjumlah 4.514 orang, dengan alokasi jemaah reguler 4.476 orang dan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) 38 orang, 1 kloter terdiri dari 3 orang TPHD. Kuota tambahan 398 orang, petugas kloter 55 orang. Total Kuota haji NTB berjumlah 4.967 orang jemaah.”

Hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Nasruddin Islah, Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Provinsi NTB, Perwakilan Kantor Angkasa Pura Provinsi NTB, Kepala Imigrasi NTB, Perwakilan Maskapai Garuda, Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, perwakilan dari KBIH dan Kepala Asrama Haji NTB.

Sementara dari pihak anggota Komite III DPD RI, selain Ketua Delegasi, Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta) dan pihak tuan rumah Lalu Suhaimi Ismy (NTB) juga diikuti oleh: Oni Suwarman (Jabar), GKR Ayu Koes Indriyah (Jateng), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Gede Pasek Suardika (Bali), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Stefanus BAN Liow (Sulut), Iqbal Parewangi (Sulsel), A. Abubakar Bahmid (Gorontalo), dan M. Syibli Sahabuddin (Sulbar).

Sementara pada hari sebelumnya, Minggu (7/7), bertempat di Asrama Haji NTB, para anggota Komite III DPD RI juga ikut melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 2 asal Lombok Tengah NTB.

Abdul Aziz Khafia, dalam sambutannya menyatakan bahwa: “Orang yang pergi haji adalah orang yang terpilih untuk menjadi tamu Allah. Maka bersyukurlah menjadi jamaah haji. Karena balasan menjadi haji yang mabrur adalah surga”.

“Komite III DPD RI mendapat amanah untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Ibadah Haji. Kami berharap agar kualitas penyelenggaraan haji setiap tahunnya semakin meningkat” pungkas Abdul Aziz.

Hadir pada acara pelepasan tersebut selain ketua delegasi, Dr. Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta), juga pihak tuan rumah, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), KH. Ahmad Sadeli Karim (Banten), dan KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim).

Pada acara pelepasan tersebut dihadiri pula oleh Anggota DPR Komite VIII asal NTB, Ir. Nanang Samodra, M.Sc., dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Nasruddin Islah. Dengan disaksikan oleh para jamaah haji asal Lombok Tengah dan para petugas haji NTB. (DPD/Abdi)

Read more