Menyoal Pelaksanaan Kerja Moubiler SMA/SMK Se Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar Tidak Transparan ?

Editors choice
0

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK se Sumatera Barat tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat diduga bermasalah. Pasalnya, salah seorang wakil rakyat periode 2014-2019 saat mempertanyakan persoalan pekerjaan tersebut, dinas terkait seperti malu-malu kucing memberikan informasi. Ada apa?

EkspresNews.com – Pada tahun anggaran 2019, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2014-2019, Drs. H. Marlis, MM menggunakan hak budgeting untuk mengalokasikan anggaran pengadaan Meubiler Sekolah untuk SMA dan SMK yang berada pada daerah pemilihan VI meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang Panjang.

“Saat itu Dana Pokok Pikiran (Pokir) saya sebesar lebih kurang 4 miliar, nah dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan pada daerah pemilihan yang saya miliki, makanya saya perlu mendapatkan informasi terkait dengan pengadaan yang dimaksud,” kata Marlis kepada EkspresNews.com, Jumat (3/1/2020) di Padang.

Namun, Marlis menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang terkesan menutup-nutupi informasi pekerjaan tersebut. “Sebagian dananya adalah pokok pikiran saya dan beberapa orang teman dari Dewan saat itu, ditambah dari anggaran dinas itu sendiri. Tapi kenapa semua informasi yang saya minta terkesan ditutupi, ada apa?” ujarnya.

Lebih lanjut, Marlis menyebutkan sudah berkirim surat resmi kepada pihak Dinas Pendidikan. Surat yang dikirimkan, kata Marlis, memang dibalas oleh dinas, namun tidak mencerminkan dari apa yang ditanyakan. “Menariknya, ada kontrak yang dilampirkan oleh Dinas Pendidikan Sumbar akan tetapi didalam kontrak tidak juga tidak lengkap. Salah satunya saja, tidak ada masa berakhir kontrak, kan ini lucu,” ungkapnya.

Karena sudah beberapa kali surat dikirimkan dan balasan dari pihak dinas masih tidak memuaskan, Marlis akhirnya melaporkan Dinas Pendidikan Sumatera Barat kepada Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan (c) bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik dan setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan UU ini.

“Hak memperoleh informasi adalah bukti perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu landasarn dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Namun hak informasi ini juga bertolak belakang, baru-baru ini gubernur malah menerima penghargaan tentang keterbukaan infomasi publik,” ungkap Marlis.

Marlis mengaku telah melihat beberapa hasil pekerjaan pihak pelaksana, sangat disayangkan tidak sesuai dengan standar. “Dengan anggaran sebegitu besar, seharusnya bangku sekolah yang didapatkan oleh pihak sekolah harus lebih bagus dari yang itu, tujuan saya mengalokasikan dana pokir saya, demi keberlangsungan pendidikan anak cucu saya didaerah. Tapi ternyata yang saya dapat apa? Terakhir saya menghubungi pihak KI Sumbar, dalam waktu dekat ini sidang komisi informasi terkait Dinas Pendidikan Sumbar akan digelar, semoga ada titik terang setelah ini,” katanya.

Namun sayangnya, pihak Dinas Pendidikan Sumatera Barat saat dikonfirmasi tidak memberikan keterangan apapun. Indonesia Raya telah menghubungi Drs Syofrizal B.MT melalui telepon seluler dan pesan WA tidak dijawab, walaupun pesan WA tersebut telah dibaca (tanda centang biru dua). Sedangkan Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri yang dihubungi juga tidak memberikan respon sehingga hak masyarakat untuk mengetahui polemik krisis informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar tidak bisa terpenuhi. (Abdi)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.