Realisasi Program Sejuta Rumah Hingga 5 Agustus 2019 Capai 735.547 Unit

Realisasi Program Sejuta Rumah Hingga 5 Agustus 2019 Capai 735.547 Unit

EkspresNews.com – Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit di tahun 2015 menjadi 1.132.621 juta unit pada tahun 2018.

Secara keseluruhan selama periode 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah dengan komposisi 70% rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30% rumah non MBR. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1,25 juta rumah.

“Capaian program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit. Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak. Sektor perumahan juga cukup tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A. Hamid pada acara jumpa pers menyambut Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus.

Menurut Khalawi, dari berbagai penilaian, Program Sejuta Rumah masih relevan untuk dilanjutkan pada periode 2020-2024. Selain itu juga masih tingginya angka backlog perumahan sekitar 7,6 juta unit ditambah kebutuhan rumah baru per tahunnya mencapai 500-700 ribu unit. Tingginya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, terobosan, dan inovasi guna memperkuat program tersebut.

“Jadi masalah perumahan ini sangat komplek. Oleh karena itu dengan Program Sejuta Rumah bertujuan menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tingginya kebutuhan rumah tersebut, kedepan perlu ada penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah,” tutur Khalawi.

Menurut Khalawi, tantangan kedepan antara lain adalah ketersediaan lahan di kawasan strategis yang dapat dibangun rumah terjangkau bagi MBR. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah pembangunan rusun dekat dengan stasiun kereta atau Transit Oriented Development (TOD) dan rusun dengan kombinasi pasar seperi Rusun Pasar Rumput setinggi 25 lantai berjumlah tiga tower.

“Sebagai contoh rusun TOD Rawa Buntu dari 6 tower dibangun, 4 tower komersial dan 2 tower untuk MBR. Sementara model Rusun Pasar Rumput, adalah terobosan dimana sebelumnya tanah digunakan hanya untuk pasar, sekarang pasar dengan hunian. Mereka yang berjualan tidak perlu pulang jauh, bisa tinggal di rusun,” jelas Khalawi.

Pembentukan bank lahan juga bisa menjadi opsi agar Pemerintah memiliki lahan untuk pembangunan rumah terjangkau.

Dari segi regulasi perlu terus didorong untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. Inovasi dalam pembiayaan perumahan diperlukan seperti skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan yang dikembangkan Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR juga terus memperluas jangkauan MBR melalui penyediaan rumah berbasis komunitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri,” ujarnya.

Selain itu langkah penguatan Program Sejuta Rumah ke depan adalah penetapan zona permukiman MBR yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perluasan fasilitas pembiayaan dan penghapusan PPN dan penetapan batasan harga jual rumah subsidi dan revisi Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M/2002 yang berkaitan dengan upaya Kementerian PUPR dalam menjaga kualitas rumah MBR. (Iwn/Tri/Abdi)

Read more
Akhmad Muqowam Kunjungi Kampus-Kampus Untuk Menemukenali  Paham Radikalisme

Akhmad Muqowam Kunjungi Kampus-Kampus Untuk Menemukenali Paham Radikalisme

EkspresNews.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam merasa risau dengan munculnya berbagai aliran radikalisme yang akan sangat mengganggu eksistensi dan masa depan NKRI.

Pernyataan Presiden RI Ir. H. Jokowi di berbagai kesempatan (termasuk dalam Pembukaan Munas PDIP yang sekarang sedang berlangsung di Bali-red), dan pernyataan Institusi yang menangani terorisme dan radikalisme memastikan keharusan adanya tindakan untuk meniadakan potensi terorisme dan radikalisme tersebut.

“Di tingkat lapangan diindikasikan pengembangan jaringan dan kekuatan radikalisme berjalan sangat massif, rapi, terstruktur, tertutup dan intensif, yang terkadang menyulitkan pihat aparat untuk menemukenali gerakan tersebut,” kata Akhmad Muqowam saat berkunjung ke Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Kamis (8/8).

Untuk memastikan dan mengkonfirmasi gerakan radikalisme di Semarang, Muqowam melakukan kunjungan ke beberapa universitas dan organisasi mahasiswa di Jawa Tengah antara lain PMII Jawa Tengah, Perkumpulan Madani Jawa Tengah, Dewan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Tidar Magelang.

Kunjungan tersebut dilakukan guna menemukenali ada atau tidaknya paparan radikalisme dan memperoleh masukan dari Perguruan Tinggi mengenai regulasi yang harus disusun oleh Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari paham radikalisme dan memberi pemahaman para mahasiswa bagaimana gerakan radikal tersebut masuk dan tumbuh menjadi ancaman bagi Negara.

Dalam kunjungan ke berbagai Kampus di Semarang, Muqowam menengerai kampus merupakan pintu masuk strategis dalam penyebaran paham radikalisme tersebut.

“Hal ini perlu segera direspon dengan langkah-langkah taktis strategis dalam pencegahan penyebaran radikalisme, pemerintah perlu untuk lebih serius menangani radikalisme dengan sosialisasi pemahaman idelologi Negara atau ideologisasi warga negara, yaitu pemahaman dan pengajaran bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara NKRI,” ujar Muqowam .

Muqowam menjelaskan, memang ada sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun secara faktual, setelah dicabutnya Tap 2/MPR/1978 tentang P4 dalam Sidang MPR RI Tahun 2001, sadar atau tidak berbagai gerakan/ aliran yang anti Pancasila dan anti NKRI bermunculan secara sistematis. Ini yang patut diduga sebagai salah satu stimulasi bagi munculnya gerakan a-nasionalis dan anti Pancasila.

“Untuk sementara, sosialisasi 4 pilar memang dilakukan oleh MPR RI dalam dukungan lingkup yang terbatas, dan tidak mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat,” jelasnya.

Disisi lain, Muqowam memastikan adanya keinginan kuat dari masyarakat akan adanya Lembaga (semacam BP7) yang bertugas melakukan ideologisasi Pancasila, tidak hanya oleh MPR.

Selanjutnya, Muqowam menengarai gerakan radikalisme telah dilakukan secara lebih masif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai kanak-kanak hingga remaja milenial. “Perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemuda dan komunitas-komunitas remaja,” ujar Muqowam.

Dalam kesempatan yang sama Muqowam juga menyampaikan pentingnya langkah operasionalisasi di berbagai Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 secara konsisten, yang intinya adalah upaya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan kampus.

Sebagai bagian dari MPR RI, DPD RI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman Bela Negara, cinta tanah air dan empat pilar kebangsaan terhadap generasi muda penerus bangsa sebagai solusi penangkal bahaya paham radikalisme.

“Sudah terbukti bahwa hingga saat ini Pancasila merupakan ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 1340 suku, 17.504 pulau dan sekitar 1.200 bahasa,” tegas Muqowam. (DPD/Abdi)

Read more