Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan

Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan

EkspresNews.com – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan. Nono menganggap RUU tersebut merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kepulauan.

Dalam FGD dengan tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Lemhanas (8/8), Nono Sampono mengatakan bahwa kehadiran RUU yang diinisiasi oleh DPD RI tersebut, mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditermui di daerah kepulauan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini dianggap belum bisa memberikan solusi kepada daerah kepulauan atas masalah-masalah tersebut.

“Kalau tidak dalam wujud undang-undang, tentu menjadi persoalan. Pertama, kalau hanya merevisi-merevisi (peraturan) yang ada, terlalu banyak yang harus direvisi. Kalau turunnya PP, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa saat ini RUU Daerah Kepulauan sudah dibahas di DPR RI, dan bahkan semua fraksi di DPR RI telah menyetujui akan RUU ini. Namun saat ini pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan selanjutnya secara tripartit, antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah mengenai RUU ini. Padahal dengan disahkan RUU ini, masyarakat di daerah akan merasakan kehadiran negara yang turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah kepulauan.

“Kita sudah dengar tadi dari Bappenas sudah membuat DIM, mungkin ada beberapa kementerian yang belum, agar segera mempercepat DIM-nya. Karena kami dari Senayan, baik dari DPD atau DPR, menghendaki ini selesai paling tidak di periode ini. Dan saya kira ini spiritnya bagaimana hadirnya negara untuk menyelesaikan problem di daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” tukas Nono.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengatakan meskipun sampai saat ini telah terdapat sembilan UU yang mengatur pemerintah daerah, berbagai tuntutan akan disparitas kesejahteraan di daerah masih banyak. Hal itu dikarenakan undang-undang yang ada saat ini belum memadai dan implementasinya belum ada. Dirinya beranggapan RUU Daerah Kepulauan tersebut sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang muncul dari daerah.

“Kita sudah berada dalam tahap ini, kita tidak boleh mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa otonomi daerah menjadi perekat NKRI. Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut,” jelasnya

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, menganggap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan modal pembangunan yang layak di daerah kepulauan. Pengelolaan atas sumber daya yang terdapat di daerah kepulauan juga masih terpusat, padahal sumber daya-sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar.

“Secara de facto UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi azas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut. Kita sudah punya UU Desa, tapi daerah-daerah belum merasakan. Kita melihat dengan kepala sendiri soal disparitas. Menurut saya RUU ini perlu disahkan untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” ucap Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini. (DPD/Abdi)

Read more
PerpusNas RI Sosialisasi UU Serah Simpan KCKR Di Padang

PerpusNas RI Sosialisasi UU Serah Simpan KCKR Di Padang

EkspresNews.com – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Terima Karya Cetak Dan Karya Rekam di Kota Padang, Kamis (8/8/2019).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Wardarusmen, SE, MM dalam sambutannya mengatakan kesadaran penerbit karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan hasil karyanya masih minim. “Apalagi sekarang tidak hanya sanksi pidana yang berlaku, tapi sanksi administrasi yang mengikat kalau tidak menyerahkan,” kata Wardarusmen.

Ia berharap dapat memahami sosialisasi atas UU dan juga memahami adanya kewajiban para penerbit untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam. “Hal ini bukan karena sanksi saja, tapi berpengaruh terhadap kontinuitas profesi penerbit. Semakin banyak kita berkarya semakin banyak pula masyarakat yang tercerdaskan di Sumatera Barat ini,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka & Jasa Informasi, Dra. Ofy Sofiana, M.Hum mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumbar telah mengadakan kegiatan sosialisasi UU ini. “UU ini baru saja disahkan pada tanggal 28 Desember 2018. UU ini sangat lengkap dan menjadi momen baik bagi kita yang bergerak didunia penerbitan,” katanya.

Katanya lagi, saat ini perkembangan teknologi, hasil karya digital juga menjadi sorotan bagi pemerintah. Bahkan, menurutnya, hasil karya digital juga akan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk didata. “Kami senantiasa melakukan hal yang terbaik untuk melakukan penyimpanan karya cetak dan karya rekam ini, dengan UU ini tentu memicu Perpusatakaan Nasional untuk segera menyosialisasikan dengan salah satu cara e-deposit,” ungkapnya. (ABDI)

Read more
Instalasi Jaringan Internet Fiber Optic Sawahlunto Siap Dinikmati

Instalasi Jaringan Internet Fiber Optic Sawahlunto Siap Dinikmati

EkspresNews.com – Pemko Sawahlunto bekerjasama dengan PT. Indonesia Comnet Plus membuka jaringan internet fiber optic seluruh OPD. Kepala Bagian Kominfo Persandian dan Humas Dodi Febrizal mengatakan pemasangan jaringan ini telah selesai pada akhir Juli 2019 dan saat ini sudah bisa dinikmati.

Saat ini jaringan internet fiber optik sudah terpasang di 65 titik pada seluruh OPD, SLTP dan Kelurahan di Kota Sawahlunto. Sementara untuk desa di Kota Sawahlunto ditargetkan terpasang pada tahun depan.

Perluasan jaringan ini diharapkan akan memberi kemudahan dalam kegiatan pelayanan masyarakat dan berbagai aktifitas yang membutuhkan internet dan percepatan pencapaian misi Pemerintah Kota Sawahlunto pada bidang smart city.

Pemasangan jaringan ini juga ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk untuk kelancaran kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di semua sekolah tingkat SLTP.

“Seluruh SLTP di kota ini sudah bisa memanfaatkan jaringan internet, sebelumnya beberapa SLTP di desa-desa terpaksa harus menumpang pelaksanaan UNBK di sekolah lain” paparnya.

Sementara itu Bob Hepikris, Kasubag Humas menambahkan selain pemasangan jaringan fiber optik, Pemko juga menyediakan beberapa titik hotspot gratis bagi masyarakat yang berlokasi di Taman Segitiga, GPK, Terminal Kota dan di objek wisata Waterboom Muaro Kalaban. (Ab1)

Read more
Sorry, PNS Tak Bisa Nikmati Rumah Subsidi

Sorry, PNS Tak Bisa Nikmati Rumah Subsidi

EkspresNews.com – Skema pembiayaan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa terealisasi tahun ini. Sebab, anggaran pemerintah untuk mewujudkan skema ini terbatas.

Pemerintah sendiri menggodok skema pembiayaan rumah untuk PNS sejak awal tahun lalu. Rencananya, skema pembiayaan ini menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Dengan skema pembiayaan itu, PNS bisa membeli rumah dengan kredit murah dan tenor yang relatif panjang. 

Read more