Wako Solok Usulkan Lanjutan Normalisasi Batang Lembang

Wako Solok Usulkan Lanjutan Normalisasi Batang Lembang

EkspresNews.com – Wali Kota Solok Zul Elfian yang didampingi Kepala Dinas PUPR Afrizal, M.Eng, Kabag PAP Ardinal,SKM, Kabag HumasPro Nurzal Gustim, SSTP, M.Si, Kabid SDA Eliardy dan Kasubbag Penghubung Yopi Permana, SSTP, M.Si diterima Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng di ruang kerjanya. Jumat (26/7)

Kepada Dirjen, Wako menyampaikan bahwa Batang lembang panjangnya lebih kurang 10 km dengan lebar rata rata 25 m, dapat dikatakan hampir tiap tahun terjadi banjir karena penampang sungai menyempit. Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi dengan pembangunan parapet/laydam kiri kanan sungai dengan menambah penampang sungai lebih kurang 40 m.

Namun dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kewenangan penanganan sungai, solusi yang dapat menjawabnya adalah peran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini telah terbukti tiga tahun terakhir dengan telah dilakukannya normalisasi pada beberapa titik.

Pada kesempatan itu disamping menyampaikan proposal rencana kelanjutan normalisasi batang lembang, wako juga mengajukan permohonan pembuatan embung batang binguang untuk rencana tahun 2020.

Menanggapi itu, Dirjen menjanjikan akan menindaklanjutinya bersama jajaran untuk perencanaan 2020. Namun beliau tetap mengingatkan kesiapan pemko dan masyarakat terutama terkait pembebasan lahan. (Abdi/Roni)

Read more
Anggota DPD RI Reses Ke DPRD Agam

Anggota DPD RI Reses Ke DPRD Agam

EkspresNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Herman Darnel Ibrahim, melakukan kunjungan Reses ke DPRD Kabupaten Agam, Kamis (25/7). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi dari DPRD Agam supaya nantinya bisa diperjuangkan.

Acara pertemuan yang digelar di Ruang Sekretaris DPRD Agam itu, juga dihadiri beberapa anggota DPRD seperti Masrizal, Jondra Marjaya, dan Helmon Dt. Hitam. Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh Kabag Hukum Persidangan Heriwardati, Kabag Umum Hilman, dan Kasubag lainnya.

Anggota DPD RI, Herman Darnel Ibrahim, menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan reses ke DPRD Agam yakni untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang sudah ditampung oleh Anggota DPRD Agam.

“Kita ke Agam ini selain untuk bersilaturahmi, juga untuk menjemput serta menampung aspirasi dari DPRD Agam. Karena kita tahu bahwa di DPRD pasti bagitu banyak aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Agam Masrizal menyampaikan persoalan yang ada di Agam seperti salah satunya terkait dengan pemekaran Kabupaten Agam. Hal itu dilakukan karena wilayah Kabupaten Agam yang sangat luas membuat masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan menjadi kesulitan melakukan suatu pengurusan.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Anggota DPRD Agam Helmon Dt. Hitam. Ia menyebut pemekaran Kabupaten Agam itu sudah sangat diinginkan oleh masyarakat.

“Kita sudah mengumpulkan semua golongan masyarakat seperti Wali Nagari, niniak mamak serta tokoh masyarakat lainnya. Dari semua itu hampir seluruhnya menginginkan terjadinya pemekaran,” ungkap Helmon.

Sementara itu, hal yang sama juga di ungkapkan oleh Anggota DPRD Agam Jondra Marjaya. Selain itu ia menyampaikan beberapa keluhan masyarakat seperti terjadinya permasalahan pada pembangunan seperti jalan, gedung dan infrastruktur lainnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI, Herman Darnel Ibrahim, memberi apresiasi kepada DPRD Agam atas perencanaan Pemekaran Kabupaten Agam. Ia akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRD Agam dan akan disampaikan ke pusat untuk diperjuangkan.

“Kami mengapresiasi kerja DPRD Agam atas terencana-nya pemekaran Kabupaten Agam ini, semua data dan informasi yang didapat disini, akan kami bahas dikantor pusat nantinya,” pungkas Herman.

Kabag Hukum Persidangan, Heriwardati yang sekaligus Plh. Sekretaris DPRD Agam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPD RI tersebut karena telah memilih DPRD Kabupaten Agam sebagai daerah tujuan resesnya. (DPD/Abdi)

Read more
Tepis Isu Mak Itam Ditarik PT KAI  Halomoan SH : Mak Itam Akan Kembali Beroperasi

Tepis Isu Mak Itam Ditarik PT KAI Halomoan SH : Mak Itam Akan Kembali Beroperasi

Ekspresnews.com – Menanggapi isyu akan ditariknya Mak itam Dari kota arang, Kepala Dinas Kebudayaan, Permesiuman Dan Peninggalan Sejarah Kota Sawahlunto Halomoan SH menegaskan itu Hanya isyu yang berkembang, apalagi di jejaring media sosial ranah dengan kebebasan opini yang mudah sekali nenjadi tren alias viral.

Hal ini ditegaskannya usai melakukan pertemuan sekaligus klarifikasi kepada pihak Divre II Sumatera Barat di padang pada Selasa ( 23 /7) yang lalu.

Ditemui EkspresNews.com di museum kereta api Sawahlunto saat mendampingi Tim Divre pusat yang melakukan pengecekan khusus Kondisi Mak Itam yang bernomor seri E 1060 lokomotif Gaek kedua setelah kembarannya di Jerman, Halomoan justru menyampaikan tengah melakukan proses pengoperasian mak itam kembali.

“Alhamdulillah ternyata Mak Itam masih dapat beroperasi , walau Ada beberapa suku cadang yang harus segera di ganti,” ujar Halomoan.

Memang butuh waktu yang cukup lama juga, mengingat barang tua tentu persamaan spare park butuh waktu agar bisa mach dengan si tua Mak Itam, Halomoan menambahkan buktinya untuk uji jalan, setelah dilakukan pengecekan dan sedikit perbaikan akhinya Mak itam kembali jalan, walaupun belum untuk route panjang, ujarnya lagi.

Senada dengan yang disampaikan Halomoan, Manager sarana Prasarana ka. Divre II Sumatera Barat Marsuan mengatakan butuh anggaran yang cukup besar untuk dapat beroperasi dengan baik.

Untuk itu disarankan agar kota sawahlunto segera menyurati Divre pusat di Bandung terkait pengaktifan kembali Mak Itam agar bisa diturukan tim survei untuk melihat hal yang harus segera diganti, atau yang masih bisa diperbaiki. Sehingga dari sisi penganggaran tidak memberatkan Kota Sawahlunto.

Apalagi kilas balik kebelakang, Sebelas tahun sudah dari tahun 2008 yang lalu, sejak hijrahnya Mak Itam dari Ambarawa ke Kota Sawahlunto lumbung Batu Bara Tertua di Asia Tenggara ini, dengan berbagai proses dan biaya yang tidak sedikit, tentu pemerintah kota Sawahlunto akan melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan aset sejarah lahirnya batu bara ini. Termasuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pihak terkait, salah satunya PT Kereta Api Indonesia ( PT.KAI) , ujar Halomoan lagi. (Ab1)

Read more
Wagub Sumbar : “Galeri Seni” Sebagai Motivasi Seniman Mengekspresi Karya Seni

Wagub Sumbar : “Galeri Seni” Sebagai Motivasi Seniman Mengekspresi Karya Seni

EkspresNews.com – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai mengunjungi Pameran bersama dua perguruan seni di Sumbar yakni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang (UNP) yang menampilkan karya-karya seni rupa dan seni kriya terbaik dari kedua perguruan tinggi tersebut.

Pameran ini dilaksanakan di galeri seni rupa, Taman Budaya Sumatera Barat, Jalan Diponegoro 31 Padang, dengan tema “Persektif” yang menampilkan 87 karya lukisan.

“Saya sangat senang adanya pameran ini, semuanya luar biasa dan menarik, sehingga kita larut kedalam lukisannya,” ungkapnya sela -sela kunjungan ke Pameran Perspektif Taman Budaya, Kamis sore (25/7/2019).

“Lukisan ini adalah salah satu wujud ekonomi kreatif. Sebagai seniman tentunya sebagai ajang berekspresi melalui karya seni, kami berharap jangan pernah berhenti berkarya,” harap Wakil Gubernur.

Nasrul Abit sangat bangga dengan karya seni dari UNP dan ISI Padang Pajang, ternyata karya seni Sumbar bisa berkembang di luar, Wagub ingin pemerintah daerah bisa motivasi dan peduli terhadap para seniman Sumbar dengan mewujudkan ‘Galeri Seni”

“Tentunya kita ingin karya seni diakui oleh banyak orang, namun jangan sampai orang-orang seni tersebut keluar semuanya dari Sumbar,” ingat Wagub Sumbar.

Dari pembicaraan tersebut Wagub Nasrul Abit berkeinginan, agar dalam pembangunan yang ada di Taman Budaya harus ada ‘galeri seni’ agar bisa menampung aspirasi semua seniman.

“Ke depan kita bisa bekerjasama dengan Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Barat, agar setiap wisatawan yang berkunjung ke Sumbar bisa mampir kesini untuk melihat karya seni yang luar biasa seniman Sumbar,” kata Nasrul Abit.

Lanjut Nasrul Abit juga berharap bagi para seniman di Sumbar bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana kalau karya seni yang terbaik itu bisa dibeli oleh kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel atau tempat yang banyak pengunjung lainnya.

Termasuk di daerah kabupaten dan kota tempat-tempat objek wisata yang ramai pengunjungnya juga dimanfaatkan, sehingga pada waktu-waktu tertentu, para seniman bisa datang untuk melukis para pengunjung.

Dia mengajak para seniman bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk menciptakan karya seni yang mengedepankan keragaman dan kekakayaan budaya Minang. Dengan demikian memperluas estetika harmonisasi dinamika seni rupa Indonesia, dengan syarat kualitas lukisannya harus baik. (Intan/Abdi)

Read more
Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk

Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk

EkspresNews.com – Administrasi kependudukan diyakini sebagai regulasi utama dalam mengatur peristiwa kependudukan dan  menjadi penopang stake holder lain, misalnya bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang dalam  faktanya seringkali menjadi dasar untuk menyatakan suatu Pemilu dan Pilkada dikatakan cacat atau tidak.

Kunjungan ke BPS Provinsi Jateng

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai perlu ada pengawasan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam di daerah pemilihannya Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Tengah dan Disdukcapil Kota Semarang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan.

Akhmad Muqowam mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. “Semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan regulasi turunan di daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota,” ujar Akhmad Muqowam usai melakukan pertemuan di kantor Disdukcapil Kota Semarang, Kamis (25/7).

Meskipun Kabupaten/Kota telah menerbitkan regulasi turunan, Akhmad Muqowam menilai bahwa masih perlu adanya penyamaan persepsi antara Pusat dan Daerah agar tidak ada interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya terhadap regulasi yang ada khususnya turunan Undang Undang Adminduk seperti Peraturan Pemerintah, Perpres dan Permendagri.

Selain itu, Muqowam menemukan beberapa fakta yang terjadi dilapangan, salah satunya keterbatasan stok blangko KTP elektronik (KTP-el), sehingga dengan agak terpaksa diterbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP-el.

Muqowam juga mengungkapkan peralatan KTP-el di berbagai Kabupaten/Kota banyak yang tidak berfungsi. Daerah kesulitan untuk penganggaran pengadaan peralatan KTP-el karena di UU Adminduk penyelenggaraan Adminduk dibiayai melalui APBN, sedangkan Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah untuk Non Fisik, sehingga perlu dukungan DAK Fisik maupun APBD Kabupaten/Kota.

“Solusi strategis yang diusulkan adalah penyederhanaan proses pengadaan blangko, dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur, karena Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah,” jelas Muqowam.

Fakta lainnya yang ditemukan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia dalam pelayanan adminduk untuk sementara dengan rekruitmen tenaga kontrak atau Pekerja Harian Lepas (PHL).

Fakta lain di lapangan adalah kesadaran masyarakat untuk segera mengurus peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masih terkesan pasif. Masalah yang cukup mengganggu pelaksanaan program KTP-el adalah keraguan daerah dalam pelaksanaan kebijakan adminduk (misalnya perpindahan penduduk tanpa pengantar RT/RW).

Juga ada kendala untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dalam pemanfaatan data kependudukan.

“Bagian Hukum dan Kerjasama berpendapat tidak perlu Perjanjian Kerjasama untuk sesama SKPD (mengacu PP 50/ 2018), padahal pemanfaatan data kependudukan diatur khusus dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik,” urai Muqowam. (DPD/Abdi)

Read more