Anggaran Perubahan 2019 Kota Sawahlunto Disetujui

Anggaran Perubahan 2019 Kota Sawahlunto Disetujui

EkspresNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menanda tangani  nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD tahun 2019 bersama Wali Kota Sawahlunto, Rabu (17/7).

 Didampingi unsur Pimpinam Weldison dan Sekretaris DPRD  Drs. Dedi Ardona, MSi, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Adi Ikhtibar mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 sebelum masa jabatan anggota DPRD Kota Sawahlunto periode 2014 – 2019 berakhir.

Ia mengakui, pembahasan APBD perubahan ini sedikit dikebut dan memastikan selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD Kota Sawahlunto periode 2014 – 2019 berakhir, yakni pada 12 Agustus nanti.

“Sebelum tanggal 12 Agustus nanti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD – P) Kota Sawahlunto Tahun 2019 dipastikan sudah dapat diselesaikan sampai pada tahapan ketok palu (pengesahan anggaran). APBD – P Sawahlunto 2019 mutlak harus diselesaikan prosesnya sebelum tanggal 12 Agustus mendatang, sebab pada waktu itu masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Arang periode 2014 – 2019 resmi berakhir,” kata Adi Ikhtibar kepada media usai penandatanganan.

Kepastian dipercepatnya ketok palu APBD – P 2019 itu dinyatakan oleh Ketua DPRD, Adi Ikhtibar usai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS – P) APBD 2019, di DPRD Sawahlunto, pada Rabu 17 Juli 2019.

“Ini sesuai juga dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan peraturan Gubernur, yang menyatakan bahwa APBD – P itu harus dirampungkan oleh anggota DPRD periode masa sekarang (2019 – 2014),” tambah  Adi.

Dikatakan Adi, jika sempat tidak selesai di periode sekarang, sehingga diproses oleh anggota dewan yang baru dilantik nanti, akan menjadi molor karena banyak persiapan lain yang mesti dilakukan terlebih dahulu.

Sementar wakil ketua DPRD Sawahlunto Weldison menjelaskan usaha maksimal dan kerjasama yang baik dari eksekutif dalam hal ini Pemerintah kota Sawahlunto nembuat upaya perampungan APBD – P 2019 ini menjadi cepat disekesaikan. “Percepatan tahapan – tahapan yang berjalan hingga pada tahapan kesepahaman tentu tidak terlepas dari pro aktif perangkat daerah yang akan menggunakan APBD-P tahun 2019 ini,” Ujar Weldison. (Ab1)

Read more
Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi

EkspresNews.com – Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/7).

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi .

Untuk itu, Reydonnyzar menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. “Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” ujarnya.

Reydonnyzar menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. “Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” cetusnya.

Reydonnyzar menyatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. “Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model.

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya.

Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima” pungkasnya. (Fan/Mas/ABDI)

Read more