Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

EkspresNews.com – Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah. DPD RI melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari daerah dan tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan, pada rapat audiensi membahas pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

Ini tugas konstitusional DPD RI terutama di Komite I dalam hal pemekaran dan pembentukan daerah baru. DPD RI sudah sangat intensif membahas terkait masalah penataan daerah juga sudah bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla pada tanggal 18 Juli 2017. DPD RI juga sudah melakukan pertemuan dengan Bupati/Walikota pengusul DOB Se-Indonesia dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama pada tanggal 4 Oktober 2016. DPD RI sudah mengevaluasi dan merekomendasikan kepada pemerintah 173 usulan DOB, yang terdiri dari 16 provinsi dan 157 kabupaten/kota, salah satunya merekomendesaikan dalam RPP Desain Besar Penataan Daerah yaitu Sumatera Tenggara sebagai pemekaran dari Sumatera Utara.

“Komite I sudah membahas ini berkali-kali dengan pemerintah, juga sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPOD yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan secara resmi sudah menyurati secara kelembagaan dari Pimpinan DPD RI bulan Februari lalu untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan 2 (dua) PP Pelaksanaan aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru, bisa segera dibahas,” ujar Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, saat memimpin rapat.

Pembahasan DOB sudah masuk dalam dan membutuhkan regulasi kuat dan kepastian hukum, jika memperhatikan amanat pasal 55 dan 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Ketetntuan lebih lanjut mengenai Penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dan “Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dan lebih dipertegas dalam Pasal 410 berbunyi “Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.” Namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut.

“Komitmen DPD RI akan Calon DOB ini kuat, 27 Februari lalu kita melalui Ketua DPD RI Oesman Sapta sudah menyurati secara resmi kepada Presiden, semangatnya adalah untuk pemerataan pembangunan, namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut,” kata Anggota DPD RI Sumatera Utara Badikenita Sitepu.

Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman menuturkan bahwa perjuangan daerah dalam memperjuangkan DOB terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama terkait luas wilayah, jumlah penduduk sebagai persyaratan utama pemekaran daerah baru.

“Menurut kami UU Pemda tersebutlah yang menghambat pemekaran, kalau prasyarat hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk jelas itu tidak bisa diaplikasikan, bahkan DOB bakalan tidak terwujud, hanya wilayah Jawa saja yang bisa memenuhi prasayarat tersebut, ada daerah yang luas nya memenuhi persyaratan tetapi penduduknya tidak, begitu pula sebaliknya,kami mendukung DPD RI untuk menyuarakan aspirasi pemekaran daerah ini kepada pemerintah,” pungkas Wagirin Arman.

Namun demikian diperlukan upaya dan dorongan semua pihak agar pemerintah segera mengeluarkan 2 (dua) PP Pelaksana aturan penataan daerah agar ususlan-ususlan calon daerah baru bsia segera dibahas. Selain itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hendaknya juga harus benar-benar dipersiapkan dengan cermat seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. (DPD/Abdi)

Read more
Bermunculan Nama Bacalon Bupati Solok, Sepris Yonaldi Terkuat

Bermunculan Nama Bacalon Bupati Solok, Sepris Yonaldi Terkuat

EkspresNews.com – Kontestasi politik negara Indonesia dalam pertarungan pemilihan presiden telah usai. Sudah tiba masanya untuk melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Bahkan ramai-ramai telah menjadi pembicaraan masyarakat luas, muncul beberapa nama menjadi bakal calon bupati ataupun walikota.

Untuk Kabupaten Solok juga tidak tertinggal. Beberapa nama mengapung kuat untuk sepakat membangun nagari. Salah satunya Sepris Yonaldi, anak muda yang sarat pengalaman dalam bidang pembangunan ini santer menjadi pembicaraan masyarakat di Kabupaten Solok.

Sepris Yonaldi merupakan aktivis pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) saat ini dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Tamansiswa Padang. “Namanya santer bermunculan karena memang banyak yang telah ia perbuat di Kabupaten Solok, seperti program-program pemberdayaan masyarakat yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” ujar salah seorang tokoh Arosuka, Indra Marlis kepada EkspresNews.com, Rabu (10/7/2019) di Kabupaten Solok.

Lebih lanjut katanya, Sepris merupakan sosok pemuda yang ramah senyum juga memiliki pendidikan yang cukup baik. Mengeyam pendidikan S-3 di Universitas Selangor Malaysia bidang Manajemen tentu menambah daftar keahlian Sepris nantinya untuk memimpin pemerintahan.

“Kalau pendidikan, Sepris cukup mumpuni dari nama-nama lain yang juga bermunculan untuk menjadi Bupati Solok ini. Apalagi, keahliannya dalam melaksana riset dan beberapa karya tulis yang telah diakui secara nasional maupun internasional akan berdampak pada psikologis pemerintahan nanti yang akan ia pimpin, suasana akademik akan terasa, yang pastinya ini akan berpengaruh positif pula bagi ASN di Arosuka,” tambahnya.

Selain itu, Sepris memiliki kemampuan diplomatis dengan jaringan koneksi yang cukup luas. Pengalamannya sebagai tenaga konsultan pada Program Safe Scholl World Bank (Bank Dunia) dan tenaga ahli pada Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas patut dibanggakan nantinya bagi pemerintah Kabupaten Solok.

Pada usia 32 tahun ini Sepris Yonaldi sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Solok muncul dan memberikan kepemimpinan baru. Kejenuhan pemerintahan saat ini membuat masyarakat banyak berharap agar Sepris Yonaldi bisa memimpin Kabupaten Solok. (Red)

Read more
PUPR Bangun Dua Bendungan Berkapasitas 39,47 Juta m3 di Sulawesi Utara

PUPR Bangun Dua Bendungan Berkapasitas 39,47 Juta m3 di Sulawesi Utara

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia melalui pembangunanan bendungan, embung, revitalisasi danau guna mendukung program ketahanan pangan dan air nasional. Salahsatunya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan  Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara dan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disamping itu juga dilakukan revitalisasi Danau Tondano yang kondisinya kritis karena terjadinya pendangkalan dan pencemaran tanaman eceng gondok.
“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Dengan selesainya 65 bendungan nanti diharapkan bisa meningkat menjadi 19-20%”, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bendungan Kuwil Kawangkoan.

Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki kapasitas tampung 23,37 juta m3 dan luas genangan 139 Ha dibangun sejak 2016 dengan biaya Rp 1,46 triliun. Saat ini progresnya telah mencapai 46% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Bendungan ini bermanfaat bagi pengendalian banjir Kota Manado dan sekitarnya untuk debit banjir 470 m /detik, dimana Kota Manado pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2014. Kemudian penyediaan air baku untuk Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung dan KEK Bitung sebesar 4,5 m /detik, PLTM dengan kapasitas 2 x 0,70 MW serta pengembangan pariwisata.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sulawesi Sungai I Direktorat Sumber Daya Air (SDA) juga menganggarkan Rp 52,5 miliar untuk membangun pengendalian banjir pada 4 Sungai di Kota Manado. Pengerjaannya dibagi tiga paket, yakni paket persiapan yang meliputi desain dikerjakan tahun 2019 dengan biaya Rp 2 miliar, paket dokumen lingkungan Rp 500 juta dan paket fisik Rp 50 miliar pada tahun 2020.

Sementara Bendungan Lolak dengan kapasitas tampung 16,10 juta m3 dan luas genangan 97,46 Ha yang berguna untuk sumber air daerah irigasi seluas 2.214 Ha, penyediaan air baku 500 liter per detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 3,3 MW.

Pembangunannya telah dimulai pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 1,71 triliun. Kontsruksi Bendungan Lolak ditargetkan rampung tahun 2021.

Selain itu pembangunan Embung Wanua Ure di Kabupaten Minahasa Utara dengan biaya Rp 6,6 miliar pada masa pelaksanaan tahun 2018. Embung ini memiliki kapasitas tampung 31,1 m3, luas genangan 9,9 m2, dan bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 8 liter/detik dan irigasi seluas 5 hektare. (Red/Abdi)

Read more