Tol Trans Sumatera Beroperasi Memperlancar Mudik

Tol Trans Sumatera Beroperasi Memperlancar Mudik

EkspresNews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan arus balik mudik tahun ini menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, terpantau lebih padat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi seiring beroperasinya Tol Trans Sumatra. 

Kepala Posko Harian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Endi Suprasetio mengatakan kemacetan menuju Pelabuhan Bakauheni biasanya hanya terjadi pada malam hari. Namun, tahun ini kemacetan juga terjadi pada siang hari.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya kendaraan datang malam hari, pagi sudah masuk ke pelabuhan. Sekarang jam 11 siang juga datang lagi. Ada perilaku yang berbeda,” kata Endi, Selasa (11/6).

Maka itu, kemacetan yang luar biasa sempat terjadi sejak Jumat (7/10) hingga Minggu (10/10) kemarin di gerbang tol Bakauheni. Bahkan kemacetan juga terjadi di jalan arteri dekat Pelabuhan Bakauheni. “Antrean tidak hanya tol, bahkan arteri siang-siang,” ucap dia.

Endi menyebut perubahan ini terjadi seiring dengan operasional Tol Trans Sumatra. Melalui tol tersebut, waktu tempuh pengguna jalan dari Palembang menuju Pelabuhan Bakauheni menjadi lebih cepat dari sebelumnya.

“Tol ini memperlancar pergerakan menjadi hanya tiga sampai empat jam dari Palembang, dulu lebih lama. Nah karena lebih cepat jadi menumpuk di gerbang tol Bakauheni,” tutur Endi.

Namun demikian, ia memastikan kondisi lalu lintas di gerbang tol tersebut kini sudah berangsur lancar. Endi menyebut tak terjadi kemacetan menuju Pelabuhan Bakauheni siang ini. “Siang ini sudah lancar, sebelumnya kan padat. Tadi saya telepon untuk memastikan,” kata Endi.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni mencatat sebanyak 165.260 pemudik pada H+3, Minggu (9/6) telah kembali ke Pulau Jawa melalui dermaga penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Jumlah ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya pada Sabtu (8/6).

Humas ASDP Saifulahil Maslul Harahap mengungkapkan peningkatan pemudik bukan hanya pengguna kendaraan roda dua dan empat, tetapi juga pejalan kaki. Bila dirinci, pemudik dengan roda dua tercatat 7.069 unit, kendaraan roda empat, bus, dan truk sebanyak 4.495 unit, dan pemudik pejalan kaki 1.257 orang. (AM)

Read more
SBMPTN 2019, Ini Sistem Penilaian UGM dan 4 Tips Pendaftarannya

SBMPTN 2019, Ini Sistem Penilaian UGM dan 4 Tips Pendaftarannya

EkspresNews.com – Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) masih berlangsung hingga 24 Juni 2019 mendatang.

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi salah satu universitas yang turut mengalokasikan kuota mahasiswa baru melalui jalur ini.

Kabag Humas dan Protokol UGM Iva Ariani mengatakan, peserta yang mendaftar jalur SBMPTN harus memiliki nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Menurut Iva, penilaian yang digunakan di UGM berdasarkan pada pemeringkatan nilai UTBK di setiap program studi (prodi). “Ini tahun pertama, jadi kami belum bisa memberikan nilai berapa yang masuk. Tergantung pendaftarnya. Semua berdasarkan nilai UTBK,” kata Iva dilansir Kompas, Selasa (11/6/2019) pagi.

Pada 2018, UGM menerima 2.973 mahasiswa baru yang terdiri dari 2.117 mahasiswa kelompok bidang Saintek dan 856 mahasiswa kelompok bidang Soshum. Tahun lalu, prodi kelompok Saintek yang paling diminati adalah Kedokteran, Farmasi, dan Teknik Sipil.

Sementara, untuk prodi kelompok Soshum yang banyak peminatnya yaitu Hukum, Psikologi, dan Manajemen.

Pemilihan prodi pada suatu universitas menjadi bagian penting. Menurut Iva, sebaiknya peserta mendaftar pada prodi yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Hal yang perlu diingat, urutan pemilihan prodi ketika mendaftar merupakan prioritas pilihan. “Memilih prodi (program studi) yang sesuai dengan kemampuan dan hasil UTBK,” ujar Iva.

Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara online melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id.
Sistem online dapat sewaktu-waktu down jika diakses oleh banyak orang dalam waktu bersamaan.

Untuk menghindari hal itu, calon peserta yang memang berminat melanjutkan studi di universitas negeri dapat segera mendaftarkan diri.

Perhatian khalayak terhadap seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini memungkinkan adanya oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi yang ada.

Biasanya, oknum tersebut meminta sejumlah uang dengan dalil dapat membantu peserta masuk ke universitas negeri pilihannya.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan peserta di universitas negeri. “Jangan percaya janji-janji pihak-pihak yang bisa membantu memasukkan ke PTN,” ujar Iva. (Abdi)

Read more
MK Registrasi Gugatan Prabowo-Sandi Hari Ini

MK Registrasi Gugatan Prabowo-Sandi Hari Ini

EkspresNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) berencana meregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Selasa (11/6).

“Hari ini permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019, baru akan diregistrasi,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta yang dilansir CNN.

Dengan dimulainya tahap registrasi, maka berkas permohonan sengketa Pilpres 2019 dinilai lengkap dan siap untuk dibawa ke tahap sidang panel pada 14 Juni 2019.

Pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden yang dilaksanakan pada Selasa (11/6) ini, menjadi penanda bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden 2019 di MK sudah memasuki tahap keempat.

Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No. 5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu.

Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa pilpres. Sementara untuk sengketa pileg pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon yang merupakan tahap ketiga.

Tahap keempat adalah pencatatan permohonan pemohon di BRPK (registrasi permohonan). Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk pilpres diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara pemilu legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk pemilu presiden dan untuk pemilu legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara pemilu presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk pemilu legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. (Ilham)

Read more
KPK Akan Buktikan Aliran Suap Jual Beli Jabatan ke Menag

KPK Akan Buktikan Aliran Suap Jual Beli Jabatan ke Menag

EkspresNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti kuat adanya aliran dana ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag). Aliran dana ini bakal dibeberkan KPK dalam proses persidangan.

“Di dakwaan kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana, nanti satu per satu akan dibuktikan dalam proses persidangan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin disebutkan Lukman sebagai salah satu pihak yang turut kecipratan aliran dana jual beli jabatan di Kemag. Lukman disebut menerima Rp 70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Lukman membantah menerima uang tersebut. Lukman mengklaim dirinya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi tidak pernah menerima Rp 50 juta yang disebut diberikan Haris di Hotel Mercure Surabaya pada 1 Maret 2019. Lukman juga membantah menerima uang Rp 20 juta yang disebut dalam surat dakwaan diberikan Haris saat bertemu di Tebu Ireng, Jombang pada 9 Maret. Lukman hanya menyebut Haris memberikan uang Rp 10 juta kepada ajudannya dengan alasan tambahan honorarium. Namun, uang tersebut baru diketahui Lukman setelah tiba di Jakarta. Pemberian uang tersebut pun telah dilaporkan dan dikembalikan Lukman kepada KPK.

Menanggapi hal ini, KPK tak ambil pusing dengan bantahan Lukman. KPK meyakini telah mengantongi bukti dan informasi yang kuat adanya pemberian uang kepada politikus PPP tersebut.

“Kalau bantahan kan sering ya kita dengar. Banyak pihak yang pernah ditangani KPK baik tersangka ataupun saksi itu kadang-kadang membantah keterangan-keterangan, silakan saja. Yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan,” kata Febri.

Bahkan untuk memperkuat bukti dugaan ini, KPK bakal menghadirkan Lukman dalam proses persidangan. Termasuk, menghadirkan saksi dan bukti lain yang memperkuat aliran uang untuk Lukman.

“Tentu Menag juga akan dihadirkan sebagai saksi atau pihak-pihak lain atau bukti-bukti lain di mana KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang itu tentu juga akan dihadirkan di persidangan,” katanya.
Tak hanya Rp 70 juta, Lukman juga diduga menerima uang lainnya. Saat ini, KPK masih mendalami uang Rp 180 juta US$ 30.000 yang disita tim penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja Lukman Hakim beberapa waktu lalu. KPK meyakini uang ratusan juta tersebut terkait dengan jual beli jabatan. Untuk itu, Febri memastikan, KPK bakal membeberkan asal usul uang ratusan juta di laci ruang kerja Lukman dalam proses persidangan.

“Itu nanti akan dibuka di persidangan saya kira karena itu kan bagian dari uang atau benda yang kami sita dalam proses penyidikan tapi sejauh ini semua benda yang disita termasuk uang yang kami temukan di laci meja kerja Menag pada saat itu tentu diduga terkait dngn pokok perkara atau penangananan perkara ini, bisa saja itu nanti itu bagian dari proses pembuktian. Apakah nanti akan ada pengembangan atau tidak itu lain hal ya, nanti kita lihat di proses persidangan,” katanya.

Diberitakan, Jaksa KPK mendakwa Kakanwil Kemag Jawa Timur, Haris Hasanuddin telah menyuap Romahurmuziy alias Romy selaku anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP, dan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menag. Suap sebesar Rp 325 juta itu diberikan Haris kepada Romy dan Lukman agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemag Jatim.
Jaksa menyatakan, Romy dan Lukman berperan mengintervensi proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Jawa Timur. Padahal, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Tim)

Read more
Lowongan CPNS 2019 Dibuka Oktober?

Lowongan CPNS 2019 Dibuka Oktober?

EkspresNews.com – Sebanyak 254.173 lowongan untuk jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibuka tahun ini. Lowongan itu merupakan gabungan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS.

Lantas, kapan tepatnya lowongan menjadi abdi negara itu bakal dibuka?

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan waktu pembukaan lowongan tersebut masih terus dibahas. Dia bilang, saat ini pemerintah masih menyusun Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) yang menjadi payung hukum terhadap pembukaan lowongan tersebut.

“Tunggu Permenpannya. Dalam pembahasan,” kata Mudzakir yang dilansir detikcom, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Meski begitu, Mudzkir mengatakan bahwa sejatinya waktu pembukaan lowongan tersebut telah diperkirakan langsung oleh Menteri PANRB (Menpan) Syafruddin. Di mana, Syafruddin memperkirakan pembukaan dilakukan pada bulan Oktober. “Ancar-ancarnya seperti yang disampaikan Pak Menpan,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Syafruddin mengatakan lowongan CPNS dan PPPK akan dibuka sehabis lebaran. Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

“Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober,” kata dia beberapa waktu lalu. (AM)

Read more