Istana Siapkan Tiga Jurus Atasi Defisit Transaksi Berjalan

Istana Siapkan Tiga Jurus Atasi Defisit Transaksi Berjalan

EkspresNews.com – Istana Kepresidenan menilai kondisi defisit transkasi berjalan (Current Account Deficit/CAD)Indonesia sebesar 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebenarnya belum menjadi ‘lampu kuning’ bagi perekonomian Tanah Air. Meski begitu, pemerintah menyiapkan tiga jurus untuk mengatasi defisit transaksi berjalan tersebut.

Staf Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan Indonesia memang didera defisit transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena surplus neraca perdagangan barang tak mampu menutup defisit neraca jasa yang kerap meningkat. 

Meski begitu, Erani melihat kondisi defisit transaksi berjalan belum mengkhawatirkan. Indonesia, menurut dia, pernah mengalami posisi defisit yang lebih besar, yakni mencapai 3,12 persen dari PDB pada 2013.

“Saat itu baru ‘lampu kuning’, tapi selama defisit transaksi berjalan tidak melampaui 3 persen, itu aman. Bahkan, negara-negara lain tidak masalah defisitnya mencapai 5 persen selama ada tujuannya,” ungkap Erani, Selasa (28/5). 

Di sisi lain, meski menganggap kinerja defisit transaksi berjalan nasional belum mengkhawatirkan, Erani mengatakan pemerintah tak serta merta mengabaikan posisi defisit. Pemerintah, katanya, justru tengah menjalankan tiga kebijakan untuk mendorong penurunan defisit transaksi berjalan. 

Salah satunya, menurut dia, dengan memperbaiki kinerja neraca perdagangan yang tengah dirundung defisit. Pada April 2019, defisit neraca perdagangan mencapai US$2,5 miliar. Realisasi itu merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia. 

“Ini terjadi karena ada masalah besar sejak 2018, harga minyak meningkat, walaupun volume impor sama. Lalu, ada perang dagang Amerika-China, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pelarian modal karena nilai tukar fragile,” terangnya. 

Menurutnya, untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, pemerintah sudah mulai melakukan tiga jurus. Pertama, menambah kapasitas produksi minyak di kilang-kilang domestik, misalnya pada Kilang Cilacap. 

“Dengan begitu, ada puluhan ribu barel minyak yang tadinya impor, tapi sekarang dari Kilang Cilacap. Kami juga mendorong investasi di kilang lain,” ujarnya. 

Lalu, masih di sektor minyak dan gas (migas), pemerintah juga terus menjalanan program campuran minyak nabati sebesar 20 persen ke minyak solar alias B20. “Pak Menko (Perekonomian) Darmin Nasution bilang sekitar 2020-2021, solar sudah bisa dihentikan impornya,” imbuhnya. 

Kedua, di sektor nonmigas, pemerintah tengah membuka lebar-lebar pintu investasi di sektor mineral. Salah satunya, dengan mengembangkan kawasan Morowali sebagai hulu hingg hilir industri mineral Nusantara. (AM)

Read more
Ada Insentif Pajak, PUPR Yakin Program Sejuta Rumah Tercapai

Ada Insentif Pajak, PUPR Yakin Program Sejuta Rumah Tercapai

EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakini realisasi pembangunan program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencapai target pada tahun ini berkat insentif fiskal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bendahara negara ini baru saja mengeluarkan aturan kenaikan batas harga rumah bebas pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan PMK tersebut, pemerintah mengatur ulang batas harga rumah tertinggi yang bebas PPN berdasarkan zonasi pada 2020 mendatang. 

Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid saat meninjau kegiatan pembangunan. Ist

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan kebijakan tersebut membuat harga rumah dengan nilai Rp140 juta sampai Rp200 juta berdasarkan masing-masing zonasi akan terbebas dari pungutan PPN. Menurutnya, hal ini bisa menjadi dorongan bagi pembangunan Program Satu Juta Rumah karena rumah dalam program dibanderol dengan rentang harga tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Dengan PMK tersebut, para pengembang juga akan lebih bersemangat membangun rumah bagi MBR. Apalagi, banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah,” ucap Khalawi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5). 

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi Program Satu Juta Rumah mencapai 1,25 juta unit. Sementara per 27 Mei 2019, realisasi pembangunan mencapai 400,5 ribu unit. Capaian tersebut setara 32,04 persen dari target. 

Khalawi merinci realisasi pembangunan terdiri dari rumah bersubsidi bagi MBR sebanyak 344.178 unit dan rumah non-MBR sekitar 56.322 unit. Dari realisasi ini, pembangunan rumah MBR mencapai 39,33 persen dari target sebanyak 875 ribu unit. Sementara pembangunan rumah non-MBR baru mencapai 15,01 persen dari target 375 ribu unit. 

Lebih lanjut, sumbangan pembangunan rumah MBR berasal dari pengerjaan oleh pengembang sebanyak 247.270 unit, Kementerian PUPR 56.070 unit, dan skema Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) 37.949 unit. 

Sisanya, sebanyak 2.889 unit dibangun oleh masyarakat. Sedangkan pembangunan rumah nonsubsidi oleh pengembang sebanyak 56.232 unit dan masyarakat 90 unit. 

Di sisi lain, ia mengaku optimis target pembangunan bakal tercapai lantaran kinerja pembangunan biasanya terus meningkat setiap tahunnya. 

Ia mencontohkan pada 2015 ketika program digagas, realisasi pembangunan rumah mencapai 699.770 unit. Capaian tersebut kemudian meningkat menjadi 805.169 unit pada 2016 dan 904.758 unit pada 2017. 

Pada 2018, realisasi pembangunan rumah bahkan menembus angka 1.132.621 Secara total, capaian pembangunan rumah subsidi Jokowi telah mencapai 3.542.318 unit dari kurun 2015-2018.

Sementara berdasarkan PMK 81/2019, Sri Mulyani akan membebaskan pungutan PPN bagi rumah dengan harga maksimal Rp140 juta untuk zona pertama. Zona tersebut meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Lalu, juga berlaku di Pulau Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai. 

Zona kedua, rumah maksimal seharga Rp153 juta di Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu akan bebas PPN. Pada zona ketiga, pembebasan PPN berlaku untuk rumah seharga maksimal Rp146 juta di Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau. 

Kemudian, pada zona keempat, rumah dengan harga maksimal Rp158 juta di Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, dan Jabotabek juga bebas PPN. Terakhir, zona kelima yang meliputi Papua dan Papua Barat akan bebas PPN bila harga rumah maksimal Rp212 juta. (Abdi)

Read more
Anies Tak Izinkan PNS Pakai Mobil Dinas Dan Terima Parsel

Anies Tak Izinkan PNS Pakai Mobil Dinas Dan Terima Parsel

EkspresNews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang PNS DKI menggunakan mobil dinas untuk mudik. Anies menyatakan larangan itu sudah tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 42 tahun 2019.

“Tidak boleh. Di DKI tidak boleh. Dan itu sudah ada. Jadi DKI tidak membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik,” kata Anies di Balai Kota, Rabu (29/5).

Dalam Surat Edaran Sekda nomor 42 tahun 2019 disebutkan sejumlah poin larangan untuk PNS. Pertama, PNS dilarang untuk menerima gratifikasi dalam bentuk uang maupun parsel yang berhubungan dengan pekerjaan.

“Disampaikan melalui Inspektorat DKI Jakarta sebagai bahan terhadap penggunaan fasilitas dinas tidak untuk kepentingan pribadi seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik karena fasilitas dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas,” tulis dalam surat edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran Sekda juga disebutkan bahwa masyarakat bisa melaporkan pelanggaran jika menemukannya di jalan. Masyarakat juga bisa langsung menghubungi Layanan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Anies yang ditulis Cnnindonesia, Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar.

Anies mengatakan sanksi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

“Jadi seluruh jajaran Pemprov yang berdinas gunakan kendaraan dinas untuk berdinas bukan untuk mudik,” kata Anies.

Pemerintah telah menetapkan cuti bersama untuk PNS mulai tanggal 3 Juni, 5 Juni dan 7 Juni. Cuti diberikan tanpa mengurangi masa cuti tahunan PNS. (AM)

Read more
Pilrek Unand 2019, MDM : Tak Hiraukan Suara Tingkat Dosen

Pilrek Unand 2019, MDM : Tak Hiraukan Suara Tingkat Dosen

EkspresNews.com – Tiga calon Rektor Unand yang namanya telah diserahkan ke Mentri Riset dan Pendidikan Tinggi masih menunggu kabar kemana 35 persen suara Menteri diberikan. Sehingga sesuai aturan yang ada, peraih suara terbanyak hasil gabungan suara Senat Universitas merupakan rektor terpilih.

Ketua senat akademik Universitas Andalas Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA didampingi ketua pelaksana pemilihan rektor Dr. dr. Eva Decroli, SpPD-KEMD FINASIM mengatakan tahap penyampaian visi dan misi bakal calon Rektor Universitas Andalas dalam sidang terbuka telah usai.

“Selanjutnya dilakukan penilaian dan penetapan tiga calon Rektor oleh Senat Universitas Andalas dalam sidang tertutup 17 Juni 2019 mendatang,” sambungnya.

Tiga nama yang diajukan ke Kemenristekdikti yaitu Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA (Ekonomi), Prof. Dr. Yuliandri, MH (Hukum) dan Prof. Dr. Ing. Hairul Abrar (Teknik).

Namun, universitas tertua diluar Pulau Jawa ini menyisakan cerita menarik. Riak-riak pemilihan rektor ini ternyata memunculkan perbedaan pendapat dari Majelis Dosen Muda (MDM) Unand. Tak tanggung-tanggung, mereka menentang pemilihan rektor karena tidak melibatkan dosen dalam tataran pemilihan awal.

“Komentar saya sederhana saja, kembalikan kampus ke ranah intelektual kembali sebab kampus tempat mencetak intelektual dan bukan untuk mencetak kader politik,” ujar Muhammad Yunis selaku koordinator umum MDM Unand, beberapa waktu lalu kepada EkspresNews.

Ia menegaskan sejak dahulu telah melayangkan protes karena tidak sepatutnya pihak kementerian turut campur apalagi sampai memiliki hak suara 35 persen.

“Saya dari dulu sudah protes, banyak cara-cara picik terkait pemilihan rektor ini, lebih parah pemilihan rektor sekarang tidak lagi melibatkan dosen tetapi rektor dipilih oleh senat saja. Ini politik akal-akalan saja karena takut kalah dipenjaringan ditingkat dosen, menteri juga tak layak mengotak atik kampus dan hak suara menteri dalam pemilihan rektor sangat tak layak,” tegas Yunis.

Menurutnya, yang mengetahui kondisi kampus adalah orang kampus itu sendiri. Bukan orang atau pejabat, kata Muhammad Yunis lebih lanjut, yang tahu keadaan Unand saat ini. (Red/Abdi)

Read more
Genderang Pilkada 50 Kota Mulai Ditabuh?

Genderang Pilkada 50 Kota Mulai Ditabuh?

EkspresNews.com – Pemilihan anggota legislatif sudah usai, pun pemilihan presiden kelar berujung di MK. Tiba saatnya pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun depan. Genderang pilkada mulai ditabuh?

Sejumlah partai politik di Kabupaten Limapuluh Kota sudah mulai membicarakan arah koalisi. “Setelah pembicaraan dengan ketua-ketua partai di Limapuluh Kota, arahannya ya menuju untuk Pilkada. Ada wacana pembentukan koalisi untuk mengusung Bupati dan Wakil Bupati nanti,” terang Edward Idrus Perantau Luak Limopuluah pada Selasa (28/5) siang.

Edward Idrus yang merupakan Ketua Koalisi dari Limapuluh Kota Sepakat saat Pilkada 2015 lalu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura dan PKS menuturkan, pembentukan koalisi tersebut terniat darinya mengingat Pilkada yang sudah begitu dekat.

Katanya, saat pembicaraan dengan ketua-ketua serta pengurus partai yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB serta sejumlah partai lainnya di Pekanbaru beberapa waktu lalu, sepakat untuk membentuk koalisi menuju Pilkada. Yakni Koalisi 50 Kota Adil.

“Saat pertemuan dengan pengurus parpol di Pekanbaru, ada arahan membentuk Koalisi 50 Kota Adil. Terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB serta tidak tertutup kemungkinan ada partai lain untuk bergabung,” ucap Edward.

Ketiga parpol tersebut, berdasarkan hasil Pemilu 17 April lalu sudah memiliki 12 kursi di DPRD sebagai pengusung calon bupati dan wakil bupati nantinya. Yaitu 5 kursi Partai Golkar, 5 kursi Partai Demokrat dan 2 kursi di PKB. “Untuk pengusungan calon, setidaknya koalisi partai memiliki 7 kursi. Sedangkan wacana dari pembentukan Koalisi 50 Kota Adil sudah memiliki 12 kursi,” terangnya lagi. (Relis)

Read more