UPTD industri Kecil Menengah Kembali Diaktifkan

UPTD industri Kecil Menengah Kembali Diaktifkan

EkspresNews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat sedang bergerak untuk mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Industri Kecil Menengah yang memiliki aset mesin peralatan tenun modern, namun saat ini tidak beroperasi karena sejumlah kendala.

Langkah awal untuk mengaktifkan kembali UPTD Industri Kecil Menengah tersebut dimulai dengan peninjauan ke lokasi tersebut oleh Walikota Deri Asta, Wakil Walikota Zohirin Sayuti bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis 18 April 2019, di UPTD yang terletak di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang itu.

Dari keterangan teknisi mesin terkait, diketahui bahwa banyak mesin yang penggunaannya tidak efektif serta biaya operasional produksi juga sangat tinggi, dua hal itulah yang menjadi kendala utama sehingga kegiatan operasional dihentikan.

Menanggapi hal itu, Walikota Deri Asta langsung mengambil langkah – langkah agar operasional UPTD tersebut dapat berjalan kembali. Sebab jika tidak, sangat disayangkan kembali mengingat sebenarnya mesin – mesin yang ada tersebut sudah modern dan bernilai potensial besar sekali dalam menunjang produksi kain tenun.

“Karena itu, Pemko akan melakukan perbaikan, penggantian dan penambahan berbagai mesin serta item pendukung kinerja produksi lainnya supaya UPTD ini dapat aktif kembali. Kalau bisa, secepat mungkin, jadi kita coba masukkan anggarannya di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 ini,” sebut Deri Asta.

Memastikan hal itu, Walikota Deri Asta menginstruksikan kepada Diskoperindag agar bergerak cepat melakukan inventarisir peralatan apa yang perlu diperbaiki, diganti atau ditambah. Kemudian juga melakukan field study untuk kelengkapan revisi laporan ke Kementerian terkait.

“Juga kepada Diskoperindag saya minta untuk dilakukan juga penghitungan (riset) tentang pangsa pasar bagaimana. Jadi nanti setelah kita perbaiki, kita aktifkan kembali, memang bisa apa yang diproduksi di sini menarik pasar. Ada peningkatan daya beli. Karena dengan memasukkan anggaran ke sini, tentu kita juga berharap ada imbal balik keuntungan yang dapat masuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” tutur Deri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disperindag, Marwan mengatakan bahwa mesin – mesin yang ada di UPTD Industri Kecil Menengah ini merupakan mesin untuk produksi kain tenun sejak awal pencelupan sampai pada finishing (pengerjaan akhir).

Marwan juga menyebut, bahwa dalam mengakali keterbatasan peralatan blower yang selama ini dioperasikan dengan menggunakan gas LPG, namun daya tekanannya rendah, maka ke depan dipertimbangkan untuk menggunakan daya tekanan uap dari bahan bakar batubara.

“Perkiraan awal kita, jika kita butuh daya blower yang lebih besar, maka jika dulu masih menggunakan gas LPG itu tidak relevan lagi. Jadi kita akan mencoba beralih menggunakan tekanan uap yang didapat dari bahan bakar batubara. Ini yang sedang kita kaji lebih rinci bagaimana teknis segala macamnya,” ujar Marwan.

Seusai peninjauan di UPTD Industri Kecil Menengah itu, rombongan melanjutkan peninjauan ke pabrik tenun Songket Silungkang ‘Jembatan Merah’. Di sana, Walikota Deri Asta dan jajarannya melihat proses produksi tenun songket yang juga menggunakan peralatan mesin.

Dalam perjalan pulang ke kantor, rombongan juga menyempatkan diri singgah di Toko Songket ‘INJ’ dan ‘AINA’. Di 2 toko tersebut, Walikota Deri Asta menanyakan terkait kondisi terkini aktifitas jual beli songket Silungkang. (Ab1)

Read more
Siaran Pers : Stabilitas Jasa Keuangan Triwulan I Tetap Terjaga

Siaran Pers : Stabilitas Jasa Keuangan Triwulan I Tetap Terjaga

EkspresNews.com – Jakarta, 24April 2019. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan Rabu ini menilai stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan selama triwulan I dalam kondisi terjaga, sejalan dengan penguatan kinerja intermediasi dan perbaikan profil risiko lembaga jasa keuangan.

International Monetary Funds memangkas proyeksi pertumbuhan perekonomian global, terutama didorong oleh penurunan pertumbuhan di advanced economies(AE) atau negara ekonomi maju. Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan moneter global akan lebih akomodatif, seperti yang disampaikan oleh The Fed maupun European Central Bank (ECB) mereafirmasi tidak akan menaikkan suku bunga kebijakannya pada 2019 ini.

Pelonggaran kebijakan moneter di AE turut mendorong meningkatnya likuiditas ke emerging markets (EM), terlebih secara relatif pertumbuhan EM lebih kuat. IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2019 dari 5,12% menjadi 5,24%.

Sejalan dengan sentimen tersebut, pasar keuangan di Q1 2019 terpantau menguat. IHSG meningkat sebesar4,43% qtqdengan investor nonresiden membukukan net buy sebesar Rp12,1 triliun. Secara sektoral, kontributor terbesar kenaikan IHSG berasal dari sektor keuangan, infrastruktur, dan perdagangan.Penguatan juga terjadi di pasar obligasi. Yield di pasar SBN turun di semua tenor secara rata-rata sebesar 38bps, dengan investor nonresiden membukukan net buysebesar Rp73,9triliun.

Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan meneruskan tren pertumbuhan di Q1 2019. Kredit perbankan tumbuh sebesar 11,55% yoy, sementara piutang pembiayaan tumbuh 5,17% yoy, menguat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan konstruksi meningkat signifikan masing-masing tumbuh 31,5% yoy dan 27,1% yoy. Kredit kepada industri pengolahan, salah satu sektor dengan porsi kredit terbesar tumbuh sebesar 9,5% yoy.

Penghimpunan dana juga menunjukan kinerja yang positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan meningkat dibanding kuartal sebelumnya, per Q1 2019 tumbuh sebesar 7,18% yoy. Sementara itu, asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi berhasil menghimpun premi masing-masing sebesar Rp44,3 triliun dan Rp25 triliun padaQ1 2019. Di pasar modal, korporasi berhasil menghimpun dana Rp28 triliun, dengan jumlah emiten baru sebanyak 6 perusahaan. Sementara itu, total dana kelolaan investasi tercatat sebesar Rp762triliun, meningkat 5,8% dibandingkan posisi yang sama tahun 2018.

Profil risiko lembaga jasa keuangan juga terjaga pada level yang manageable. Risiko kredit berada pada level yang rendah, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankansebesar 2,51% (NPL net: 1,12%). Sementara itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan stabil pada level 2,71% (NPF net: 0,62%). Risiko pasar perbankan juga berada pada level yang rendah, dengan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan sebesar 2,16%, di bawah ambang batas ketentuan.
Pertumbuhan intermediasi didukung likuiditas perbankan yang terjaga pada level yang memadai, tercermin dari liquidity coverage ratio dan rasio alat likuid/non-core deposit masing-masing sebesar 201,03% dan 113,18%. Jumlah total aset likuid perbankan yang mencapai sebesar Rp1.250 triliunpada akhir Maret 2019, dinilai berada pada level yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

Pertumbuhan industri jasa keuangan juga masih didukung oleh permodalan yang kuat.Capital Adequacy Ratio perbankanmeningkat menjadi sebesar 23,97% pada Maret 2019. Sementara itu, Risk-Based Capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 315% dan 457%, jauh diatas ambang batas ketentuan.

Ke depan, OJK akan terus memantau perkembangan di pasar keuangan global dan domestik, serta dampaknya terhadap pertumbuhan intermediasi sektor jasa keuangan nasional. OJK juga akan senantiasa memantau potensi risiko yang mungkin timbul untuk tetap menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK senantiasa memperkuat koordinasi dengan para stakeholderterkait untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dalam mendukungpeningkatan kinerja intermediasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. (Rel/Abdi)

Read more
Terbanyak, 51 TPS di NTT Akan Coblos Ulang

Terbanyak, 51 TPS di NTT Akan Coblos Ulang

EkspresNews.com – Pencoblosan ulang di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan digelar pada 27 April 2019. Pencoblosan itu akan dilakukan pada 51 TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota di NTT.

Pemungutan Suara Ulang di sejumlah TPS di NTT. (ilustrasi – Net)

“Kami sudah memutuskan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang digelar serentak pada 27 April, sehingga pada 28 April sudah bisa diplenokan di tingkat kecamatan,” kata Jubir KPU, NTT, Yosafat Koli, di Kupang, yang dilansir Antara, Rabu (24/4/2019).

Jumlah TPS yang menggelar PSU tersebar pada 16 kabupaten/kota yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu. Menurut dia, kabupaten dengan jumlah TPS terbanyak yang akan menggelar PSU adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yakni sebanyak 12 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 2.041 orang. (Eras/Bdi)

Read more
Antisipasi Inflasi di Bulan Ramadan, Pemko Padang Panjang Akan Gelar Rapat TPID

Antisipasi Inflasi di Bulan Ramadan, Pemko Padang Panjang Akan Gelar Rapat TPID

EkspresNews.com – Guna mengupayakan pengendalian inflasi menjelang ramadhan dan idul fitri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adakan rapat High Level Meeting (HLM) TPID Sumatera Barat, Rabu (24/4).

Rapat HLM TPID Sumatera Barat.

Rapat digelar di ruang rapat Excellent, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumbar dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, MSc.

Rapat tersebut dipandu oleh Kepala Perwakilan BI Prov. Sumbar Wahyu Purnama A dan menghadirkan Bupati & Walikota se Prov. Sumbar, OPD Prov, KPPU, Bulog, Pertamina, Garuda Airline, Hiswana Migas. Serta Walikota Padang Panjang yang diwakili oleh Kabag Perekonomian dan Kasubag Bina Produksi Daerah.

Dalam rapat tersebut membahas mengenai inflasi (proses meningkatnya harga) pada Maret 2019. Inflasi yang terjadi pada tingkat Nasional berkisar sebesar 0,11 persen, untuk Sumbar 0,30 persen, untuk Kota Padang dan Bukittinggi berkisar 0,33 persen dan 0,11 persen. Penyumbang inflasi Sumbar terbanyak pada bulan Maret yaitu Bawang Merah, Bawang Putih, serta tempat-tempat Rekreasi.

Untuk komoditi potensial menghadapi tekanan harga saat Ramadhan dan Idul Fitri adalah Beras, cabe merah, bawang merah, telur, daging ayam ras dan tarif angkutan udara.

Strategi mengantisipasi terjadinya inflasi selama ramadhan dan idulfitri tersebut yaitunya dengan adanya penguatan peran ulama agar memperbanyak topik pengendalian nafsu makan minum selama berbuka dan sepanjang idulfitri, memperbanyak Iklan masyarakat melalui berbagai media agar hemat dan efisien berbelanja dan berkonsumsi, pelaksanaan operasi pasar, memperbanyak pasar murah/bazar yg diselenggarakan Pemda, BUMN, BUMD, Baznas, dan pihak-pihak lain serta dengan melaksanakan Sidak Pasar.

Sedangkan untuk stok BBM, beras dan gas pada ramadhan dan idulfitri di Sumbar dinyatakan cukup. “Agar semua itu tercapai Bupati dan Walikota diminta menindaklanjuti hal tersebut di daerah masing-masing, serta memperkuat koordinasi daerah dan antar daerah,” kata Irwan.

Disamping itu Putra Dewangga yang mewakili Walikota Padang Panjang mengatakan, untuk menindaklanjuti hal ini Insyaallah TPID Kota Padang Panjang akan menggelar Rakor TPID Tk. Kota pada Senin, 29 April 2019 dan dipimpin langsung oleh Walikota dengan menghadirkan Kepala Perw. BI Sumbar, Ka. Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Pimpinan OPD terkait dan seluruh anggota TPID Kota Padang Panjang. (Abdi)

Read more