Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

Ada Dugaan Indikasi Korupsi Pada Mega Proyek Tarok City

EkspresNews.com – Polda Sumbar sedang menelisik adanya indikasi korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Polda kian serius melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ?

Berbagai komentar menggelinding bak bola salju api ketika Polda Sumbar melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. Umumnya, mereka para Aktivis Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang ada di daerah ini mengapresiasi upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar. “Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengungkap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara,” ujar Ady Surya SH MH yang juga tercatat dalam sejarah pemberantasan korupsi sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di Indonesia dalam sebuah pembicaraan telpon dengan EkspresNews, Kamis (6/3) siang.

Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, mengatakan, berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City maka patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City ini secara tuntas. Kita mengapresiasi Polda Sumbar untuk mengusut kasus ini secara tuntas dengan harapan Polda Sumbar melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan tidak diskriminasi,” ujar Vino Oktavia SH MH dalam sebuah pembicaraan, Kamis (6/3) siang, di Padang.

Vino, begitu Direktur LBH-Padang Dua Periode Vino Oktavia SH MH acap disapa, mengharapkan masyarakat Sumbar terutama masyarakat Kenagarian Kapalo Hilalang memberikan dukungan kepada Polda Sumbar untuk mengusut indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City. “ Kita mengharapkan masyarakat Sumbar mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City,” papar Vino yang juga tercatat pernah menghadiri International Conference On Access To Legal Aid In Criminal Justice System di Johanes Burg South Africa 2014 lalu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City tersebut terungkap ketika Tim Polda Sumbar turun ke kawasan Tarok City, pada 3 Januari 2019, ditemukan sebuah spanduk informasi tentang pekerjaan pembangunan jalan lanjutan menuju kawasan Tarok City. Tertulis di papan pengumuman itu akan dibangun jalan lanjutan. Pertanyaannya sekarang, jika ada jalan lanjutan-berarti sebelumnya ada jalan yang sudah dibangun. Pertanyaannya lagi, sampai sejauhmana jalan yang telah dibangun itu-apakah sudah sesuai perencanaan dengan pelaksanaan atau tidak ? Dan, prosedur tendernya bagaimana-karena pembangunan jalan ini mengunakan uang negara.

Masih berdasarkan pengamatan EkspresNews di lapangan, ternyata, penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap pembukaan lahan Tarok City seluas 697 Ha di Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tidak hanya sebatas dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Akan tetapi, Polda juga mengarah adanya indikasi dugaan korupsi-dengan melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di Kawasan tarok City.

Kombes Pol Margiyanta, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrim-sus) Polda Sumbar, mengatakan, dalam proses penyelidikan semua pihak yang terkait dengan Tarok City yang akan diperiksa diharapkan tidak mempersulit proses pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan mudah dan lancar,tanpa adanya kendala. “Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, serta penyedia jasa atau kontraktor,” kata Margiyanta, Senin (6/3).

Nah…, bagaimana ending dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar terhadap adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Tarok City yang menggunakan uang negara-yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak ini ? Wait And See ! (Abdi)

Read more
Opini : Skandal Jual beli Jabatan di Kemenag Harus Dibongkar

Opini : Skandal Jual beli Jabatan di Kemenag Harus Dibongkar

EkspresNews.com – Bisnis jual beli jabatan dan dagang pengaruh di kemenag ternyata sangat menjanjikan. Sejumlah calon yang berintegritas dan memiliki kompetensi professional di bidang pekerjaan tersingkir untuk menduduki jabatan seperti kakanwil, kakan kemenag kab/kota, karena tidak punya uang. Kandidat yang bermental bobrok, tapi berkantong tebal bisa menempati posisi itu. Fit And Proper Test hanya sandiwara kosong yang tak bermakna. Karena itu, KPK harus membongkar habis dugaan praktek skandal jual beli jabatan dan dagang pengaruh di kemenag ini. Perlu diingat, tertangkapnya Mantan Ketum PPP Romahurmuziy itu hanya puncak dari fenomena gunung es ?

Jabatan-Hanya-UjianSebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah nan menginginkan reformasi birokrasi terwujud di negeri ini, kita memberikan apresiasi atas kepiawaian penyidik KPK mencium aroma jual beli jabatan dan dagang pengaruh di jajaran kementerian agama, sekalipun itu terlambat sudah, tapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Dan, praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh di jajaran kementerian agama kian tumbuh dan berkembang subur. Jabatan Kakanwil dan Kakan Kemenag Kabupaten/Kota akan diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas dan bermental bobrok. Sementara orang-orang yang kompeten dan professional di bidang pekerjaan tapi tidak punya uang atau sponsor tersingkir dengan cantik dalam sandiwara lelang jabatan. The Right Man On The Right Place, hanya sebuah fatamorgana.

Tertangkapnya Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy pada OTT KPK dalam dugaan skandal korupsi dengan bentuk system lelang jabatan pimpinan tinggi di kantor kementerian agama di Jawa Timur sungguh menciderai dan mencabik-cabik rasa keadilan rakyat sebagai pembayar pajak. Hak ASN yang kompeten dan professional di bidang pekerjaan untuk menduduki sebuah jabatan, dirampok oleh ASN bermental bobrok yang berkolaborasi dengan oknum politisi di partai politik dan orang-orang berkantong tebal yang mempunyai kepentingan sebagai sponsor-bila calon yang akan didudukkan tidak ponya diut.

OTT KPK terhadap Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ini ada sebuah pertanyaan yang tetap mengganjal public, mengapa dugaan skandal praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh di kementerian agama ini bisa tumbuh dan berkembang subur dari waktu ke waktu ? Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, jika praktek-praktek seperti ini terus dibiarkan niscaya ASN yang berintegritas, jujur, amanah, kompeten, dan professional di bidang pekerjaan akan tersingkir. Reformasi birokrasi yang diimpikan hanya akan menjadi sebuah fatamorgana.

There fore, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Mantan ketua Umum PPP ini adalah puncak dari fenomena gunung es yang harus diusut tuntas oleh KPK. Karena, ini merupakan bagian dari korupsi politik-berupa perdagangan pengaruh. Suap lelang jabatan di kementerian agama adalah bukti bahwa sangat kental terjadi praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh di kementerian agama. Dan, ini menimbulkan dugaan jangan-jangan ini terjadi di kementerian agama seluruh Indonesia. Yang terjadi di Jawa Timur ini hanya salah satu contoh kasus yang terungkap, tapi praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh yang diduga terjadi di seluruh Indonesia di bawah kementerian agama ini harus dibongkar setuntas-tuntasnya oleh KPK.

Kita menghimbau seluruh jajaran ASN di bawah kementerian agama untuk membantu KPK apabila kasus yang sama terjadi di daerah lain di bawah kementerian agama. Karena, ASN harusnya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang dimiliki partai politik maupun pejabat-pejabat di lingkungan kemneterian agama. Mereka harus berani mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan dan perdagangan pengaruh yang terjadi di lingkungan kemenag seperti, kasus LELANG JABATAN yang diduga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia-seperti yang terungkap di JAWA TIMUR. Skandal praktek jual beli jabatan dan perdagangan pengaruh di kementerian agama ini harus dibongkar habis sampai ke level yang paling bawah. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. (Harianof)

Read more
Membongkar Praktek Jual Beli Jabatan di Kemenag

Membongkar Praktek Jual Beli Jabatan di Kemenag

EkspresNews.com – Praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh bukanlah fenomena baru di kemenag, tapi telah menjadi bagian dari realitas panjang sejarah lelang jabatan Kasus Romahurmuziy hanya puncak dari fenomena gunung es ? Serapi-rapi membungkus barang busuk baunya menyengat juga, kata sebuah pepatah klasik. Demikian pula praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh di lingkungan Kementerian Agama RI, lambat atau cepat akhirnya terkuak juga. Buktinya, siapa nyana Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy bisa tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan jual beli jabatan dan dagang pengaruh di Kementerian Agama RI.

Ilustrasi-jual-beli-jabatan-Ist4014b8643d9c74b7Kabar tertangkapnya Romahurmuziy menggelinding bak bola salju api di lingkungan Kementerian Agama, ASN yang memiliki kompetensi professional di bidang pekerjaannya, amanah, dan jujur tapi termarjinalkan akibat praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh ini mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan bernama Allah-pemilik alam semesta.

Vino Oktavia SH MH, Direktur LBH Padang Dua Periode, menghimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk membantu KPK apabila kasus yang sama terjadi di daerah lain. “ ASN di jajaran Kementerian Agama harus berani mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa perdagangan pengaruh atau jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama seperti yang terungkap di Jawa Timur,” ujar Vino Oktavia SH MH dalam sebuah perbincangan dengan EkspresNews, Rabu (20/3) siang, di Padang.

Dr Jhon Farlis MSC, Koordinator Tim Independen Unand, meminta, KPK harus maju, ungkap terus, usut terus dugaan skandal jual beli jabatan dan dagang pengaruh di lingkungan kementerian agama ini. “ Tertangkapnya Romahurmuziy dalam OTT KPK adalah puncak dari fenomena gunung es, makanya kasus ini harus diusut tuntas oleh KPK sampai ke ekor-ekornya karena ini merupakan bagian dari korupsi politik perdagangan pengaruh,” papar Dr Jhon Farlis MSC dalam sebuah percakapan telpon, Kamis (21/3) siang.

Dr Jhon Farlis MSC meminta, agar ASN di lingkungan kementerian agama untuk tidak takut melaporkan jika ada penyimpangan dalam lelang jabatan dan dagang pengaruh ke KPK. Dikhawatirkan, kata Jhon Farlis, jika praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh ini dibiarkan tumbuh dan berkembang subur akan berdampak terhadap ASN-ASN professional yang amanah, jujur, dan berintegritas yang terpinggirkan akibat praktek jual beli jabatan dan dagang pengaruh tersebut. “Ini berseberangan dengan reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan pemerintahan Jokowi,” ujar Dr Jhon Farlis MSC.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum &HAM Indonesia (PBHI), Samaratul Fuad, melihat, dugaan skandal jual beli jabatan dan dagang pengaruh di kemenag ini sebagai puncak dari fenomena gunung es. “ Sesuai dengan lelang jabatan atau pengisian jabatan di jajaran kementerian agama dari pusat sampai ke daerah tentu ada proses seleksinya, seleksinya harus terbuka untuk umum,bukan prosesnya saja yang terbuka tapi data dari peserta seleksi bisa diakses oleh masyarakat,” ujar Samaratul Fuad dalam sebuah percakapan, Kamis (21/3) siang, di Padang.

Dikatakan samaratul Fuad, hasil-hasil seleksi itu juga harus diumumkan ke masyarakat. Kemudian, katanya lagi, proses penempatan atau pemilihan siapa yang akan menduduki jabatan itu tentu berdasarkan ranking yang terbaik. “Seluruh pentahapan seleksi bisa diakses oleh masyarakat. Dan harus ada ruang bagi masyarakat untuk member masukan. Ini yang harus dilakukan dalam proses-proses seleksi jabatan di kemenag,” papar Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotissme (KKN) ini.

Fuad, begeitu Sekjen Majelis Nasional PBHI Samaratul Fuad acap disapa, menyarankan, yang terkait dengan proses untuk pencegahan jangan terjadi permainan-permainan gratifikasi tentu proses seleksi harus terbuka dan diawasi oleh KPK. “ Yang paling penting itu adalah soal track record tim seleksi. Jangan hanya yang masuk itu kelompok dari orang-orang yang berkuasa saja. Artinya, proses rekrutmen tim sel harus terbuka jangan main tunjuk-tunjuk saja,” ucap Fuad. (Harianof)

Read more