Efektivitas Kinerja Pemko Sawahlunto Tercepat Serahkan LKPD

Efektivitas Kinerja Pemko Sawahlunto Tercepat Serahkan LKPD

EkspresNews.com – Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin 4 Maret 2019, Pemko Sawahlunto masuk kategori awal dalam penyerahan  LKPD tersebut. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo mengapresiasi keberhasilan Pemko ‘Kota Arang’ menyerahkan LKPD di awal waktu sesuai amanat Undang – Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Menurut Pemut Aryo, dengan ketepatan penyerahan LKPD tersebut sesuai jadwal menunjukkan efektifitas kinerja Pemko Sawahlunto dalam pengelolaan dan penyusunan LKPD itu.

“Kami terima LKPD ini untuk kami proses pemeriksaannya. Sebelumnya kami apresiasi Pemko Sawahlunto yang telah datang menyerahkan LKPDnya di awal waktu. Kalau tidak salah, Sawahlunto ini nomor tiga yang paling awal menyerahkan. Perdana kemaren itu menyerahkan dari Kota Payakumbuh,” sebut Pemut Aryo.

LKPD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018 diserahkan langsung oleh Walikota Deri Asta kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, di Gedung BPK Sumbar, Senin4 Maret 2019. Menyerahkan LKPD ‘Kota Arang’ itu, Walikota Deri Asta didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah (BPKAD), Buyung Lapau dan Kepala Inspektorat, Yusmanidar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah (BPKAD), Buyung Lapau mengatakan bahwa untuk LKPD Tahun Anggaran 2018 ini, Pemko Sawahlunto menargetkan untuk dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan keuangan nantinya.

“Biasanya hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD ini akan keluar setelah 60 hari kerja. Kalau untuk hasilnya, tentu kita harapkan agar prestasi kita mendapat Opini WTP tiga tahun berturut-turut kemaren dapat kita pertahankan pula untuk laporan tahun 2018 ini,” ujar Buyung Lapau. (Ab1)

Read more
Pemko Padang Panjang Siap Menjamin Kesehatan Masyarakatnya

Pemko Padang Panjang Siap Menjamin Kesehatan Masyarakatnya

EkspresNews.com – “Semua masyarakat Padang Panjang tercover jaminan kesehatannya”, kata Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA dan Drs. Asrul saat beraudiensi dengan Kepala Cabang BPJS Bukittinggi Yessy Rahimi, S.Farm A.pt, MPH dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nuryanuwar, A.Pt, MM, M.Kes di Ruang Kerja Walikota, Rabu (6/3).

Tidak hanya itu saja Fadly juga menyatakan bayi masyarakat Padang Panjang yang baru lahir juga akan tercover jaminan kesehatannya jika terdaftar di JKN. “Ini kita laksanakan agar mempermudah masyarakat Padang Panjang sendiri, tidak susah-susah siap melahirkan mikirin jaminan kesehatan juga untuk bayi mereka,” terang Fadly.

Fadly sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BPJS dengan pelayanan prima untuk kesehatan masyarakat banyak. “Marilah bersama-sama menjaga kesehatan dan tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” imbau Fadly.

Minggu depan Insya Allah Pemerintah Kota Padang Panjang akan melaunching Aplikasi antrian JKN, Launching 119, serta launching Dokter Warga. Disamping itu Yessy Rahimi menyebutkan sesuai wacana yang disampaikan Walikota bahwa Pemko Padang Panjang telah mengcover masyarakatnya dalam JKN, artinya setiap bayi yang lahir, jaminan kesehatannya juga sudah tercover.

“Kami sudah berkolaborasi dengan Dinkes dan Disdukcapil, bagi bayi yang baru lahir saat mengurus Akta kelahiran, kami juga langsung mencetakkan JKN nya, kami berharap mereka dapat jaminan kesehatannya begitu mereka lahir,” sebut Yessy.

Beliau juga menjelaskan mengenai jika sudah dilaunching aplikasi mobile JKN ini, masyarakat sudah bisa mendaftar dirumah jika ingin berobat ke Puskesmas. “Aplikasi ini mempermudahkan masyarakat sendiri untuk berobat nantinya, tidak perlu antri di Puskesmas lagi, cukup daftar lewat mobile JKN sebelum ke Puskesmas nanti akan terbaca linknya di antrian Puskesmas, nanti kita tinggal lihatkan saja kartu yang ada di mobile JKN,” jelasnya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN, mereka diminta untuk melapor ke Dinas Kesehatan, nanti Dinkes akan mengeluarkan rekomendasi untuk di daftarkan ke BPJS. “Nah, rekomendasi tersebut diserahkan ke BPJS, maka kami langsung mencetak kartunya hari itu juga, disebabkan Pemko Padang Panjang telah tercover dalam UHC (Universal Health Coverage),” tambah Yessy.

Begitu juga dengan Nuryanuwar nantinya akan melaunching 119 dan dokter warga, dimana ini juga akan mempermudah masyarakat Padang Panjang sendiri. Aplikasi 119 dikhususkan untuk panggilan kegawat daruratan, “Kepada masyarakat jika ada kondisi kegawat daruratan medis maka masyarakat dapat menghubungi melalui panggilan 119 secara gratis, jelasnya.

Sementara untuk Dokter warga, selama ini pelayanan hanya sampai pada Puskesmas, kali ini dokter tersebut sudah sampai pada kelurahan. “Jadi masyarakat tidak perlu ke Puskesmas, bisa di Puskel yang ada di kelurahan, malahan jika masyarakat tidak bisa ke Puskesmas maupun Puskel, makan dokter dan tim kesehatan langsung turun ke rumah warga tersebut,” jelas Nuryanuar. (Yuli/Abdi)

Read more