BPBD : Targetkan Penghitungan Pasca Bencana Lebih Cepat dan Akurat

0

EkspresNews.com – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Workshop Penghitungan Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Provinsi Sumbar angkatan pertama di Padang, Rabu (20/2/2019).

20190220_211744(0)Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang membuka kegiatan workshop mengatakan bahwa Sumbar merupakan pusat perhatian BNPB. “Sumbar menjadi pusat perhatian BNPB karena Sumbar memiliki potensi bencana yang cukup besar. Dalam kebencanaan itu ada dua, salah satunya kegiatan pasca bencana yang tugasnya untuk menghitung kebutuhan pasca bencana,” ujar Nasrul Abit.

Dikatakannya beberapa waktu lalu, Sumbar kedatangan rombongan dari BNPB dan berkunjung ke Mentawai. “Rata-rata kita mengetahui Megathrust kita tidak perlu takut, tapi kita harus siap dengan bencana, kita juga perlu melakukan sosialisasi kepada wisatawan agar orang tahu persoalan evakuasi,” kata mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu.

Lebih lanjut, Nasrul Abit menyampaikan bahwa masyarakat harus melakukan evakuasi secara pintar. “Kita tidak usah takut, barangkali kedepan di Padang akan membangun Flyover untuk tempat evakuasi juga,” sebutnya.

Kata Nasrul Abit, kalau terjadi bencana didaerah diharapkan sesegera mungkin menyampaikan ke sekretaris nagari, walinagari, hingga bupati/walikotanya dan memberikan laporan ke provinsi. “Bupati harus segera membuat laporan tanggap darurat, sehingga di provinsi kami bisa bantu setidaknya Rp 350 juta,” ungkap Nasrul menyikapi persoalan tanggap darurat bencana.

Penanganan gawat darurat pasca bencana merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga persoalan perhitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana. Dulu, kata Wagub, sewaktu bencana sebelumnya laporan penghitungan pengkajian kebutuhan pasca bencana sangat lama. “Diharapkan pelatihan ini benar-benar bisa menghasilkan perangkat nagari yang berkompeten bisa menghitung dengan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana. Selain itu, saudara-saudara harus bisa dan menghitung dengan tepat, jangan dilebih-lebihkan,” kata Nasrul kepada peserta workshop.

Lebih lanjut, penghitungan pengkajian kebutuhan pasca bencana akan melahirkan 3 kategori, rusak berat, sedang, dan ringan. “Jangan sampai ada nanti ada yang melakukan penghitungan salah, rusak ringan dikatakan rusak sedang, ada yang rusak sedang malah dikatakan rusak berat. Karena ini akan berkaitan dengan uang, saudara perlu berhati-hati dalam menghitung ini,” tegas Nasrul.

Kecepatan dalam penghitungan ini juga akan memengaruhi kecepatan daerah untuk mendapatkan bantuan. Secepat apapun, kita perlu melakukan pengalokasian dana, namun kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. “Kita juga butuh kesabaran dalam menanti bantuan, saudara peserta perlu memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bersabar dalam menunggu bantuan nantinya,” tambah wagub.

Wagub juga menyampaikan mendapatkan tugas dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyelesaikan kabupaten kota berkategori miskin. Katanya, di Sumbar ada 3, yaitu Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Mentawai. “Alhamdulillah tahun 2019 ini dua kabupaten, Solok Selatan dan Pasaman Barat keluar dari kategori miskin itu. Namun kemudian apakah tidak terlepas dari kata miskin? Perlu kita perhatikan juga, saya sering ke Mentawai karena ingin membantu daerah tersebut, provinsi bangun jalan, bawa masuk listrik, lalu seluruhnya kita bantu,” ujar Nasrul.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan dalam menyamakan persepsi bidang BPBD Kota Kabupaten, meningkatkan kemampuan penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana. “Kami menyadari terselenggaranya kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk proses penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana, sehingga dirasa perlu untuk mengikutinya,” kata Kalaksa BPBD Sumbar Erman dihadapan peserta workshop.

Kepada Indonesia Raya, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan perlunya pelatihan ini bagi perangkat nagari/desa adalah bagaimana peserta nantinya bisa melakukan penghitungan cepat atas kebutuhan pasca bencana. “Dalam bencana ada masa tanggap darurat, pada masa tersebut diharapkan peserta workshop mampu menghitung pengkajian kebutuhan pasca bencana. Pemerintah hanya akan bisa membantu pada masa tanggap darurat karena ada anggarannya, seperti kata pak Wagub tadi,” ujar Erman usai pembukaan workshop.

Sementara itu, Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar Suryadi E menyebutkan peserta berasal dari perangkat nagari, beberapa ada yang diwakili oleh sekretaris nagari atau Kaur Pemerintahan dari nagari se Sumbar. “Untuk pengajar ada dari BNPB, Kedeputian Rehab Rekon, ada dari Pusdiklat dan pakar kebencanaan UGM dan Undip, kegiatan selama 3 hari,” ujar Suryadi yang kerap disapa Os.

Dikatakannya pada hari pertama, akan dilaksanakan kegiatan pembukaan, dan Kamis diagendakan peserta mendapatkan pemahaman terhadap rehab rekon terutama soal Jitu Pasna. Selanjutnya pada hari Jumat peserta akan dibagi kedalam dua kelompok, kelompok pertama akan berkunjung ke Ulakan dan kelompok kedua mengunjungi jembatan darurat yang ada di Kayu Tanam. “Outputnya nanti adalah infografis terkait kebutuhan pasca bencana, sehingga pada penutupan dipresentasikan oleh peserta,” tutur Os kepada Indonesia Raya. (Abdi/Agung)

Comments

comments

About author

redaksi

Redaktur adalah orang yang betanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam kariernya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni yang membawahi bidang tertentu.