Komisi III DPRD Agam Kunker ke Damkar Padang

Komisi III DPRD Agam Kunker ke Damkar Padang

EkspresNews.com – Komisi III DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang, Selasa (19/9). Kunjungan itu dilakukan guna untuk mencari informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Damkar serta standar pemadaman kebakaran di Kota Padang.

Kunjungan DPRD Agam ke Kantor Damkar Padang. (Hms)

Kunjungan DPRD Agam ke Kantor Damkar Padang. (Hms)

Rombongan Komisi III DPRD Agam dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Ais Bakri, ikut hadir pada kesempatan itu Anggota Komisi III, Kabag Umum Boy Vetris serta pendamping komisi. Rombongan disambut oleh Sekretaris Damkar Kota Padang Syukral Syaukani beserta jajarannya.

Ketua Komisi III DPRD Agam Ais Bakri mengatakan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah guna untuk mencari informasi terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Damkar Kota Padang serta standar pemadaman kebakaran di kota Padang agar dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam. Pada pertemuan itu juga dilaksanakan diskusi antara Komisi III DPRD Agam dengan Dinas Damkar Agam

Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi III, Syaflin, mempertanyakan anggaran terkait operasional di Dinas Damkar Kota Padang sendiri.  Sementara itu, Anggota Komisi III, Aderia mempertanyakan ada atau tidaknya perhatian khusus dari Walikota Padang terhadap dinas damkar, mengingat penduduk banyak dan wilayahnya yang luas.

Sekretaris Damkar Kota Padang Syukral Syaukani mengatakan mengenai anggaran, Dinas Damkar untuk tahun 2018 sebesar 9 miliar rupiah. Meski mengalami dari tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 naik menjadi 12,2 miliar untuk belanja langsung. “Pelaksanaan operasional di Damkar Padang tidak hanya untuk pemadaman kebakaran saja. Namun juga rescue nya seperti, ular masuk rumah, hewan peliharaan yg merusuhkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, untuk perhatian khusus dari walikota, Ia mengatakan cukup spesial perhatian walikota terhadap damkar. (Humas DPRD Agam)

Read more
Mahasiswa Kampus III Unand Tuntut Perbaikan Sarana Prasarana

Mahasiswa Kampus III Unand Tuntut Perbaikan Sarana Prasarana

EkspresNews.com – Mahasiswa Unand kampus III melakukan aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Selasa (18/09). Aksi damai tersebut dikawal oleh aparat gabungan Kepolisian Dharmasraya, Satpol PP Dharmasraya , dan TNI.

Mahasiswa Kampus III Unand Dharmasraya menuntut perbaikan sarana dan prasarana kampus yang dinilai sudah tidak layak pakai dalam proses belajar mengajar. (Kukuh)

Mahasiswa Kampus III Unand Dharmasraya menuntut perbaikan sarana dan prasarana kampus yang dinilai sudah tidak layak pakai dalam proses belajar mengajar. (Kukuh)

Para Peserta aksi Mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Dharmasraya H Masrul Maas dan Wakil Bupati Dharmasraya H Amrizal Dt Rajo Medan, Sekda H Adilsman serta pimpinan DPRD Dharmasraya dan Anggota.

Para Demonstran menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya. Setelah melakukan orasi di halaman Kantor DPRD Dharmasraya, perwakilan dari demonstran melakukan dialog di Ruang Rapat Gedung DPRD Dharmasraya.

Bupati BEM Kampus III UNAND Dharmasraya Nanda Pratama, dalam pertemuan menyampaikan perihal tentang bantuan dan prasrana pratikum labor mahasiswa yang seadanya serta bangunan yang kurang layak untuk dipakai mahasiswa untuk proses pembelajaran.

“Aksi ini dilakukan atas dasar keresahan mahasiswa yang sudah lama terombang-ambing dengan ketidakjelasan kerja sama pihak universitas dengan pemda Dharmasraya, kami disini hanya mengadu dan meminta solusi dari pemerintah dan DPRD dengan melihat infrastruktur yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran,” ucapnya.

Harapannya setelah aksi ini, pihak pemda bisa mendesak pihak universitas untuk segera menyelesaikan perjanjian kerja sama dan sesegera mungkin untuk memperbaiki fasilitas kampus agar mahasiswa dapat melakukan perkuliahan semestinya dan sebagaimna layaknya.

Sementara itu ditempat yang sama, Sekda H Adlisman menyampaikan kepada para peserta aksi demo, bahwa Pemkab Dharmasraya telah melakukan dukungan dan perhatian penuh terhadap Kampus III Unand Dharmasraya sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Dikatakan Sekda, dukungan pemda memberikan alokasi dana untuk Unand saat ini hanya pada tahap perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Kampus III Unand Dharmasraya dan bukan dalam bentuk pembangunan gedung. “Bahwa untuk tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah menggangarkan dana sebanyak 1 Milyar untuk dihibahkan kepada Kampus III Unand Dharmasraya,” Pungkasnya. (Kukuh/Abdi)

Read more
Komisi IV DPRD Agam Silaturahmi ke Dinsos Provinsi Sumbar

Komisi IV DPRD Agam Silaturahmi ke Dinsos Provinsi Sumbar

EkspresNews.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (18/9). Kunjungan kali ini dilakukan terkait dengan peningkatan reabilitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

WhatsApp Image 2018-09-18 at 22.22.00Rombongan Komisi IV diketuai oleh Irfan Amran dan juga turut hadir wakil ketua DPRD Lazuardi Erman, Taslim, Koordinator Komisi IV Arnel, dan pendamping komisi IV. Rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Prov. Sumbar Ramawi, S.Pd dan jajaran Kabid.

Ketua rombongan Komisi IV Irfan Amran menyatakan maksud dan tujuan kedatangan dari komisi IV DPRD Agam ke Dinas Sosial untuk silaturahmi serta mencari informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam hal Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang ada saat ini.

“Kami di dprd berharap antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumbar sesuai dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid PMKS Yanto mengatakan berdasarkan Permensos RI No. 8 th 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMK.

“Tahun lalu sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori anak dengan kedisabilitasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta korban traficking,” katanya.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Eni Yunita menjelaskan dalam hal menanggani fakir miskin, pemerintah melalui Kementerian sosial RI melakukan program baru pengganti Rastra yakni bantuan pangan non tunai (BPNT), E-Warong yang didirikan dan dikelola oleh KUBE jasa sebagai sarana pencatatan bantuan soaial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Ramawi menyimpulkan dari diskusi yang disampaikan oleh komisi IV, untuk meningkatkan keberhasilan dan percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dukungan dari dprd ini maupun semua masyarakat.

“Dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dan keluarga fakir miskin yang akan menerima bantuan sehingga berdaya guna dan berkembang,” ujarnya mengakhiri. (Humas DPRD Agam)

Read more