Masyarakat Solok Dukung Langkah Kapolda Tidak Inginkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar

Masyarakat Solok Dukung Langkah Kapolda Tidak Inginkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar

EkspresNews.com – Menyikapi perkembangan situasi terkait isu Kedatangan Neno Warisman Deklarasi #2019 Ganti Presiden di wilayah Provinsi Sumbar (Kota Padang, Solok dan Payakumbuh. Dimana yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumat tanggal 28 dan Sabtu tanggal 29 September 2018,

WhatsApp Image 2018-09-13 at 23.30.46Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman menyampaikan, agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di daerah Sumatra Barat, apalagi do Kota Solok. Karena saat sekarang ini Sumatra Barat tentram, aman dan tertib. Kalau ingin melakukan lebih baik dilakukan pada masa jadwal kampanye saja sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU RI,

“karena mengingat apabila dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye. maka bisa akan terjadi konflik dalam masyarakat, karena akan ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kegiatan tersebut, “paparnya.

Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, Kecam Dan menolak Terjadinya Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar, dan begitu juga di daerah Kota Solok, karena Kota Solok selama ini berjalan aman, tentram dan damai, begitu juga daetah lainya di Sumbar.

Menurut H. Rusli, kita harus mengetahui tentang apa manfaat yang didapatkan menggelar kegiatan tersebut.
Karena efek dari kegiatan itu sangat besar apabila dilakukan sebelum jadwal kampanye,

Selanjutnya ditegaskan H. Rusli Ketua LKAAM Kota Solok, berkaca kita melihat situasi sekarang di Kota Solok Dan juga di daerah lain di Sumbar. situasinya sudah tenang, aman dan sejuk jauh dari persoalan perpecahan antar masyarakat. “maka jangan dirusak situasi daerah kita yang sudah aman damai ini dengan kegiatan tersebut” tegasnya.

“situasi di Kota Solok sekarang sudah aman, jangan sampai setelah dilakukan Deklarasi #2019 Ganti Presiden. situasi malah menjadi rusuh seperti di daerah atau kota-kota lain,”ujarnya.

Hal senada juga di sampaikan Tokoh agama Kota Solok yang disampaikan melalui Ka Kemenag Kota Solok Burhanuddin Khatib, menekankan. Agar kegiatan tersebut lebih baik dilakukan pada masa jadwal kampanye saja, yakni sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU RI, karena mengingat apabila dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye. “maka akan terjadi konflik dalam masyarakat, karena akan ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kegiatan tersebut,” terangnya.

Menurut Burhanuddin Khatib, apabila suatu kegiatan itu lebih banyak ruginya dari pada mudharatnya yang didapat dari pada manfaatnya, maka untuk apa dilakukan karena saat sekarang ini situasi umun di Provinsi Sumatera Barat dan khusus nya Kota Solok sudah sangat aman, tenang, damai dan tidak terjadi gejolak ataupun konflik di masyarakat, apalagi di Kota Solok yang selalu tentram dan aman.

Alangkah baiknya kegiatan Deklarasi #2019 Ganti Presiden tidak dilaksanakan, dan kami tokoh agama di Kota Solok tidak menginginkan deklarasi itu terjadi di kota Solok apalagi di Sumatra Barat.

Sementara, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, S.Pd, MM, M.Pd mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden digelar di Sumatera Barat.

Situasi terkait isu Kedatangan Neno Warisman Deklarasi #2019 Ganti Presiden di wilayah Provinsi Sumbar (Kota Padang, Solok dan Payakumbuh. Dimana yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumat tanggal 28 dan Sabtu tanggal 29 September 2018

“Tepat. Langkah Kapolda tidak mengizinkan kegiatan tersebut sangat tepat. Karena ini tahun politik, Kita harus menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ranah Minang. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019,” kata Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, S.Pd, MM, M.Mpd di Kota Solok

Dia menyatakan, disitu terlihat jelas dalam sebuah potongan video wawancara Fakhrizal dengan sejumlah awak media, Irjen Fahrizal menyatakan Polda Sumbar belum menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan #2019GantiPresiden. Fakhrizal pun menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Ranah Minang.

Menurut Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, yang merupakan tokoh wanita inspiratif di Kota Solok itu menjelaskan bahwa deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah merupakan bentuk kampanye terselubung

Meskipun gerakan #2019GantiPresiden tidak menyebutkan nama, dia menegaskan, sudah pasti gerakan politik. “Sabarlah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg. Nah di agenda itu saja nanti diadakan,” kata beliau tersebut.

“Saya pikir langkah Kapolda sangat tepat dan saya mendukung itu. Menurut saya deklarasi #2019GantiPresiden tersebut lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Kalau kegiatan itu dipaksakan akan menimbulkan pro kontra dan bisa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Ini jelas merusak kondusifitas Kamtibmas di Sumbar yang terjaga baik selama ini,” kata Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda.

Sementara tokoh muda Sumatera Barat asal Solok, Ramadhani Kirana Putra mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019GantiPresiden digelar di Sumatera Barat.

“Tepat. Langkah Bapak Kapolda tidak mengizinkan kegiatan tersebut sangat tepat. Ini tahun politik. Kita harus menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ranah Minang. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019,” kata Ramadhani Kirana Putra di Kota Solok

Menurut Ketua KNPI Kota Solok itu, terkait pernyataan KPU dan Bawaslu bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah kampanye, tetapi bagian dari aspirasi politik dan kebebasan berbicara, Ramadhani Kirana Putra mengungkapkan, hal itu benar jika itu dilakukan sebelum tanggal 10 Agustus 2018 lalu.

“Tetapi kalau sekarang ini, bakal capres-cawapres sudah resmi mendaftar. KPU pernah bilang #2019GantiPresiden tidak jadi masalah, tetapi ketika memasuki masa pendaftaran, harus tidak boleh lagi,” jelas Ketua KNPI Kota Solok itu.

“Saya pikir langkah Bapak Kapolda sangat tepat dan saya mendukung itu. Menurut saya deklarasi #2019GantiPresiden tersebut lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Kalau kegiatan itu dipaksakan akan menimbulkan pro kontra dan bisa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Ini jelas merusak kondusifitas Kamtibmas di Sumbar yang terjaga baik selama ini,” kata Ramadhani Kirana Putra. (Roni)

Read more
Tebang Pilih Komunitas, Pembinaan Dinas Kebudayaan Dipertanyakan

Tebang Pilih Komunitas, Pembinaan Dinas Kebudayaan Dipertanyakan

EkspresNews.com – Perang dingin yang menjadi rahasia umum di blantika pelaku seni kota arang Agaknya kembali muncul dipermukaan. Memasuki masa pelantikan walikota terpilih 17 September 2018 mendatang, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto mengundang Komunitas music dan Budaya se Kota Sawahlunto demean tema rencana kegiatan Kesenian dalam rangka pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Deri AstaSH – Zohirin Sayuti SE.

Namun Malangnya kembali sanggar-sanggar yang dekat dengan Kantor Kebudayaan serta penggerak kampung seni Tangsi Baru Tanah Lapang Kembali terabaikan alias tidak diundang.

Sementara beberapa sanggar yang gawangi oleh rata-rata pelaku yang sama malah selalu dapat perioritas.

Kekecewaan ini diungkapkan Oleh pimpinan OK. Setia Abadi Budi Santoso yang akrab disapa Pak Mo kepada Para pelaku seni yang lain di kawasan taman Silo Kamis (13/9).

“Walau sanggar kami diundang, tapi kondisi ini kalau dibiarkan akan semakin memecah kita para pemusik,” ujar Pak Mo. Apalagi undangan yang super dadakan dimana diterima pukul 11 pagi tadi, dan rapatnya siang ini, kan Aneh, kata pak mo lag.

Beberapa pelaku seni dan budaya memang merasakan kondisi serupa, namun karena berhadapan dengan pemerintah, ya apa boleh buat, ujar Adril yang masih tergabung di Sanggar OK Lapseg.

Saat dihubungi via selular Sekreraris DKPBP Syafrizal mengaku tidak tau dengan hal yang dimaksud, bahkan bisa jadi tidak sampai kemeja kerja sekretaris . “Maaf saya tidak tau dengan kegiatan ini, biasanya surat menyurat pasti lewat sekretaris,” kata Syafrizal diujung seluler. Tapi nanti saya cek dan tanya kebidang yang bersangkutan,” tambahnya lagi.

Pengembangan seni dan budaya di kota arang Sawahlunto memang seperti tak sengaja terjadi tebang pilih dengan alasan yang tidak jelas, terakhir menurut pengakukan salah seorang pelaku seni puncaknya 2 tahun yang lalu dimana 10 pemilik dan pimpinan sanggar menghadap walikota Sawahlunto untuk mencarikan solusi, namun tak kunjung terjadi. (Ab1)

Read more
Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati tentang APBD-P Tahun Anggaran 2018

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati tentang APBD-P Tahun Anggaran 2018

EkspresNews.com – Rapat Paripurna Dprd Agam dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lazuardi Erman.SH, hadir Suharman wakil ketua, anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Agam Drs Martias Wanto, asisten, kepala OPD, BUMN, BUMD dan wartawan.

Pemerintah Kabupaten Agam memproyeksikan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2018 secara garis besar mengalami kenaikan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama setempat di Lubukbasung, Rabu (13/09).

Dalam pidato pengantar nota keuangan, Wabup menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD, Badan Anggaran (Banggar) DPRD, tim anggaran pemerintah daerah dan OPD di lingkup Pemkab Agam yang telah melakukan pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2018 secara proporsional, obyektif, cepat dan lancar.

“Penyusunan rancangan P-APBD 2018 tidak lepas dari pengaruh eksternal maupun internal. Adanya dinamika dalam masyarakat dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat mempengaruhi asumsi-asumsi yang telah ditetapkan pada awal 2018,” ujar Wabup.

Sehingga, lanjut Trinda, diperlukan penyesuaian dan perubahan penyesuaian, dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kinerja birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melanjutkan pembangunan daerah.

Seiring dengan pelaksanaan APBD 2018 sampai semester I (Januari-Juni), Wabup menerangkan, banyak perkembangan yang terjadi baik menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. “Hal tersebut mengharuskan kita untuk menyesuaikan APBD tahun anggaran 2018 yang telah disepakati dan dilaksanakan melalui Perubahan APBD tahun ini,” terangnya.

Wakil Bupati menyampaikan ringkasan P-APBD 2018 yang meliputi, Perubahan Pendapatan Daerah pada P-APBD 2018 yang direncanakan sebesar Rp 1,431 triliun lebih, naik sebesar Rp 12 miliar lebih dari APBD 2018 sebesar Rp 1,419 triliun lebih. Kemudian, Perubahan Belanja Daerah pada P-APBD 2018 direncanakan sebesar Rp 1,490 triliun. Apabila dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,431 triliun, maka akan mengalami defisit sebesar Rp 59 miliar lebih. Sehingga, kebijakan umum pembiayaan daerah dalam P-APBD 2018 diarahkan untuk menutup defisit belanja daerah.

“Saya berharap pembahasan Ranperda Kabupaten Agam tentang P-APBD 2018 berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Agam. Sehingga proses penyusunan dan penetapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap batas waktu pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman mengatakan perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut terkait dengan poin nota keuangan rancangan P-APBD 2018 yang disampaikan Wabup Trinda Farhan Satria.

“Ada beberapa poin item yang mengalami kenaikan dan penurunan sehingga perlu dilakukan proses penyesuaian. Kita berharap ini bisa untuk menjadi pedoman bagi kita dalam rangka pembahasan selanjutnya,” kata Lazuardi menutup rapat paripurna DPRD tersebut.

(Humas DPRD)

Read more